Limapuluh Kota,Terobos-Pemkab Limapuluh Kota mulai melangsungkan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) guna membahas persoalan dann mencari solusi yang ada di seluruh Nagari. Hanya saja, pelaksanaan pembukaan Rakor kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pelaksaan rakor dilangsungkan di kantor bupati, kali ini pembukaan rakor dilangsungkan di Nagari Galugua.

Pelaksanaan Rakor Nagari yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah di bawah koordinasi Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari (BPM-DN) ini dipimpin langsung wabup Ferizal Ridwan. Selain Wabup, pembukaan rakor juga diikuti para pejabat eselon II (pimpinan OPD), para Kabid serta wali nagari yang tergabung dalam Forum Perwanaliko.

"Sengaja saya intruksikan agar pelaksanakan Rakor tahun 2017 ini di Galugua ini, agar kita semua lebih mengetahui apa persoalan yang ada di nagari, terutama di nagari terjauh agar dapat dicarikan langkah penanganan dan solusinya," kata Wabup Ferizal Ridwan, dalam sambutannya di aula SD Negeri 2 Nagari Galugua, awal pekan lalu.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Anggota DPRD Fraksi Golkar yang merupkan wakil daerah dari daerah pemilihan Pangkalan-Kapur IX, Syamsul Mikar serta Camat Kapur IX, Andri Yasmen. Dalam pembahasannya usai melakukan pembukaan, Wabup meminta Wali Nagari Galugua, Syakban, mengekspos seluruh kebutuhan dan persoalan mendasar yang ada di nagari penghasil komodity gambir tersebut.

Dalam eksposnya, Syakban, menyebut kebutuhan mendasar masyarakat di nagarinya adalah infrastuktur penghubung, yakni jalan dan jembatan yang  masih belum memadai dan nyaris tidak pernah disentuh pembangunan. "Seperti bapak ibuk ketahui bersama, sejak Indonesia merdeka, sudah 72 tahun, jalan kami tak kunjung diaspal alias masih jalan tanah," sebut Syakban.

Selain akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk sarana trasportasi satu-satunya oleh masyarakat, Syakban menambahkan, juga masih ada persoalan lain yang belum teratasi di nagarinya hingga sekarang. Seperti masih kurangnya tenaga pendidik dan kesehatan yang PNS di Galugua, serta belum adanya sarana penerangan karena wilayahnya belum teraliri listrik.

Dari dua buah Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlah PNS hanya berjumlah sekitar 12 orang. Selebihnya, sekolah disana terpaksa mempekerjakan tenaga guru honor. Kemudian, persoalan lainnya yaitu di bidang ekonomi, saat ini hampir sekitar 60 persen masyarakatnya masih hidup di tercatat sebagai warga kurang mampu.

Ini bisa dilihat, dari kondisi bangunan rumah di Galugua yang rata-rata masih terbilang kurang layak huni. "Makanya, kami sangat memohon sekaligus meminta perhatian khusus dari bapak pejabat di pemerintah daerah dapat memberi perhatian khusus kepada nagari kami," sebut Syakban.

Pemaparan wali nagari Galugua, kemudian diminta oleh Wabup Ferizal Ridwan, ditanggapi langsung oleh utusan OPD agar dapat dieksekusi. Para pejabat utusan OPD masing-masing langsung memberi respon, sesuai kondisi anggaran serta program kegiatan yang dijalankan di masing-masing OPD-nya. 

Anggota DPRD, Syamsul Mikar, berikut Camat Kapur IC, Andri Yasmen berharap, adanya rakor nagari dapat melahirkan langkah penyelesaian persoalan dan tindaklanjut terhadap kendala pembangunan nagari khususnya di Kapur IX. Terlebih permasalahan status jalan ke Galugua, yang merupakan akses jalan provinsi sehingga tidak bisa dibangun memakai anggaran APBD Limapuluh Kota.

Dalam pelaksanaan Rakor, juga dilangsungkan penyerahan bantuan bibit tanaman dari Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen (P3E) Sumatera. Bibit tanaman itu berupa, 5.000 batang pohon Durian, 4.500 batang Mahoni, 1.000 batang Bakau, 2.000 batang Nangka serta 1.000 batang pohon Karet.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh, Zulianti, Kasubid Pertambangan Energi Pertanian dan Kelautan P3E Sumatera kepada pemerintah nagari Galugua, sebagai upaya penanggulangan normalisasi dan penghijauan guna mencegah bencana banjir dan memperbaiki kondisi DAS Sungai Kampar, yang melintas berada di wilayah Nagari Galugua. (yon)



 
Top