PADANG – DPRD Kota Padang, Sumatera Barat Peraturan Dmenetapkan tiga Rancanganaerah (Ranperda) inisiatif menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna di gedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Jum’at 5 Mei 2017.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua DPRD Padang Erisman, Sekwan Ali Basar dengan dihadiri Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya.
Wahyu Iramana Putra dalam paripurna itu mengatakan bahwa tiga ranperda inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda tersebut telah melalui pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Padang dan pemerintah setempat yang telah difasilitasi gubernur Sumateta Barat.
Tiga Ranperda inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah Perda Pelayanan Publik Nomor 9 Tahun 2017, Perda Keamanan Pangan Nomor 10 Tahun 2017, dan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) Nomor 11 Tahun 2017.
“Alhamdulillah, ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang,” kata Wahyu.
Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Khusus I (Pansus) Osman Ayub yang membahas tentang Perda Pelayanan Publik dalam sidang paripurna itu mengatakan, tujuan penetapan perda adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesional serta kemampuan dalam memegang etika birokrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua DPRD Padang Erisman, Sekwan Ali Basar dengan dihadiri Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya.
Wahyu Iramana Putra dalam paripurna itu mengatakan bahwa tiga ranperda inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda tersebut telah melalui pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Padang dan pemerintah setempat yang telah difasilitasi gubernur Sumateta Barat.
Tiga Ranperda inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah Perda Pelayanan Publik Nomor 9 Tahun 2017, Perda Keamanan Pangan Nomor 10 Tahun 2017, dan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) Nomor 11 Tahun 2017.
“Alhamdulillah, ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang,” kata Wahyu.
Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Khusus I (Pansus) Osman Ayub yang membahas tentang Perda Pelayanan Publik dalam sidang paripurna itu mengatakan, tujuan penetapan perda adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesional serta kemampuan dalam memegang etika birokrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
Ranperda tersebut, kata Osman Ayub, telah berdasarkan kajian yang dilakukan serta telah memenuhi landasan filosofis dan yuridis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 sehingga layak untuk ditetapkan. “Dengan harapan pemerintah daerah dapat berperan penting dalam menyosialisasikan pelaksanaan Perda Pelayanan Publik ini,” katanya.
Sementara, Ketua Panitia Khusus II (Pansus) Elly Thrisyanti yang membahas tentang Perda Keamanan Pangan menyampaikan, DPRD Kota Padang sangat peduli dengan bagaimana makanan yang sampai ke masyarakat bisa terjamin kesehatannya sejak proses pengolahan sampai tersajikan. Untuk itulah Ranperda tersebut diajukan hingga menjadi Perda.
Ketua Pansus II Perda Keamanan Pangan, Elly Thrisyanti. (bm)
Sementara, Ketua Panitia Khusus II (Pansus) Elly Thrisyanti yang membahas tentang Perda Keamanan Pangan menyampaikan, DPRD Kota Padang sangat peduli dengan bagaimana makanan yang sampai ke masyarakat bisa terjamin kesehatannya sejak proses pengolahan sampai tersajikan. Untuk itulah Ranperda tersebut diajukan hingga menjadi Perda.
Ketua Pansus II Perda Keamanan Pangan, Elly Thrisyanti. (bm)