Media Terobos

DPRD Kota Padang Hearing Bersama Dinas Pariwisata, Sat Pol PP, BPBD dan Bidang Hukum Pemko Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5D4kjloesXYiYC5OHcq1k-pse6Q0eezdF2OBUko-ytK91flHh_IgZy3KVhM_DO0bZVou3JSYHPFsmVf5MhmVte4DrP2dm4QkJzzR-6AIdIDFxBCHMToDyFJUms0q6mMA28mpHaDpdIzVy/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="400" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5D4kjloesXYiYC5OHcq1k-pse6Q0eezdF2OBUko-ytK91flHh_IgZy3KVhM_DO0bZVou3JSYHPFsmVf5MhmVte4DrP2dm4QkJzzR-6AIdIDFxBCHMToDyFJUms0q6mMA28mpHaDpdIzVy/s320-rw/3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Suara Parlemen- Tarik ulur persoalan Surat Edaran Walikota Perwako no 49 tahun 2020 menuju new normal, salah satunyan membatasi gelaran pesta pernikahan, DPRD Kota Padang hearing bersama Dinas Pariwisata, Sat Pol PP, BPBD dan  Bidang Hukum Pemko yang juga dihadiri perwakilan seniman musik Kota Padang, Jumat (19/6) diruang sidang utama gedung bundar sawahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Usai hearing, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen mengatakan, melihat kondisi sekarang ini, kajian itu berjalan sepanjang waktu dan akan berubah. Artinya dari hari ke hari itu akan ada perubahan untuk ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita melihat tren covid-19 di Kota Padang ini mulai melandai dan mudah mudahan bisa menurun. Tentu kajian terhadap larangan-larangan dan pembatasan pembatasan ini semakin kecil, kita berharap seperti itu," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disampaikan Arnedi, masukan dari kawan-kawan seniman musik Kota Padang ini menjadi suatu pertimbangan. Karena ini masalah yang substansi, menyangkut ekonomi dan kehidupan pekerja seni musik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita juga melihat, dari yang lain ini juga perlu kajian segera, kalau ini terlalu dibatasi dalam waktu yang lama. Tentu akan membuat akibat yang besar pula bagi kawan-kawan seniman musik dalam hal ini," pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Arfian mengatakan, sudah didengar dari OPD  terkait penyelenggaraan pesta pernikahan, termasuk lahirnya surat edaran walikota terhadap hal itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pada intinya bagaimana kita mengatur, yaitu mengatur tentang adanya kegiatan pada malam hari, seperti orgen tunggal, kim dan berbagai macam kegiatan lainnya," tuturnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diterangkan Arfian, berdasarkan laporan BPBD Kota Padang, bahwasanya penyebaran covid-1 masih tinggi dikota padang. Makanya ini hanya bersifat sementara, menjelang adanya kepastian dari BPBD dan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa padang sudah zona hijau.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita tidak melarang mereka, ini hanya membatasi kegiatannya dilakukan disiang hari supaya lebih mudah mengotrolnya. Kami Dinas Pariwisata yang membina pelaku-pelaku seni ini pun merasa prihatin dengan kondisi yang mereka alami," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebut Arfian, ini belum final, masih ada revisi dari Bidang Hukum Pemko, terkait surat edaran walikota ini. Yang penting kita akan mendorong pelaku seni ini supaya bisa beraktifitas kembali.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Artis Seniman Musik Minang An Roys meminta agar Surat Edaran Walikota yang menyangkut ekonomi seniman musik kota Padang direvisi ulang kembali. Dan memperhatikan nasib pekerja seni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau memang ditiadakan, berarti ini mematikan usaha seniman musik di Kota Padang. Tentu kami merasa dirugikan karena waktu 4 bulan tidak sedikit, sementara dalam masa covid-19, seniman tidak mendapat perhatikan dari pemerintah," pungkasnya. (*)</div>

DPRD Kota Padang Hearing Bersama Dinas Pariwisata, Sat Pol PP, BPBD dan Bidang Hukum Pemko Padang

mediaterobos.com, Suara Parlemen- Tarik ulur persoalan Surat Edaran Walikota Perwako no 49 tahun 2020 menuju new normal, salah satunyan m...

Ketua PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman , Meminta PT PLN dan PT Telkom Segera Berikan perhatian khusus Daerah Kepulauan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLEVxfC17LniZbzllVA_6CIDmTRTC_EbJgwJz7vnXhcws05xtRlbni7IkbJQ_zNNZ3u-mSubaA3wpDCzzK3FTXdDScEJcGgK-kLzT7KlfgVF5mFJquDIH3w42itXhVM8EamZPJMet4w5e2/s1600/20200618_160258.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="908" data-original-width="1032" height="351" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLEVxfC17LniZbzllVA_6CIDmTRTC_EbJgwJz7vnXhcws05xtRlbni7IkbJQ_zNNZ3u-mSubaA3wpDCzzK3FTXdDScEJcGgK-kLzT7KlfgVF5mFJquDIH3w42itXhVM8EamZPJMet4w5e2/s400-rw/20200618_160258.png" width="400" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Sumbar- Program belajar dari rumah yang disiarkan TVRI sejak 13 April 2020 lalu, telah sangat membantu siswa, guru dan orang tua dalam mengikuti proses pembelajaran dari rumah, selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, saluran gratis dari TVRI ini dihadang ketiadaan pasokan listrik. Selain itu, daerah yang berhadapan langsung dengan kawasan Samudra Hindia ini, juga papa dengan jaringan internet. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pembelajaran melalui TVRI ataupun secara daring melalui internet, tak bisa dinikmati generasi masa depan Mentawai yang merupakan sebagai salah satu daerah kategori terdepan, terluar dan tertinggal (3T) di Sumbar. Listriknya tak menyala di siang hari, internet juga tak tersedia merata,” ungkap Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima, Kamis (18/6/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, Alex meminta PT PLN dan PT Telkom, segera memberikan perhatian khusus pada daerah kepulauan ini, demi kelanjutan pendidikan di kawasan itu.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Diketahui, siaran pembelajaran di TVRI ini dimulai pukul 08.00-15.00 WIB. Pada rentang waktu itu, tak ada pasokan listrik dari PLN di Mentawai. Di sebagian besar kawasan, strom listrik hanya mengalir di malam hari.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kawasan yang tak ada pasokan listrik di siang hari itu berada pada lima dari 10 kecamatan di Mentawai yaitu kecamatan Pagai Selatan (4 desa), kecamatan Pagai Utara (3 desa), kecamatan Siberut Barat Daya (3 desa), kecamatan Siberut Tengah (3 desa) dan kecamatan Siberut Barat (3 desa). Di Mentawai, terdapat 43 desa.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita meminta, selama wabah Covid19 ini, PT PLN memperpanjang jadwal aktifnya terutama pada waktu pembelajaran di sekolah. Sehingga, pelaksanaan pendidikan sesuai SE Kemendikbud No 4 Tahun 2020 bisa diterapkan di daerah itu,” tegasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Guru Kesulitan Akses Dapodik</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya siwa, majelis guru juga dihadang persoalan ketiadaan listrik dan internet ini. Selain pembelajaran daring (jarak jauh) yang tak bisa dilaksanakan, para guru ini juga tak bisa melaporkan tata laksana pengelolaan pendidikan melalui aplikasi data pokok pendidikan (Dapodik). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mengakses Dapodik yang terhubung langsung dengan Kemendikbud ini, harus menggunakan jaringan internet. Selama ini, jaringan internet itu yang tak ada. Ini harus dicarikan solusinya segera,” terang Alex. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terpisah, Bupati Kepuluan Mentawai, Yudas Sabagalet menambahkan, tak adanya jaringan internet ini, mengakibatkan pelaporan data sekolah jadi terlambat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Setiap mau melapor, guru di daerah kita mesti mencari daerah yang ada internetnya dulu. Lokasi yang ada internet itu, biasanya cukup jauh dari tempat tinggal mereka,” ungkap Yudas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kadang, untuk menelepon dengan ponsel saja, warga ada yang berjalan ke puncak bukit dulu. Tak jarang, ada yang mesti memanjat pohon demi mendapatkan sinyal telepon seluler,” ungkap Yudas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Karena tak bisanya diakses pembelajaran daring maupun yang tersedia gratis di TVRI, Yudas mengkhawatirkan, mutu pendidikan mentawai akan jadi makin menurun. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Menurunnya mutu pendidikan, tentu akan membuat daerah kami ini makin lama menyandang status 3T,” ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, Yudas mengaku telah menyurati PT Telkom Indonesia melalui surat No: 420/692/Disdikbud dan PT PLN (persero) dengan surat No: 420/691/Disdikbud. Kedua surat ini tertanggal 14 April 2020. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sampai sekarang, kedua surat yang kami tembuskan ke ketua DPR RI, Sekkab, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Informasi, Bappenas hingga pemerintahan provinsi serta Forkopimda itu, belum ada tindak lanjut kongkritnya,” terang Yudas. (relis)</div>

Ketua PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman , Meminta PT PLN dan PT Telkom Segera Berikan perhatian khusus Daerah Kepulauan

mediaterobos.com, Sumbar- Program belajar dari rumah yang disiarkan TVRI sejak 13 April 2020 lalu, telah sangat membantu siswa, guru dan...

Bupati Siapkan Empat OPD Untuk Meraih Predikat ZI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqHSTm38WWtXWo0xh37bmv6NrK-SqBiHNxo1gtds_XPE1FzIk4sQliLLrxABuI1F6wyMt-p0UmJJzwMNMT71HlTu3mlL-uMv5i8ZwL8gYWMO6JZMUaIGe6PP9fSiLnQ8moz2J-z4TrG88m/s1600/29.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="735" data-original-width="1150" height="255" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqHSTm38WWtXWo0xh37bmv6NrK-SqBiHNxo1gtds_XPE1FzIk4sQliLLrxABuI1F6wyMt-p0UmJJzwMNMT71HlTu3mlL-uMv5i8ZwL8gYWMO6JZMUaIGe6PP9fSiLnQ8moz2J-z4TrG88m/s400-rw/29.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Parit Malintang- Bupati Padang Pariaman Drs. Ali Mukhni memberikan instrusi kepada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman agar menyiapkan empat OPD untuk meraih predikat Zona Integritas tahun ini, pada Rabu (17/6) di Kantor Bupati Padang Pariaman.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mempersiapkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melakukan komitmen untuk membangun zona integritas, keempat OPD tersebut yakninya  Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Inspektorat dan RSUD Padang Pariaman.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meskipun pada tahap ini Bupati mengfokuskan kepada empat OPD ini saja namun Ia juga terus mendorong OPD lainnya untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pembangunan zona integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya udah instruksikan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti pembangunan ZI yang sudah dicanangkan tahun 2016 yang lalu. Kita optimis, empat OPD ini bisa diandalkan mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM” kata Bupati Ali Mukhni</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Inspektur Hendra menyebutkan ada lima strategi dalam pembangunan ZI yaitu komitmen, kemudahan pelayanan, ciptakan program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Lima strategi ini sudah dimiliki oleh empat OPD yang kita siapkan. Apalagi Disdukcapil dan DPMPTP telah banyak raih penghargaan tingkat nasional maupun propinsi. Artinya, Kita sudah punya modal kuat dari komitmen Kepala Daerah maupun dari Kepala OPD dan jajarannya” ujar Mantan Kadis DPMPTP itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga menambahkan acuan Pembangunan Zona Integritas adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Kadis Dukcapil Muhammad Fadhly mengatakan telah melakukan reformasi birokrasi dan komitmen dalam kemudahan pelayanan. Saat ini telah diaplikasikan Dukcapil Go Digital yaitu program yang menyentuh masyarakat, apalagi dimasa pandemi Covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pengurusan Dukcapil via online, artinya kita ingin layanan lebih dekat sehingga masyarakat bisa merasakan dinas ini benar-benar hadir dan memuaskan masyarakat” kata Peraih Penghargaan Pelayanan Prima oleh Kemenpan dan RB itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(HumPro_PP)</div>

Bupati Siapkan Empat OPD Untuk Meraih Predikat ZI

Parit Malintang- Bupati Padang Pariaman Drs. Ali Mukhni memberikan instrusi kepada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman agar menyiapkan ...

Pemkab Solok Selatan Menjamin Pelayanan Publik Dimasa Pelaksanaan Tatanan Normal Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQEtOXso1RU8LCHIH7e_22ZkoJXbugO4wGuiPluLVxSJzNWG3wnZYSi7_Vq9TQUKmZI9er8IdzE6dBFLdLgCvK8dmJw4-0dZE19lH-eOgEQU0CnnENscBvmRUAyOiUVUZUp3TXXwuBalIF/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="500" height="231" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQEtOXso1RU8LCHIH7e_22ZkoJXbugO4wGuiPluLVxSJzNWG3wnZYSi7_Vq9TQUKmZI9er8IdzE6dBFLdLgCvK8dmJw4-0dZE19lH-eOgEQU0CnnENscBvmRUAyOiUVUZUp3TXXwuBalIF/s400-rw/4.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Solok Selatan- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, menjamin pelayanan publik dimasa pelaksanaan Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) atau New Normal di Solok Selatan tetap berjalan seperti biasanya. Sesuai instruksi yang telah disampaikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sesuai instruksi yang disampaikan ke masing-masing OPD, pelayanan publik harus berjalan seperti biasanya. Jangan sampai ada para ASN yang memanfaatkan momen masa awal new normal ini untuk berleha-leha dalam melayani masyarakat atau dalam menjalankan tupoksinya masing-masing", kata Sekretaris Daerah Solok Selatan, Yulian Efi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, sebagai panduan, Plt. Bupati Solok Selatan telah menerbitkan surat edaran No. 800/16/VI/BKPSDM-2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Penyesuain Sistem Kerja bagi ASN di lingkup Pemkab Solok Selatan. Edaran tersebut akan dievalusi pelaksanaannya nanti, disesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Kementerian terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Edaran tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik, tingkat kehadiran dengan pertimbangan berbagai aspek, serta dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ada.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Kehadiran pegawai di awal new normal ini kita tetapkan sebanyak 50% dengan jam kerja selama 5 jam setiap harinya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi resiko penyebaran wabah ini," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para kepala OPD menurutnya dapat mempertimbangkan kehadiran dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti riwayat penyakit, usia, dan aspek lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian bagi ASN yang bekerja di rumah, dipastikan tetap berada di Solok Selatan, serta wajib melaporkan keberadaan dan aktifitasnya setiap hari kepada atasan masing-masing.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para ASN bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti kewajiban penggunaan masker, menjaga jarak, mengurangi kontak fisik, serta menyediakan pencuci tangan, dan aturan lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jadi, sekali lagi kita tegaskan, para kepala OPD harus tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Bagi yang melanggar, diberikan sangsi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", tegasnya. (men)</div>

Pemkab Solok Selatan Menjamin Pelayanan Publik Dimasa Pelaksanaan Tatanan Normal Baru

mediaterobos.com, Solok Selatan- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, menjamin pelayanan publik dimasa pelaksanaan Tatanan Normal Baru, P...