Media Terobos

Siapkan Kepala Sekolah Profesional LPPKS Solo Berikan Berbagai Materi Kompetensi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1NthLm7FuktFc8u8PAJvd5iOw5hJpmtUdoWYKdXuSInQjiaSb1LitUqI1mAag7Ej0yL0IGg2GhzDjvbeyEiI24Xwzt_5ZLuc7BWHLWVrYc16niP4qkN1AJp3cKx7q_fBdqEcMG_93Ho/s1600/diklat+calon+kepala+sekolah.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1NthLm7FuktFc8u8PAJvd5iOw5hJpmtUdoWYKdXuSInQjiaSb1LitUqI1mAag7Ej0yL0IGg2GhzDjvbeyEiI24Xwzt_5ZLuc7BWHLWVrYc16niP4qkN1AJp3cKx7q_fBdqEcMG_93Ho/s320-rw/diklat+calon+kepala+sekolah.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Payakumbu,Terobos</b>-Prestasi membanggakan kembali terukir di Kota Payakumbuh. Kali ini, Payakumbuh meraih nilai tertinggi se-Indonesia hasil seleksi akademik calon kepala sekolah yang dilakukan para asesor dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tersebut diungkapkan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Iqbal Bermawi dalam sambutan Walikota pada acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Calon Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2017, di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kelurahan Padang Alai Kec. Payakumbuh Timur, Selasa (22/8).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Menurut informasi yang kami terima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selaku pelaksana kegiatan ini bahwa peserta yang mengikuti diklat ini adalah mereka yang telah lulus seleksi akademik yang dilakukan oleh para asesor dari LPPKS tanpa adanya interfensi dari Pemerintah Kota Payakumbuh. Menurut hasil asesor Kota Payakumbuh dalam seleksi akademik termasuk yang tertinggi di Indonesia,"  ungkap Iqbal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Dari perolehan tersebut, termasuk untuk kepala sekolah, artinya pembinaan dan penempatan serta pengangkatan kepala sekolah selama ini boleh dikatakan telah tepat, termasuk juga pembinaan keprofesionalan terhadap para guru dan tenaga kependidikan lainnya, " ujar Iqbal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Jika bicara masalah pendidikan, kami selaku kepala daerah selalu menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Kota Payakumbuh, ini sudah tertuang dalam visi dan misi yang kami susun. Pengembangan Sumber daya manusia itu sangat vital dalam meningkatkan pembangunan dan itu merupakan tugas utama sektor pendidikan, " kata Iqbal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dibalik banyak prestasi yang sudah diraih, tentu kita juga menyadari banyak sektor yang perlu kita benahi dibidang pendidikan diantaranya masih ada oknum yang mencoreng nama baik pendidikan baik itu masalah kawin cerai, indisipliner dan lain sebagainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Maka terhadap semua ini, kami akan melakukan pembinaan dan jika perlu diberi tindakan tegas sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, kata Iqbal menyampaikan pesan Walikota Payakumbuh Riza Falepi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Oleh sebab itu, kepada bapak-bapak dan ibuk-ibuk selaku calon Kepala Sekolah masa depan maupun yang telah bertugas sebagai kepala sekolah sangat diperlukan komitmen dan kemampuan untuk mengembangkan kompetensi sebagai Kepala Sekolah.  Tantangan dan beban yang kita pikul semakin berat, sebagai pimpinan semakin kompleks diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, "  pesan Walikota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan diklat tersebut diikuti oleh 40 orang peserta dari 60 orang yang telah lolos seleksi akademik dan diantaranya 9 orang sudah menjabat Kepala Sekolah namun belum memiliki sertifikat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para peserta akan diterpa selama 7 hari dimulai tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2017 di SKB Padang Alai dengan berbagai materi dari master trainer yang ditunjuk langsung oleh LPPKS Solo Jawa Tengah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Turut hadir dalam kegiatan tersebut master trainer dari LPPKS Solo Jawa Tengah yang diketuai oleh Gatot Dwi Atmadji, kepala BKPSDM Dafrul Pasi, Kepala Dinas Pendidikan A. H Agustion, Kepala Badan Narkotika Nasional Firdaus, Kepala SKB Riswandi, perwakilan dari Dinas Perhubungan, kepala-kepala unit pelaksana teknis (UPT)  pendidikan, hadirin dan undangan lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Materi yang diberikan didasarkan kepada Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah, yaitu kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian dan kompetensi di bidang sosial. (yon)</div>
<br />

Siapkan Kepala Sekolah Profesional LPPKS Solo Berikan Berbagai Materi Kompetensi

Payakumbu,Terobos -Prestasi membanggakan kembali terukir di Kota Payakumbuh. Kali ini, Payakumbuh meraih nilai tertinggi se-Indonesia has...

Buka Rakor Nagari dan OPD di Galugua, Wabup: Agar Kita Lebih Mengetahui Persoalan dari Pinggir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHCPaeF8185JaFEwp23AaBGHcVNvAoX2Ekcv0mqq7O5XClMFn9dT58-LrLf1kjb8TK_1m6-YdSKdYZcDD9-PvJE3L5p_22w85HJajOiBfxDif-AAWWjH2OHnE0UMDPtYZu6qydHsvF3hs/s1600/Suasana+pembukaan+rakor+Nagari+di+Galugua.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="667" data-original-width="1000" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHCPaeF8185JaFEwp23AaBGHcVNvAoX2Ekcv0mqq7O5XClMFn9dT58-LrLf1kjb8TK_1m6-YdSKdYZcDD9-PvJE3L5p_22w85HJajOiBfxDif-AAWWjH2OHnE0UMDPtYZu6qydHsvF3hs/s320-rw/Suasana+pembukaan+rakor+Nagari+di+Galugua.JPG" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota,Terobos</b>-Pemkab Limapuluh Kota mulai melangsungkan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas persoalan dann mencari solusi yang ada di seluruh Nagari. Hanya saja, pelaksanaan pembukaan Rakor kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pelaksaan rakor dilangsungkan di kantor bupati, kali ini pembukaan rakor dilangsungkan di Nagari Galugua. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelaksanaan Rakor Nagari yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah di bawah koordinasi Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari (BPM-DN) ini dipimpin langsung wabup Ferizal Ridwan. Selain Wabup, pembukaan rakor juga diikuti para pejabat eselon II (pimpinan OPD), para Kabid serta wali nagari yang tergabung dalam Forum Perwanaliko. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sengaja saya intruksikan agar pelaksanakan Rakor tahun 2017 ini di Galugua ini, agar kita semua lebih mengetahui apa persoalan yang ada di nagari, terutama di nagari terjauh agar dapat dicarikan langkah penanganan dan solusinya," kata Wabup Ferizal Ridwan, dalam sambutannya di aula SD Negeri 2 Nagari Galugua, awal pekan lalu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Turut hadir dalam rakor tersebut, Anggota DPRD Fraksi Golkar yang merupkan wakil daerah dari daerah pemilihan Pangkalan-Kapur IX, Syamsul Mikar serta Camat Kapur IX, Andri Yasmen. Dalam pembahasannya usai melakukan pembukaan, Wabup meminta Wali Nagari Galugua, Syakban, mengekspos seluruh kebutuhan dan persoalan mendasar yang ada di nagari penghasil komodity gambir tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam eksposnya, Syakban, menyebut kebutuhan mendasar masyarakat di nagarinya adalah infrastuktur penghubung, yakni jalan dan jembatan yang  masih belum memadai dan nyaris tidak pernah disentuh pembangunan. "Seperti bapak ibuk ketahui bersama, sejak Indonesia merdeka, sudah 72 tahun, jalan kami tak kunjung diaspal alias masih jalan tanah," sebut Syakban. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk sarana trasportasi satu-satunya oleh masyarakat, Syakban menambahkan, juga masih ada persoalan lain yang belum teratasi di nagarinya hingga sekarang. Seperti masih kurangnya tenaga pendidik dan kesehatan yang PNS di Galugua, serta belum adanya sarana penerangan karena wilayahnya belum teraliri listrik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari dua buah Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah PNS hanya berjumlah sekitar 12 orang. Selebihnya, sekolah disana terpaksa mempekerjakan tenaga guru honor. Kemudian, persoalan lainnya yaitu di bidang ekonomi, saat ini hampir sekitar 60 persen masyarakatnya masih hidup di tercatat sebagai warga kurang mampu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ini bisa dilihat, dari kondisi bangunan rumah di Galugua yang rata-rata masih terbilang kurang layak huni. "Makanya, kami sangat memohon sekaligus meminta perhatian khusus dari bapak pejabat di pemerintah daerah dapat memberi perhatian khusus kepada nagari kami," sebut Syakban. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemaparan wali nagari Galugua, kemudian diminta oleh Wabup Ferizal Ridwan, ditanggapi langsung oleh utusan OPD agar dapat dieksekusi. Para pejabat utusan OPD masing-masing langsung memberi respon, sesuai kondisi anggaran serta program kegiatan yang dijalankan di masing-masing OPD-nya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD, Syamsul Mikar, berikut Camat Kapur IC, Andri Yasmen berharap, adanya rakor nagari dapat melahirkan langkah penyelesaian persoalan dan tindaklanjut terhadap kendala pembangunan nagari khususnya di Kapur IX. Terlebih permasalahan status jalan ke Galugua, yang merupakan akses jalan provinsi sehingga tidak bisa dibangun memakai anggaran APBD Limapuluh Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaan Rakor, juga dilangsungkan penyerahan bantuan bibit tanaman dari Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen (P3E) Sumatera. Bibit tanaman itu berupa, 5.000 batang pohon Durian, 4.500 batang Mahoni, 1.000 batang Bakau, 2.000 batang Nangka serta 1.000 batang pohon Karet. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bantuan itu diserahkan langsung oleh, Zulianti, Kasubid Pertambangan Energi Pertanian dan Kelautan P3E Sumatera kepada pemerintah nagari Galugua, sebagai upaya penanggulangan normalisasi dan penghijauan guna mencegah bencana banjir dan memperbaiki kondisi DAS Sungai Kampar, yang melintas berada di wilayah Nagari Galugua. (yon) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />

Buka Rakor Nagari dan OPD di Galugua, Wabup: Agar Kita Lebih Mengetahui Persoalan dari Pinggir

Limapuluh Kota,Terobos -Pemkab Limapuluh Kota mulai melangsungkan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas persoalan dann menca...

Banggar DPRD Kota Padang, Panggil Pihak RSUD Rasidin

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglPydYj1C6Hs7mLIi8MOUToZhdx4D_IsX-lNW7pyMjNaCBgi-D7HTBOcOakC8ohggg63C3n0wErvRpPPJOSN7rzx4G6DyuuUVp8snahP_KtyqjIVrSnkYoOmCqWV4K1Ief8wwRvV1-5D0/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="239" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglPydYj1C6Hs7mLIi8MOUToZhdx4D_IsX-lNW7pyMjNaCBgi-D7HTBOcOakC8ohggg63C3n0wErvRpPPJOSN7rzx4G6DyuuUVp8snahP_KtyqjIVrSnkYoOmCqWV4K1Ief8wwRvV1-5D0/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Suara Parlemen</b>-Badan Anggaran(Banggar) DPRD Padang panggil pihak RSUD dr.Rasidin guna meminta penjelasan mengenai permintaan penambahan modal untuk RSUD dr.Rasidin sebesar Rp.65,877 miliar di APBD murni 2018, Jum'at(18/8) sore kemarin di lantai II gedung DPRD Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota Banggar DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa dalam pertemuan itu menegaskan, saya kan sudah tegaskan pada Dirut RSUD dr.Rasidin agar hadirkan konsultan perencanaannya agar masalah ini segera bisa di selesaikan. Bagaimana mungkin kita masukkan program ini pada anggaran nanti, sementara ada hal hal yang sangat janggal. Tidak mungkin kita masukkan anggaran tersebut kalau tidak ada penjelasan secara detil dan apa program yang disampaikan pihak RSUD dr.Rasidin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya ingin mendapatkan penjelasan secara riil, agar kita dapat dasarnya dan itu sudah berulangkali saya sampaikan. Jadi apa yg harus di bahas hari ini. "Dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan sangat menyayangkan hari ini Dirut RSUD dr. Rasidin tidak bisa menyampaikan secara jelas dokumen lengkapnya. Saya tidak inginkan bertele - tele lagi masalah anggaran," tegas Hesa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Koordinator Banggar Wahyu Iramana Putra menyampaikan, saya juga memang tidak setuju dengan anggaran yang besar.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kalau dalam KUA - PPAS kan memang tidak harus jalan, itu anggaran plafon anggaran sementara. "Akan kita lihat nantinya bagaimana, "ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hal ini, kita tidak ingin berdebat - debat terlalu lama, kita ingin dokumen dari perencanaan pertama dimana ada usulan pertama Rp.100 miliar menjadi Rp.83 miliar yang disetujui PPIP. "Kita hanya butuh penjelasan secara detil dan dokumen lengkap agar kita di DPRD bisa mengambil pandangan serta perbandingan, " tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi mengatakan bicara KUA -PPAS, kita ingin pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan rumah sakit RSUD ini sebagaimana mestinya yang mana RSUD dr.Rasidin ini juga akan dijadikan RS tipe B dan BLUD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau dapat kita minta pada OPD terkait bisa menyakinkan DPRD Padang. Saya rasa bisa saja kita kurangkan anggarannya. Dan kita dari DPRD minta paling lambat pada Senin ini sudah menerima dokumen- dokumen dari pihak RSUD dr.Rasidin dan akan dikaji di Fraksi, kalau tidak ada akan kita tolak, " pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara anggota Banggar lainnya, Helmi Moesim mengatakan khususnya fraksi Golkar mempertanyakan terkait perubahan adendum hingga lima kali tersebut. Ada apa adendum perjanjian bisa berubah lima kali. Yakinkan kami ada apa denga perubahan adendum tersebut hingga beberapa kali, " ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota Banggar lainnya Yandri Hanafi, ia minta apa salah nya pihak RSUD menyerahkan dokumennya sebelum KUA PPAS ditetapkan, apasalahnya dokumen itu disampaikan. "Minimal kami dapat pandangan - pandangan serta penjelasan dari penyampian pihak RSUD, " katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Faisal Nasir  mengatakan kalau memang kontrak pertama tidak sesuai, kan bisa kita lihat bagaimana kontrak itu sebagai pertimbangan. Apakah kontrak pertama itu tidak sesuai dengan perencanaan atau bagaimana, kita kan belum mengetahuinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa adendumnya bisa berubah beberapa kali, padahal untuk merubah adendum itu ada faktor penyebabnya seperti bencana alam, dan perubahan adendum itu harus ada berita acara dan di tandatangani semua pihak baik itu PPTK, KPA, Pengawas Perencanaan, " ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari pantauan awak media dilapangan dalam kesempatan itu Dirut RSUD dr. Rasidin Herlin Sridiani tidak berbicara terlalu banyak. Dalam pertemuan disampaikan bahwasanya untuk  menghadirkan konsultan perencanaan, dia tidak bisa menghubungi mereka. "Kalau dokumen lengkap mulai dari master plan, dokumen- dokumen awal perencanaan akan kita usahakan mencarinya, " ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain itu ia juga mengatakan, bahwa pertama kali masuk ke Kota Padang menjabat sebagai Dirut di RSUD dr.Rasidin, yang dia lihat hanya kontrak awal, untuk serah terima, saya tidak pernah serah terima dengan Dirut lama," ungkapnya.(*)</div>

Banggar DPRD Kota Padang, Panggil Pihak RSUD Rasidin

Suara Parlemen -Badan Anggaran(Banggar) DPRD Padang panggil pihak RSUD dr.Rasidin guna meminta penjelasan mengenai permintaan penambahan ...

DPRD Kota Padang, Hut RI Ke 72 Seuluruh Masyarakat Harus Rasakan Kemerdekaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj98gv-bXu-LQibxZxcgtByh3ceNiZw5WbwuuM2ewPkbUPTq8QEKNB-jW9OjrgIO4ATb8hdeE19cIBb0yRgChqzPUQkSvx4Luv6CX84Mp6mvXJD2J_8875jr77kzQdKPZmB5lmhOdkUh2s/s1600/dprd-padang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="796" data-original-width="1200" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj98gv-bXu-LQibxZxcgtByh3ceNiZw5WbwuuM2ewPkbUPTq8QEKNB-jW9OjrgIO4ATb8hdeE19cIBb0yRgChqzPUQkSvx4Luv6CX84Mp6mvXJD2J_8875jr77kzQdKPZmB5lmhOdkUh2s/s320-rw/dprd-padang.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Suara Perlemen</b>-Anggota DPRD Kota Padang Mailinda Rose mengatakan, dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 ini, tentunya semua masyarakat memang harus merasakan apa itu arti kemerdekaan tersebut .<br />
<br />
"Sebagai warga negara tentunya masyarakat berhak merasakan kemederkaan, dalam artian merasakan pemerataan dari segi pembangunan, baik itu sarana dan prasarana, " katanya ,Kamis(17/8)<br />
<br />
Menurutnya saat ini pembangunan hanya tertumpu dibagian atau kawasan perkotaan saja, sementara Kota Padang ini luas, karena masih banyak daerah pinggiran di kota ini yang belum tersentuh pembangunan.<br />
<br />
Kita kasihan, masih ada anak - anak kita sekolah didaerah pinggiran harus melintasi sungai, jalan - jalan yang belum tersentuh pembangunan, sekolahnya yang masih jauh dikatakan dari layak.<br />
<br />
Dalam mengisi kemerdekaan RI ini, tentu kita berharap pembangunan yang lebih baik lagi di segala bidang yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.Harus diisi dengan membangun negeri dengan baik dan merata.<br />
<br />
"Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terperhatikan oleh pemerintahan, karena bangsa ini sudah merdeka, " ungkap Ketua Fraksi Nasdem ini.(*)</div>

DPRD Kota Padang, Hut RI Ke 72 Seuluruh Masyarakat Harus Rasakan Kemerdekaan

Suara Perlemen -Anggota DPRD Kota Padang Mailinda Rose mengatakan, dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 ini, tentunya semua masyarakat ...