Suasana Makin Memanas: Erisman Laporkan Wahyu Iramana Putra Ke Polres Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/--nmmgYVPazA/WLDuPeDUlmI/AAAAAAAAB28/6XsoO9O33gA_ddbMkhfnM8IUHIKBlKDrgCLcB/s1600/IMG_20170224_180042.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/--nmmgYVPazA/WLDuPeDUlmI/AAAAAAAAB28/6XsoO9O33gA_ddbMkhfnM8IUHIKBlKDrgCLcB/s320/IMG_20170224_180042.jpg" width="320" /></a></div> PADANG- Perseteruan antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang makin mencuat terkait dugaan nikah siri Erisman dengan wanita yang diketahui bernama Yhanthy Hasadis (51) asal Tanggerang, yang kemudian berlanjut dengan dilaporkannya Wahyu Iramana Putra ke Polresta Padang oleh Ketua DPRD Padang Erisman, Jum'at (24/2) sore<br /> <br /> Erisman melapor dengan laporan atas nama Pencemaran Nama Baik dengan nomor : LP/ 323/K/II/2017 - SPKT UNIT III, tanggal 24 Februari 2017. Terlapor atas nama Wahyu Iramana Putra,Cs (50) Suku Minang, Wakil Ketua DPRD Padang.<br /> <br /> Dalam Laporan tersebut Erisman menyebutkan bahwa Wahyu Iramana Putra sebagai dalang dan merancang skenario agar muncul pertikaian dalam memunculkan isu nikah siri, serta memfasilitasi Zarmias Amin (71) suami Yhanthy Hasadis untuk membuat laporan ke Polresta Padang dan BK DPRD Padang.<br /> <br /> Saya tidak terima serta sudah habis sabar, saya telah melaporkan Wahyu ke polisi. Tuduhan ini sebuah konspirasi. Ini adalah pembunuhan karakter, serta pencemaran nama baik dan Wahyu merupakan dalang di balik semua ini," tegas Erisman.<br /> <br /> Menurutnya, bukti yang beredar tersebut merupakan bentuk konspirasi untuk menjatuhkan dirinya. Erisman menegaskan bahwa surat nikah dan foto yang dijadikan bukti itu direkayasa atau dipalsukan.<br /> <br /> Saya ada beberapa bukti, seperti tayangan CCTV ketika Wahyu Iramana Putra makan bersama Zarmias di rumah makan Pauh. Serta ada pengakuan Zarmias bahwa ia telah dibujuk dan dikondisikan untuk melaporkan terkait dugaan nikah siri yang di lontarkan kepada saya untuk dilaporkan ke Polresta Tanggerang. Namun ternyata di Polresta Tanggerang tidak mau menerima laporannya maka Zarmias dibujuk untuk melapor ke Polresta Padang dan BK DPRD Padang.<br /> <br /> Kemudian juga ada pernyataan dari Yhanthy Hasadis bahwa merasa suaminya Zarmias telah dibujuk rayu serta dikondisikan, maka ia melaporkan ke Partai dan Badan Kehormatan(BK) bahwa tindakkan Wahyu Irama Putra tersebut tindak pantas," ungkap Erisman.<br /> <br /> Sebelumnya diberitakan, seorang pria bernama Zarmias Amin (71) asal Tanggerang, melaporkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman yang menurutnya berselingkuh dengan istrinya ke Polresta Padang pada Minggu (19/2), pukul 19.00 WIB, dengan nomor : STTL/282/K/II/2017/SPKT UNIT III.<br /> <br /> Dengan membawa sejumlah berkas, Zarmias menunjukkan kepada awak media sejumlah foto-foto dan bukti surat nikah antara istrinya benama Yhanthy Hasadis (51) dengan Erisman.<br /> <br /> Kemudian Zarmias Amin mendatangi DPRD Padang untuk melanjutkan laporan ke Badan Kehormatan (BK) yang pada saat itu diterima Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra pada Senin(20/2) pagi. Saat itu sempat terjadi keributan didalam ruangan kerja Wahyu yang sempat di datangi Erisman dengan melontarkan kata - kata kasar.<br /> <br /> Walau sempat terjadi kisruh namun pelapor akhirnya memutuskan untuk mencabut laporanya di Polresta Padang, pukul 14.00 WIB atas dugaan nikah siri yang dilakukan oleh Ketua DPRD Padang Erisman dengan seorang istri dari Zarmias Amin yakni Yanthy Hasadis. Sumber Online Group. (*)

Suasana Makin Memanas: Erisman Laporkan Wahyu Iramana Putra Ke Polres Padang

PADANG- Perseteruan antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang makin mencuat terkait dugaan nikah siri Erisman dengan wanita yang diket...

Baca selengkapnya »

Dinas Sosial Provinsi Sumbar dan Semua Dinsos Kabupaten Kota Adakan Bimbingan Disabilitas Berat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Er2mFtFGcww/WLDreSfEs-I/AAAAAAAAB2w/xyekmxr51rkX5w4A9oIqRsO5Xr3UVY85QCLcB/s1600/dinsos.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-Er2mFtFGcww/WLDreSfEs-I/AAAAAAAAB2w/xyekmxr51rkX5w4A9oIqRsO5Xr3UVY85QCLcB/s320/dinsos.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG-  Dinas Sosial mengadakan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat Tahun 2017 yang diadakan di Hotel Hayam Wuruk Padang dari tanggal 20 s.d 22 Februari 2017. Acara ini diikuti oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan Dinas Sosial Provinsi. Acara ini diwujudkan seiring dengan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> Undang-Undang ini mengubah paradigma yang sebelumnya penyandang disabilitas dilihat sebagai problem atau masalah dan solusinya dengan belas kasihan, kini penyadang disabilitas adalah pemegang atau pemilik hak, menjadi isu hak asasi manusia dan mengharuskan bagi kita sebagai pemangku kepentingan untuk sungguh-sungguh mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak, pemberdayaan dan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan. <br /><br />Program Asistensi Sosial terhadap penyandang disabilitas berat diluncurkan pertama kali tahun 2006 dengan alokasi sebanyak 702 orang. Dinas Sosial Provinsi mengakomodir dengan Panti khusus Disabilitas yaotu PSBN Tuah Sakato dan PSBGHI Padang.<br /><br />Evaluasi akhir Tahun 2016 ternyata masih dijumpai adanya penerima asistensi sosial yang tidak sesuai kriteria sehingga banyak penyandang disabilitas belum dapat dijangkau untuk melakukan rehabilitasi. Sumber Sumbarprov.go.id.(*)<br />

Dinas Sosial Provinsi Sumbar dan Semua Dinsos Kabupaten Kota Adakan Bimbingan Disabilitas Berat

PADANG-  Dinas Sosial mengadakan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat Tahun 2017 yang diadakan d...

Baca selengkapnya »

Wakil Walikota Padang Emzalmi Silaturahmi Dengan Media

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/--MZM2CGe2IU/WK5Qo5AY6hI/AAAAAAAAB0I/z9N8QRfOzqc2a9B8fxEsIK6Ho8pjuYjyQCLcB/s1600/wawako.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://3.bp.blogspot.com/--MZM2CGe2IU/WK5Qo5AY6hI/AAAAAAAAB0I/z9N8QRfOzqc2a9B8fxEsIK6Ho8pjuYjyQCLcB/s320/wawako.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG-  Untuk meningkatkan talisilaturahmi dengan media, Wakil Walikot Padang Emzalmi mengadakan pertemuan bersama rekan rekan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Parlemen (FWP) dan Forum Media Balaikota Padang.<br /><br />Pada kesempatan itu Emzalmi menjelaskan tentang kritikan yang membangun dari pemberitaan media, terkait masih adanya kegiatan kegiatan di Kota Padang, yang katanyan tidak ada kemajuan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.<br /><br />Itu hal yang biasa, dan kami menyadari (Walikota dan Wawako-red) sudah tentu dalam rentang waktu yang belum terlalu lama memimpin Kota Padang, tidak sepenuhnya pembangunan itu bisa terakomodir dengan baik.<br /><br />Tetapi sebaliknya Pemerintah terus melakukan upaya yang maksimal untuk mewujudkan pembangunan, itu, meski masih ada berbagai program yang belum terlaksana.<br /><br />Dengan adanya kritikan demikian, kedepannya tentu ini menjadi catatan dan intropeksi bagi kami, supaya dapat mewujudkan harapan dari masyarakat yang ingin melihat kemajuan kemajuan pembangunan Kota Padang.<br /><br />Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi peran media dan pemerintah supaya solid bersinergi, baik dalam kontrol sosial maupun terhadap kinerja pemerintah yang dapat terekspos dengan baik dan berimbang.<br /><br />Tentunya disini saya juga meminta kepada Humas agar lebih intensif lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh media, baik itu media online, cetak dan elektronik.<br /><br />Untuk itu Wawako berharap kedepannya keharmonisan ini selalu dapat terjaga dan sehingga bisa memberikan efek yang baik bagi pembanguna Kota Padang kedepannya.<br /><br />Dan tak lupa diminta kepada rekan rekan media agar mampu memberikan pencerahan dan mencerdaskan berbagai program yang bersifat positif ketengah masyarakat, didalam menyampaikan program program pemerintah, pinta Emzalmi beberapa menit lalu. Sumber Online Group. (*)</div>

Wakil Walikota Padang Emzalmi Silaturahmi Dengan Media

PADANG-  Untuk meningkatkan talisilaturahmi dengan media, Wakil Walikot Padang Emzalmi mengadakan pertemuan bersama rekan rekan media yan...

Baca selengkapnya »

Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi SAKIP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-XXfWvpGgiG0/WK5KANXbQlI/AAAAAAAABzY/PpTfZNMcbcsFl-aANZSb9yJDmYmYAT6ogCLcB/s1600/evaluasi_sakip.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://4.bp.blogspot.com/-XXfWvpGgiG0/WK5KANXbQlI/AAAAAAAABzY/PpTfZNMcbcsFl-aANZSb9yJDmYmYAT6ogCLcB/s320/evaluasi_sakip.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan Rabu (22/2) malam, mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rumah Dinas Bupati untuk penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan itu, Bupati Dharmasraya juga mengecek satu persatu kehadiran dari para OPD yang ada di Dharmasraya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam rapat evaluasi SAKIP, kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja dua bulan yang telah dilakukan oleh OPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya kembali menegaskan dan meminta kepada para OPD untuk melakukan yang terbaik untuk Dharmasraya, kinerja para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian selalu saya pantau dan saya lakukan evaluasi,”jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa betapa pentingnya penyusunan SAKIP. Dimana Penyusunan SAKIP diawali dari perencanaan kinerja dalam bentuk dokumen seperti Renstra, RKT, RKPD dan penetapan kinerja setelah DPA diterima dilanjutkan dengan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja oleh tim pengawas daerah dan para evaluator.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita cukup bangga dengan nilai opini WTP dari pemeriksaan BPK tahun 2016, untuk laporan LAKIP kita perlu untuk meningkatkannya dengan prestasi yang jauh lebih baik,”bebernya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kata Bupati, Pemerintah Dharmasraya sudah membentuk tim tim SAKIP guna menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Bappeda, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, serta aparatur dibeberapa SKPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya tekankan kepada tim SAKIP dan seluruh Kepala OPD, agar berkomitmen dalam penyusunan dan penyempurnaan LAKIP tahun 2016 yang akan kita ajukan ke Menpan-RB paling lambat tanggal 31 Maret 2017,”tegasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk itu, kata Bupati, dirinya menegaskan kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran untuk melaksanakan pembenahan LAKIP SKPD dan Penselarasan Renja, Renstra, perangkat daerah, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama perangkat daerah guna menjawab Visi dan Misi kami sebagai Bupati Dharmasraya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Mohon ini menjadi perhatian bagi para OPD,”tandasnya. (hms)</div>

Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi SAKIP

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan Rabu (22/2) malam, mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di...

Baca selengkapnya »

Baznas Dharmasraya Gelar Sosialisasi Pengumpulan Zakat

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-Zv1VvlIieG4/WKv3uH-TFNI/AAAAAAAABxY/v8oz819LrA0UH4L1so3jm6VPNY51qtWAQCLcB/s1600/baznas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="209" src="https://3.bp.blogspot.com/-Zv1VvlIieG4/WKv3uH-TFNI/AAAAAAAABxY/v8oz819LrA0UH4L1so3jm6VPNY51qtWAQCLcB/s320/baznas.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Baznas</td></tr> </tbody></table> DHARMASRAYA – Guna mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya menggelar Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah, bertempat di Gedung Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Senin (20/2). Sosialisasi yang menghadirkan narasumber Ketua Baznas Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri Khatib, itu dibuka secara resmi oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Hadir dalam kesempatan tersebut para muzzaki dari berbagai kalangan diantaranya Anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Perbankan, Ketua KUD, Pedagang, tokoh masyarakat dan wali nagari.<br /><br />Ketua Baznas Kabupaten Dharmasraya, A. Gani, dalam laporannya menyebutkan, penerimaan zakat melalui Baznas Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 mencapai Rp 4,6 milyar. Dari jumlah tersebut, Rp 4,5 milyar telah disalurkan kepada masyarakat.<br /><br />Namun pada tahun 2017 ini, imbuhnya, penerimaan zakat melalui Baznas berpotensi berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan sejumlah PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seperti diantaranya dalah guru SMA, PNS Kehutanan dan PNS Pertambangan. Sementara diketahui, selama ini penerimaan zakat di Baznas terbesar bersumber dari kalangan PNS.<br /><br />“Diperkirakan ada sekitar 400 orang PNS di Dharmasraya yang gajinya saat ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga zakatnya tidak lagi masuk ke Baznas Kabupaten Dharmasraya. Inilah salah satu alasan kita melaksanakan sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah pada hari ini. Agar bagaimana pengumpulan zakat melalui Baznas tetap optimal, meskipun jumlah pembayar zakat dari kalangan PNS berkurang,” papar Gani.<br /><br />Maka dari itu Gani berharap, sumber penerimaan zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya tidak lagi hanya bersumber dari kalangan PNS, melainkan juga dari kalangan Anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Perbankan, Ketua KUD, dan Pedagang yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga jumlah zakat yang masuk ke Baznas lebih optimal, dan semakin banyak lagi masyarakat yang terbantu.<br /><br />Sementara itu, Bupati dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah cukup nisabnya. Karena di dalam harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan, sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur’an surat Az Zariyat ayat 19.<br /><br />“Atas dasar itu kami mengajak kita semua untuk memperhatikan kewajiban zakat ini. Mengeluarkan zakat jangan dijadikan beban, karena akan mengurangi kekayaan kita. Percayalah, zakat yang kita keluarkan akan diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah dan berkah,” tutur bupati.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada OPD yang telah menyetorkan zakat dari PNS. “Kami berharap ini diikuti juga oleh instansi-instansi lain seperti instansi vertikal, BUMN/BUMD, Anggota DPRD, Pengusaha dan pihak-pihak perorangan,” tandas bupati.(and)<br />

Baznas Dharmasraya Gelar Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Baznas DHARMASRAYA – Guna mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya menggelar...

Baca selengkapnya »

Wahyu : Ketua DPRD Kota Padang Wajib Menepati Rumah Dinas

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-7-jYna8W2vQ/WIRCI4W8SEI/AAAAAAAAA-s/jT1dPZ7Rfr4gZ0-MwoXtoCMEWPd8Or0fgCEw/s1600/28wahyu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-7-jYna8W2vQ/WIRCI4W8SEI/AAAAAAAAA-s/jT1dPZ7Rfr4gZ0-MwoXtoCMEWPd8Or0fgCEw/s320/28wahyu.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG,TEROBOS- Sehubungan telah selesainya Rumah Dinas Sekretaris daerah(Setda) Kota Padang di Jalan Ratulangi akhir Desember 2016, yang akan ditetapkan status penggunaannya sebagai Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Padang, yang dianggarkan di APBD 2015 sekitar Rp 1 miliar lebih, namun dikabarkan Rumah Dinas tersebut tidak jadi dimanfaatkan Ketua DPRD Padang.Rumah Dinas Setdako yang direhab dengan dana sekitar Rp 1 miliar lebih tersebut rencananya akan diperuntukan menjadi kantor bagi Perusahaan Daerah (Perusda), yakni PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM) oleh Pemko Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ketua DPRD Padang wajib untuk menempati rumah itu, kalau tidak maka dia akan bersengketa dengan APBD yang telah diperuntukan untuk itu. Sebelumnya sudah ada DED, ada konsultan kemudian dianggarkan di APBD 2015, " tegas Wahyu, Sabtu(21/1) pada media ini ketika dihubungi melalui selulernya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebihlanjut kata Wahyu, sekarang ini ada pula surat dari Pemko Padang meminta rumah Dinas Ketua DPRD Padang untuk diserahkan dan digunakan sebagai kantor Perumda PSM yang baru saja dibentuk. Ini cerita bohong namanya dan salah sekali jangan sampai SKPD merugikan Walikota Padang Mahyeldi, " ujar Wahyu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia juga menegaskan, apabila Walikota ingin mengambil alih rumah dinas terebut tidak boleh, apalagi diperuntukan untuk Perumda. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan Direksi Perusda PSM, saya sarankan mereka untuk memakai rumah dinas Pemko yang tidak dimanfaatkan sekarang, jangan itu yang mereka minta sebagai tempat bagi Perumda, belum apa-apa sudah begitu. Pemko kan bisa saja sewa gedung lain, " pungkasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak ada alasan, saya hanya mengingatkan agar Ketua DPRD Kota Padang untuk menempati rumah dinas. Karena sebelumnya saya sudah melakukan cek kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disana mereka mengatakan bahwa yang dilakukan tidak boleh, kalau tidak nantinya Setwan DPRD Padang akan terkena sanksi. <br /> <br />     Kecuali belum disiapkan tidak apa-apa, namu rumah itu sudah disiapkan untuk ketua DPRD jauh-jauh hari, jadi tidak boleh jika tak ditempati, apalagi memakai anggaran pada APBD 2015.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Saya juga menyarankan serta  ingatkan saudara Walikota Padang jangan mau seperti itu, karena ini tahun politik. Juga pada  SKPD jangan dikorbankan Walikota dalam hal ini, " tutupnya.(M7).</div>

Wahyu : Ketua DPRD Kota Padang Wajib Menepati Rumah Dinas

PADANG,TEROBOS- Sehubungan telah selesainya Rumah Dinas Sekretaris daerah(Setda) Kota Padang di Jalan Ratulangi akhir Desember 2016, yan...

Baca selengkapnya »

Lurah Rawang Berharap DPRD Bisa Kawal Masalah Banjir dan Jalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-Lr0SSM_JUOg/WIm9evXDXRI/AAAAAAAABDc/CBLGkLH2AL0iRTApi5YbDK7dYxlamkzwACEw/s1600/dprd%2Bpdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="https://3.bp.blogspot.com/-Lr0SSM_JUOg/WIm9evXDXRI/AAAAAAAABDc/CBLGkLH2AL0iRTApi5YbDK7dYxlamkzwACEw/s320/dprd%2Bpdg.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG,TEROBOS-Masalah jalan dan banjir diharapkan tahun depan tidak terjadi lagi. Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan mengharapkan wakil rakyat di DPRD Kota Padang dan DPRD Provinsi Sumbar bisa mengawalnya nanti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Amril Amin menyampaikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan urgensinya. Dia melihat usulan dari RW 09 tidak ada dari Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, Amril Amin minta hal ini diusulkan setiap hujan selalu banjir.</div> <div style="text-align: justify;"> Masyarakat di minta mengkritisi dan memonitor setiap pembangunan fisik karena berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jangan terjadi lagi seperti pembanguban jalan masih di kawasan ini sudah berlobang setelah seminggu selesai pembangunan. Jika masyarakat diam maka anggota dewan menganggap tidak ada permasalahan. Namun jika masyarakat kritis maka wakil rakyat yang di Gedung Bundar Sawahan akan mengawasi. Sekcam Padang Selatan, Robert Candra Putra mengatakan dengan anggaran terbatas untuk dialokasikan ke arah pembangunan skala prioritas APBD TA 2017 sekitar Rp. 1,3 Triliun. (ss)</div>

Lurah Rawang Berharap DPRD Bisa Kawal Masalah Banjir dan Jalan

PADANG,TEROBOS-Masalah jalan dan banjir diharapkan tahun depan tidak terjadi lagi. Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan mengharapkan wak...

Baca selengkapnya »

Bupati Dharmasraya Hadiri Hut Kabupaten Sijunjung ke 68 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-EOVumhgOeWM/WKfeoAC1MVI/AAAAAAAABto/3DRAoWXsu8AJiKHZ_biniIOmq2YD0qeTQCLcB/s1600/16640655_161714531000427_3584024115412626630_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-EOVumhgOeWM/WKfeoAC1MVI/AAAAAAAABto/3DRAoWXsu8AJiKHZ_biniIOmq2YD0qeTQCLcB/s320/16640655_161714531000427_3584024115412626630_n.jpg" width="320" /></a></div> Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Sabtu (18/2), menghadiri hari jadi Kabupaten sijunjung yang ke-68.<br /><br />Sebagai adik dari Kabupaten Sijunjung yang mekar ditahun 2004 lalu, Kabupaten Dharmasraya diberikan kehormatan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk ikut menjadi tuan rumah. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mendampingi Bupati Sijunjung H Yuswir Arifin Dt Indo Marajo menunggu kedatangan Gubernur Sumatera Barat H Irwan Prayitno.<br /><br />Bupati Dharmasraya dalam kesempatan itu, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Sijunjung yang ke 68.<br /><br />"Biar bagaimanapun, Dharmasraya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Sijunjung. Kita banyak belajar dari Sijunjung,"jelasnya.<br /><br />Kata Bupati, kehormatan bagi kami untuk ambil bagian menjadi tuan rumah dan mendampingi bupati Sijunjung untuk menunggu kedatangan Gubernur Sumatera Barat.<br /><br />"Selamat hari Jadi Sijunjung yang ke 68, jayalah selalu,"tandasnya. (Hms)

Bupati Dharmasraya Hadiri Hut Kabupaten Sijunjung ke 68 Tahun

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Sabtu (18/2), menghadiri hari jadi Kabupaten sijunjung yang ke-68. Sebagai a...

Baca selengkapnya »

Walikota Padang Inginkan Permasalahan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-lvkYY5zjdOo/WKarQ83p1sI/AAAAAAAABsk/VYfsC62b4GkY_zoF33mVDPmv5AXX5VqzwCLcB/s1600/20170216_090919.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://4.bp.blogspot.com/-lvkYY5zjdOo/WKarQ83p1sI/AAAAAAAABsk/VYfsC62b4GkY_zoF33mVDPmv5AXX5VqzwCLcB/s320/20170216_090919.jpg" width="320" /></a></div> PADANG- Di kota besar, cukup banyak permasalahan terjadi. Begitu juga halnya di Kota Padang. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo berharap, bagaimanapun peliknya masalah di tengah masyarakat, akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan.<br /><br /> "Sa kusuik bulu ayam, paruah juo nan manyalasaikan (sekusut bulu ayam, paruh juga yang menyelesaikan)," kata walikota, Kamis (16/2).<br /><br /><br /> Hal itu disampaikannya saat menyinggung permasalahan tanah yang ada di Kota Padang. Walikota tidak ingin setiap permasalahan di bawa ke pengadilan.<br /><br /><br /> "Kita tak ingin masalah tanah dibawa ke pengadilan, karena akan melemahkan hubungan kekerabatan," ujarnya.<br /><br /><br /> Walikota berharap, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengambil peran di saat terjadi permasalahan di tengah masyarakat. Keberadaan KAN menjadi solusi di masyarakat.<br /><br /><br /> Sementara itu di sisi lain, Mahyeldi menyebut bahwa Kecamatan Koto Tangah merupakan daerah terluas di Kota Padang. Namun begitu, di daerah ini terdapat cukup banyak lahan tidur yang belum tergarap. Walikota menginginkan warga yang memiliki lahan tidur dapat mengoptimalkannya.<br /><br /><br /> "Tidak boleh ada tanah yang terlantar, jika ada akan dinaikkan pajaknya," tukas Walikota Padang.<br /><br />Mahyeldi mengimbau kepada seluruh warga untuk memanfaatkan tanah kosong yang ada. Apalagi di Padang cukup banyak yang bisa ditanami, seperti bawang dan lainnya.<br /><br /><br /> "Jika yang punya tanah sudah merantau, lekas dihubungi," sebutnya.<br /><br />Sementara itu Camat Koto Tangah Syahrul membenarkan jika di daerahnya cukup banyak lahan tidur. Sebanyak 286 hektare lahan tidur tersebar di Koto Tangah.<br /><br />"Ini tugas kita ke depan untuk menjadikan lahan tidur dapat produktif," ungkapnya. Sumber Online Group. (*)

Walikota Padang Inginkan Permasalahan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

PADANG- Di kota besar, cukup banyak permasalahan terjadi. Begitu juga halnya di Kota Padang. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Ma...

Baca selengkapnya »

Walikota Padang Serahkan Bantuan Pada Nelayan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-dLy8qI0YgrM/WKVviziJkWI/AAAAAAAABrE/L1ASTlyxo10KWgRdB66nIsLxa9sGTYzbACLcB/s1600/FB_IMG_1487142961335.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://3.bp.blogspot.com/-dLy8qI0YgrM/WKVviziJkWI/AAAAAAAABrE/L1ASTlyxo10KWgRdB66nIsLxa9sGTYzbACLcB/s320/FB_IMG_1487142961335.jpg" width="320" /></a></div> PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Selasa sore (14/2). Turut dihadiri Camat Padang Utara dan Camat Padang Barat.<br /><br />Asuransi sebesar 160 juta tersebut, masing-masing diterima ahli waris dari Yulmatias nelayan Ulak Karang dan Auzar nelayan Purus.<br /><br />Dikesempatan itu, dijelaskan Mahyeldi, premi asuransi yang dibayarkan Pemko Padang ke Asuransi Jasindo sebagai bentuk perhatian untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaannya.<br /><br />"Disamping asuransi, Pemko Padang juga membantu nelayan dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan mesin, jaring, dan bantuan lainnya", ujar Mahyeldi.<br /><br />Namun, Mahyeldi sangat menyayangkan atas perilaku sebagian nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut, malahan ada yang menjual bantuan yang diberikan pemerintah.<br /><br />"Berarti nelayan tidak mau mengubah nasibnya, sehingga nelayan selalu identik dengan kemiskinan", kata Mahyeldi.<br /><br />Mahyeldi mengajak ahli waris untuk memanfaatkan klaim ansuransi yang cukup besar itu untuk keberlanjutan usaha dan pendidikan, sehingga mampu mengubah nasib menjadi lebih baik dan sejahtera.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Zalbadri menjelaskan, asuransi nelayan diberikan kepada nelayan kecil yang memiliki kapal dibawah 10 GT, memiliki kartu nelayan dan umur maksimal 65 tahun.<br /><br />"Untuk nasional, asuransi nelayan ditargetkan 100 juta nelayan, sedangkan untuk Kota Padang ditargetkan 2000 nelayan, namun baru terealisasi 823 nelayan", tambah Zalbadri. Sumber Online Group. (*)

Walikota Padang Serahkan Bantuan Pada Nelayan

PADANG- Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan da...

Baca selengkapnya »

Bupati Dharmasraya Membuka Acara Bintang Sains Secara Resmi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-fSmJcJ34uFI/WKVtKlDV-1I/AAAAAAAABqw/MV5qXxrDjdQHTaAstmWIhFotqkVj7XDEACLcB/s1600/bintang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://4.bp.blogspot.com/-fSmJcJ34uFI/WKVtKlDV-1I/AAAAAAAABqw/MV5qXxrDjdQHTaAstmWIhFotqkVj7XDEACLcB/s320/bintang.jpg" width="320" /></a></div> Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (16/2), membuka secara resmi bintang sains Kabupaten Dharmasraya 2017 yang diselenggarakan oleh Padang TV bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.<br /><br /><br /> Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya mengaku bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Padang TV dan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya yang telah menyelenggarakan bintang sains 2017 di Kabupaten Dharmasraya.<br /><br /><br /> "Melihat anak-anak yang begitu semangat dan antusias, membuat saya lebih semangat lagi. Acara ini sangat luar biasa, 2018 kegiatan ini kita buat spektakuler dengan hadiah yang lebih besar lagi. Ini janji saya kepada anak-anak sekalian,"jelasnya.<br /><br /><br /> Dikatakan Bupati, kegiatan bintang sains merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perlombaan matematika dan IPA yang peserta berasal dari SD, SLTP dan SLTA se Kabupaten Dharmasraya.<br /><br /><br /> "Saya yakin dan percaya bahwa bintang-bitang baru akan hadir dari Dharmasraya dan saya meyakini akan mampu berprestasi dan membawa nama baik di Dharmasraya,"jelasnya.<br /><br /><br /> Bupati berharap agar semua peserta untuk menampilkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang sains yang nantinya bisa bersaing dengan siswa lain ditingkat Provinsi dan tidak menutup kemungkinan pada tingkat nasional.<br /><br /><br /> "Ikutilah perlombaan ini dengan baik dan penuh semangat, manfaatkan acara ini sebagai ajang untuk mengembangkan segala potensi yang ada untuk meraih cita-cita yang ditanamkan kepada adik-adik semua,"tegasnya.<br /><br /><br /> Kadis Pendidikan Dharmasraya Marius dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan bintang sains ini diikuti oleh siswa siswi SD, SLTP, SLTA se Kabupaten Dharmasraya.<br /><br /><br /> "Sebanyak 1.350 siswa dan siswi ambil bagian dalam kegiatan bintang sains 2017 yang digelar oleh Padang TV dan Dinas Pendidikan Dharmasraya,"jelasnya.<br /> <br /><br /> Kata Marius, para pemenang ditingkat Kabupaten Dharmasraya ini akan mewakili Dharmasraya diajang bintang sains se Sumatera Barat yang akan digelar dalam akhir bulan ini.<br /><br /><br /> "Kita berharap melalui bintang sains 2017 ini, akan muncul bintang bintang baru yang berasal dari Dharmasraya,"tandasnya.<br /><br /><br /> Pembukaan bintang sains 2017 ini, dihadiri oleh Ketua DPRD Dharmasraya H Masrul Maas, Wakapolres Dharmasraya Kompol Zufrinaldi, Kadis Pendidikan Dharmasraya Marius, Kepala Bank Nagari Tasman SE, Kabag Humas Dharmasraya Atrizal SPd. (hms)

Bupati Dharmasraya Membuka Acara Bintang Sains Secara Resmi

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (16/2), membuka secara resmi bintang sains Kabupaten Dharmasraya 2017 ...

Baca selengkapnya »

Anggota DPRD Padang Elvi Amri: Turun Langsung Ketengah Masyarakat di Kelurahan Koto Pulai

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-ubHnjp9Nv1Y/WMi1GtVOHgI/AAAAAAAACGA/S78bp0tP6hE4L059UyGBaodeOLa7ssjywCLcB/s1600/IMG_20170310_151520.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-ubHnjp9Nv1Y/WMi1GtVOHgI/AAAAAAAACGA/S78bp0tP6hE4L059UyGBaodeOLa7ssjywCLcB/s320/IMG_20170310_151520.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG, TEROBOS - Masa reses I tahun 2017 anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri , Fraksi Hanura Dapil I Kecamatan Koto Tangah, laksanakan resesnya turun langsung ketengah masyarakat di Kelurahan Koto Pulai,<br /> <br /><br /> Dalam reses I 2017 di Kelurahan Koto Pulai aspirasi yang didapat lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, seperti penambahan modal usaha untuk usaha kecil menengah (UKM),  KJKS, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pembinaan Kelompok - kelompok tani masyarakat.<br /> <br /> <br /> Sementara untuk infrastuktur sudah terealisasikan di 2017 ini, seperti perbaikan drainase melalui pokok pikiran (Pokir) dewan dengan anggaran Rp160 juta, untuk pembuatan pagar di SDN 19 Rp 200 juta, kemudian Rp 350 juta untuk renovasi ruang kelas dan pagar di SDN 47 Kelurahan Koto Pulai.<br /> <br /> <br /> Elvi Amri Anggota DPRD Padang  menyampaikan, di Koto Tangah khususnya di Kelurahan Koto Pulai banyak kelompok - kelompok tani, seperti kelompok tani budi daya jamur tiram, kelompok tanam cabe polibeg, petani peternak itik, petani ikan darat,  serta usaha - usaha kecil rumahan.<br /> <br /> <br /> Kita lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan lakukan pembinaan, pelatihan - pelatihan terhadap kelompok - kelompok tani yang ada serta menghimbau warga agar bisa membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang nantinya tentu diharapkan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun melalui pokok pikiran anggota dewan.<br /> <br /> <br /> Selaku anggota DPRD Padang Dapil I Koto Tanggah, saya akan mengalokasikan anggaran untuk tahun 2018 di Kelurahan Koto Pulai ini sebesar Rp 500 juta agar bisa dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang nantinya agar bisa tercipta usaha - usaha dari masyarakat, sesuai salah satu progam unggulan Pemko Padang terkait menciptakan 10.000 wira usaha " kata Elvi Amri didampingi Alfanedi sekretriat DPRD Padang , Jum'at (10/3) disela kegiatan reses di Kelurahan Koto Pulai pada wartawan.<br /> <br /> Namun anggaran itu tentunya tidak begitu saja dibagi - bagi pada masyarakat, harus jelas program kerjanya, kemana arahnya harus jelas. Untuk kelompok tani perikanan, peternakan itik dan lainnya untuk membuat struktur organisasi yang SK nya melalui kelurahan. (*)</div> </div>

Anggota DPRD Padang Elvi Amri: Turun Langsung Ketengah Masyarakat di Kelurahan Koto Pulai

PADANG, TEROBOS - Masa reses I tahun 2017 anggota DPRD Kota Padang Elvi Amri , Fraksi Hanura Dapil I Kecamatan Koto Tangah, laksanakan r...

Baca selengkapnya »

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iraman Putra : Terima Perwakilan Forum Nagari Tigo Sandiang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-P148TFuAcgU/WMi0dX6UdoI/AAAAAAAACF4/Hzqp4DdxuhAoxd7qXQHOznNnOM6q9P28wCLcB/s1600/th.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-P148TFuAcgU/WMi0dX6UdoI/AAAAAAAACF4/Hzqp4DdxuhAoxd7qXQHOznNnOM6q9P28wCLcB/s320/th.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG,TEROBOS- Meski tak jadi lakukan aksi di Kantor DPRD Padang,namun perwakilan Forum Nagari Tigo Sandiang datang menyampaikan aspirasi ke DPRD Padang yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra <br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Itu tidak benar (klaim kepemilikan tanah-red) Sebab, ada aktanya kok, peristiwa kan tahun 1931 dimana terjadi nasionalisasi aset untuk diserahkan ke pemerintah. Aksi damai ini pun sambungnya, merupakan langkah awal untuk mencabut angka sita 2010-2016, kekuatan atau legal standing atas ahli waris Maboet dalam hal ini Lehar atas klaim tanah seluas 765 Ha. Maka, kami akan terus berjuang dan tak akan mundur. Hal itu disampaikan Syofyan Wakil Ketua I bidang hukum atau advokasi Forum Nagari Tigo Sandiang.<br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disampaikan meskipun tuntutan masyarakat Koto Tangah, Nanggalo dan Kuranji, yang tergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang dipenuhi oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang, yakni akan membuka jalur jalan dan tanah yang telah diserabot oleh ahli waris Maboet dalam waktu dua bulan ke depan. Namun, proses tersebut menunggu arahan dan kebijakan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional setelah nantinya BPN menyurati pihak kementerian.<br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dia menyatakan pihaknya akan terus mengawal hal ini. Apapun caranya akan ditempuh asalkan persoalan ini bisa selesai dengan baik. Bahkan, tak secara hukum juga akan dilalui. Kondisi ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, sebab akan banyak yang menjadi korban.<br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebihlanjut disampaikan, kami lega ketika pihak BPN telah memberikan respon tersebut dan kami juga akan terus melakukan upaya terkait persoalan yang tidak logis ini dengan wakil rakyat, tentunya lewat dialog untuk menuntaskan persoalan ini," kata Sofyan didampingi Zailis Usman, saat di DPRD Padang<br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra didampingi tokoh masyarakat Kuranji Zulhardi Z. Latif menyampaikan, kondisi seperti ini, sama halnya menggugat Pemko dan masyarakat terdampak atas gugatan dari ahli waris. Sudah barang tentu, dewan akan turut mengawalnya. Bersamaan dengan proses permintaan ke pusat yakni membuka blokir tanah di empat kelurahan (Dadok Tunggul Hitam, Aia Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikur Koto), DPRD bakal mengundang stakeholder terkait, terutama para pakar adat. Sebab, ada 130 ribu warga terdampak atas hal ini dengan 650 Kepala Keluarga (KK).<br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami selaku wakil rakyat akan berupaya memediasikan hal ini, sehingga ada kejelasan. Sebab, selain masyarakat, kantor pemerintah juga terdampak, ini merupakan persoalan serius untuk ditindaklanjuti. Tidak mungkin, masyarakat terdampak penyerabotan itu mengontrak tanah atas klaim itu," kata Wahyu. (*)</div> </div>

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iraman Putra : Terima Perwakilan Forum Nagari Tigo Sandiang

PADANG,TEROBOS- Meski tak jadi lakukan aksi di Kantor DPRD Padang,namun perwakilan Forum Nagari Tigo Sandiang datang menyampaikan aspira...

Baca selengkapnya »

Wakil Bupati Dharmasraya Bangkitkan Budaya Gotong Royong

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-PLZZJUVGXK4/WKO6Q6ab50I/AAAAAAAABhs/ZtuyHfAnRog5HHPUmRs8x_Q-_tDZCiQeQCLcB/s1600/images.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-PLZZJUVGXK4/WKO6Q6ab50I/AAAAAAAABhs/ZtuyHfAnRog5HHPUmRs8x_Q-_tDZCiQeQCLcB/s320/images.png" width="272" /></a></div> PULAU PUNJUNG - Wakil Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Amrizal mengajak pemerintah setempat dan seluruh lapisan masyarakat untuk membangkitkan kembali budaya gotong royong sebagai warisan moyang yang sudah mulai terlupakan.<br /><br />"Indonesia maju karena dibangun dengan semangat gotong royong. Dan budaya gotong royong merupakan salah satu ciri masyarakat Minang, untuk itu jangan sampai melupakan hal tersebut," katanya di Pulau Punjung, Selasa.<br /><br />Memunculkan kembali rasa gotong royong dapat dilakukan secara bersama melalui peran PNS, camat, wali nagari dan masyarakat.<br />Ia menerangkan dengan cara demikianlah kebersamaan dan kegotong-royongan akan muncul kembali di dalam kehidupan sehari-hari.<br /><br />Jika rasa peduli masyarakat ini dibangun kembali, katanya akan banyak problem daerah yang dapat dituntaskan mulai dari kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan.<br /><br />"Membangun kepedulian terhadap lingkungan itu perlu ditanamkan kembali oleh seluruh pemangku kepentingan, untuk itu gotong royong adalah objek untuk mewujudkan rasa peduli itu kembali," ujarnya.<br /><br />Ia menyebutkan budaya gotong royong sudah banyak dilupakan oleh generasi sekarang. Padahal, banyak manfaat yang dapat diambil dari budaya gotong royong yakni menjalin kekompakan dengan lingkungan sekitar.<br /><br />"Ini merupakan tanggungjawab kita, melanjutkan budaya nenek moyang kita. Sehingga, generasi setelah kita, anak cucu kita dapat melakukannya juga," katanya.<br /><br />Wabub juga mengapresiasi gerakan Jumat bersih yang dilaksanakan beberapa nagari (desa adat), di Kecamatan Pulau Punjung sejak berapa pekan terakhir.<br /><br />"Bila perlu buat kegiatan Jumat bersih dilaksanakan di seluruh nagari Dharmasraya," katanya.<br /><br />Sementara tokoh warga Pulau Punjung, Mualimin Jba menyambut baik semangat gotong royong yang mulai hidup kembali di wilayah Pulau Punjung.<br /><br />Ia mengatakan pemerintah setempat seharusnya merancang regulasi guna membangkitkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.<br /><br />"Yang tidak kala penting pemimpin baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari dan harus turun bersama masyarakat kalau ada kegiatan gotong royong. Jangan sebaliknya melihat dan memberi perintah," ungkapnya. Sumber Antara Sumbar.(*)

Wakil Bupati Dharmasraya Bangkitkan Budaya Gotong Royong

PULAU PUNJUNG - Wakil Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Amrizal mengajak pemerintah setempat dan seluruh lapisan masyarakat untuk memban...

Baca selengkapnya »

Jalur Dua Bypas Kecamatan Kuranji Telah Siap Dikerjakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-8qyAqtThTjw/WKO4r8GwoxI/AAAAAAAABhk/nlfA1bqrCoYafWelYvu1GZavAJMaTUeegCLcB/s1600/baypass%2Bkuranji.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://3.bp.blogspot.com/-8qyAqtThTjw/WKO4r8GwoxI/AAAAAAAABhk/nlfA1bqrCoYafWelYvu1GZavAJMaTUeegCLcB/s320/baypass%2Bkuranji.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: left;"> PADANG-  Jalur Bypass terutama di seputaran daerah Kecamatan Kuranji telah selesai dikerjakan oleh kontraktor. Sebanyak enam titik berhasil dikerjakan pengerukan dan penimbunannya. Dipastikan tahun ini jalur Bypass dapat dilalui dengan nyaman.<br /> <br /> </div> <div style="text-align: left;"> Selesainya pengerjaan Bypass di seputaran Kuranji mendapat apresiasi dari Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Menurut walikota, selesainya jalur Bypass salah satunya berkat dukungan warga Kuranji.<br /> <br /> </div> <div style="text-align: left;"> “Kami Pemerintah Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada warga Kuranji atas dukungannya sehingga jalur Bypass dapat selesai,” sebut Mahyeldi di sela-sela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuranji, di Aula Kampus IAIN Imam Bonjol, Selasa (14/2).<br /> <br /> </div> <div style="text-align: left;"> Disebutkan Mahyeldi, selama ini warga Kota Padang sebenarnya sangat mendukung pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah. Buktinya, tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Padang.<br /> <br /> </div> <div style="text-align: left;"> “Tak ada warga kita yang tidak mendukung pembangunan, itu terbukti,” sebutnya.<br /> <br /> </div> <div style="text-align: left;"> Sayangnya, menurut Mahyeldi, dukungan dari warga ini kurang direspon baik oleh PT Kyeryong Yala yang mengerjakan pembangunan jalan Bypass. Sehingga pengerjaan jalur Bypass menjadi lambat.<br /> “Sebenarnya tidak ada hambatan, Pemerintah Kota Padang justru dari awal sudah komit melaksanakan (pembangunan jalan Bypass),” tukas walikota.<br /> <br /> </div> Sementara itu, setelah mengerjakan pengerukan dan penimbunan, pihak kontraktor melakukan pengerukan dan penimbunan di titik lain. Alat berat bekerja di dua kecamatan lain. Yakni Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Sumber Online Group. (*)

Jalur Dua Bypas Kecamatan Kuranji Telah Siap Dikerjakan

PADANG-  Jalur Bypass terutama di seputaran daerah Kecamatan Kuranji telah selesai dikerjakan oleh kontraktor. Sebanyak enam titik berhas...

Baca selengkapnya »

Usaha Mikro Kecil Menengah Fokus Utama Kecamatan Nanggalo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-dOzt3hSZb6U/WKO3sN6O8oI/AAAAAAAABhc/dU-SksBK8woeCv3KBf2A4MqVu9LDt3xMQCLcB/s1600/Nanggalo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-dOzt3hSZb6U/WKO3sN6O8oI/AAAAAAAABhc/dU-SksBK8woeCv3KBf2A4MqVu9LDt3xMQCLcB/s320/Nanggalo.jpg" width="320" /></a></div>  PADANG- Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk salah satu fokus pembangunan di Kecamatan Nanggalo, disamping peningkatan infrastruktur jalan dan pembenahan drainase. Fokus pembangunan tersebut didasari potensi dan usulan partisipatif warga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk 2017 dan 2018.<br /><br /><br /> Walikota Padang diwakili Staf Ahli Bambang Sutrisno pada Musrenbang Kecamatan Nanggalo, Selasa (14/2/2017) mengatakan, pembinaan UMKM diperlukan guna mendorong pariwisata Kota Padang.<br /><br /><br /> "Disamping pembenahan fisik, diperlukan pembinaan UMKM untuk penumbuhan ekonomi masyarakat dan mendorong pariwisata, "kata Bambang di sela pembukaan Musrenbang yang berlangsung di aula kantor camat setempat.<br /><br /><br /> Menurutnya, wilayah kecamatan Nanggalo merupakan penyangga pariwisata Kota Padang. Dengan berkembangnya UMKM bisa dijadikan sentra-sentra produk kerajinan untuk cendramata bagi wisatawan.<br /><br /><br /> "Nanggalo bisa jadi sentra UMKM yang mendukung pariwisata Kota Padang, "ujarnya.<br />Pengentasan Banjir<br /><br /><br /> Untuk pembangunan drainase dan normalisasi sungai untuk pengentasan banjir di Kecamatan Nanggalo, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman menyebut, dana pendampingan provinsi untuk 2016 dan 2017 sudah dialokasikan. Diantaranya, penguatan tebing sungai Rp 1 milyar, Banda Luruih Rp 28 milyar sedangkan untuk penuntasannya butuh sekitar Rp80 milyar.<br /><br /><br /> "Penganggaran juga termasuk pembangunan jembatan Kurao di 2016 dengan dana pendamping dari APBD provinsi, "katanya.<br /><br /><br /> Sementara itu, pada Musrenbang yang dihadiri oleh anggota DPRD Kota Padang, Osman Ayub dan Azirwan ini juga mengapungkan masalah sosial dan penanganan penyakit masyarakat. Permasalahan tersebut diantaranya kasus anak "ngelem" dan tawuran pelajar.<br /><br />Hadiah Musrenbang Kelurahan Terbaik<br /><br /><br /> Tahun ini Kecamatan Nanggalo memberikan hadiah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terbaik.<br />Menurut Camat Nanggalo Teddy Antonius, indikator penilaian adalah kesesuaian pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan Bappeda dan kesesuaian laporan, tepat waktu dan tepat sasaran<br />"Kita berikan penghargaan bagi kelurahan yang pelaksanaan Musrenbang terbaik," kata Teddy.<br /><br /><br /> Terbaik I Kelurahan Tabing Banda Gadang, terbaik II Kelurahan Kampung Olo dan terbaik III Kelurahan Kurao Pagang. Hadiahnya berupa peralatan kantor<br /><br /><br /> Kendati pelaksanaan Musrenbang hanya di aula kantor camat tidak di hotel seperti halnya beberapa kecamatan lain, namun antusias masyarakat tinggi dan tidak mengurangi makna dari musyawarah untuk pembangunan. Sumber Online Group. (*)<br />

Usaha Mikro Kecil Menengah Fokus Utama Kecamatan Nanggalo

 PADANG- Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk salah satu fokus pembangunan di Kecamatan Nanggalo, disamping peningkata...

Baca selengkapnya »

Anggota Komisi IV DPRD Ikut Serta Mencari Korban Bendungan Koto Pulai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-zHq_9qhmH3w/WGt__o_bRaI/AAAAAAAAArw/Ze47q3QNgMUitrQGzc8BC4liIWOAVx91gCLcB/s1600/FB_IMG_1483428817122.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://1.bp.blogspot.com/-zHq_9qhmH3w/WGt__o_bRaI/AAAAAAAAArw/Ze47q3QNgMUitrQGzc8BC4liIWOAVx91gCLcB/s320/FB_IMG_1483428817122.jpg" width="320" /></a></div> PADANG,TEROBOS- Aldo Agrawira Pratama (23) mahasiswa STIE AKBP korban hanyut saat mandi - mandi di Check Dam Koto Pulai, Kecamatan Kototangah, Padang-Sumbar,  sudah ditemukan hari ini.<br /> <br /> Jasadnya sudah diketemukan Selasa  sekitar pukul 12.20 WIB, 400 M dari lokasi hilangnya dari Check Dam Koto Pulai, Kecamatan Kototangah, Padang-Sumbar. Korban ditemukan Armedi alias Amaik pengambil pasir di daerah setempat.<br /> <br /> Jasad Aldo ditemukan sudah mengapung,  terseret air dari bendungan Koto Pulai, korban di temukan di kampuang Tanjuang Limau Puruik Batang Aia Dingin Kecamatan Koto Tangah. Saat ini Jasad dibawa ke RS. Bayangkara untuk dilakukan visum.<br /> <br /> <br />Korban diketahui bernama Aldo Agrawira Pratama (23) yang merupakan mahasiswa STIE AKBP. Usai mandi-mandi di lokasi yang disebut sebagai 'Air Terjun Niagara Padang' bersama empat orang temannya, korban tidak ditemukan lagi.<br /> <br /> Iswandi Muchtar anggota Komisi IV DPRD Padang yang saat itu ada dilokasi mengatakan, pencarian sebelumnya sudah dilakukan sejak Senin(2/1) namun karena debit air cukup tinggi, pencarian korban dihentikan malam harinya.<br /> <br /> "Pencarian korban dilanjutkan pukul 09.00 WIB dengan beberapa orang relawan dari FKSB, Basarnas, BPBD, TNI dan pihak kepolisian. Dilakukan penyisiran sepanjang sungai hingga ke Muara Penjalinan. Saat itu debit air masih tinggi dan harus ditunggu beberapa saat, karena dilokasi hilangnya korban tidak memungkinkan untuk dicari dikarenakan lokasi masih banyak material besinya dan sangat berbahaya, " ujar Iswandi Muchtar ketika dihubungi melalui selulernya, Selasa(3/1) siang.<br /> <br /> Alhamdulillah sekitar pukul 12.20 WIB, seorang penambang pasir setempat menemukan jasad Aldo yang di temukan di kampuang Tanjuang Limau Puruik Batang Aia Dingin Kecamatan Koto Tangah, saat ini jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara untuk di visum.<br /> <br /> Iswandi juga menegaskan, "dengan kejadian ini harusnya masyarakat sadar akan bahaya yang ada di lokasi Check Dam Koto Pulai, Kecamatan Kototangah itu. Masih banyak material besi disana, suatu waktu air dengan debit tinggi bisa saja datang," jelasnya.<br /> <br /> Pemerintah juga tidak bisa disalahkan, karena pemko melalui Dinas Pariwisata dan Budaya serta PU,  jauh hari sudah memberikan himbauan dan peringatan baik itu media cetak, elektronik bahkan spanduk yang di pasang dilokasi agar masyarakat tidak mendekati lokasi.<br /> <br /> "Lebihlanjut disebutkan, kita minta pemko agar bisa memasang papan larangan yang cukup besar tersebar di beberapa titik disekitar Bendungan Koto Pulai itu. Perlu sosialisasi bersama masyarakat, pemuda setempat agar dapat melakukan semacam teguran dan larangan bagi pengunjung yang datang kesana," sebutnya.<br /> <br /> Seperti yang kita ketahui dari masyarakat setempat, memang pengunjung yang datang kebanyakan dari luar, sementara penduduk setempat, pemuda tidak ada yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut. Hanya ada beberapa saja masyarakat setempat yang memanfaatkan momen disana.Kita juga minta agar tangga darurat yang dibuat disana agar di bongkar, hal ini yang harus dilakukan masyarakat agar tidak ada lagi yang bisa turun ke bawah Chek DAM Koto Pulai Kecamatan Kototangah tersebut, "ungkap Iswandi.(8).<br /> <br />

Anggota Komisi IV DPRD Ikut Serta Mencari Korban Bendungan Koto Pulai

PADANG,TEROBOS- Aldo Agrawira Pratama (23) mahasiswa STIE AKBP korban hanyut saat mandi - mandi di Check Dam Koto Pulai, Kecamatan Kototan...

Baca selengkapnya »

Komisi III DPRD Kota Padang Tinjau Langsung Kerja SKPD

<div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; margin: 4px 26px 0px 27px; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Lr0SSM_JUOg/WIm9evXDXRI/AAAAAAAABDY/RVUSGQ1WG7oO4t6bSMpA5sj0aqp-VO11wCLcB/s1600/dprd%2Bpdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="https://1.bp.blogspot.com/-Lr0SSM_JUOg/WIm9evXDXRI/AAAAAAAABDY/RVUSGQ1WG7oO4t6bSMpA5sj0aqp-VO11wCLcB/s320/dprd%2Bpdg.jpg" width="320" /></a></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">PADANG,TEROBOS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melalui Komisi III DPRD Kota Padang yang dipimpin Ketuanya, Zulhardi Z Latif dan Koordinatornya Wahyu Iramana Putra melakukan kunjungan lapangan guna meninjau secara lansung kegiatan SKPD mulai dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.</span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br /></span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">Kunjungan ini bertujuan mengetahui kegiatan memaksimalkan kinerja SKPD sebelumnya yang sekarang menjadi Perangkat Daerah.</span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">Ketertinggalan kinerja SKPD sebelumnya yang bernama Dinas Tata Riang dan Tata Bangunan Kota Padang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2017.</span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br /></span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">Hal ini sangat berguna untuk mengevaluasi kegiatan SKPD sejauh mana penggunaan anggaran yang telah diserap dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat Padang.</span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br /></span></span></div> <div aria-labelledby="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917 " class="thread-body" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_5917" role="presentation" style="-webkit-padding-start: 0px; margin: 4px 26px 0px 27px; text-align: justify; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span style="font-family: "helvetica neue" , "segoe ui" , "helvetica" , "arial" , "lucida grande" , sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">Dari Hasil Hearing dan tinjauan lapangan tersebut nantinya bakal disampaikan dalam Rekomendasi  dalam kunjungan tersebut diantaranya pembebasan tanah di kawasan Maransi Tunggul Hitam dengan tidak satunya visi Pemko dengan Bazda tentang bedah rumah, jelas Wahyu Iramana Putra. (ss)</span></span></div> </div>

Komisi III DPRD Kota Padang Tinjau Langsung Kerja SKPD

PADANG,TEROBOS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melalui Komisi III DPRD Kota Padang yang dipimpin Ketuanya, Zulhardi Z ...

Baca selengkapnya »

Pembeli Harus Belanja Pada Tempatnya,Bukan Dibadan Jalan

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-zz3bmq98bTA/WKJty_SCvfI/AAAAAAAABcw/q0ZaX8EvopMr_ZyOvAx43SWfGTVoxQCzwCLcB/s1600/Logo%2BKota%2Bpadang.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-zz3bmq98bTA/WKJty_SCvfI/AAAAAAAABcw/q0ZaX8EvopMr_ZyOvAx43SWfGTVoxQCzwCLcB/s320/Logo%2BKota%2Bpadang.png" width="278" /></a></div> PADANG- Para konsumen atau pembeli harus mendukung kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam menata Pasar Raya Padang. Jangan karena perilaku praktis masyarakat yang membeli dagangan di pinggir jalan membuat penjual berjejeran di badan jalan.<br /> <br /> <br /> Pemandangan tersebut terlihat diseputar Pasar Raya Padang di mana para pedagang memenuhi badan jalan mulai dari Simpang Kandang hingga Permindo. Pemandangan yang sana juga terlihat pada Jalan Sandang Pangan dan Simpang Air Mancur.<br /> <br /> <br /> Menyikapi hal itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal sudah berupaya semaksimal mungkin bersama jajarannya dengan pendekatan persuasif.<br /> Diharapkan ketika launching Pasar Raya Padang pada bulan April mendatang, semua sarana dan prasarana sudah selesai. Terlihat areal parkir cukup luas untuk menampung masyarakat.<br /> <br /> <br /> Diharapkan bisa menampung sekitar 1.700 pedagang untuk jualan sesuai peruntukannya.<br /> Endrizal tetap komitmen dengan program yang telah digalakkan sejak tahun 2016, melakukan penataan Pasar Raya Padang, penataan ini dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan. Barulah 2017 ini penataan dengan sistem perdagangan modern yang akan menjadi nilai tambah. Khusus di bidang perdagangan, Kadis merencanakan akan mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat, katanya kemarin.<br /> <br /> <br /> “Selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang saya harus bisa menggabungkan masing-masing bidang yang dipegang oleh masing-masing Kabid. Masing-masing bidang antara Kabid-Kabid yang ada di Dinas Pasar dan Kabid Perdagangan tidak akan terlepas satu sama lainnya. Sebab, pasar merupakan sarana dari perdagangan dibawah naungan Dinas Perdagangan itu sendiri,” katanya.<br /> <br /> <br /> Kita akan satukan persepsi antara semua Kabid Pasar yang ada dengan Kabid Perdagangan. Masing-masing bidang yang ada harus sinergitas satu sama lainnya agar semuanya bisa berjalan seirama, tidak ada tumpang tindih nantinya antara Pasar dan Perdagangan.<br /> <br /> <br /> Lebih lanjut disampaikan, untuk mewujudkan Kota Padang menjadi pusat perdagangan Sumatera Barat, ada langkah-langkah yang akan dilakukan seperti sarana dan prasarana yang harus dirapikan, kerjasama dengan Camat se-Sumatera Barat yang tujuan akhirnya agar semua komoditi yang ada di daerah ada di Pasar Raya Padang dengan keuntungan yang diperoleh nantinya melalui retribusi.<br /> <br /> <br /> “Untuk semua barang yang beredar akan diawasi, serta kita akan melakukan tera ulang terhadap semua timbangan dari para pedagang supaya tidak ada kecurangan dalam transaksi jual beli, karena kita inginkan fungsi perdagangan yang syari’ah. Dalam hal ini kita akan melibatkan ulama, BPOM, serta peranan media cetak maupun elektronik,” paparnya.<br /> <br /> <br /> Kemudian lanjutnya, komoditi barang harian yang masuk ke Pasar Raya Padang juga akan kita lakukan standarisasi aman pestisida. Hal ini untuk mencegah bahayanya pestisida yang berlebihan pada komoditi yang akan di konsumsi oleh masyarakat. (ss)

Pembeli Harus Belanja Pada Tempatnya,Bukan Dibadan Jalan

PADANG- Para konsumen atau pembeli harus mendukung kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam menata Pasar Raya Padang. Jangan karena perilak...

Baca selengkapnya »

Walikota Padang Galakkan Tanam Padi Serentak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-UZAN6Nf-hs0/WKJmt84PzhI/AAAAAAAABcY/rCp9IqqvowkEi5fzybye4ALnpeQIrPETwCLcB/s1600/swasembada%2Bpangan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-UZAN6Nf-hs0/WKJmt84PzhI/AAAAAAAABcY/rCp9IqqvowkEi5fzybye4ALnpeQIrPETwCLcB/s320/swasembada%2Bpangan.jpg" width="320" /></a></div>  PADANG- Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama TNI di jajajaran Kodim 0312/Wirabraja menggalakkan penanaman padi serentak. Kegiatan yang sejalan dengan Upsus Swasembada Pangan nasional ini dipusatkan di Kelompok Tani Surau Gadang Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Senin (13/2).<br /> <br /> <br /> Walikota Mahyeldi mengatakan, gerangan menanam serentak adalah upaya meningkatkan produksi padi. Dengan menanam serentak kemungkinan serangan hama terhadap tanaman padi akan berkurang sehingga hasil panen berlimpah.<br /> <br /> <br /> "Kelompok tani yang ada harus kompak dan menanam secara serentak untuk melawan hama tanaman padi, "ujar Walikota.<br /> <br /> <br /> Menurut Walikota Mahyeldi yang juga Sarjana Pertanian ini menyebut kebutuhan pangan khususnya untuk Kota Padang sendiri masih belum swasembada. Sekitar 30 persen masih dipasok dari daerah kabupaten/kota sekitarnya.<br /> <br /> <br /> "Dengan program gerakan tanam serentak ini akan meningkatkan target ketahanan pangan di Kota Padang,"tutupnya<br /> <br /> <br /> Sementara itu, Dandim Letkol. Inf. Efran Heriyanto mengungkapkan kemirisan semakin berkurangnya lahan pertanian, terutama sawah. Semakin banyak terjadinya alih fungsi lahan ini mengancam target pencapaian swasembada pangan khususnya beras.<br /> <br /> <br /> "Kita tidak dipungkiri alih fungsi lahan jadi hambatan pencapaian swasembada pangan, " sebutnya.<br /> <br /> Kendala lain yang ditemui, menurut Efran, belum meratanya bantuan alat pertanian ke kelompok tani. Perlu langkah untuk mengatasi keterbatasan mobilisasi pengangkutan alat tersebut agar dapat dipakai bergantian oleh kelompok tani di kecamatan berbeda di Kota Padang.<br /> <br /> <br /> "Kami (pihak Dandim) memiliki alat pertanian yang bisa digunakan petani secara bergantian. Kendalanya adalah pengangkutan alat tersebut. Kami mohon bantuan Pemko Padang untuk alat tersebut, "katanya.<br /> <br /> <br /> Ir. Oktaviadelri selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang mengatakan, untuk percepatan peningkatan swasembada pangan pihaknya selalu bersinergi dengan TNI dan pihak lainnya.<br /> <br /> <br /> "Kita bersinergi dengan TNI dan kelompok tani sendiri agar perceptan swasembada beras bisa dicapai, "katanya.<br /> <br /> <br /> Penanaman serentak ditandai dengan penanaman yang dilakukan Walikota Padang, Kepala Balai Pusat Latihan Pertanian, Danlanud Sutan Syahrir, perwakilan Danlantamal Teluk Bayur dan Kapolsek setempat. Sumber Online Group. (*)

Walikota Padang Galakkan Tanam Padi Serentak

 PADANG- Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama TNI di jajajaran Kodim 0312/Wirabraj...

Baca selengkapnya »

Wakil Bupati Dharmasraya Menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan Dinas Pertanian

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-bWfRgDybbIw/WKJlt8b8-aI/AAAAAAAABcQ/z3VltbCG0-UBgcdH-xJ-27mUYCzv6Td8wCLcB/s1600/penyuluhan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" src="https://3.bp.blogspot.com/-bWfRgDybbIw/WKJlt8b8-aI/AAAAAAAABcQ/z3VltbCG0-UBgcdH-xJ-27mUYCzv6Td8wCLcB/s320/penyuluhan.jpg" width="320" /></a></div> DHARMASRAYA - Dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional, Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Datuak Rajo Medan menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasaya Tahun 2017, Kamis (12/1), di Gedung Pertemuan Umum Sungai Rumbai.<br /> <br /> <br /> Hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli dan asisten Bupati, Kepala Dinas Pertanian Dharmasraya,<br /> Camat Sungai Rumbai, Wali Nagari Sungai Rumbai, penyuluh pertanian, gabungan kelompok tani, KTNA Dharmasraya dan beberapa unsur masyarakat lain.<br /> <br /> <br /> Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Dharmasraya, Darisman, S.Si. MM. mengemukakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2017.<br /> <br /> <br /> Pengembangan padi organik tetap menjadi salah satu program unggulan Dinas Pertanian, selain beberapa target capaian dari Dinas Pertanian Dharmasraya.<br /> <br /> <br /> Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Datuak Rajo Medan, mengapresiasi semua program yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian Dharmasraya pada tahun 2017. Pemanfaatan lahan tidur dan projek percontohan juga menjadi penekanan lain Datuak Rajo Medan di dalam sambutannya. Di sisi lain, sosialisasi program-program pertanian hingga aspek sosial ekonominya harus sampai secara maksimal kepada masyarakat.<br /> <br /> <br /> "Dunia pertanian menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Dorong masyarakat kita untuk bergiat di dalam bidang pertanian, tentu saja dengan pendampingan dan penyuluhan yang maksimal", ujar Wabup.<br /> <br /> <br /> Usai pertemuan koordinasi, Wakil Bupati Dharmasraya melakukan temu ramah dan diskusi dengan peserta rakor, dan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa perkebunan dan lahan pertanian di wilayah kecamatan Sungai Rumbai dan Koto Besar.<br /> <br /> <br /> "Kita minta para penyuluh yang ada ini menjadi garda terdepan untuk mensukseskan program pertanian ditengah tengah masyarakat,"tandasnya. Sumber Dharmasrayakab.go.id . (*)

Wakil Bupati Dharmasraya Menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan Dinas Pertanian

DHARMASRAYA - Dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional, Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Datuak Rajo Medan menghadiri Pertemu...

Baca selengkapnya »

Pemprov Sumbar Perpanjang Pengurusan Bea dan Balik Nama

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-XYdbb1wmrQA/WKJieyYIi-I/AAAAAAAABb0/7249PYyHD_QTMqSRTi3BX3oVPlAsaxUFACLcB/s1600/1487033924-medium_zainuddinkirijayaismankanan.%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="174" src="https://3.bp.blogspot.com/-XYdbb1wmrQA/WKJieyYIi-I/AAAAAAAABb0/7249PYyHD_QTMqSRTi3BX3oVPlAsaxUFACLcB/s320/1487033924-medium_zainuddinkirijayaismankanan.%2B%25281%2529.jpg" width="320" /></a></div> PADANG- Kebijakan Pemprov Sumbar untuk menggratiskan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama Desember lalu, ternyata mendapat antusias pemilik kendaraan bermotor di daerah ini. Mereka kemudian berbobdong-bondong memenuhi kewajibannya mengurus BBN-KB kendaraannya ke kantor Samsat hingga batas waktu yang ditentukan.<br /> <br /> <br /> Menyadari akan hal itu, Gubernur Sumbar memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian keringanan sejenis tahap ke dua terhitung sejak 1 (satu) Januari hingga 28 Februari 2017 mendatang.<br /> <br /> <br /> “Pak Gubernur memperpanjang pemberian keringanan kepada masyarakat dengan program layanan BBN-KB gratis kepada pemilik kendaraan bermotor di daerah ini hingga 28 Februari 2017 ini,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar Zainuddin kepada Editor di Padang.<br /> <br /> <br /> Menurut Zainuddin, perpanjangan sesuai SK Gubernur no.903-1430-2016 ini dimaksudkan agar para pemilik kendaraan mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati peluang BBN-KB gratis. Sehingga dengan pemberian layanan pengurusan BBN-KB gratis ini tak hanya membantu kesulitan warga, juga juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov Sumbar. Ini hanya berlaku untuk BBN-KB ke dua dan seterusnya,” jelas Zainuddin tanpa merinci lebih jauh.<br /> <br /> <br /> Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumbar Jaya Isman Arifin menyebutkan, Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sumatera Barat tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan. Sehingga, sektor ini tetap mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumbar.<br /> <br /> <br /> “Semula target yang dibebankan kepada kami untuk sektor PKB dan BBN-KB ini adalah sebesar Rp567.789.892.150. Sementara realisasinya mencapai 111,08 persen atau Rp630.674.070.650,” katanya secara terpisah di Padang.<br /> <br /> <br /> Dikatakannya, sumbangan terbesar untuk realisasi pajak tersebut berasal dari kendaraan baru di Sumbar pada 2016 mencapai 113.633 unit dengan penerimaan mencapai Rp407,7 miliar. Kemudian dari pajak kendaraan non-BA sebanyak 7.623 unit dengan penerimaan mencapai Rp19,1 miliar.<br /> <br /> <br /> Penerimaan pajak ini, menurutnya, juga terbantu dengan sejumlah inovasi yang diterapkan oleh UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi bersama Sistem Pelayanan Satu Atap (Samsat). Inovasi tersebut antara lain, pojok pajak (pajak corner), Samsat Drive Thru, dan inovasi terbaru layanan Samsat Anywhere dan Samsat ATM.<br /> <br /> <br /> Inovasi itu, menurutnya, juga menjauhkan praktik calo dalam pelayanan pajak yang diberikan pada masyarakat. “Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk memilih cara pembayaran pajak yang sesuai dengan keinginannya,” katanya.<br /> <br /> <br /> Untuk itu, Jaya Isman berharap kepada pemilik kendaraan di Sumbar agar lebih taat pajak pada 2017, agar pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bisa terus tercapai. Sebab, hingga saat ini, pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbanyak untuk pendapatan daerah Sumbar, yaitu sekitar 60 persen. Sumber Prov.go.id. (*)

Pemprov Sumbar Perpanjang Pengurusan Bea dan Balik Nama

PADANG- Kebijakan Pemprov Sumbar untuk menggratiskan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama Desember lalu, ternyata m...

Baca selengkapnya »

Anak Yang Rindu Bertemu Dengan Walikota Padang Terjawab Sudah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-5t4pzWQJKe8/WKGCz2dy_jI/AAAAAAAABa4/D81g49qOibwcA7QRftBnw3_V0QCEWuFPACLcB/s1600/Harneli.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-5t4pzWQJKe8/WKGCz2dy_jI/AAAAAAAABa4/D81g49qOibwcA7QRftBnw3_V0QCEWuFPACLcB/s320/Harneli.jpg" width="320" /></a></div> PADANG- Putra Novaldi Saputra (11), meski memiliki keterbatasan untuk melihat, berbicara dan berjalan namun ia selalu terlihat ceria. Ibunya Liza (52) mengatakan, Putra sangat ingin bersua dengan pak Mahyeldi.<br /> <br /> “Alhamdulillah, akhirnya Putra bertemu dan melihat langsung beliau hari ini,” sebutnya sewaktu berkunjung ke Palanta Kediaman Resmi Walikota Padang jalan A. Yani baru-baru ini.<br /> <br /> Liza menyebut, meski anak terakhirnya dari tiga bersaudara itu terlahir kedunia memiliki nasib yang kurang beruntung. Namun ia bersama suaminya tidak pernah merasa jenuh merawat Putra hingga sampai saat ini telah berusia 11 tahun.<br /> <br /> “Putra menderita sakit semenjak berusia 4 bulan, kata dokter ia menderita gangguan di bagian saraf kepala sebelah kirinya. Putra masih bisa melihat tapi sangat terbatas dan kalau bicara terbata-bata atau tidak jelas,” cetus Liza yang sehari-hari berjualan lontong pagi di rumahnya persis depan Kantor Lurah Air Tawar Barat.<br /> <br /> Ungkap Liza lagi, Putra sering menyebut nama pak Mahyeldi, dan ketika melihat beliau baik di spanduk, baliho atau di tv Putra saking riangnya. Meski terbata-bata menyebut nama beliau, Putra terlihat sangat menyukai Walikota Padang tersebut.<br /> <br /> “Akhirnya saya beranikan diri membawa Putra ke rumah dinas beliau hari ini. Meski merasa canggung, tapi alhamdulillah ternyata kami dilayani dengan keramah-tamahan oleh beliau dan istri serta setiap orang yang saya temui di sini," sebutnya lagi.<br /> <br /> Setiba di kediaman resmi Walikota, Liza membawa Putra melaksanakan shalat Maghrib berjamaah di Surau Ansharullah yang berada di lokasi tersebut. Setelah itu ia pun langsung dipersilahkan masuk menuju ruang tamu. Putra pun terlihat senang dan duduk dengan baik didampingi ibunya. Tak lama kemudian Mahyeldi bersama istri Ny Harneli Bahar menghampiri sambil bercakap-cakap dengan Liza menanyakan kondisi Putra.<br /> <br /> Setelah bercakap-cakap dengan ibu Putra, Mahyeldi pun sembari mendengarkan ke telinga Putra yaitunya lantunan ayat Alquran dari telpon genggam miliknya. Walikota Padang itu pun berniat menjadikan Putra seorang hafidz nantinya.<br /> <br /> “Kita berharap semoga Putra bisa menjadi penghafal Alquran. Meski susah dalam melihat dan berbicara, semoga melalui pendengarannya ia bisa menghafal Alquran. Seperti yang telah dilakukan beberapa anak-anak yang kondisinya sama persis dengan Putra,” ucap Mahyeldi kepada Liza. Sumber Online Group. (*)

Anak Yang Rindu Bertemu Dengan Walikota Padang Terjawab Sudah

PADANG- Putra Novaldi Saputra (11), meski memiliki keterbatasan untuk melihat, berbicara dan berjalan namun ia selalu terlihat ceria. Ibun...

Baca selengkapnya »

Pemkab Dharmasraya Fasilitasi Aplikasi Siskeudes

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-F4fGDlr30X0/WKGBQamYDEI/AAAAAAAABas/YOgsNBZ5SVoUSVHePEh9tA1byVsntTy-QCLcB/s1600/Hasil-CAT-CPNS-Kabupaten-Dharmasraya.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://2.bp.blogspot.com/-F4fGDlr30X0/WKGBQamYDEI/AAAAAAAABas/YOgsNBZ5SVoUSVHePEh9tA1byVsntTy-QCLcB/s320/Hasil-CAT-CPNS-Kabupaten-Dharmasraya.jpg" width="320" /></a></div> Pulau Punjung - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, segera memfasilitasi aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna membantu efektif pertanggungjawaban dana desa oleh perangkat nagari.<br /> <br /> "Langkah ini kita lakukan agar wali nagari lebih efektif dalam mempertanggungjawabkan keuangan nagari, maka difasilitasi aplikasi tersebut," kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan nagari yang diikuti oleh camat dan Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya baru-baru ini.<br /> <br /> Hadir dalam rakor tersebut, Asisten Pemerintahan, Staf Ahli, Kepala Inspektorat, Kepala DPKD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.<br /> <br /> Bupati mengatakan bahwa rapat koordinasi pembangunan nagari berguna untuk memperkuat koordinasi dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang akan ditempatkan dalam anggaran pendapatan belanja nagari.<br /> <br /> "Penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan semuanya kita harus mempedomani terutama dalam penyelenggaraan pemerintah nagari,"jelasnya.<br /> <br /> Selain itu, wali nagari diminta untuk menyusun anggaran pendapatan belanja nagari diharapkan lebih terbuka kepada masyarakat atau wakil masyarakat yang dalam hal ini Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.<br /> <br /> "Anggaran nagari harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,"tegasnya.<br /> <br /> Bupati juga mengatakan, untuk mendukung sistim Siskeudes tersebut, pemerintah juga akan berupaya data nagari yang ada valid dan berbasis internet.<br /> <br /> "Pemerintah tahun ini akan mendukung program data nagari berbasis internet, kita akan menyediakan operator server pada setiap nagari dan mempersiapkan aparatur nagari yang berkualitas,"tegasnya.<br /> <br /> Disamping itu, diminta kepada wali nagari untuk membudayakan kembali gotong royong sehingga masyarakat timbul kepedulian terhadap nagari serta lingkungan.<br /> <br /> "Alhamdulilah saya sering memantau kegiatan camat dan nagari, beberapa sudah memulai menggalakan budaya Goro. Saya minta yang belum juga segera melakukan," katanya. (hms/ant)<br /> <div> <br /></div>

Pemkab Dharmasraya Fasilitasi Aplikasi Siskeudes

Pulau Punjung - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, segera memfasilitasi aplikasi Sistim Keua...

Baca selengkapnya »

Rumah Bagonjong Di Resimikan, Pelayanan Masyarakat Harus Di Tingkatkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-7Xt0Qfj8Boo/WKF9p-WR-OI/AAAAAAAABaQ/eFwqftlVnO0AohJByNckJJEs4vIQoDcZQCLcB/s1600/gubenur.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="221" src="https://1.bp.blogspot.com/-7Xt0Qfj8Boo/WKF9p-WR-OI/AAAAAAAABaQ/eFwqftlVnO0AohJByNckJJEs4vIQoDcZQCLcB/s320/gubenur.JPG" width="320" /></a></div> PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta, pelayanan publik di pemerintah provinsi Sumatera Barat lebih ditingkatkan.<br /> <br /> <br /> Harapan itu disampaikan saat peresmian pemakaian kembali kantor gubernur Sumatera Barat "Rumah Bagonjong", Minggu (12/2) siang. Dengan kembali digunakannya gedung tersebut, diharapkan terjadi peningkatan dalam melayani masyarakat.<br /> <br /> <br /> "Gedung baru dengan suasana baru ini diharapkan membawa perubahan kepada kinerja pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat hendaknya mengalami peningkatan," harapnya.<br /> <br /> <br /> Dia mengakui, kantor gubernur yang sekarang dinamakan "Rumah Bagonjong" perlu dilakukan rehab, pascagempa tahun 2007 dan 2009. Gedung tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kaharuddin Datuak Rangkayo Basa menjabat gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Barat.<br /> <br /> <br /> "Ini merupakan kantor pemerintah pertama di Sumatera Barat yang menggunakan gonjong pada bagian atap, diarsiteki oleh Syamsul Asri, Ph.D tahun 60-an," ujarnya.<br /> <br /> <br /> Setelah itu, dilahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat kewajiban bangunan pemerintah yang ada di Sumatera Barat harus memiliki gonjong sebagai ciri khas dari khazanah Minangkabau.<br /> <br /> <br /> "Akibat gempa tahun 2007 dan 2009, banyak bagian bangunan yang rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan, namun tidak menghilangkan keaslian bangunan awal," lanjutnya.<br /> <br /> <br /> Dengan diresmikannya pemakaian gedung baru tersebut, Hendra berharap roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif dalam rangka melaksanakan program pembangunan daerah. Para pegawai di lingkup Pemprov Sumatera Barat bekerja di ruangan baru yang membuat suasana lebih bersemangat sehingga berdampak positif kepada peningkatan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.<br /> <br /> <br /> Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menambahkan, rehab bangunan "Rumah Bagonjong" dilakukan dengan sistim yang dinamai retrofit. Bangunan tidak direhab secara total tetapi dikuatkan kembali bagian-bagian yang mengalami kerusakan.<br /> <br /> <br /> "Dari kajian teknis, dengan sistim ini ketahanan gedung lebih kuat. Keuntungan lainnya, biaya bisa dihemat hingga Rp40 miliar," terangnya.<br /> <br /> <br /> Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar, pengerjaan rehab Rumah Bagonjong dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama menelan biaya sebesar Rp4 miliar, tahap II Rp22 miliar dan tahap III Rp14,3 miliar. Pekerjaan rehab baru dimulai pada tahun 2014.<br /> <br /> <br /> "Sebelum direhab, terlebih dulu dilakukan kajian oleh tim teknis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dari kajian tersebut bisa dilakukan rehab dengan sistim retrofit," terangnya.<br /> <br /> <br /> Setelah diresmikan pemakaiannya, Rumah Bagonjong masih dalam masa pemeliharaan kontraktor selama enam bulan ke depan. Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh perangkat sekretariat daerah provinsi secara resmi akan mulai berkantor di gedung baru tersebut mulai besok (Senin, 13/2). Sumber. sumbarprov.go.id. (*)<br /> <br />

Rumah Bagonjong Di Resimikan, Pelayanan Masyarakat Harus Di Tingkatkan

PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta, pelayanan publik di pemerintah pr...

Baca selengkapnya »

DPRD Padang Terima Tamu DPRD Palembang

<div class="body undoreset" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9202" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; box-sizing: border-box; display: table; font-family: "Helvetica Neue", "Segoe UI", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px; padding-left: 0px; padding-top: 12px; text-align: justify; width: 769px;" tabindex="0"> <div class="email-wrapped" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9201" style="-webkit-padding-start: 0px; display: table-cell; width: auto; word-break: break-word; word-wrap: break-word;"> <div id="yiv4296586479" style="-webkit-padding-start: 0px;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-Lr0SSM_JUOg/WIm9evXDXRI/AAAAAAAABDc/CBLGkLH2AL0iRTApi5YbDK7dYxlamkzwACEw/s1600/dprd%2Bpdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="https://3.bp.blogspot.com/-Lr0SSM_JUOg/WIm9evXDXRI/AAAAAAAABDc/CBLGkLH2AL0iRTApi5YbDK7dYxlamkzwACEw/s320/dprd%2Bpdg.jpg" width="320" /></a></div> <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9200" style="-webkit-padding-start: 0px; text-align: justify;"> PADANG,TEROBOS-Kunjungan rombongan dari DPRD Kota Palembang diterima oleh Kabag Administrasi, Yuska Librafortunan mewakili Sekwan. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M Adiansyah dari Fraksi Golkar sebagai Koordinator Komisi IV DPRD Kota Palembang.Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan pariwisata dan kesra.</div> <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9200" style="-webkit-padding-start: 0px;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> melakukan berbagai persiapan serangkaian pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi. Salah satunya, mempercepat penuntasan proses verifikasi yang terdiri dari pendataan aset, jumlah guru dan kelengkapan lainnya. Semua proses yang berkaitan dengan administrasi berita acara tersebut dijadwalkan sudah diserahkan dari bupati/walikota.</div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Propemperda 2017, belum ada perda terkait perpindahan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi menyangkut guru, siswa dan aset.(ss)</div> </div> </div> </div> </div>

DPRD Padang Terima Tamu DPRD Palembang

PADANG,TEROBOS-Kunjungan rombongan dari DPRD Kota Palembang diterima oleh Kabag Administrasi, Yuska Librafortunan mewakili Sekwan. Wak...

Baca selengkapnya »

DPRD Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Kota Padang Belum Stabel

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-SvECVBy6NB8/WIxCdA9S0VI/AAAAAAAABDw/Q6E0Tl1cjwAj8ijRI9g362j_ouiIyQzhQCLcB/s1600/gedung-dprd-kota-padang.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://4.bp.blogspot.com/-SvECVBy6NB8/WIxCdA9S0VI/AAAAAAAABDw/Q6E0Tl1cjwAj8ijRI9g362j_ouiIyQzhQCLcB/s320/gedung-dprd-kota-padang.jpeg" width="320" /></a></div> PADANG,TEROBOS - Masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran Kota Padang Sumatera (Sumbar) Barat ,dinilai kurang adanya pengawasan dari pemerintahan. Padahal untuk komoditi yang saat ini harga pasarannya masih belum stabil sebagian besar pasokannya adalah dari daerah di Sumatera Barat.<br /> <br /> Menyikapi hal itu, anggota DPRD Padang, Dian Angraini dari fraksi Nasdem mengatakan, Alhamdulillah telah ada pengumuman untuk membatalkan harga tetapi, saya tidak tahu untuk harga yang mana.<br /> <br /> Ia menyebutkan, "walaupun ada pengumuman membatalkan kenaikan harga, kita berharap harga ini benar - benar  yang berhubungan dengan tiga tuntutan rakyat yakni Sandang, Pangan, Papan. Sementara untuk hari ini di Sumatera Barat (Sumbar) harga untuk kebutuhan pokok masih saja merangkak naik seperti ketapel, " ujarnya.<br /> <br /> Seperti Beras dari Rp17 ribu sagantang artian 6 tekong atau 1.5 liter menjadi 26 ribu. Cabe merah dari Rp 20 ribu hari ini dan sudah berlanjut sebulan naik menjadi Rp45 ribu. Ayam potong Rp21 ribu 1 kg menjadi Rp 35 ribu, termasuk sayuran lalidih (kangkung,red) dari  Rp 4 ribu satu ikat menjadi Rp 6 ribu begitu juga harga Sembako lainnya seperti harga daging yang masih tinggi.<br /> <br /> Lebihlanjut sebutnya, seperti kita tahu sebagian besar komoditi cabe di Sumatera Barat berasal dari Bukittinggi, Solok, begitu juga halnya komoditi beras. Nah kenapa kenaikan harga yang sangat luar biasa tidak bisa dibendung oleh pemerintah, apakah ada permainan dibalik semua ini, itu kita juga tidak tahu, harusnya instansi terkait bisa mengatasi hal itu, " katanya.<br /> <br /> <br /> Harapannya  Pemkot, Pemkab dan Pemprov harusnya melakukan pembicaraan tentang hal ini. Tidak sibuk hanya keluar negeri. Karena masyarakat sudah menjerit, banyak hal yang semakin memiriskan dengan melonjaknya harga yang sangat signifikan tersebut. <br /> <br /> <br /> Apalagi sudah adanya Perda Ketahan Pangan, yang seharusnya OPD terkait dalam hal ini yakni Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan bisa melakukan pengawasan untuk kenaikan harga pangan ini. Juga tidak terlepas pengawasan dari anggota DPRD yang merupakan mitra OPD bersangkutan.<br /> <br /> Anggota DPRD juga melakukan fungsi pengawasan atas kinerja mitranya terutama teman sejawat yakni Pemda, Pemkab dan Pemprov, khususnya Kota Pada Sumatera Barat. "Bagaimana mungkin kita adalah penghasil beras dan tanaman buah serta sayuran dan ternak, kenapa harga di daerah kita sendiri lebih mahal dari Jakarta," tuturnya.(bm).

DPRD Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Kota Padang Belum Stabel

PADANG,TEROBOS - Masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran Kota Padang Sumatera (Sumbar) Barat ,dinilai kurang adanya pengawa...

Baca selengkapnya »

Walikota Padang Baminantu,Baralek Gadang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-tmeN5cjFu3I/WJ7J6gKD8lI/AAAAAAAABZI/JOSOjvsQGsgYvupN0pj7V2Suo9DTmgzKwCLcB/s1600/Pesta.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://2.bp.blogspot.com/-tmeN5cjFu3I/WJ7J6gKD8lI/AAAAAAAABZI/JOSOjvsQGsgYvupN0pj7V2Suo9DTmgzKwCLcB/s320/Pesta.jpg" width="320" /></a></div> PADANG- Akhirnya Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo "besanan" dengan mantan Sekda Sawahlunto, H. Zohirin Sayuti Dt Rajo Mudo. Ini setelah anak mereka, Muhamad Ihsan (putra H. Zohirin Sayuti Dt Rajo Mudo dengan Hj. Neldaswenti) dan Shofia Shabrina (putri ketiga H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dengan Hj. Harneli Mahyeldi) saling berucap janji di depan penghulu dalam akad nikah yang dilaksanakan di Masjid Sahara, Padang Pasir, Padang, Sabtu (11/2/2017).<br /><br />Muhamad Ihsan pun akhirnya resmi mempersunting gadis pujaannya, Shofia Shabrina. Resepsi pernikahan dilaksanakan di hari yang sama di Rumah Dinas Walikota Padang, jalan Ahmad Yani nomor 11, Padang.<br /><br />Pernikahan pasangan ini cukup bersahaja. Kombinasi warna biru dengan putih menghiasi pelaminan kedua mempelai. Pernikahan ini pun dihadiri ratusan undangan.<br /><br />Ihsan dan Sabrina saling mengenal pada November tahun lalu. Tidak ada kamus pacaran bagi mereka berdua. Keduanya saling memantapkan hati untuk ke pelaminan.<br /><br />Awalnya, Walikota Padang dan istri cukup terkesan dengan Ihsan yang tamatan Fakultas Tehnik Pertambangan ITB Bandung. Ihsan dinilai cukup santun dan mampu menjadi pemimpin rumah tangga bagi putrinya.<br /><br />Alasan Shabrina yang kelahiran 1 September 1993 itu, menerima Ihsan sebagai suaminya karena sudah percaya dengan pilihan kedua orangtuanya. Shabrina sendiri diam-diam juga memantau suaminya lewat akun 'facebook'nya.<br /><br />Setelah menikah, Shabrina bertekad untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Keinginannya pun itu sudah disetujui Ihsan.<br /><br />Shabrina berharap, setelah menikah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Shabrina pun tidak membatasi jumlah anak, karena menurutnya rezeki berasal dari Allah SWT.<br /><br />Sementara, Walikota Padang menyebut, sebagai orangtua dirinya selalu berdoa agar seluruh anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Bagi yang telah berkeluarga, mampu membina keluarganya sesuai akidah Islam agar menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Sumber Online Group. (*)

Walikota Padang Baminantu,Baralek Gadang

PADANG- Akhirnya Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo "besanan" dengan mantan Sekda Sawahlunto, H. Zohirin Sayuti D...

Baca selengkapnya »

Anggota DPRD Kota Padang: Elvi Amri Sudah Masukkan Anggaran Untuk SDN Koto Pulai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-aWreVqjs2Es/WMOl6j_1H9I/AAAAAAAACCI/bXv5GQN7xiQHgp08qbxomoSgrMMuCjTCgCLcB/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="https://1.bp.blogspot.com/-aWreVqjs2Es/WMOl6j_1H9I/AAAAAAAACCI/bXv5GQN7xiQHgp08qbxomoSgrMMuCjTCgCLcB/s320/images.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG - Melalui musrenbang tahun anggaran 2015 Elvi Amri sebagai wakil rakyat di Koto Pulai sudah memasukkan pembangunan pagar SDN yang ada di Koto Pulai ke dalam pokok pikiran anggota dewan untuk SDN 19 Koto Pulai untuk pembangunan pagar diperbaiki dengan anggaran sebesar Rp. 200 juta dan SDN 15 Koto Pulai di koto tuo 350 jta. Setiap kelurahan ada program KJKS untuk membantuk pembangunan ekonomi Masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diatur dengan sistem dan perencanaan pembayarannya. Sekarang dananya terbatas, tersentuh hati Elvi dan mengingat ada payung hukum yang mengatur hal itu bisa dibantu dengan KJKS. Tolong data orang yang membutuhkan modal dan akan dimasukan dana sebesar Rp. 200 juta. Harus disiplin membayar angsuran utang modalnya nanti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Elvi juga menawarkan kelompok usaha  perikanan, lengkapi persyaratannya dan akan didampingi mendaftarnya melalui perangkat daerah terkait. Buat struktur organisasinya dengan SK_nya dikantor Lurah. Maghdalena selaku Sekcam menghimbau masyarakat dan Lurah terkait agar terbuka semua informasi yang mereka punyai terkait rencana pembangunan yang terangkum dalam pokok pikiran wakil rakyat Kecamatan Koto Tangah ini.(ss/ariel)</div>

Anggota DPRD Kota Padang: Elvi Amri Sudah Masukkan Anggaran Untuk SDN Koto Pulai

PADANG - Melalui musrenbang tahun anggaran 2015 Elvi Amri sebagai wakil rakyat di Koto Pulai sudah memasukkan pembangunan pagar SDN yang ...

Baca selengkapnya »

Amril Amin Terpilih Sebagai Ketua BK DPRD Kota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-kz11iOk-MAs/WMIs2YbyphI/AAAAAAAAB_k/Bkr4NNG1y9Qy_LWx89oXiD4ZNI9rckv3gCLcB/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="https://2.bp.blogspot.com/-kz11iOk-MAs/WMIs2YbyphI/AAAAAAAAB_k/Bkr4NNG1y9Qy_LWx89oXiD4ZNI9rckv3gCLcB/s320/images.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG - Amril Amin bersyukur sekali atas terpilihnya Ketua BK DPRD Kota Padang.  Tantangan sebagai Pimpinan BK ke depan lebih berat karena tantangan lebih berat.Pihaknya akan mencoba memperbaiki kinerja anggota dewan sesuai tugas dan fungsi Badan Kehormatan. Diupayakan ke depan memperkecil persoalan supaya lembaga ini tidak mendapat minus oleh masyarakat. Bersama Wakil Ketua BK  dan 3 anggota BK akan merumuskan konsep kerja BK lebih solid dan kinerja. Jika ada anggota dewan yang bermasalah maka sebagai Ketua BK akan berusaha melakukan  pendekatan persuasif. Ada kegiatan dewan molor  acara fleksibel sifatnya. Harus ada pemeriksaan mendalam menyangkut kevalidan dokumen.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Amril Amin tidak mau DPRD Kota Padang  menjadi lembaga lelucon menanggapi laporan yang kurang valid sehingga lembaga ini menjadi bulan_bulanan.Harus menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga nama baik lembaga tempat menampung aspirasi rakyat Kota Padang ini dan mengupayakan permasalahan dapat diperkecil semaksimal mungkin, tegas Amril Amin.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap anggota dewan hendaknya harus meningkatkan disiplin dengan mentaati tata tertib yang ada. Diakuinya lembaga ini rentan dengan isu dan harus lebih objektif. Jika ada masuk laporan dari masyarakat dilihat kevalidannya.Sebagai pimpinan BK Amril Amin akan bertanggungjawab dan difollow up setiap laporan yang masuk ke BK.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Periode kemarin masih ada kekurangan dan masa lalu akan dicoba diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Tidak akan sembarangan menerima laporan kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sangat disayangkan jika BK harus menindaklanjuti laporang yang kurang valid dan berdampak hukuman moral dari masyarakat akibat ada lawan politik yang iri dan dengki. (ss)</div> <br />

Amril Amin Terpilih Sebagai Ketua BK DPRD Kota Padang

PADANG - Amril Amin bersyukur sekali atas terpilihnya Ketua BK DPRD Kota Padang.  Tantangan sebagai Pimpinan BK ke depan lebih berat kare...

Baca selengkapnya »

Tanah Datar Sukses Jalankan Program Usaha Kesehatan Sekolah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-RB_MZKNvTMU/WJp4gnid3NI/AAAAAAAABT0/kSwxzLsxqmczDe4zin4YimeJk1PkjSCgACLcB/s1600/0702171558_tanah-datar-siap-ikuti-lomba-sekolah.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://2.bp.blogspot.com/-RB_MZKNvTMU/WJp4gnid3NI/AAAAAAAABT0/kSwxzLsxqmczDe4zin4YimeJk1PkjSCgACLcB/s320/0702171558_tanah-datar-siap-ikuti-lomba-sekolah.jpg" width="320" /></a></div> TANAH DATAR- Setelah Tanah Datar dinobatkan sebagai daerah yang sukses dalam menjalan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Buktinya, pada Lomba Sekolah Sehat (LSS) tahun 2016 ini, tiga prediket juara tingkat Sumbar berhasil diboyong sekaligus. Pemerintah daerah bertekad mempertahankan raihan ini.<br /> <br /> Keinginan ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Mukhlis saat memimpin rapat koordinasi persiapan Lomba Sekolah Sehat tahun 2017 di Aula Kantor Bupati, Selasa (7/1).<br /> <br /> Tahun 2016 yang lalu Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dinobatkan sebagai kepala daerah yang berhasil menjalankan program UKS, prestasi serupa harus kita pertahankan,” ucap Mukhlis.<br /> <br /> Disebutkan pada tahun 2016 yang lalu untuk tingkat SLTA, juara I LSS Sumbar berhasil diraih SMA Negeri 1 Lintau, di tingkat SLTP prestasi diraih SMPN 2 Sungayang dengan prediket juara III LSS Sumbar, sementara TK Harapan Ibu menggondol juara III LSS Sumbar tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA).<br /> <br /> Mukhlis mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pembinaan dan membantu pihak sekolah dalam menyongsong persiapan peniliaian sekolah sehat.<br /> <br /> Disebutkan  tahun 2017 ini, SMA Negeri 1 Lintau Buo dipersiapkan mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional.<br /> <br /> Ini merupakan tugas bersama yang harus kita jalankan secara bersama-sama bagaimana SMAN 1 Lintau Buo meraih prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dan sekolah-sekolah yang mewakili Tanah Datar ke tingkat provinsi, ajak Mukhlis yang didampingi Kabid Kesra H. Afrizon dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lisda.<br /> <br /> Mukhlis akui dengan adanya peralihan kewenangan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi menyebabkan perlu kajian lebih lanjut untuk pemberian bantuan karena terkait dengan aset.<br /> <br /> Tim kabupaten perlu turun secara langsung melihat kondisi di lapangan, apa yang dibutuhkan SMAN 1 Lintau Buo,sebutnya.<br /> <br /> Lebih lanjut disebutkan keinginan memperbaiki drainase, pembangunan trotoar, perpustakaan, toilet di SMA 1 Lintau Buo, bisa melalui swadaya masyarakat, bantuan donatur, alumni, ataupun melalui dana nagari ataupun APBD namun harus sesuai ketentuan.<br /> <br /> Sebelumnya Kepala Sekolah SMA 1 Lintau Buo  Edison menyampaikan harapannya agar pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat membantu sarana dan prasarana yang masih kurang.<br /> <br /> Harapan sama juga disampaikan Kepala Sekolah SMA 1 Padang Ganting, SMP 1 Batipuh, SD 14 Tanjung baru dan TK Bundo Kandung Rambatan yang akan mewakili Tanah Datar ke tingkat provinsi.<br /> <br /> Rapat yang dihadiri OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perkim LH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Camat dan walinagari terkait menyampaikan dukungan untuk ke tingkat nasional dan provinsi namun yang lebih penting kesuksesan program UKS yang tidak hanya lengkap secara fisik namun juga pola hidup sehat dan bersih telah menjadi pola hidup bagi warga sekolah dan warga sekitar. (Humas)

Tanah Datar Sukses Jalankan Program Usaha Kesehatan Sekolah

TANAH DATAR- Setelah Tanah Datar dinobatkan sebagai daerah yang sukses dalam menjalan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Buktinya, pad...

Baca selengkapnya »

Rapat Paripurna DPRD Kotang Padang Penetapan (Bapemperda)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-J5ZIn9CNb1I/WL4zDc7ZLtI/AAAAAAAAB9Q/Yjwz5cp3O3sSdTv2Fb9RzSXaZUrVqoigQCLcB/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="https://1.bp.blogspot.com/-J5ZIn9CNb1I/WL4zDc7ZLtI/AAAAAAAAB9Q/Yjwz5cp3O3sSdTv2Fb9RzSXaZUrVqoigQCLcB/s320/images.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG- Rapat paripurna DPRD Kota Padang dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Padang periode Tahun 2017 s.d 2019 dijadwalkan hari ini Selasa jam 14.00 WIB dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Badan Kehormatan DPRD Kota Padang sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD Kota Padang revisi ketiga masa sidang I Tahun 2017, jelas Ali Basar, Sekretaris DPRD Kota Padang.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bapemperda dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.  Pembentukan Bapemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota Bapemperda sebanyak 12 orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Masa tugas Pimpinan dan Anggota Bapemperda paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bapemperda dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.<br /> Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.  Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota BK sebanyak 5 orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan. BK dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. Kedua alat kelengkapan tersebut dibawah koordinator umum yaitu Ketua DPRD Kota Padang dan 3 koordinator biasa yaitu 3 Wakil Ketua DPRD Kota Padang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas :<br /> Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;Menyiapkan rancangan perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.<br /> Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, sebelum rancangan perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan perda tahun berjalan atau di luar rancangan perda yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tugas Badan Kehormatan :<br /> Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibiltas DPRDMeneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRDMelakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakatMelaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas kepada rapat paripurna DPRD.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen. BK juga melakukan evaluasi untuk penyempurnaan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. BK membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD. BK menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kewenangan Badan Kehormatan yaitu :<br /> Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukanMeminta keterangan pengadu, saksi dan atau pihak-pihak yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain, atauMenjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib DPRD dan atau kode etik.(ss)</div>

Rapat Paripurna DPRD Kotang Padang Penetapan (Bapemperda)

PADANG- Rapat paripurna DPRD Kota Padang dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Padang...

Baca selengkapnya »

Inflasi Sumbar 2016 Lebihi Nasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-JVulV7CxyFg/WJk3kFh-xSI/AAAAAAAABTQ/b7ry8ZikKe8q6EhHSlIuoZCoxtSGXalkACLcB/s1600/gubernu%2Binflasi.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="176" src="https://1.bp.blogspot.com/-JVulV7CxyFg/WJk3kFh-xSI/AAAAAAAABTQ/b7ry8ZikKe8q6EhHSlIuoZCoxtSGXalkACLcB/s320/gubernu%2Binflasi.jpeg" width="320" /></a></div> PADANG- Tingkat inflasi Sumbar 2016 tercatat sebesar 4,89 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy/year on year). Angka ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang angka inflasinya sebesar 3,02 persen secara yoy.<br /><br />"Inflasi ini dominan disebabkan oleh faktor gangguan produksi akibat cuaca dan kenaikan tarif angkutan udara, pada saat perayaan hari besar keagamaan," ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno pada high level meeting Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar di aula BI Sumbar bersama stake holder terkait, Selasa (24/1/2017).<br /><br />Dikatakan, pertemuan ini untuk melakukan evaluasi program TPID 2016 sekaligus membahas rumusan pelaksanaan program 2017. Hadir dalam pertemuan itu, Kepala BI Wilayah Padang, Puji Atmoko, pimpinan OPD Setdaprov Sumbar serta pihak terkait lainnya.<br /><br />Komoditas utama Penyumbang Inflasi Sumbar 2016, ungkap Irwan, antara lain cabai merah, beras dan rokok kretek filter, masing-masing sebesar 44 persen, 7 persen dan 5 persen dari total inflasi tahunan 4,89 persen itu (yoy).<br /><br />"Untuk 2017 terdapat resiko kenaikan BBM dengan besaran yang belum ditentukan. Berdasarkan historis, kenaikan BBM memiliki dampak langsung yang besar pada administered price dan memiliki dampak lanjutan yang bervariasi pada kelompok volatile food dan inflasi inti," ungkap Irwan. (tf/ko)<br /><br />

Inflasi Sumbar 2016 Lebihi Nasional

PADANG- Tingkat inflasi Sumbar 2016 tercatat sebesar 4,89 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy/year on year). Angka ini lebih t...

Baca selengkapnya »

Gubernur Sumbar Terima WTN Dari Wakil Presiden

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-88zrJETGaOk/WJk2MEmbicI/AAAAAAAABS8/0y-ko-lg_3kscSW5glWHfvlUyEvQ7oXagCLcB/s1600/gubernur.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="219" src="https://1.bp.blogspot.com/-88zrJETGaOk/WJk2MEmbicI/AAAAAAAABS8/0y-ko-lg_3kscSW5glWHfvlUyEvQ7oXagCLcB/s320/gubernur.JPG" width="320" /></a></div>  PADANG-WTN  katagori wiratama di terima Gubernur  Sumbar sebagai bukti kerja keras dan nyata selama ini di bidang lalu lintas, yang di laksanakan  dengan baik, seperti melengkapi rambu-rambu lalu lintas, sarana dan prasarana, serta masyarakat taat aturan berlalu lintas dalam mengendarakan kendaraan roda  empat dan dua.<br /><br />Irwan Prayitno juga katakan bahwa di Sumbatera Barta terdapat empat belas (14) daerah Kota dan Kabupaten yang terima penghargaan WTN, di serahkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan.<br /><br />Sedangkan di Sumbar terdapat dua Kota  yang terima penghargaan WTN Wiratama yaitu Kota Padang dan Bungkit Tinggi, maka itu,bagi daerah yang telah peroleh penghargaan untuk dapat meningkatkan prestasinya ke level yang baik lagi, seperti di peroleh Kota Padang dan Bukit Tinggi, Ujar Gubernur.<br /><br />“atas kemajuan di bidang lalu lintas, saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada  seluruh pihak yang terkait,  Kepolisian, Walikota dan Bupati serta jajarannya telah bekerja keras dan serius selama ini, sehingga telah berhasil menekan angka kecelakaan di wilayahnya masing-masing“. Ujar Irwan.<br /><br />Sebelum mengakhiri  ungkapan, Irwan Katakan bagi daerah yang belum berhasil meraih WTN akan dibantu perbaikan jalan, sarana dan prasarana lalu lintas, memasang  rambu-rambu lalu lintas di lokasi yang telah di tentukan, di samping itu, kita tentu berharap pada seluruh masyarakat untuk dapat menaati dan mematuhi  tata tertib berlalu lintas. Sumber Media Online Group. (*)

Gubernur Sumbar Terima WTN Dari Wakil Presiden

 PADANG-WTN  katagori wiratama di terima Gubernur  Sumbar sebagai bukti kerja keras dan nyata selama ini di bidang lalu lintas, yang di la...

Baca selengkapnya »