Media Terobos

Rapat Paripurna DPRD Kotang Padang Penetapan (Bapemperda)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhyw-EEWyiQUZ6MRFrnh-muAAYz8eWbb99pPtzDOY_9yzzQw1aB__RmZMSk_1Aamy_16r7a0G9DCsXT9m6CCg-x1cbTb9Hj9ZlKGMjDV0j-tKmNe73iFsvmJ-T_Kv_w7PERxf1M5kv-vWI/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhyw-EEWyiQUZ6MRFrnh-muAAYz8eWbb99pPtzDOY_9yzzQw1aB__RmZMSk_1Aamy_16r7a0G9DCsXT9m6CCg-x1cbTb9Hj9ZlKGMjDV0j-tKmNe73iFsvmJ-T_Kv_w7PERxf1M5kv-vWI/s320-rw/images.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG- Rapat paripurna DPRD Kota Padang dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Padang periode Tahun 2017 s.d 2019 dijadwalkan hari ini Selasa jam 14.00 WIB dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Badan Kehormatan DPRD Kota Padang sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD Kota Padang revisi ketiga masa sidang I Tahun 2017, jelas Ali Basar, Sekretaris DPRD Kota Padang.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bapemperda dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.  Pembentukan Bapemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota Bapemperda sebanyak 12 orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Masa tugas Pimpinan dan Anggota Bapemperda paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bapemperda dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.<br />
Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.  Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota BK sebanyak 5 orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan. BK dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. Kedua alat kelengkapan tersebut dibawah koordinator umum yaitu Ketua DPRD Kota Padang dan 3 koordinator biasa yaitu 3 Wakil Ketua DPRD Kota Padang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas :<br />
Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;Menyiapkan rancangan perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.<br />
Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, sebelum rancangan perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan perda tahun berjalan atau di luar rancangan perda yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tugas Badan Kehormatan :<br />
Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibiltas DPRDMeneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRDMelakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakatMelaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas kepada rapat paripurna DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen. BK juga melakukan evaluasi untuk penyempurnaan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. BK membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD. BK menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kewenangan Badan Kehormatan yaitu :<br />
Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukanMeminta keterangan pengadu, saksi dan atau pihak-pihak yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain, atauMenjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib DPRD dan atau kode etik.(ss)</div>

Rapat Paripurna DPRD Kotang Padang Penetapan (Bapemperda)

PADANG- Rapat paripurna DPRD Kota Padang dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Padang...

Inflasi Sumbar 2016 Lebihi Nasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimItU04atN55G5NCgwUG96wtj_ciAmn8Vo_G7t7fSkX5lv5QxCzSYHcdBexwl54CZzeSnrAAc0nkhit-hF8Ry0qP2_8AHqtDqbk-7ymog6wXj4VL0YAsRrKo_aiPmxohdRq9rOu3VA8twG/s1600/gubernu+inflasi.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="176" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimItU04atN55G5NCgwUG96wtj_ciAmn8Vo_G7t7fSkX5lv5QxCzSYHcdBexwl54CZzeSnrAAc0nkhit-hF8Ry0qP2_8AHqtDqbk-7ymog6wXj4VL0YAsRrKo_aiPmxohdRq9rOu3VA8twG/s320-rw/gubernu+inflasi.jpeg" width="320" /></a></div>
PADANG- Tingkat inflasi Sumbar 2016 tercatat sebesar 4,89 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy/year on year). Angka ini lebih tinggi dibandingkan nasional yang angka inflasinya sebesar 3,02 persen secara yoy.<br /><br />"Inflasi ini dominan disebabkan oleh faktor gangguan produksi akibat cuaca dan kenaikan tarif angkutan udara, pada saat perayaan hari besar keagamaan," ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno pada high level meeting Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar di aula BI Sumbar bersama stake holder terkait, Selasa (24/1/2017).<br /><br />Dikatakan, pertemuan ini untuk melakukan evaluasi program TPID 2016 sekaligus membahas rumusan pelaksanaan program 2017. Hadir dalam pertemuan itu, Kepala BI Wilayah Padang, Puji Atmoko, pimpinan OPD Setdaprov Sumbar serta pihak terkait lainnya.<br /><br />Komoditas utama Penyumbang Inflasi Sumbar 2016, ungkap Irwan, antara lain cabai merah, beras dan rokok kretek filter, masing-masing sebesar 44 persen, 7 persen dan 5 persen dari total inflasi tahunan 4,89 persen itu (yoy).<br /><br />"Untuk 2017 terdapat resiko kenaikan BBM dengan besaran yang belum ditentukan. Berdasarkan historis, kenaikan BBM memiliki dampak langsung yang besar pada administered price dan memiliki dampak lanjutan yang bervariasi pada kelompok volatile food dan inflasi inti," ungkap Irwan. (tf/ko)<br /><br />

Inflasi Sumbar 2016 Lebihi Nasional

PADANG- Tingkat inflasi Sumbar 2016 tercatat sebesar 4,89 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy/year on year). Angka ini lebih t...

Gubernur Sumbar Terima WTN Dari Wakil Presiden

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigCel-86I6hWTlyrlUqhPv3GWq9ddl227ZDcBPuCU5xpEGjpyEEAxF342CNOCiNqb4t8hTMuXZ6XsntBzvyzVrIOB1Ug1d1fSJrKeG1NDLeWGADXMnPt5UIoE03swWvPEYLCh-MDa7PhJw/s1600/gubernur.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="219" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigCel-86I6hWTlyrlUqhPv3GWq9ddl227ZDcBPuCU5xpEGjpyEEAxF342CNOCiNqb4t8hTMuXZ6XsntBzvyzVrIOB1Ug1d1fSJrKeG1NDLeWGADXMnPt5UIoE03swWvPEYLCh-MDa7PhJw/s320-rw/gubernur.JPG" width="320" /></a></div>
 PADANG-WTN  katagori wiratama di terima Gubernur  Sumbar sebagai bukti kerja keras dan nyata selama ini di bidang lalu lintas, yang di laksanakan  dengan baik, seperti melengkapi rambu-rambu lalu lintas, sarana dan prasarana, serta masyarakat taat aturan berlalu lintas dalam mengendarakan kendaraan roda  empat dan dua.<br /><br />Irwan Prayitno juga katakan bahwa di Sumbatera Barta terdapat empat belas (14) daerah Kota dan Kabupaten yang terima penghargaan WTN, di serahkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan.<br /><br />Sedangkan di Sumbar terdapat dua Kota  yang terima penghargaan WTN Wiratama yaitu Kota Padang dan Bungkit Tinggi, maka itu,bagi daerah yang telah peroleh penghargaan untuk dapat meningkatkan prestasinya ke level yang baik lagi, seperti di peroleh Kota Padang dan Bukit Tinggi, Ujar Gubernur.<br /><br />“atas kemajuan di bidang lalu lintas, saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada  seluruh pihak yang terkait,  Kepolisian, Walikota dan Bupati serta jajarannya telah bekerja keras dan serius selama ini, sehingga telah berhasil menekan angka kecelakaan di wilayahnya masing-masing“. Ujar Irwan.<br /><br />Sebelum mengakhiri  ungkapan, Irwan Katakan bagi daerah yang belum berhasil meraih WTN akan dibantu perbaikan jalan, sarana dan prasarana lalu lintas, memasang  rambu-rambu lalu lintas di lokasi yang telah di tentukan, di samping itu, kita tentu berharap pada seluruh masyarakat untuk dapat menaati dan mematuhi  tata tertib berlalu lintas. Sumber Media Online Group. (*)

Gubernur Sumbar Terima WTN Dari Wakil Presiden

PADANG-WTN katagori wiratama di terima Gubernur Sumbar sebagai bukti kerja keras dan nyata selama ini di bidang lalu lintas, yang di la...

Pemprov Sumbar Terima Wahana Tata Nugraha (WTN)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTrstwkJW0-fIJk76P93D2OKFEGa03W_nQg14cACRhHLVsw2_YdvgVg7fLnk5QJycKIlnl2BYBHToYihvxoLSyeDotkvznE4Pila3zVWaCfw9FftqKGt7QRYJz1dBNRZ6lkahGFIVChZwT/s1600/pemprof1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="163" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTrstwkJW0-fIJk76P93D2OKFEGa03W_nQg14cACRhHLVsw2_YdvgVg7fLnk5QJycKIlnl2BYBHToYihvxoLSyeDotkvznE4Pila3zVWaCfw9FftqKGt7QRYJz1dBNRZ6lkahGFIVChZwT/s320-rw/pemprof1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dianugrahi Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama 2016 oleh Pemerintah Pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Penghargaan tersebut, diterima Pemprov. Sumbar setelah melewati sejumlah penilaian yang sangat ketat yang telah ditetapkan Kementerian </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perhubungan. Piala penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil presiden RI di Istana Wapres, Selasa 31 Januari 2017 dan diterima langsung oleh </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Prov. Sumbar Irwan Prayitno. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Amran mengatakan : “Pengahargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir bagi setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi lebih menjadi jembatan menuju penyelenggaraan transportasi perkotaan yang efisien dan berkualitas di masa mendatang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena, Tujuan Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi dikawasan perkotaan yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu-lintas sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.” (web)</div>

Pemprov Sumbar Terima Wahana Tata Nugraha (WTN)

PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dianugrahi Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama 2016 oleh Pemerintah Pusat. Penghargaan ters...