Bagi OPD yang tidak menyumbangkan PAD secara signifikan, politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, pihaknya berencana memanggil OPD tersebut. Pemanggilan itu dilakukan guna mempertanyakan lambatnya serapan PAD. Sebab, komisi II terus melakukan pengawasan khusus terhadap potensi-potensi yang menghasilkan PAD.
"Pemko Padang harus memerintahkan OPD penghasil PAD agar bergerak cepat untuk mencapai target. Sehingga tercapai nantinya pendapatan sesuai dengan target," ujar Ketua Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan itu.
"Komisi II nanti akan memanggil OPD yang menghasilkan pendapatan itu. Kita mempertanyakan kenapa ini belum tercapai, kemudian apa kendala yang dihadapi. Jadi kita coba juga nanti memberikan solusinya," ujar Bitel.
Sejalan dengan hal itu, anggota dewan dari Dapil 3 meliputi Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung ini mendesak Wali Kota Padang harus melakukan evalusi setiap minggu terhadap kinerja OPD yang realisasi PADnya masih rendah. Karena tanpa pendapatan, maka belanja daerah tidak bisa dicairkan.
"Kapan perlu dilakukan evaluasi tiap minggu kinerja OPD. Tanpa pendapatan, tidak bisa kota membelanjakan karena sangat erat kaitannya jadi harus balance," ulas Bitel.
Terkait kendala serapan PAD masih minim, Bitel menilai, jika dilihat dari sisi Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat lebih cenderung membayarnya pada akhir tahun. Meski demikian, Bitel enggan memperdebatkan persoalan PBB tersebut. Sebab yang terpenting OPD harus memiliki inovasi matang terhadap pencapaian PAD.(*)