Demo Mahasiswa dan Viral Tilawah Fathur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWtD2t7Sd7Si-J4RKrUzbf5Al0EdF6IPP3pXzOYemVQ7cdo0T2wnZ8KEXeaXqQ3jv4EmVCKxVEbVBmVBdFIowHFmOD0GOsePTdfEajAEACnyQANkjwam39F8SkOLlonw_1NJEt8xZLY6bG/s1600/IMG-20190927-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1177" height="260" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWtD2t7Sd7Si-J4RKrUzbf5Al0EdF6IPP3pXzOYemVQ7cdo0T2wnZ8KEXeaXqQ3jv4EmVCKxVEbVBmVBdFIowHFmOD0GOsePTdfEajAEACnyQANkjwam39F8SkOLlonw_1NJEt8xZLY6bG/s400-rw/IMG-20190927-WA0003.jpg" width="400" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Oleh: Oleh Amir Machmud NS</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> VIRAL tilawah sejumlah surah Alquran Juz 30 oleh Muhammad Atiatul Muqtadir lewat Youtube, saya metaforakan bagai hujan yang mengguyur kebakaran hutan di Pulau Sumatra. Kemerduan tilawahnya tiba-tiba menyiram sejuk penilaian miring sejumlah tokoh terhadap aksi-aksi mahasiswa belakangan ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa hubungan ayat-ayat suci dengan demo mahasiswa?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang karib disapa Fathur itu, melengkapi performanya di Indonesia Lawyers Club TVOne dengan viral Youtube baca Alquran, yang sampai memancing kekaguman ustadz Yusuf Manshur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi itu pun menjadi trending topic dan ikon baru unjuk rasa mahasiswa, di samping nama-nama Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Margamahendra, Presiden BEM Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah, dan Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Royyan A Dzakiy.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Bahasa demo" seperti bergerak ke kemeluasan simpati massa ketimbang mengikuti alur opini para politisi. Yang sangat terasa dikembangkan, antara lain adalah opini menuding aksi-aksi mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan tertentu, juga gerakan untuk melumpuhkan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Komisi Pemberantasan Korupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di forum ILC, Mata Najwa, dan talk show lainnya, para ketua BEM itu menyuarakan konsistensi semangat idealisme lewat argumentasi yang terukur, bahasa santun, dan senyum mengembang, berhadapan dengan otoritas-otoritas kekuasaan. Tersaji nuansa oposisional dari senyum anak-anak muda itu. Mereka tak jeri berdebat melawan "kubu" yang punya jam terbang lebih tinggi dan narasi berbusa-busa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ekspresi Aspirasi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apakah aksi-aksi mahasiswa ini merepresentasikan perasaan rakyat? Saya kira ya, karena kita sama-sama melihat betapa suara-suara dari kalangan akademisi yang mengkritisi proses pembuatan undang-undang selalu tereduksi oleh argumentasi proses, posisi, dan bahasa kekuasaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Imbauan agar mahasiswa bersikap lebih elegan untuk berdialog dengan otoritas kekuasaan dalam forum yang bukan unjuk rasa, dari perspektif diskusi tentang UU KPK, bagaimanapun mendegradasi makna ekspresi aspirasi unjuk rasa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mobilisasi kekuatan moral mahasiswa patut dipahami sebagai opsi penyuaraan terakhir setelah semua suara dari beragam sumber akademik tak lagi didengar. Sikap Istana dan Gedung Parlemen sudah jelas: UU KPK tetap "must going on". Takkan ada alasan kondisi darutan mengeluarkan Perppu, dan jalan menguji UU ke Mahkamah Konstitusilah yang dibuka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kesimpulan bahwa demo mahasiswa ditunggangi bagaimanapun bukan jawaban bijak atas realitas pengamatan rakyat atas perkembangan sikap politik di Istana dan Gedung Parlemen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Beberapa kali, saya menyaksikan sejumlah anggota DPR yang lebih memosisikan diri untuk tidak mendengarkan pernyataan lawan diskusi dalam talk show, lebih suka memotong, menuding, dan seolah-olah menyimpulkan yang lain bodoh dan tidak mengerti persoalan. Dalam kondisi demikian, debat pun bergerak lebih ke perspektif "kulit luar" ketimbang kemauan mempertimbangkan suara rakyat, sehingga tidak berlebihan ketika yang terpanggungkan adalah justru penegasan wajah kekuasaan dan wajah ketidakberdayaan rakyat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sayup-sayup Harapan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anak-anak aktivis BEM itu, pada lima atau 10 tahun mendatang, boleh jadi akan menjelma menjadi jago-jago bicara seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon, Budiman Sudjatmiko, atau Adian Napitupulu dengan beragam latar belakang, orientasi, dan impian politiknya. Tentu dengan sayup-sayup harapan bahwa Fathur cs memiliki sikap kerakyatan yang lebih baik dari para seniornya, untuk tidak menjadi -- setidak-tidaknya -- bagian dari kontroversi kekuasaan. Artinya, kita berharap anak-anak itu kelak tidak memperkuat tesis skeptik bahwa "mereka yang semasa mahasiswa berjuang bakal berbeda saat sudah berada di panggung kekuasaan".</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Fathur Muqtadir boleh jadi adalah dekonstruksi dari dinamika pergerakan performa aktivis, walaupun perspektif "wajah spiritualitas" tidak bisa sekadar diukur dari kefasihan melafazkan ayat-ayat suci. Apakah ini substansi naratif, betapa sesungguhnya kita sedang merindukan "kesalehan politik" lewat penampilan berlogika, berargumentasi, dan kemampuan mencerahkan dengan cara-cara elegan?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekarang ini, keeleganan rasanya menjadi karakter langka, dengan pemunculan performa-performa minus yang justru tidak membuat nyaman perasaan publik. Oke, karakter memang melekat pada personalitas perseorangan, dan tidak selalu menjadi parameter kualitas intrinsik tujuan-tujuan perjuangannya. Akan tetapi, bukankah keeleganan yang menjadi kekuatan untuk membawa seseorang ke posisi kenegarawanan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hingga hari-hari ini,  ketika rakyat melalui para mahasiswa menyuarakan isi hatinya, salah satu elemen yang menjadi bagian dari diskursus demokrasi kita adalah kualitas narasi komunikasi massa. Ada orang-orang di sekeliling Istana yang menyampaikan pernyataan-pernyataan aneh dan membelakangi logika. Tercermin pula para wakil rakyat di Senayan yang punya agenda tak seperti suara yang mereka wakili. Lalu di bagian lain kalangan akademik bagai tak punya cukup ruang argumentasi, juga mahasiswa yang memilih melaksanakan opsi perjuangan terakhir mobilisasi aspirasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di sesela kegaduhan, anak-anak muda itu lantang mengekspresikan pendapat. Semangat muda mereka menjadi energi masa depan bangsa. Dan, Fathur adalah salah satu dari mereka yang menggenapkan simpati publik dengan alunan indah tilawahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -- Amir Machmud NS, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Bid. Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat.(*)</div>

Demo Mahasiswa dan Viral Tilawah Fathur

Oleh: Oleh Amir Machmud NS VIRAL tilawah sejumlah surah Alquran Juz 30 oleh Muhammad Atiatul Muqtadir lewat Youtube, saya metafora...

Read more »

Anggota DPRD dan Kepolisian Sumbar Geram Aksi Anarkisme Mahasiswa, Kerugian Mencapai Milyaran Rupiah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGE70ik_SdRIW3R9fT9CROr9vIjXdcwIjqN38yDC3acXCwhpbmFLcxuf4Cf7hWIw43eHrUMYAJ-P0-mnC1slUZmFiCXQn7Ld4V-Zfo_bC193RkLU-iEaW-3nyhSU-PqHMzaAF5lOWPMvGU/s1600/IMG-20190925-WA0042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="300" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGE70ik_SdRIW3R9fT9CROr9vIjXdcwIjqN38yDC3acXCwhpbmFLcxuf4Cf7hWIw43eHrUMYAJ-P0-mnC1slUZmFiCXQn7Ld4V-Zfo_bC193RkLU-iEaW-3nyhSU-PqHMzaAF5lOWPMvGU/s400-rw/IMG-20190925-WA0042.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: blue; font-size: x-small;">Fotto: Pimpinan DPRD Sumbar ketika memberikan keterangan pers</span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b>mediaterobos.com </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Padang- Anggota</b> DPRD Sumbar dan Kepolisian daerah ini, geram melihat prilaku mahasiswa ketika melakukan unjuk rasa digedung dewan tersebut, (25/9).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kegeraman tersebut timbul bukan tanpa alasan, karena mahasiswa sudah melakukan perusakan serta penjarahan asset negara dan milik pribadi staf dan dewan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari awal datang pukul 110.20 WIB, disambut serta diterima dengan baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, dengan penjagaan aparaat keamanan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Aspirasi para pengunjuk rasa ditampung tanpa negosiasi, bahkan tidak menunggu waktu lama, aspirasi tersebut langsung dikirim ke DPR-RI dan Presiden, melalui pos kilat, email dan faximile.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketika mahasiswa minta dialok dalam ruangan rapat khusus, juga diterima dan dilayani dengan baik, tanpa ada kekerasan sedikit-pun yang didapatkan mahasiswa saat unjuk rasa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berulang kali mahasiswa mencoba untuk memancing sikap kasar anggota DPRD, keamanan dan staf, tidak juga dilayani, bahkan ddihadaapi dengan  senyum dan tenang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Meskipun tidak ada sikap kasar keamanan dan DPRD, namun pengunjuk rasa semakin brutal dan membabi buta, sampai pada perusakan dan penjarahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menyikapi hal itu, padaa malam hari pukul 19.00 Wib pimpinan DPRD bersama steak holder, langsung mengadakan rapat mendadak, untuk menginventarisasi kerugian yang disebabkan pengrusakan serta penjarahan mahasiswaa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat tersebut dihadiri Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Dt Rajo Lelo, Hidayat, Eviyandri Dt Rajo Budiman, Albert Indra Lukman, Iwan Afriandi serta Sekda Provinsi Alwis dan Sekwan Raflis.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam rapat tersebut dibeberkan kerusakan dan kerugian yang diderita negara, karena aksi brutal mahasiswa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kerusakan terbesar berada di ruang paripurna diperkirakan kerugian mencapai Rp. 500juta,  lebih, disusul pustaka, fraksi Nasdem, Golkar, Humas dan lebih dari 10 titik lainnya, baik diluar maupun didalam ruangan, yang totalnya mencali milyaran rupiah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua fraksi Gerindra Hidayat, usai rapat mengatakan, sangat mengutuk keras prilaku anarkis para pengunjuk rasa, yaang telah menghancurkan asset negara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami DPRD Sumbar mengutuk keras prilaku anarkis mahasiswa yang berunjuk rasa dari pagi hingga sore tadi, karena mereka sudah melakukan perusakan, padahal kita sudah melayani dengan baik," kesal Hidayat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditaambahkannya, pengrusakan dan penjarahan ini tidak bisa dimaafkan, dan harus diproses secara hukum, karena sudah membuat kerugian negaraa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pernyataan yang sama juga disampaikan Iwan Afriandi, dimana tadinya mahasiswa berkomitment tidak anarkis jika permintaan mereka dipenuhi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami tidak bisa menerima apa yang dilakukan mahasiswa terhadap perusakan asset negara dan penjarahan milik pribadi anggotaa dewaan sertaa staaf, kita akan bawa kejalur hukum terhadap pelaku," tegas Iwan emosi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat ini pimpinan dan anggota DPRD sepakat untuk melaporkan pengrusakan dan lenjarahan tersebut pada Kepolisian, sebagai pelapor dipercaayakan sepenuhnya pada Sekretaris Dewan H. Rafli.SH.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> DPRD sudah memiliki beberap dokumen video dan fotto para pelaku pengrusakan, untuk dijadikan barang bukti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Saya yakin Polisi pasti juga sudah mengetahui siapa pelaku dan yang bertanggung jawab terhadap aksi anarkis tadi," tukuk Raflis.(Nov)</div>

Anggota DPRD dan Kepolisian Sumbar Geram Aksi Anarkisme Mahasiswa, Kerugian Mencapai Milyaran Rupiah

Fotto: Pimpinan DPRD Sumbar ketika memberikan keterangan pers mediaterobos.com  Padang- Anggota DPRD Sumbar dan Kepolisian daerah...

Read more »

Bupati Buka Acara Presentasi Proposal Inovasi Dalam Rangka LPID Kabupaten Nias

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip15l6cSLnXTpNahAvygPq5322ebbUA1_MYQyPMlZRb7SpIzQrFAebsVD_96n0EPfExP4pjrAM-4rF8ITswBV_Qlazdi-wWTw7-3qUyZZPoAfvfsRaenD6aDJsKA2aT06gpXsBnP30d0yP/s1600/IMG-20190925-WA0031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="266" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip15l6cSLnXTpNahAvygPq5322ebbUA1_MYQyPMlZRb7SpIzQrFAebsVD_96n0EPfExP4pjrAM-4rF8ITswBV_Qlazdi-wWTw7-3qUyZZPoAfvfsRaenD6aDJsKA2aT06gpXsBnP30d0yP/s400-rw/IMG-20190925-WA0031.jpg" width="400" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b>mediaterobos.com </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Nias- </b>Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM membuka secara resmi acara pembukaan presentasi proposal Inovasi dalam rangka Lomba Inovasi Perangkat Daerah (LIPD) Kabupaten Nias Tahun 2019, bertempat di ruang rapat Lt I Kantor Bupati Nias, Rabu (25/09/2019).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kata arahannya Bupati Nias menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Nias secara khusus mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ir.Sri Hartini, MM dari kedeputian pelayanan publik kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI, selaku narasumber/Tim penilai pada pelaksanaan presentasi proposal ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penetapan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah telah membuka jalan dan memberikan ruang yang lebih kepada Pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas tata kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam peraturan pemerintah ini, inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Melalui lomba Inovasi perangkat daerah diharapkan setiap aparatur dan OPD dapat memikirkan cara-cara baru dalam bekerja yang berimplikasi pada peningkatan kinerjanya, sehingga terwujudlah OPD minimal satu Inovasi melalui sinergitas antara rencana dan orientasi atau disingkat SOMASI SARO. Terang Sokhiatulo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu kata Sokhiatulo, LIPD juga dilaksanakan sebagai wujud nyata evaluasi implementasi motto kerja Pemerintah Kabupaten Nias yaitu Kreatif, Inovatif dan sinergitas (KIS), lomba ini menjadi salah satu alternatif untuk menanamkan serta menumbuhkan semangat Inovasi dalam diri setiap aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Nias.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semangat Implementasi Inovasi daerah di Kabupaten Nias juga merupakan Implikasi dari Kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, tunjangan ini diberikan dengan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kinerja setiap aparatur sipil negara secara elektronik, sehingga ASN dituntut untuk bekerja secara maksimal dan berupa untuk melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai target kinerja yang salah satunya dapat dilakukan dengan Inovasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Sokhiatulo LIPD ini  bukan hanya ajang untuk sekedar mengikuti gelombang, namun sesungguhnya setiap perangkat daerah diwajibkan untuk mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh sehingga membawa dampak pada pencapaian kinerja perangkat daerah.Ucap Sokhiatulo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum mengakhiri arahannya,Dia berharap kepada para narasumber/Tim penilai baik dari Kemenpan dan RB, Rektor IKIP,  dan ketua STIE Pembnas Nias untuk dapat memberikan penilaian secara objektif, bila perlu memberikan catatan dt rekomendasi penyempurnaan sehingga rancangan Inovasi tersebut benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal. Harap Bupati Nias.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya dalam laporan Tim pelaksana yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan, kesra dan kehumasan mengatakan, maksud dan tujuan pelaksanaan LIPD ini yaitu mengarusutamakan (Mainstreaming) Inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pengarusutamaan ini diharapkan setiap aparatur dan OPD dapat memikirkan  cara-cara baru dalam bekerja yang berimplikasi pada peningkatan kinerjanya; mewujudkan satu OPD minimal satu Inovasi melalui sinergitas antara rencana dan orientasi (somasi saro) ditahun 2019, melalui LIPD   dapat dikembangkan inovasi-inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dan diharapkan terbuka ruang yang luas bagi IDE-AKSI Inovasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Nias.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peserta terdiri dari perangkat daerah/unit kerja lingkup pemerintah yang berjumlah 35 orang, perangkat daerah dan proposal Inovasi berjumlah 39 orang dengan ruang lingkup yakni tata kelola Pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jadwal pelaksanaan kegiatan ini yaitu dari Hari/tanggal, Rabu, 25 sampai dengan tanggal 27 September 2019. (Trh)</div>

Bupati Buka Acara Presentasi Proposal Inovasi Dalam Rangka LPID Kabupaten Nias

mediaterobos.com  Nias- Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM membuka secara resmi acara pembukaan presentasi proposal Inovasi dalam ...

Read more »

Diskusi Aktual Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bebas KKN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigLZqV14_RzRXW_-rD2zBVmTF9GIFSgk_MwsrOsyN3cnOvbz3QCN8K9rWmEe_V7VoIEcpI1rLSgkhBwDJhLSDwtgyYKnhr9BibLl6gdGolT7PyiA6nAzyOFuPLnpFf699RiB44dutYgPaR/s1600/a62.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="647" height="202" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigLZqV14_RzRXW_-rD2zBVmTF9GIFSgk_MwsrOsyN3cnOvbz3QCN8K9rWmEe_V7VoIEcpI1rLSgkhBwDJhLSDwtgyYKnhr9BibLl6gdGolT7PyiA6nAzyOFuPLnpFf699RiB44dutYgPaR/s320-rw/a62.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Padang Panjang, mediaterobos.com- Pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun, SH, MH, LLM, tampil sebagai narasumber pada acara "Diskusi Aktual, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bebas KKN di Padang Panjang. Dia menyebut KPK memang tidak bisa mengambil peran pencegahan korupsi tetapi lebih kepada penindakan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diskusi ini yang dipandu Dr Syahril MM ini dihadiri Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran BBA yang juga sebagai inisiator diskusi. Diskusi dilaksanakan di Pendopo Rumah Walikota Padang Panjang, dihadiri Sekdako Sonny Budaya Putra, Kapolres AKBP Sugeng Hariyadi, S.I.k,MH, Dandim, Dan Secata B, Dan Brimob Sumbar, serta para Kepala Dinas dan jajarannya se Kota Padang Panjang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Fadly Amran dalam pengantar diskusi menjelaskan bahwa pemerintahannya berniat dijalankan secara transparan dan memenuhi persyaratan akuntibilitas bebas KKN melalui sebuah moto, Kota Pintar, Kecil dan Berintegritas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Makanya saya berniat mengundang abang Refly Harun untuk berdiskusi dengan jajaran Pemko Padang, dalam kaitan mencari formula tata kelola pemerintahan yang bebas KKN,” ujar Fadly Amran.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tetapi Refly Harun dalam paparannya lebih dominan membahas KPK dan problema terkininya. Dalam kaitan posisioning KPK ke depan, Refly memang lebih sependapat KPK lebih berorientasi kepada penindakan bukan pencegahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Peran pencegahan sebaiknya diambil alih oleh Presiden dan jajarannya sampai ke bawah yakni gubernur, bupati dan walikota. Sebab merekalah yang lebih paham dalam mencermati proses terjadinya tindakan korupsi,” ujar Komut PT Pelindo ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sama halnya dengan pemimpin di luar negeri, kata Refly merekalah yang lebih didepan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Jadi KPK fokus saja kepada penindakan korupsi. Dengan demikian tugas tugas KPK lebih efektif,” kata Pakar Tata Negara asal Palembang tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun fungsi penindakan itu puun saat ini sedang mengalami uji coba yang sangat berat sebagai akibat perubahan Rancangan UU No 32 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Korupsi atau yang disebut juga sebagai UU KPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rancangan UU KPK yang banyak disorot publik ini karena terkesan dipaksakan oleh pemerintah,  dalam pandangan Refly Harun memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang menjadi titik lemah independensi KPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertama, KPK tidak lagi menjadi lembaga tertinggi yang independen, yang sebelumnya disebut juga antibody, tetapi di dalam Rancangan UU KPK sudah dibawah kekuasaan eksekutif.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perfekstif ini pimpinan KPK, kata Refly Harun tidak lagi seleluasa sebelumnya dalam pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah dan legislatif ataupun pengusaha.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Termasuk dalam mekanisme penyadapan yang menjadi spesialisasi KPK dalam OTT, KPK tidak bisa leluasa lagi. Tetapi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pihak eksekutif.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kedua, di dalam Rancangan UU KPK, status pegawainya tidak lagi bebas seperti sekarang tetapi diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi dalam konteks ini Refly Harun ragu apakah status pegawai KPK ini sama seperti pegawai negeri atau PPPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nah dengan status ASN ini, kata Refly Harun, akan muncul kesulitan bagi KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, terutama yang pangkatnya lebih tinggi dari pemeriksa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketiga, adanya mekanisme Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Perkara atau SP3. Dengan adanya pasal ini, kata Refly Harun, dikuatirkan sejumlah kasus besar seperti kasus BLBI dapat dihentikan proses pemeriksaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selama ini, ujar Refly Harun, kasus yang ditangani kpk tidak bisa di SP3 karena KPK dapat menetapkan status tersangka pada saat proses penyelidikan. “Jadi begitu ditahan, status tersangka sudah otomatis, tidak bisa lagi di SP3kan. Meski kemudian diajukan kasasi tersangka tetap kalah,” ujar Refly.(pul)</div>

Diskusi Aktual Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bebas KKN

Padang Panjang, mediaterobos.com- Pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun, SH, MH, LLM, tampil sebagai narasumber pada acara "Diskus...

Read more »