Media Terobos

8 Fraksi DPRD 50 Kota Rekomendasikan LKPD Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBLea5NXvwmFQoX4JkHkFh_bVxYW1o8XM0NAqCnH1mtJ1bLUfaX_pA2bQankwDik9sKv9992l_Ks5Fc9f9KzcEj5kIlPOc9jjX7wBkOTCh6paSYKUpjrPs0SYOSdHTVzg2mIBUH2k-ys/s1600/Pimpinan+DPRD+50+Kota+Terima+LKPD+bUPATI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="552" height="211" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBLea5NXvwmFQoX4JkHkFh_bVxYW1o8XM0NAqCnH1mtJ1bLUfaX_pA2bQankwDik9sKv9992l_Ks5Fc9f9KzcEj5kIlPOc9jjX7wBkOTCh6paSYKUpjrPs0SYOSdHTVzg2mIBUH2k-ys/s320-rw/Pimpinan+DPRD+50+Kota+Terima+LKPD+bUPATI.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota–Terobos</b>-Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, merekomendasikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPD) bupati tahun anggaran 2016. Rekomendasi ini disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan akhirnya di Rapat paripurna DPRD, di Bukik Limau, Sarilamak, Senin (10/7) siang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedelapan fraksi itu masing-masing adalah Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi Demorat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PDI-PKB dan Fraksi PKS-PBB.Pimpinan rapat, Satri Andriko dalam kesempatannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari laporan LKPJ yang disampikan bupati Irfendi Arbi beberapa waktu lalu. Setelah melakukan pembahasan terkait LKPD tersebut,  masing masing fraksi memberikan keputusan dan beberapa catatan penting kepada Bupati Limapuluh Kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Catatan tersebut diantaranya, meminta bupati Limapuluh Kota agar masing-masing OPD agar lebih meningkat PAD, melakukan pembenahan terhadap lokasi-lokasi wisata di Limapuluh Kota, terutama terhadap 3 ikon destinasi wisata Limapuluh Kota. Diantaranya, Objek Wisata Lembah Harau, Kelok Sembilan dan Objek wisata BPTU Padang Mengatas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan pada anggaran berikutnya, menata kembali aset-aset daerah, baik aset yang bergerak maupun tidak. Selain itu, masing-masing fraksi juga menyampaikan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan guru-guru yang ada pada daerah-daerah terpencil, termasuk merealisasikan tunjungannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dalam sambutannya mengatakan, apresiasinya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pemikiran dalam menjalankan rangkain rapat kerja dalam rangka membahas berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk pembahasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hari ini telah kita dengarkan pendapat akhir masing-masing Fraksi.mudah-mudahan segala sumbangsih yang diberikan dapat membawa perubahan demi kemajuan dan kemakmuran daerah dan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. "ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, sehubungan dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah daerah(LKPD) Tahun anggaran 2016, dirinya telah menyimak seluruh pendapat akhir yang diberikan masing-masing Fraksi. Tentunya catatan yang disampaikan tadi akan menjadi perhatian, sepanjang hal tersebut masih dalam batas kewenangan Pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</div>
<br />
"Atas nama pemerintah  Kabupaten Limapuluh Kota, kami mengucapkan terimakasih atas kerja sama dan kerja keras kita semua  dalam pengabdian kepada masyarakat,"pungkasnya. (yon).<br />
<br />
<br />

8 Fraksi DPRD 50 Kota Rekomendasikan LKPD Bupati

Limapuluh Kota–Terobos -Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, merekomendasikan Laporan Pertan...

DPRD Padang, Membahas Pendapatan Bersama Dinas Pertanian Peternakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI2ZPoa6snJ4H3FWOvg5aB02rlv-lzIjOpi_i1KECu0hxhH5V5GqnDTU9MIohyphenhyphenNaYbCa5qWceP52FaoH4JlcZaPGPgn4xihKOfhVWVbjYp-DHOwHmkYkteWqVPSVlwmlbq6HYOsAncud0/s1600/dprd+5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="162" data-original-width="300" height="172" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI2ZPoa6snJ4H3FWOvg5aB02rlv-lzIjOpi_i1KECu0hxhH5V5GqnDTU9MIohyphenhyphenNaYbCa5qWceP52FaoH4JlcZaPGPgn4xihKOfhVWVbjYp-DHOwHmkYkteWqVPSVlwmlbq6HYOsAncud0/s320-rw/dprd+5.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang</b>-Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2016, Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang yang membahas pendapatan melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dispernakbuthun) Padang. Pertemuan dilakukan di lantai II ruang rapat paripurna gedung DPRD Padang, Kamis (6/4).<br />
<br />
Kepala Dinas Pernakbuthun Kota Padang, Syaiful Bahri mengatakan, berbicara mengenai pendapatan di  Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pada pembibitan. Diakuinya, pencapaian pendapatan Dispernakbuthun saat ini belum dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah Pemotongan Hewan karena masih adanya tempat-tempat pemotongan liar serta sarana dan prasarana yang belum memadai.<br />
<br />
Menurut Syaiful, sarana dan prasarana RPH yang berlokasi di Aia Pacah saat ini sangat tidak memadai. Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat potong yang masih manual, itupun hanya ada satu dan masih dipinjamkan oleh seseorang. Juga alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.(*)</div>

DPRD Padang, Membahas Pendapatan Bersama Dinas Pertanian Peternakan

Padang -Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2016, Panitia Khusus I (Pansus I) ...

Komisi III DPRD Padang dan Dinas Linkungan Hidup Duduk Bersamaran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLFKPKDhyh66VNPFaP1otpbXgwlaozQD-XbuObpgTHv9oUO38caN9A9SnNsDbFwxLVQmN6s55wUW2PrMp93p2onIUqJZ4yXJXL4ZyXYmDb-WR3jhSNqueh7wctBzmeg53-nQ969vpDAJ4/s1600/dprd+3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="650" height="152" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLFKPKDhyh66VNPFaP1otpbXgwlaozQD-XbuObpgTHv9oUO38caN9A9SnNsDbFwxLVQmN6s55wUW2PrMp93p2onIUqJZ4yXJXL4ZyXYmDb-WR3jhSNqueh7wctBzmeg53-nQ969vpDAJ4/s320-rw/dprd+3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG – Menyikapi permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Padang, Komisi III DPRD Padang bidang pembangunan dan lingkungan hidup melakukan hearing dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, Jum’at (2/6) di lantai II gedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50 Kecamatan Padang Timur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hearing dipimpin Ketua Komisi III, Zulhardi Zakaria Latif dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Komisi III serta Kadis PUPR, Kabid SDA, Kabid Pembangunan dan Tata Ruang dan beberapa staf PUPR Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan itu, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kota Padang yang dinilainya masih lamban dalam penanganan drainase di Kota Padang. Parahnya, perbaikan drainase sudah dianggarkan dan dilaksanakan, namun tetap saja banjir melanda beberapa titik di Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dinas PUPR dalam mengambil keputusan jangan hanya percaya dengan hasil konsultan atau rekanan saja. Kita minta kondisi rill di lapangan. Sementara, untuk banjir ini apa permasalahannya tentu juga diketahui oleh masyarakat setempat dimana kendalanya, dimana aliran yang tersumbat tentu masyarakat juga lebih tahu,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selaku Wakil Ketua DPRD Padang dan sebagai warga di Gunung Pangilun, Wahyu menyatakan sudah merasakan sendiri bagaimana banjir terjadi. Padahal sudah dikucurkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk perbaikan drainase, namun kenyataannya sejak drainase diperbaiki, banjir kian menjadi di sana. Hal itu menandakan perbaikan drainase tak sesuai dengan kondisi yang diinginkan warga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya juga mengkritik penunjukan rekanan. Bahkan, saya melihat di sini seakan sudah dikondisikan. Saya berharap, ke depan ini bisa diperbaiki,” kata Wahyu.(*)</div>
<br />

Komisi III DPRD Padang dan Dinas Linkungan Hidup Duduk Bersamaran

PADANG – Menyikapi permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Padang, Komisi III DPRD Padang bidang pembangunan dan lingkungan hidup...

DPRD Padang, Pansus III Helmi Moesim Perda Ruang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2D7iPoiyMpaRa2GYWMdggXMN9gHpqBnKL0hn215kIPwKv_rN4Oso-r9Hdm4oopRDfwPZRjJGstmXpDh8n4Z5ggmuGIP77UDPAW8BAhlsCVGD5q1JrUAkVjfLqacfdFw2nI8HEc-JrrFs/s1600/dprd-padang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="796" data-original-width="1200" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2D7iPoiyMpaRa2GYWMdggXMN9gHpqBnKL0hn215kIPwKv_rN4Oso-r9Hdm4oopRDfwPZRjJGstmXpDh8n4Z5ggmuGIP77UDPAW8BAhlsCVGD5q1JrUAkVjfLqacfdFw2nI8HEc-JrrFs/s320-rw/dprd-padang.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang-</b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Padang-Hal tersebut dikarenakan dari BPOM RI, Kemenkes serta BPOM MUI telah menetapkan regulasi – regulasi yang harus dipakai. Targetnya adalah menciptakan makanan yang diolah dan dijual di tengah masyarakat umum sudah sesuai dengan regulasi, Peraturan Pemerintah (PP) serta UU yang berlaku.<br />
<br />
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan semua produk makanan kemasan dari industri rumah tangga tersebut sehat dan aman sampai ke tangan konsumen,” kata Elly.<br />
<br />
Sementara, dari Pansus III tentang Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disampaikan Helmi Moesim selaku Ketua Pansus menyampaikan, sudah saatnya Kota Padang memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan  penyediaan minimal 30 persen lahan perumahan untuk dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ini juga bakal menjadi syarat mutlak bagi pengurusan Izin Mendirikan Bangun (IMB) maupun izin gangguan.<br />
<br />
“Perda ini dibuat agar semua pihak, pemerintah, masyarakat, pihak pengembang dan pihak terkait lainnya bisa lebih konsen dalam menjaga keasrian lingkungan agar tetap memiliki banyak ruang terbuka hijau. Selama ini, tidak ada regulasi yang dibuat oleh daerah, makanya pengembang jarang yang mengacuhkan  persoalan penghijauan. Jika lingkungan ada kawasan RTH, pastinya dapat mendukung program hidup bersih dan sehat di Kota Padang,” katanya.(*)</div>

DPRD Padang, Pansus III Helmi Moesim Perda Ruang

Padang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Padang-Hal tersebut dikarenakan dari BPOM RI, Kemenkes serta BPOM MUI telah menetapkan ...