"Sampai saat ini baru 5.933 usaha mikro yang sudah dikirim dan ada beberapa Nagari yang belum mengirimkan data untuk diinput," kata Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Solok Selatan, Azizah Mutia di Padang Aro, Jumat.
Dia menyebutkan, sampai saat ini pemerintah setempat masih melakukan input data usaha mikro untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Data yang dikirim ke pusat, ujarnya belum tentu semua mendapatkan bantuan tersebut karena untuk pembersihan dan validasi data dilakukan oleh Kementerian.
Dalam melaksanakan bantuan produktif ini pemerintah setempat hanya mengikuti petunjuk tekhnis (juknis) Nomor 98 tahun 2020.
Pemerintah daerah, katanya hanya mengusulkan usaha mikro sesuai dengan Juknis yang ada.
"Berdasarkan juknis sebelum dana dikirim ke pelaku usaha mikro terlebih dahulu diterbitkan SK," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya ada juga koperasi yang memiliki usaha mikro mengusulkan langsung ke pusat untuk memperoleh bantuan produktif.
Dia menambahkan, berdasarkan data 2019 jumlah pelaku UMKM di Solok Selatan sebanyak 4.240.
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dan pada tahap awal dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun yang bersumber dari APBN tahun ini.
Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Perekonomian, Menkeu, OJK, Menkumham, Seskab, BPKP, dan Satgas PEN yang kemudian menyiapkan landasan kebijakan untuk program tersebut termasuk, pengalokasikan anggaran, mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki mengatakan sampai saat ini sudah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK, terutama untuk bank wakaf mikro dan UMKM.
Selain itu juga data dari Himbara, kementerian/lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian serta Badan Layanan Umum (BLU).
“Selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan OJK," katanya.