Media Terobos

Kepala BKD Syafwal: Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Harus Ekstra Hati-hati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCaZ1vDqfdb0SRQfIaYyy-LwcBhP6jNPnByeX5atJOSW1XwuWrZvCX3Wva0k6LBoOx8KmyIsagja0sUvW2iv5c28AnL9Z-vCbdTPFfMY_mXwBLFAEMHMHW04J-Tent19iOMv6fIgju0l9Y/s1600/Syfwal+kepala+BKD+Payakumbuh+dalam+acara+sosialisasi+proposal.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCaZ1vDqfdb0SRQfIaYyy-LwcBhP6jNPnByeX5atJOSW1XwuWrZvCX3Wva0k6LBoOx8KmyIsagja0sUvW2iv5c28AnL9Z-vCbdTPFfMY_mXwBLFAEMHMHW04J-Tent19iOMv6fIgju0l9Y/s320-rw/Syfwal+kepala+BKD+Payakumbuh+dalam+acara+sosialisasi+proposal.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Payakumbuh,Terobos-Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, demikian ungkapan Drs. Syafwal, MM Kepala Badan Keuangan Daerah Payakumbuh dalam suatu kesempatan pada acara Sosialisasi Evaluasi Proposal Hibah di Aula Balai Kota Payakumbuh, Kamis siang (13/04/2017) .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Keuangan Payakumbuh, Drs Syafwal, MM bersama dengan Kabag Kesra Setdako Payakumbuh, Drs Ipendi, dihadiri oleh Kepala Dinas yang akan memberikan rekomendasi penyaluran Dana hibah dan Bansos tahun yang akan datang, sebutlah Dinas Pendidian, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Pendidikan, Parpora, Diskominfo, P3A dan P2KB, Koperasi dan UMKM serta Kantor Kesbangpol Payakumbuh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Syafwal menjelaskan bahwa penyaluran Dana Hibah harus mempedomani secara hati-hati Undang-undang No. 23 tahun 2014 serta Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017. Untuk Payakumbuh sendiri sudah terbit Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 53 tahun 2016 terkait pedoman penyaluran, pertanggung jawaban serta monev pemberian hibah dan bantuan sosial di Payakumbuh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Prinsipnya, dana hibah dan bantuan sosial ini hanya bisa disalurkan apabila belanja urusan wajib, seperti urusan pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBD, urusan kesehatan minimal 10 persen  APBD, serta dipastikan pagu belanja modal daerah minimal sama dengan belanja modal APBN secara Nasional yakni 27 persen, maka dana hibah dan bantuan sosial baru dapat disalurkan, untuk persyaratan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan perhitungan secara matang dan ekstra hati-hati, pungkas Syafwal lebih detil menjelaskan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sisi yang lain,Drs  Ipendi, Kabag Kesra Payakumbuh juga menambahkan bahwa penyaluran dana Hibah ini bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahan Daerah, jika tidak mendukung tujuan tersebut dana hibah dan bansos tidak bisa disalurkan. Pun jika peluang penyaluran tersebut tersedia, proposal yang masuk haruslah diseleksi dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, pertama, proposal harus dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari Lurah setempat, kedua, lembaga penerima hibah haruslah organisasi yang bersifat Nirlaba, tidak mencari keuntungan,  ketiga,hibah tidak bersifat wajib mengikat dan tidak diberikan secara terus menerus, kelima, kepengurusan organisasi penerima hibah harus jelas dan tertera pada anggaran dasarnya, keenam, kegiatan yang diusulkan oleh penerima hibah harus memberikan nilai manfaat untuk pemerintah daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Syafwal, juga menjelaskan bahwa terkait nilai manfaat bagi pemerintah daerah tadi, Bantuan Hibah yang disalurkan harus mampu menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan  kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk ini, diharapkan kepada OPD haruslah ekstra hati-hati dalam memberikan rekomendasi terkait hal ini.(Oyon).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Kepala BKD Syafwal: Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Harus Ekstra Hati-hati

Payakumbuh,Terobos-Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah memperioritaskan pe...

Daerah akan Maju dengan pemberitaan yang positif dan membangun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbZ_AjhqDOxCaBTIjLk4sKAy1a6W2oBQVPzv8HyIDHrlwRl_B2LObLYraMXuF8gnbHycywsVm3BeSfTh3mwcdE3lb46lhYPXQWMChD9FTC3OYAd5sSaByqqfkQQ16WUv3G-8aDY2X24Sj/s1600/jumpa+pers+wartawan+dan+Bupati+beserta+ketua+DPRD.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="186" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbZ_AjhqDOxCaBTIjLk4sKAy1a6W2oBQVPzv8HyIDHrlwRl_B2LObLYraMXuF8gnbHycywsVm3BeSfTh3mwcdE3lb46lhYPXQWMChD9FTC3OYAd5sSaByqqfkQQ16WUv3G-8aDY2X24Sj/s320-rw/jumpa+pers+wartawan+dan+Bupati+beserta+ketua+DPRD.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
LimapuluhKota. Terobos- Menurut Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komonikasi massa yang melakasanakan kegiatan jurnalistik. Sebagai pelaku media informasi, selain memiliki fungsi pendidikan dan fungsi hiburan, pers juga memiliki fungsi control sosial. “ tidak saja DPRD yang mempunyai fungsi control terhadap pemerintah, pers atau pun media juga mempunyai fungsi control . </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setidaknya ada empat fungsi pers sebagai control sosial , yang terkandung makna demokratis, didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut : (1) social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat), social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), dan social control (control masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.” Ujar Safaruddin Dt.Bandaro Rajo SH , saat jumpa pers dengan insan pers di ruangan rapat pimpinan ( Kamis 13/4) yang dihadiri oleh Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Taufik Hidayat (Sekwan), Saiful.SP (Kabag TU, Humas dan Protokoler DPRD) dan Joni Amir (Kabag Humas Setda)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkannya “Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota mendukung kepemimpinan Irfendi Arbi bersama Ferizal Ridwan dengan visinya: Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera Dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman Dan Taqwa. Hal ini ditandai dengan hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Program dan kegiatan untuk kemajuan daerah Limapuluh kota kita bicarakan bersama , sebab program kegiatan yang dibuat eksekutif semua atas rekomendasi dan persetujuan DPRD begitu juga program dan kegiatan di DPRD juga atas rekomendasi dan persetujuan Bupati “ tukuk Ujar Safaruddin Dt.Bandaro rajo .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian " Tahun 2017 ini, adalah tahun ke-2 dari RPJMD Limapuluh Kota dan peletakan kerangka kebijakan untuk tahun ke-3 RPJMD Limapuluh Kota, untuk mencapai Program dan Kegiatan yang telah ditargetkan , yang terpenting adalah meningkatkan komunikasi baik antara lembaga Legislatif dan Eksekutif, maupun antar pimpinan, serta juga dengan insan pers yang ada di Limapuluh Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komunikasi bukan mencari salah atau benar tetapi sebuah komunikasi efektif yang mencari persamaan solusi terhadap berbagai masalah daerah seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan berbagai persoalan bencana yang melanda daerah Limapuluh Kota. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka sinergi pembangunan akan tercipta dengan baik pula, sehingga akan berdampak terhadap roda pembangunan , karena masing-masing kita mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing termasuk insan pers sebagai social control supaya kedepannya program dan visi misi daerah akan lebih mudah dicapai," ujar Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo SH.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyampaikan “ Momentun peringatan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-176 tanggal 13 April, mari kita jadikan suatu hari yang dapat meningkatkan persaudaraan, keterbukaan dan informasi yang mempunyai nilai positif untuk kemajuan daerah , sebab daerah tidak akan maju apabila pemberitaannya tidak positif, terkait semua aspirasi dan kehendak dari insan pers yang disampaikan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan daerah akan kita tampung ” ujar Irfendi Arbi.(Oyon)</div>

Daerah akan Maju dengan pemberitaan yang positif dan membangun

LimapuluhKota. Terobos- Menurut Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999. Dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komonik...

DPRD Kota Padang, Himbau Pemko Pungli Harus Diberantas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnpZAiG3eb71-3FCkG3hyE0bGWBl2PazIPiop1B-V2yolV954doeOAkvAsU3k-OKzGgtgKKGltto2aslSc95XzTA0rwvGLw6tHCbKV4pM1LAW2wNYMo4tCx8IeLy4LPWRpFc-SiGTdKd4/s1600/IMG_20161103_163216.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="251" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnpZAiG3eb71-3FCkG3hyE0bGWBl2PazIPiop1B-V2yolV954doeOAkvAsU3k-OKzGgtgKKGltto2aslSc95XzTA0rwvGLw6tHCbKV4pM1LAW2wNYMo4tCx8IeLy4LPWRpFc-SiGTdKd4/s320-rw/IMG_20161103_163216.jpg" width="320" /></a></div>
PADANG,TEROBOS-  Anggota Komisi I DPRD Kota Padang,Faisal Nasir menegaskan Pemko menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungutan liar saat uji kir atau uji kendaraan bermotor di Jl. Sutan Syahrir Mato Aia Kecamatan Padang Selatan.<br />
   <br />
<br />
Pemko harus tindaklanjuti, jangan ada pembiaran terhadap oknum -oknum yang lakukan pungutan liar saat para pemilik kendaraan bermotor melakukan KIR. Hal ini ditegaskan nggota Komisi I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir.<br />
<br />
Faisal mengatakan, tempat uji kir di Mato Aia itu adalah salah satu kantor layanan masyarakat sehingga seharusnya ada Standard Operating Procedures(SOP) dan persyaratan tertentu yang dipaparkan ditempat itu. Hal ini yang membuat rentannya terjadi pungutan liar saat uji kir tersebut disebabkan tidak ada Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas.<br />
<br />
Lanjutnya, " jangan kan SOP, syarat-syarat dan petunjuk dalam bentuk pengumuman saja tidak jelas.Padahal layanan kir menyangkut retribusi dan pendapatan daerah yang harusnya mempunyai standar biaya yang harus dikeluarkan oleh mayarakat yang mengurus izin kendaraan angkutan, " ujarnya.<br />
<br />
Ia menilai keteledoran dalam layanan uji kir di kawasan Mato Aia itu membuktikan pemerintah masih membiarkan keberadaan oknum-oknum berkepentingan bermain lakukan tindakan pungli di Dishubkominfo Padang terkait pelayanan uji KIR ini.<br />
    <br />
<br />
"Faisal secara tegas meminta Walikota Padang agar lakukan inspeksi mendadak (sidak,red), kalau mau melayani masyarakat maksimal dan berantas pungutan liar pada pelayanan KIR tersebut. Hal itu dibutuhkan agar ada perubahan pelayanan terkait uji kir, kemudian diterakan biaya pengurusan yang jelas tertera dipapan billboard atau papan pengumuman, baik untuk kendaraan roda empat maupun roda enam sehingga masyarakat tidak lagi mendapat perlakuan tidak baik dari oknum, " tegasnya.<br />
<br />
Lebihlanjut dikatakan, selain pungutan uji kir yang rentan pungutan liar, kantor pelayanan kir Mato Aia juga meminta biaya parkir pada masyarakat di kawasan tersebut."Bagaimana mungkin kantor layanan masyarakat malah memungut parkir. Ini jelas tidak benar," ketus Faisal.<br />
    <br />
<br />
Sementara Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyatakan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas pada oknum pejabat atau pegawai pemerintahan yang melakukan pungutan liar dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Sudah ada beberapa nama yang diberikan sanksi melalui Inspektorat. Mahyeldi berkata,"jadi jangan coba-coba lakukan pungli," tegasnya.<br />
    <br />
<br />
Upaya lain yang dilakukan untuk meminimalisir praktik pungli, jelasnya, dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (TRTB) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) lainnya.<br />
<br />
Mahyeldi dengan tegas mengatakan, "untuk kantor-kantor dinas sudah diinstruksikan membuat spanduk yang isinya bertuliskan Pemko Padang nyatakan perang terhadap pungli. Langkah tersebut untuk melihat langsung aktivitas pelayanan SKPD terkait serta mengetahui keluhan dan masukan masyarakat sebagai upaya berbenah lebih baik ke depannya." ungkapnya.(*).<br />
<br />

DPRD Kota Padang, Himbau Pemko Pungli Harus Diberantas

PADANG,TEROBOS- Anggota Komisi I DPRD Kota Padang,Faisal Nasir menegaskan Pemko menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungutan liar s...

Pos Yandu seroja III Payobasuang layani 25 Balita

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYJwJm-ujyyvHrWq5VdqtCuSDa5o1BW8UGTQB3vudMvZbjm5-d6YJTAtw-jX9jnIrBF4EWIxHuhtIKl2hNiGJ3EBXDf7oqw25v0D6YhrX_SPcZuqwSD402rWvenlroLKdkoj0qbKy_9of/s1600/pos+yandu+seroja.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYJwJm-ujyyvHrWq5VdqtCuSDa5o1BW8UGTQB3vudMvZbjm5-d6YJTAtw-jX9jnIrBF4EWIxHuhtIKl2hNiGJ3EBXDf7oqw25v0D6YhrX_SPcZuqwSD402rWvenlroLKdkoj0qbKy_9of/s320-rw/pos+yandu+seroja.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Payakumbuh. Terobos-Menciptakan generasi akan datang yang sehat jasmani dan rohani perlu dilakukan sejak dini. Pun keterlibatan semua pihak, baik itu pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan. Satu sarana untuk menciptakan generasi sehat jasmani dan rohani tersebut yakni Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang baik dan maju. Posyandu yang dikelola oleh masyarakat dan dibina oleh pemerintah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Posyandu Seroja III, satu dari tiga Posyandu di Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh, Kota Payakumbuh, dalam melaksanakan kegiatannya sekali sebulan pada minggu kedua, saat ini melayani 12 (dua belas) orang Bayi dan 40 (empat puluh) orang Balita. Sebagai  Posyandu yang terintegrasi dengan PAUD dan BKB, Posyandu Seroja III dalam operasionalnya cukup lancar dan tidak mengalami kendala berarti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selama ini operasional Posyandu Seroja III cukup lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti. Fasilitas untuk pelayanan Bayi dan Balita, saat ini, juga dirasa cukup,” ungkap Dini Sasrawati, Ketua Posyandu Seroja III, Rabu (12/04-2017, ditemui di Gedung PKBM MCB, kelurahan setempat, saat melayani ibu-ibu yang akan melakukan penimbangan balitanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Secara struktural organisasi, Dini Sasrawati sebagai Ketua, dibantu Sekretaris Sorlia Deswita dan Anggota Yulia Rosda dan Emitati. Dini berharap Posyandu Seroja III fasilitasnya bisa ditambah dan lebih dilengkapi. “Mudah-mudahan kedatangan Ketua PKK Kota Payakumbuh Ibu Henny Riza Falepi nanti untuk meninjau sekaligus shooting aktifitas pelayanan Posyandu membawa angin segar,” harap Dini.(oyon)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Pos Yandu seroja III Payobasuang layani 25 Balita

Payakumbuh. Terobos-Menciptakan generasi akan datang yang sehat jasmani dan rohani perlu dilakukan sejak dini. Pun keterlibatan semua pih...