Padang-Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2016, Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang yang membahas pendapatan melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dispernakbuthun) Padang. Pertemuan dilakukan di lantai II ruang rapat paripurna gedung DPRD Padang, Kamis (6/4).
Kepala Dinas Pernakbuthun Kota Padang, Syaiful Bahri mengatakan, berbicara mengenai pendapatan di Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pada pembibitan. Diakuinya, pencapaian pendapatan Dispernakbuthun saat ini belum dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah Pemotongan Hewan karena masih adanya tempat-tempat pemotongan liar serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Menurut Syaiful, sarana dan prasarana RPH yang berlokasi di Aia Pacah saat ini sangat tidak memadai. Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat potong yang masih manual, itupun hanya ada satu dan masih dipinjamkan oleh seseorang. Juga alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.(*)
Kepala Dinas Pernakbuthun Kota Padang, Syaiful Bahri mengatakan, berbicara mengenai pendapatan di Disperhutbun ada dua, yakni pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan pada pembibitan. Diakuinya, pencapaian pendapatan Dispernakbuthun saat ini belum dapat optimal. Hal itu dikarenakan masih belum banyaknya daya serap pada Rumah Pemotongan Hewan karena masih adanya tempat-tempat pemotongan liar serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Menurut Syaiful, sarana dan prasarana RPH yang berlokasi di Aia Pacah saat ini sangat tidak memadai. Seperti kandang, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta penggunaan alat potong yang masih manual, itupun hanya ada satu dan masih dipinjamkan oleh seseorang. Juga alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara pemotongan sapi itu sendiri dan tranportasi pengangkutan ke penjual.(*)