Media Terobos

Dua staf demam pulang dari Jakarta, Kantor KPU Solok Selatan disemprot disinfektan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRtEZfBwPJ2n0vM-fKoNY6Nf7CL6igHOgZuhdWyHFZMaVMIY2T7LGJSIl0vwt8OYpE_8izRZdZ2ZJlc2kWbwsUjmdaQKqYQrqGYrx-WhApuNECe_Ao55qWI7CV5LowP9BC6TQn_9LbtXf1/s1600/1%252C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="233" data-original-width="216" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRtEZfBwPJ2n0vM-fKoNY6Nf7CL6igHOgZuhdWyHFZMaVMIY2T7LGJSIl0vwt8OYpE_8izRZdZ2ZJlc2kWbwsUjmdaQKqYQrqGYrx-WhApuNECe_Ao55qWI7CV5LowP9BC6TQn_9LbtXf1/s1600-rw/1%252C.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang Aro- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat karena ada dua orang pegawainya yang mengalami demam sepulang dari Jakarta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Guna pencegahan penyebaran COVID-19 maka KPU meminta seluruh kantornya disemprot disinfektan dan dua pegawai KPU yang demam sepulang dari Jakarta sekarang masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP)", kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab Solok Selatan Firdaus Firman, di Padang Aro, Sabtu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dua orang pegawai KPU ini katanya, sekarang sedang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing sebab mengalami demam sepulang dari daerah yanh ditemukan kasus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menjelaskan, banyak masyarakat yang menilai ODP ini sudah terkena COVID-19 padahal tidak seperti itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"ODP itu hanya warga yang baru balik dari daerah yang ditemukan kasus COVID-19 sehingga harus di awasi," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan Novirman mengatakan, dua orang yang bekerja di KPU ini memeriksakan diri ke RSUD setempat dengan keluhan demam, batuk dan pileg.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisioner KPU divisi Hukum Dedi Fitriadi mengatakan, permintaan penyemprotan disinfektan ini memang permintaan KPU untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan ini merupakan anjuran dari pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Setiap hari yang berkunjung ke kantor KPU banyak dan kami juga tidak tahu riwayat perjalanannya sehingga perlu dilakukan penyemprotan disinfektan," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyemprotan ini ujarnya, sebagai upaya KPU dalam menghentikan penyebaran virus corona di Solok Selatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk Minggu 22/3 KPU akan melakukan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) yang berjumlah 117 orang yang tersebar di tujuh Kecamatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pelantikan ini dilaksanakan di setiap Kecamatan agar jumlah masa yang datang tidak terlalu banyak," ujarnya.*</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: x-small;">Sumber Antara Sumbar</span></i></div>

Dua staf demam pulang dari Jakarta, Kantor KPU Solok Selatan disemprot disinfektan

Padang Aro- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) s...

Sikap Komisi Informasi Soal I Covid-19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0f9TcyCuDPBdKV1bn40U3t7tI8chem8HJtZ2YuqtcYz-HccRG0Xezd4u3eNRm40GthGzy0SelxLVDUe7xmHfR-GBvwVEv0aqKqUDLrs7f7_xMZTM6EqaeW_eSpRZeLCDfw_a3E4kVK4AM/s1600/IMG-20200321-WA0040.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="400" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0f9TcyCuDPBdKV1bn40U3t7tI8chem8HJtZ2YuqtcYz-HccRG0Xezd4u3eNRm40GthGzy0SelxLVDUe7xmHfR-GBvwVEv0aqKqUDLrs7f7_xMZTM6EqaeW_eSpRZeLCDfw_a3E4kVK4AM/s400-rw/IMG-20200321-WA0040.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<b><span style="font-size: large;">TEROBOS</span></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Jakarta- </b>Terkait kondisi nasional yang diserang wabah corona virus dan korban sudah berjatuhan, sehingga ada pro kontra terkait informasi publik masalah Corona Virus, hari ini Komisi Informasi Pusat keluarkan sikap resmi sebagai lembaga negara untuk Menyikapi Pandemi Virus Covid-19</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat perkembangan wabah virus Covid-19 dan untuk mendukung langkah-langkah pencegahan serta mitigasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi Informasi Pusat menyampaikan pandangan-pandangan sebagai berikut :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1. Bahwa berdasarkan pasal 28 g UUDNRI 1945, Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 15 dan 16 Penjelasan UU 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 17 huruf g dan h serta pasal 18 ayat 2 huruf a UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</div>
<div style="text-align: justify;">
Juga memperhatikan Pasal 46 dan 47 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 38 tahun 39 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
a. Informasi Publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait virus Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
b. Informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
c. Pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
d. Informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Komisi Informasi Pusat mendorong Pemerintah Pusat (Gugus Tugas Covid-19) dan Pemerintah Daerah pro aktif menyampaikan Informasi Publik terkait virus Covid-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan melalui layanan di masing –masing wilayah yang terkoordinasi dengan Crisis Center melalui manajemen informasi satu pintu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait Covid-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Informasi serta merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami.</div>
<div style="text-align: justify;">
Informasi Serta Merta ini wajib selalu diperbaharui terkait cara mengurangi risiko virus Covid-19 (mitigasi) di masyarakat, informasi potensi sebaran Covid-19, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi virus Covid-19, serta informasi tentang tindakan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam manajemen penanganan virus Covid-19,”ujar Ketua KI Pusat Gede Narayana menandatangani sikap KI Pusat, Sabtu 21/3 di Jakarta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3. Menghimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik dan terus meng-update informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Juga waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks dan disinformasi). Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti semua Protokol Pencegahan yang telah disusun oleh pemerintah.(rilis: kipusat)eluarkan sikap resmi lembaga terkait pandemi corona virus, Sabtu 21/3.(foto: google)</div>
<div style="text-align: justify;">
Jakarta,—Terkait kondisi nasional yang diserang wabah corona virus dan korban sudah berjatuhan, sehingga ada pro kontra terkait informasi publik masalah Corona Virus, hari ini Komisi Informasi Pusat keluarkan sikap resmi sebagai lembaga negara untuk Menyikapi Pandemi Virus Covid-19</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat perkembangan wabah virus Covid-19 dan untuk mendukung langkah-langkah pencegahan serta mitigasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi Informasi Pusat menyampaikan pandangan-pandangan sebagai berikut :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1. Bahwa berdasarkan pasal 28 g UUDNRI 1945, Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 15 dan 16 Penjelasan UU 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan Politik, pasal 17 huruf g dan h serta pasal 18 ayat 2 huruf a UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</div>
<div style="text-align: justify;">
Juga memperhatikan Pasal 46 dan 47 UU 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 38 tahun 39 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
a. Informasi Publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait virus Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
b. Informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
c. Pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
d. Informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Komisi Informasi Pusat mendorong Pemerintah Pusat (Gugus Tugas Covid-19) dan Pemerintah Daerah pro aktif menyampaikan Informasi Publik terkait virus Covid-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan melalui layanan di masing –masing wilayah yang terkoordinasi dengan Crisis Center melalui manajemen informasi satu pintu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait Covid-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Informasi serta merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami.</div>
<div style="text-align: justify;">
Informasi Serta Merta ini wajib selalu diperbaharui terkait cara mengurangi risiko virus Covid-19 (mitigasi) di masyarakat, informasi potensi sebaran Covid-19, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi virus Covid-19, serta informasi tentang tindakan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam manajemen penanganan virus Covid-19,”ujar Ketua KI Pusat Gede Narayana menandatangani sikap KI Pusat, Sabtu 21/3 di Jakarta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3. Menghimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik dan terus meng-update informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Juga waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks dan disinformasi). Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti semua Protokol Pencegahan yang telah disusun oleh pemerintah.(rilis: kipusat)</div>

Sikap Komisi Informasi Soal I Covid-19

TEROBOS Jakarta- Terkait kondisi nasional yang diserang wabah corona virus dan korban sudah berjatuhan, sehingga ada pro kontra terkai...

Antisipasi Covid-19,Wako Pariaman Genius Umar Bagikan 8000 Masker

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-GxaZUncEqa7b4li7psaA04CVRjXOlHmjIvtmzAXjXK8dudcwrkzuQd9mzkWbeSIsCorF-rGGkbnQ-43hfJWGQOyW-anKjb87RzRNUK9qwLlosZXQo9kUY3Yo_6J_zPRu15bOhJKYy-Le/s1600/IMG-20200321-WA0042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="854" data-original-width="1280" height="266" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-GxaZUncEqa7b4li7psaA04CVRjXOlHmjIvtmzAXjXK8dudcwrkzuQd9mzkWbeSIsCorF-rGGkbnQ-43hfJWGQOyW-anKjb87RzRNUK9qwLlosZXQo9kUY3Yo_6J_zPRu15bOhJKYy-Le/s400-rw/IMG-20200321-WA0042.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<b><span style="font-size: large;">TEROBOS</span></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Pariaman- </b>Walikota Pariaman Genius Umar tidak mau mendengar ada warganya terkena Covid-19, sejak pagi sampai sore, orang nomor satu di Kota Sala Lauak itu pun berjibaku.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya bersama Forkompida dan tim Gugus Tugas Pariaman Antisipasi Covid19  membagikan masker sebanyak 8000 kepada pedagang pasar Pariaman, ojek, pengunjung pasar,”ujsr Genius menyampaikan kepada media, Sabtu 21/3.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak sekedsr bagi masker, Genius juga memberikan sosialisasi penangan corona virus kepada masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Karena kita semua tahu untuk mengehempang virus corona ini butuh kerja bersama dan tindakan serempak, supaya mata rantai sebaran Covid 19 putus,”ujar Genius termasuk Cawagub Sumbar 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari kerja sejak pagi, Genius mahfum kalau warganya punya kesadaran mengantisipasi corona virus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Masyarakat menyambut masker tersebut dengan sangat antusias dan mengatakan ke saya, waspada pak, cuci tangan selalu pak Wako, itu spontan kata warga tadi,”ujar Genius yang lakukan operasi pencegahan</div>
<div style="text-align: justify;">
bersama  anggota Dandim, Polres, Dinkes, Pol PP, dan BPBD yang satu tim pada Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Pariaman.(nov)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<i><span style="font-size: x-small;">Editor : Ariel</span></i>

Antisipasi Covid-19,Wako Pariaman Genius Umar Bagikan 8000 Masker

TEROBOS Pariaman- Walikota Pariaman Genius Umar tidak mau mendengar ada warganya terkena Covid-19, sejak pagi sampai sore, orang nomo...

Destinasi alam miliki risiko kecelakaan, Solok Selatan dorong Pokdarwis jadi peserta BPJAMSOSTEK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRtEZfBwPJ2n0vM-fKoNY6Nf7CL6igHOgZuhdWyHFZMaVMIY2T7LGJSIl0vwt8OYpE_8izRZdZ2ZJlc2kWbwsUjmdaQKqYQrqGYrx-WhApuNECe_Ao55qWI7CV5LowP9BC6TQn_9LbtXf1/s1600/1%252C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="233" data-original-width="216" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRtEZfBwPJ2n0vM-fKoNY6Nf7CL6igHOgZuhdWyHFZMaVMIY2T7LGJSIl0vwt8OYpE_8izRZdZ2ZJlc2kWbwsUjmdaQKqYQrqGYrx-WhApuNECe_Ao55qWI7CV5LowP9BC6TQn_9LbtXf1/s1600-rw/1%252C.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang Aro- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat mendorong seluruh anggota kelompok sadar wisata menjadi peserta BPJAMSOSTEK, sebab pekerjaan yang mereka lakukan dalam mengelola destinasi wisata memiliki risiko kecelakaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Secara aturan keuangan daerah tidak bisa membayarkan premi asuransi Pokdarwis sehingga harus mereka sendiri yang mendaftarkan diri demi kenyamanan saat bertugas, dan saat pelatihan kami juga mengundang BPJAMSOSTEK sebagai pembicara supaya Pokdarwis paham pentingnya perlindungan diri," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Solok Selatan Harry Trisnadi Padang Aro, Rabu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia mengatakan, destinasi wisata yang dikelola Pokdarwis rentan kecelakaan kerja, sebab kebanyakan adalah wisata alam sehingga kebutuhan akan jaminan sosial sangat diperlukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kalau untuk destinasi wisata yang dikelola pemerintah katanya, yaitu hot water boom seluruh petugasnya sudah diasuransikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan untuk BPJAMSOSTEK pihaknya mendorong supaya bisa membuat kampung sadar asuransi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau bisa BPJS kesehatan dan BPJAMSOSTEK bisa berkolaborasi untuk mendirikan atau membangun kampung sadar jaminan sosial," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala BPJAMSOSTEK kantor perintis Solok Selatan Faisal Marianas didampingi Accout Representative RayBoniAfitmengimbauPokdarwis untuk mendaftarkan diri minimal dua program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis katanya, memiliki risiko kecelakaan terlebih untuk pemandu wisata, pengiat dan pelaku yang langsung bersentuhan dalam membangun wisata.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tugas kami memberi perlindungan kepada pokdarwis dalam melaksanakan kegiatan giat wisata," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: x-small;">Sumber Antara Sumbar</span></i></div>

Destinasi alam miliki risiko kecelakaan, Solok Selatan dorong Pokdarwis jadi peserta BPJAMSOSTEK

Padang Aro- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat mendorong seluruh anggota kelompok sadar wisata menjadi peserta BPJAMSOSTE...