Media Terobos

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAAm1qM5yPs2d4pUsWSnToyqS_BQ04zKW0Lx9d3r6ssWvm06bTeXEO3j-_WocvE16a3ONaT98vdL2a4A6KrQkd17VNMUoWNYlvyXRKRPcQ6RRy3DhYbve9hrEpShUDWUwMvSdnkfESunQa/s1600/logo+Pariaman.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="1600" height="227" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAAm1qM5yPs2d4pUsWSnToyqS_BQ04zKW0Lx9d3r6ssWvm06bTeXEO3j-_WocvE16a3ONaT98vdL2a4A6KrQkd17VNMUoWNYlvyXRKRPcQ6RRy3DhYbve9hrEpShUDWUwMvSdnkfESunQa/s320-rw/logo+Pariaman.png" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pariaman, mediaterobos.com- Letkol Arh Hermawansyah bergelar sangsako Sutan Mudo Nan Putiah Mantan Dandim 0308 Pariaman dilepas oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Pariaman. selama menjabat Dandim Hermansyah sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kota Pariaman.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Walikota Pariaman itu mengapresiasi selama Hermawansyah menjabat Dandim Pariaman dalam mendukung dan mewujudkan visi misi Kota Pariaman. Dandim, kata dia, sangat berperan mewujudkan aspek keamanan di Kota Pariaman sehingga mendukung kenyamanan bagi wisatawan. "Kami merasakan kerjasama dengan Sutan Mudo Angku Nan Putiah lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan, sehingga beliau banyak memberikan ide dan gagasan untuk mewujudkan Pariaman ke arah yang lebih maju," kata dia. Program Manunggal Subuh Indah Penuh Berkah (Masihpuber) adalah gagasan dari Dandim Pariaman. Program ini sejalan dengan program magrib mengaji di Kota Pariaman untuk meramaikan masjid dan musala. Dandim Pariaman juga menjadi penggagas pelaksanaan iven tinju pantai pertama di Kota Pariaman. "Kami mendoakan semoga di tempat yang baru akan lebih sukses lagi," sebutnya.</div>

Pariaman, mediaterobos.com- Letkol Arh Hermawansyah bergelar sangsako Sutan Mudo Nan Putiah Mantan Dandim 0308 Pariaman dilepas oleh Lem...

Wagub Nasrul Abit, Lakukan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H di Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjquld4RrXm4WWzqHlGw9GH3gogVXYnAwPLRmjr-E-QmhsylC7TEy5blVoUDxSlYS2ktN-NBMWuJSPqjc3WDak9sKOI-JUDSNyt_Rd_TdraPNXhXhcZEo8smfREKLIKEAIJFU7d8epxRib2/s1600/22.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="723" data-original-width="960" height="241" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjquld4RrXm4WWzqHlGw9GH3gogVXYnAwPLRmjr-E-QmhsylC7TEy5blVoUDxSlYS2ktN-NBMWuJSPqjc3WDak9sKOI-JUDSNyt_Rd_TdraPNXhXhcZEo8smfREKLIKEAIJFU7d8epxRib2/s320-rw/22.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumbar, mediaterobos.com- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan ramadhan dan Idul Fitri 1439 H tahun 2018 Masehi di Sumatera Barat dengan 26 instansi terkait. Wagub Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan, rapat evaluasi ini dilakukan guna melihat perkembangan kodisi Sumatera Barat dan hal-hal yang menonjol menjadi perhatian bersama oleh instansi terkait guna memberikan kenyaman setiap pengunjung dan aktifitas masyarakat selama bulam ramadhan dan idul fitri tahun ini. Hal ini tentu akan membuka pandamgan kita apa-apa yang mesti kita benahi baik dalam bidang transportasi, pariwisata, keamanan dan solusi apa yang mesti kita lakukan dalam mengurai masalah kemacetan dan kekurangan pelayanan yang ada, ujar Nasrul Abit, seusai rapat di kantor gubernur, Senin (25/6/2018). Wagub Nasrul Abit lebih jauh menjelaskan, selama ramadhan dan idul fitri 1439 H, Sumatera Barat mendapat kunjungan 1,6 juta jiwa yang datang baik melalui transpotasi pesawat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga melalui transpotasi darat baik pribadi maupun angkutan umum. Jumlah kenderaan bertambah, sehingga terjadi perlambatan perjalanan dibeberapa jalur jalan, Padang - Painan, Padang-Pariaman, Pariaman - Padang Panjang, Pandang Panjang Bukittinggi, Padang - Solok. Ini tentu persoalan panjang jalan yang tidak bertambah, karena itu kita telah perintahkan dinas PU Prasjal dan Balai Jalan untuk kembali memproses beberapa ruas jalan yang telah dibuka dan masih terkendala pembangunan sebagai jalan alternatif. Namun secara umum situasi aman dan kondusif, kodisi perjalanan telah lebih baik dari tahun sebelumnya, sesuai dari laporan Dirlantas polda Sumbar. Dan dari 88 posko pelayanan terpadu yang dikelola pihak polri, perhubungan, kesehatan, juga telah memberikan layanan maksimal selama sebelum dan sesudah hari raya idul fitri, pemprov Sumbar memberikan apreasiasi dan ucapan terima kasih atas peningkatan layanan tahun ini, ujar Nasrul Abit. Wagub juga menambahkan, dalam rapat juga terungkap akan ada permbangunan oleh pihak kementerian perhubungan dalam hal ini Pelindo untuk mengembangkan pelabuhan muara Padang, kapal-kapal ukuran marina sebagai transportasi wisata ataupun transportasi antar pulau di pesisir Sumatera Barat. Tadi juga telah ada investor yang akan membangun galangan kapal. Dimana jika ada kapal kita naik doc untuk perawatan dan perbaikan untuk ukuran kapal 500 JT sudah ada disini, tidak perlu lagi mesti ke Jakarta. Untuk kita akan siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan Muara Padang, koordinasi dengan pemko Padang dan sebagainya, ujarnya. Sedangkan, untuk harga komoditas pokok dari laporan yang diterima tidak ada kenaikan yang berarti. Harga tetap stabil, selain itu menjelang lebaran juga ada operasi pasar yang dilakukan instansi pemerintah maupun BUMN yang menjual komoditas pokok dibawah harga pasar sehingga lonjakan harga dapat teraratasi. "Harga di menjelang Lebaran dan saat lebaran tetap stabil," katanya. Ditambahkan Wagub tidak hanya persoalan itu, namun juga pariwisata perlunya perbaikan dari kabupaten/kota. Apalagi masih ada laporan premanisme yang terjadi di objek wisata. Maka, Pemprov Sumbar akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk membahas persoalan ini. "Kita akan duduk bersama kepala daerah untuk berkoordinas agar tempat wisata yang ada didarah benar-benar memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan prilaku premanisme dapat diberantas. Untuk itu, kita akan terjunkan Pol PP di Provinsi untuk ikut membantu pengamana dilokasi wisata," katanya. Tidak hanya itu, perbaikan insfrastruktur penunjang dilokasi wisata yang ada didaerah untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat yang berlibur yang datang dari perantauan betul-betul merasakan kenyamanan saat berwisata di kampung halamannya. "Insfrastruktur ini betuk-betul diperhatikan. Terutama, di objek wisata ada WC dan Mushalla," ulasnya. Dilanjutkan Wagub tidak hanya menggunakan kendaraan darat dan laut saja, namun tingkat kunjungan perantau yang ingin berlebaran ke Sumbar melalui udara juga meningkat. Meskipun harga pesawat ke Sumbar lebih mahal daripada ke daerah lain. "Untuk jumlah yang datang melalui udara sekitar 147 ribu orang. Ini menunjukan antusias perantau Sumbar untuk datang berlebaran ke Sumbar meskipun harga pesawat ke Sumbar lebih mahal. Namun kita tetap mengharapkan harga pesawat ke Sumbar untuk dapat diturunkan saat lebaran,"katanya. Wagub berharap, evaluasi yang dilakukan bersama dengan stakholder terkait ini yang ada beberapa catatan dapat diperbaiki. Sehingga, kedepannya catatan atau persoalan selama lebaran 2018 tidak terjadi kembali pada tahun depan.</div>

Wagub Nasrul Abit, Lakukan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H di Sumbar

Sumbar, mediaterobos.com- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan ramadhan dan Idul F...

Wagub Nasrul Abit, Mari Kita Majukan Pembanguan Sumbar Untuk Kesejahteraa Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDsRdfjE3U63Mpe3weM7kSbgHLXAw_Ae1f9e-k0sFHVCBWDZisCL308pm34HvOzuBLiag9FgWYmy5IzBxN3in5YKgcEaPzu4efmV5Ink2rCnOXtVJNH8uqF7xaTXbNmbTHK1oyTJUBoH8y/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="499" data-original-width="960" height="166" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDsRdfjE3U63Mpe3weM7kSbgHLXAw_Ae1f9e-k0sFHVCBWDZisCL308pm34HvOzuBLiag9FgWYmy5IzBxN3in5YKgcEaPzu4efmV5Ink2rCnOXtVJNH8uqF7xaTXbNmbTHK1oyTJUBoH8y/s320-rw/10.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumbar, mediaterobos.com- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan bangga dengan pemkab/ko se Sumbar untuk pertama kalinya penilaian anggaran APBD 2017 di Pemkab/ko telah mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), semoga ini memang WTP terbaik. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dan Permendagri Nomor 13 tahun 2018 tentang oerubahan ketiga pemendagri nomor 32 tahunn 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD di Padang, Senin (25/6/2018). Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sumbar Ir. Nurnas, Kepala Bakeuda Sumbar, Kepala OPD dilingkungan pemprov Sumbar, utusan pemkab/ko se Sumatera Barat. Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pemeriksaan BPK perlu jadi perhatian terhadap proses perencanaan pembangunan dan kelengkapan data administrasinya, karena masih ada pemkab/ko dalam perencanaan belum memakai analisis dampak lingkungan (amdal) dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama infrastruktur. Saat pemerintah daerah harus betul-betul menerapkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow programme dengan cara memastikan bahwa program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi SKPD yang bersangkutan (money follow function). Ketepatan waktu, artinya Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2019. Untuk itu pemerintah daerah dan DPRD harus menjaga betul dan memenuhi jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2019 sesuai tahapan yang telah ditentukan mulai dari tahap penyusunan dan penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD sampai kepada ditetapkannya Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2019. Keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dari masing-masing tahapan tentu akan berakibat terlambatnya persetujuan besama Rancangan Perda APBD dan Penetapan Perda APBD, sehingga akan berujung kepada pengenaan sanksi administrative kepada Kepala Daerah atau DPRD. Belanja Daerah agar diprioritaskan untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal serta untuk mendanai urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman kepada Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga regional, ungkap Wagub Nasrul Abit. Wagub Nasrul Abit juga menegaskan untuk prioritaskan pembangunan daerah agar keluar dari kategori daerah tertinggal bagi 3 daerah di Sumbar ( Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai), bagaimana upaya kita Sumbar pada tahun 2019 semua daerah terlepas dari daerah tertinggal dan ini menjadi harga diri bagi Sumatera Barat. Bagaimana pula dengan 51 nagari yang tertinggal juga hendaknya menjadi perhatian bagi setiap pemkab di Sumatera Barat, sehingga pemerataan pembangunan itu dapat diwujudkan. Karena dibeberapa daerah kabupaten dan kota di Sumbar masih saja ada kesenjangan pelaksanaan pembangunan yang semestinya tidak lagi boleh terjadi, karena semua merupakan masyarakat kita juga dan tidak ada kaitannya dengan politik, himbau Nasrul Abit. Wagub juga menyatakan Pemerintah Daerah diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (sepuluh persen) dari belanja daerah. Ini perlu menjadi perhatian serius karena pada tahun anggaran 2018 beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat alokasi anggaran untuk fungsi pendidikannya masih dibawah 20 %, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai 16,77%, Kota Pariaman 18,19%, Kota Bukittinggi 16,76%, Kota Padang Panjang 17,71%, Kota Solok 19,69% dan Kota Sawahlunto 18,69%. Dan secara konsisten serta berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. Hal ini juga perlu menjadi perhatian karena masih terdapat satu daerah Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya belum memenuhi batas minimal tersebut, yaitu Kota Pariaman dengan alokasi 8,39%. Pemerintah Daerah juga harus mengupayakan peningkatan alokasi Belanja Modal dan memprioritaskannya kepada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada APBD tahun 2018 proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di beberapa Kabupaten/Kota dan juga provinsi masih berada dibawah Belanja Modal rata-rata nasional 21,11% yaitu Kabupaten Agam 15,72%, Kabupaten Pasaman 13,79%, Kabupaten Lima Puluh Kota 19,06%, Kabupaten Tanah Datar 13,89%, Kabupaten Solok 16,17% Kabupaten Pesisir Selatan 17,93%, Kota Sawahlunto 19,73%, Kota Padang 17,10% dan Provinsi Sumatera Barat 17,25%. Khusus untuk Kabupaten/Kota, alokasi belanja bantuan keuangan kepada Desa/Nagari yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan diluar DAK untuk tahun 2018 telah terpenuhi oleh seluruh Kabupaten/Kota, sedangkan untuk alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Desa/Nagari paling sedikit 10% dari Pajak Daerah masih terdapat dua Kabupaten/Kota yang belum memenuhinya, yaitu Kabupaten Pasaman 7,73% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,62%. Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN tahun 2018 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan pendapatan dalam negeri netto pada perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018, maka penganggaran program kegiatan yang didanai dari DAU tahun 2019 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU tersebut. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya. Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yag telah ditetapkan. Selain antisipasi kebijakan DAU yang bersifat dinamis tersebut di atas, pengaturan beberapa kebijakan dana transfer dari pusat pada APBD tahun anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah menyangkut kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang by system aplikasi (Krisna), Transfer DAK by performance (Capaian Kinerja) serta Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Pajak Rokok yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sinergitas anggaran program dan kegiatan dalam APBD tahun 2019 antara lain pelaksanaan tugas Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Forum Pimpinan Kecamatan, pelaksanaan tugas Tim Pengendalai Inflasi Daerah (TPID) dan hal-hal khusus linnya perlu mendapatkan perhatian kita semua dalam rangka penyusunan kebijakan APBD tahun 2019. Ini perlu kita sebutkan untuk sebagai bahan evaluasi kita bersama bagainana upaya kita bersama memajukan pembangunan di Sumatera Barat yang kita cintai ini, terang Wagub Nasrul Abit.</div>

Wagub Nasrul Abit, Mari Kita Majukan Pembanguan Sumbar Untuk Kesejahteraa Masyarakat

Sumbar, mediaterobos.com- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan bangga dengan pemkab/ko se Sumbar untuk pertama k...

Wagub Nasrul Abit, Dukung Pembangunan Rusunawa Di Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivOQBAlwXKtfMWy4wjKmbRaEj1q6fNf2E2haQJ8PF_bmi7ehsnibPmbodxNfpzfshTpFpp7RLobRsSIPgSKflmnNs8V-uHrObYUZgYpF6M4b8WbHNxWBCMM5rIFF8nMLIGYAvcM339gZ_J/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivOQBAlwXKtfMWy4wjKmbRaEj1q6fNf2E2haQJ8PF_bmi7ehsnibPmbodxNfpzfshTpFpp7RLobRsSIPgSKflmnNs8V-uHrObYUZgYpF6M4b8WbHNxWBCMM5rIFF8nMLIGYAvcM339gZ_J/s320-rw/9.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumbar, mediaterobos.com- Kota Padang masuk dalam rencana 10 Kota yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pengembangan pemukiman kota baru, dalam upaya memajukan perkembangan kota Padang lebih luas lagi pemerataan pembangunan daerahnya menuju kota metropolitan. Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir Lucky H Korah, saat mengadakan pertemuan dengan Wagub Sumbar beberapa OPD Sumbar terkait pembangunan Rusunawa di Sijunjung dan Kota Padang, diruang rapat wagub kantor gubernur, Senin (25/6). Ir. Lucky H Korah juga menambahkan. Kementrian PU pusat sudah sangat serius untuk membangun pengembangan kota baru di Padang sehingga dapat mengurangi kepadatan yang terjadi akibat pertumbuhan di perkotaan. Apalagi, dari 10 kota yang dicanangkan Kota Padang juga termasuk dan itu sudah masuk masuk rencana pembangunan nasional. Disebutkannya, untuk pengembangan kota baru di Padang ini masih diperlukan beberapa kajian secara konferhenshif guna penataan kota Padang bisa lebih berkembang baik. Sehingga, pembangunan kota baru ini benar-benar berdampak manfaatnya kepada masyarakat. Apalagi, Kota Padang ini tingkat pertumbuhan penduduk sudah sangat padat. Sehingga, perlunya dibangun suatu area untuk pengembangan kota baru, ujarnya. Sementara itu, Wagub Sumbar Nasrul Abit menyebutkan Pemprov Sumbar terus mendukung apapun program yang akan dicanangkan Pemerintah Pusat yang dilakukan didaerah. Apalagi dalam pengembangan pemukiman kota baru di Padang. Kita akan terus bantu program pemerintah pusat dalam setiap program yang dilakukan di Sumbar. Apalagi itu berkaitan dengan pembangunan didaerah. Untuk kota baru ini pengembangannya dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang. Jadi, kita akan menunggu konsep pengembangan kota baru ini dari pusat, unjar Wagub Nasrul Abit menambahkan. Wagub juga menyampaikan, rapat ini digelar karena ada laporan kendala dalam pembangunan rusunawa di Sijunjung oleh kementerian PU, dana sudah tersedia 12,5 miliar. Namun memang ada beberaoa persuaratan administrasi yang mesti diselesaikan dan hari ini tuntas tinggal melengkapi dokument saja lagi. Dan tadi terungkap ada 3 rusunawa yang juga dibangun di Kota Padang, yang telah mendapat respon yang baik dari pemko Padang dengan nilai pembangunan itu sebesar 45 miliar. Tentu ini amat kita dorong selain juga memajukan pembangunan di Sumbar juga akan berpengaruh besar dalam perekonomian masyarakat di daerah ini. Mudah-mudah setiap program pemerintah pusat di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik, jika ada lemdala pemprov Sumbar siap memfasilitasi baik dengan pemkab/ko maupun dengan berbagai pihak lainnya guna melancarkan dan menyukseskan pembangunan di daerah ini, tekad wagub Nasrul Abit</div>

Wagub Nasrul Abit, Dukung Pembangunan Rusunawa Di Sumbar

Sumbar, mediaterobos.com- Kota Padang masuk dalam rencana 10 Kota yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pengembangan pemuk...