Wartawan Kita, Catatan Ilham Bintang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdaD41WCyYCNKhA5YWbowJaYm9JdinkxKAprBWBwGjKYGyZqtVZQhgCFzOPLEl5FPxDJyRn9S5ntQqFtEQg5fzppTNO6FMA2g5sJFioQUeppvuFAhXSRvuWTRMm_i2V6orB2K-u2Ur7pqY/s1600/aws.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="300" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdaD41WCyYCNKhA5YWbowJaYm9JdinkxKAprBWBwGjKYGyZqtVZQhgCFzOPLEl5FPxDJyRn9S5ntQqFtEQg5fzppTNO6FMA2g5sJFioQUeppvuFAhXSRvuWTRMm_i2V6orB2K-u2Ur7pqY/s400-rw/aws.jpg" width="400" /></a></div> <br /> <br /> <b>Pengantar Diskusi Forum Pemred, 5 September 2019</b><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Saya yakin semua kita tahu, namun saya tidak pernah jemu untuk mengingatkan kembali. Sampai hari ini wartawan, termasuk satu dari 4 professi yang diakui oleh masyarakat. Tiga lainnya: guru, advokat, dan dokter.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekurangnya, ada empat syarat yang harus dipenuhi seseorang disebut professional. </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Punya pekerjaan tetap yang dari pekerjaan itu dia memperoleh nafkah.</div> <div style="text-align: justify;"> 2. Pekerjaannya punya organisasi.</div> <div style="text-align: justify;"> 3. Organisasinya memiliki kode etik</div> <div style="text-align: justify;"> 4. Organisasinya memiliki lembaga pengawasan penaatan kode etik. Wartawan professional tentu harus memenuhi empat syarat itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak Berorganisasi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam banyak acara diskusi dengan wartawan di banyak daerah di Indonesia, saya mencatat beberapa data mencengangkan. Ternyata tidak semua wartawan berorganisasi. Saya pernah menghentikan pemaparan  oleh sebab itu. Sia- sia berdiskusi dengan pihak yang mengaku wartawan tapi tak berinduk pada satu pun organisasi wartawan. Tidak berorganisasi  otomatis yang bersangkutan juga tidak menaati kode etik jurnalistik. Bagaimana  mereka bisa bekerja benar sebagai wartawan? Bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat sebagai pengemban  amanah fungsi kontrol sosial secara  terukur menurut prinsip kerja jurnalistik yang benar? Namun faktanya, mereka tetap aman bekerja, dipercaya publik dan didengar para pejabat. Mungkin berkat itu, karena sampai  hari ini, wartawan masih termasuk satu dari 4 professi yang diakui oleh masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> UU Pers no 40 / 99 menyebut terang benderang kedudukan  organisasi wartawan dan kode etik jurnalistik di dalam Pasal 7.  Ayat 1 pasal 7 UU Pers itu menyebutkan “ wartawan bebas memilih organisasi wartawan”. </div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Ayat 2, menyebutkan “wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang pernah dalam satu kurun ayat 1 “ wartawan bebas memilih organisasi wartawan” menimbulkan perdebatan. Padahal, pasal itu hanya menggugurkan kedudukan PWI yang puluhan tahun menjadi satu- satunya organisasi wartawan di Indonesia. Bukan dimaksudkan wartawan bebas tidak berorganisasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Persoalan makin  keruh karena  paham itu justru dikembangkan oleh seorang tokoh pers yang pernah memimpin Dewan Pers. Ini bertentangan sendiri dengan tujuan  Dewan Pers mendata dan melakukan  verifikasi terhadap organisasi wartawan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak jelas apakah itu yang menyebabkan  hingga saat ini hanya tiga organisasi wartawan yang diakui atau memenuhi syarat  Dewan Pers. Padahal, kita mencatat ada puluhan organisasi wartawan yang ikut membentuk Dewan Pers di awal reformasi. Termasuk menyusun KEJ itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Turut menambah kegaduhan adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang mau mengatur pula produk jurnalistik. Landasannya hanya pada P3SPS produk KPI.  Padahal itu domain UU Pers No 40 /1999.  UU no 32 Tentang Penyiaran tahun 2002 sendiri pun mengecualikan karya jurnalistik dari pengawasan KPI. Lihat pasal 42. “ Wartawan penyiaran yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan lainnya.”</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertanyaan berikutnya: kode etik jurnalistik apa yang dipedomani oleh wartawan yang tidak berorganisasi itu? Padahal,  kita tahu kode etik jurnalistik pada awal reformasi adalah produk dan pemberlakuannya disepakati bersama oleh 26  organisasi wartawan pada tahun 1999 dengan nama KEWI.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang jelas, beberapa  hasil survey yang pernah dilaksanakan Dewan Pers  di lapangan mengkomfirmasi tingkat pengabaian kode etik jurnalistik oleh wartawan.</div> <div style="text-align: justify;"> Hasil penelitian Dewan Pers terhadap pemahaman Kode Etik Jurnalistik tahun 2007 berikut ini. </div> <div style="text-align: justify;"> 1.  Sebanyak 22% pernah membaca KEJ seluruhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> 2. Sebanyak 18% tidak pernah membaca sama sekali.</div> <div style="text-align: justify;"> 3. Sebanyak 60% pernah membaca tetapi  sebagian (beberapa pasal KEJ aja).</div> <div style="text-align: justify;"> Dengan kata lain, 78% tidak pernah membaca KEJ secara lengkap (Wina Armada Sukardi, Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik , Dewan Pers, Oktober 2007)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tahun 2010 Dewan Pers memulai usaha mengatasi problem pengabaian kode etik jurnalistik melalui ujian kompetensi wartawan. Tujuannya mengetatkan rekrutmen wartawan. Supaya hanya wartawan yang telah mengantongi sertikat kompetensi wartawan yang boleh beroperasi di lapangan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 15 ribu wartawan telah mengantongi sertifikat kompetensi itu, terbanyak dari PWI, sekitar 13 ribu. Selesaikah persoalan? </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Marah Sakti Siregar, Tenaga Ahli dan  anggota Pokja Pendidikan dan Pengembangan profesi kewartawanan Dewan Pers, UKW itu belum efektif. “Data pertengahan Juli 2017 tercatat peningkatan pelanggaran KEJ sampai 20 %. Jika pd periode yg sama masuk 800 laporan pengaduan masyrakat. Maka pertengahan  Juli  saja sudah ada 600 laporan yg masuk. Jadi diperkiran angka laporan itu bisa naik mencapai minimal 1000 pengaduan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan sama sepert hasil tahun sebelumnya, 75-80 % pengaduan tersebut setelah diperiksa Komisi Pengaduan, benar pelanggaran KEJ. Dan terbanyak adalah pelanggaran pasal 1 (berita kurang atau tidak berimbang) dan pasal 3 ( kurang uji informasi alias kurang verifikasi).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, mantan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat ini, masih akan meneliti  lebih dalam soal jumlah pengaduan itu. Apakah berkaitan langsung dengan pelanggaran wartawan atau lebih menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengadu,”  tambah Sakti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Konsep operasional moral wartawan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Prinsip kerja jurnalistik secara universal adalah membuka semua hal,  termasuk hal yang mau ditutupi oleh orang lain. Siapa pula yang mau dibuka hal yang justru mau ditutupnya. Itulah sebabnya wartawan dilengkapi kode etik jurnalistik yang wajib ditaati selain peraturan perundang-undangan yang memberi hak dan perlindungan terhadap professi wartawan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kode etik itu yang mengajari wartawan bersikap kesatria, jujur, tidak manipulatif, tidak berniat buruk,  — meski peluang itu terbuka luas dan bisa terbebas dari jerat hukum. Ambil contoh misalnya, kode etik itu melarang  wartawan berlaku seperti intel. Kode etik itu mencegah wartawan jadi maling, misalnya menaruh alat rekam secara tersembunyi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang betul, tidak  semua kasus yang menyalahi asas  kepatutan bisa diidentifikasi sebagai pelanggaran etik, dan juga pelanggaran  hukum sekaligus. Pelanggaran kode etik pun belum tentu  melanggar hukum. Atau melanggar hukum tidaklah dengan sendirinya melanggar kode etik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kita memiliki contoh kasus media yang sangat bagus yang terkait dengan  pelanggaran hukum tetapi justru oleh  karena kepatuhannya mentaati kode etik. Kasus itu terjadi pada tahun 1968 --- hanya beberapa waktu saja setelah Orde Baru berkuasa untuk mengoreksi penyimpangan rezim pemerintah  Orde Lama. Kasus itu  menyebabkan Majalah Sastra  ditutup dan pemimpinnya HB Jassin diseret ke penjara dengan tuduhan menghina Islam dan Tuhan. HB Jassin dihukum karena bersikukuh tak mau menyebut penulis cerita pendek “Langit Makin Mendung” karya Ki Panjikusmin.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Langit Makin Mendung dimuat pada tanggal 8 Agustus 1968 di Majalah Sastra. Polemik keras yang timbul setelah pemuatan cerpen itu  tidak hanya melibatkan para sastrawan tetapi juga melibatkan pelbagai unsur masyarakat. Akhir kasus itu,  Majalah Sastra diberangus, dan HB Jassin dihukum penjara satu tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sampai  sekarang pun --- 51 tahun setelah peristiwa itu berlalu ----   nama  Ki Panjikusmin, pengarang cerita pendek Langit Makin Mendung, masih menyisakan misteri. </div> <div style="text-align: justify;"> Hingga  HB Jassin sampai tutup usia nama itu tak pernah terang. Ada dua pendapat yang sempat beredar. Pendapat pertama, Kipandjikusmin adalah nama samaran  HB Jassin sendiri, maka itu dia tak mau  buka mulut ketika dia diadili  di  pengadilan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pendapat kedua,    Ki Panjikusmin adalah nama pena seorang sastrawan pemula yang saat cerpen tersebut dilarang,  pengarang tersebut berdiam di Yogyakarta dan kuliah di salah satu perguruan Islam. Banyak yang setuju pada pendapat kedua ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sikap HB Jassin ini sepenuhnya tunduk pada pasal kode etik jurnalistik yang mengatur mengenai kewajiban melindungi sumber berita. Kewajiban ini diatur dalam pasal 7 KEJ : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “ off the record” sesuai dengan kesepakatan”</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Urusan nara sumber ini memang sangat utama bagi wartawan. Wartawan diminta untuk memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita. Kewajiban ini diatur dalam pasal 11 KEJ PWI. Dalam Pasal 3 KEJ Dewan Pers, ditulis : “ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Coba luangkan waktu beberapa jenak. Buka gadget Anda. Akses beberapa link media on line. Niscaya dengan mudah bisa ditemukan berbagai sumber berita yang tidak kompeten. Biasanya sumber cukup ditulis, viral di media sosial. Masih lumayan kalau wartawan kemudian  mengkonfirmasi peristiwa itu pada sumber terkait. Yang banyak terjadi, media melepaskan saja berita itu turun, dan menganggap informasi di media sosial adalah fakta tanpa perlu diverifikasi lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> Baru beberapa hari lalu saya membaca berita yang meliput video yang  diklaim viral di medsos. Peristiwa itu genting. Namun, wartawan dengan ringan menyebut, sampai berita diturunkan belum jelas kapan dan dimana peristiwa itu terjadi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang benar, wartawan bebas menerima informasi darimana pun datangnya. Hatta, dari hantu blau sekalipun. Namun, secara bersamaan wartawan juga diberi kehormatan oleh UU dan kode etiknya untuk bersikap meragukan informasi dari mana pun datangnya, kecuali dari Tuhan dan Nabi. Prinsip utama di sini adalah melakukan verifikasi, cek dan ricek sebelum berita dipublish.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Prinsip cek dan ricek  memang tidak sederhana dalam pelaksanaannya. Pada banyak karya jurnalistik prinsip itu dipraktekkan secara sedehana, standar minimun. Paling banyak hanya meminta tanggapan pihak terkait atas tuduhan satu sumber berita. Padahal yang benar adalah terlebih dahulu meneliti kebenaran materi yang dituduhkan sumber pertama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Itu cukup menjelaskan mengapa banyak berita isinya hanya menyiarkan fakta orang bicara dibandingkan fakta peristiwa. “ Talking news, istilah sekarang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pernah di sebuah stasiun televisi ada sebuah peristiwa dibahas berhari-hari dengan hanya menyajikan fakta orang bicara, bertengkar, saling menuding, namun sampai berita itu selesai, tidak jelas bagi pemirsa  apa duduk perkaranya. Saya khawatir wartawannya sendiri pun tidak menguasai duduk perkara yang dibahasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang sering diberitakan akhir-akhir ini adalah laporan masyarakat kepada polisi. Kasusnya macam- macam, mulai dari dugaan perselingkuhan, ujaran kebencian, sampai urusan dugaan penistaan agama. Padahal, wartawan tahu, polisi sekarang memang wajib menerima laporan apa saja , darimana saja, kapan saja, dan laporan kepada siapa saja. Namun laporan kepada polisi faktanya baru sebatas laporan. Namun sudah ramai diberitakan sebelum diverifikasi sendiri oleh polisi apakah laporan cukup layak, didukung bukti-bukti material yang kuat. Makanya sering pula pemberitaan  menimbulkan kegaduhan di masyarakat sebelum jelas duduk perkaranya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saya ulang kembali pengutipan pasal 3 KEJ : “ Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dasar pertama sebuah berita adalah fakta. Tetapi wartawan yang baik tahu tidak semua fakta dapat diberitakan. Bagaimana mengetahui batasan sebuah fakta tidak layak diberitakan? Tanya seorang kawan. Kode etik menyandarkan kepada hati nurnani wartawan. Namun, kita bisa menyederhanakan dengan melokalisir pada persoalan yang bermuatan SARA. Negeri kita diberi berkah oleh Tuhan memiliki banyak suku, ras dan agama. Tetapi fitrah itu juga rentan. Ibarat korek api, satu batu batangnya yang tersulut bisa membakar satu korek api itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kegamangan wartawan juga dapat kita lihat saat memberitakan kasus  asusila dan kasus anak- anak yang melibatkan anak-anak di bawah umur.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan  susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” ( Pasal 5 KEJ).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lihatlah pada kasus Manohara dan Abul Qadir Jaelani yang merebak dan menjadi trending topic di media beberapa bulan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awalnya semua wartawan berempati lantaran Manohara  perempuan di bawah umur mengalami pelecehan seksual oleh suaminya. Kita “ perjanjikan bersama” dia sebagai korban. Namun, kita tak kuasa menahan diri saat memberitakannya. Bukan hanya identitas, tetapi dada wanita muda yang disayat-sayat oleh suaminya kita pertontonkan habis kepada publik siang malam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Begitu pula halnya ketika bocah AQJ mendapat musibah mengalami kecelakaan yang merenggut banyak jiwa. Kita memang menyingkat namanya menjadi AQJ, tetapi tanpa sadar kita membuka habis identitasnya. Bukan hanya menyebut nama orang tua dan rumahnya, bahkan sampai kita masuk dalam ruang perawatannya di rumah sakit dan menyiarkannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saya mengusulkan dalam forum komunitas Pemred ini untuk membuat pedoman penulisan di bidang- bidang yang kerap memperangkap wartawan melanggar kode etik. Pedoman semacam itu pernah dibuat oleh PWI  pada program Karya Latihan Wartawan ( KLW) yang dipimpin wartawan senior Rosihan Anwar. Ada banyak pedoman penulisan berita berbagai bidang liputan pers yang lahir di masa 70 an itu.(*)</div>

Wartawan Kita, Catatan Ilham Bintang

Pengantar Diskusi Forum Pemred, 5 September 2019 Saya yakin semua kita tahu, namun saya tidak pernah jemu untuk mengingatkan kembali....

Read more »

Kapolda Pimpin Sertijab 14 Kapolres di Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCqU9qqGPmZjogioOp-AtSivw_q6ooL_ohWO1VEXiuLLyV4aojwkvLkNMU9GQ1TdUsfJFJaxDrAEfht8tj7xWGlTKlPip7O4useJeZhBz6_JQpNM-N0pm3jVPj0i4DXLfkMPvGJTjwa4ST/s1600/a27.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="768" height="259" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCqU9qqGPmZjogioOp-AtSivw_q6ooL_ohWO1VEXiuLLyV4aojwkvLkNMU9GQ1TdUsfJFJaxDrAEfht8tj7xWGlTKlPip7O4useJeZhBz6_JQpNM-N0pm3jVPj0i4DXLfkMPvGJTjwa4ST/s400-rw/a27.jpg" width="400" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b>mediaterobos.com </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Sumbar-</b> Dengan pakaian yang rapi, 14 perwira berdiri tegap saat dipasangkan tanda jabatan sebagai Kapolres baru di wilayah hukum Polda Sumbar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal pada amanat Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Markas Polda Sumbar, Kamis 19/9 mengatakan, serah terima jabatan pada setiap organisasi merupakan hal penting dan strategis dalam memelihara dinamika dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Selain itu mutasi jabatan juga merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan promosi bagi personel Polri yang bersangkutan, serta merupakan wujud penghargaan yang diberikan organisasi kepada personel Polri yang dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atas dedikasi, kinerja dan pengabdian yang tinggi,"ujar Irjen Pol Fakhrizal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri kepada personel yang mendapat promosi jabatan tersebut, Kapolda Sumbar mengaharapkan untuk memberikan kontribusi yang maksimal di kesatuan yang baru, menambah wawasan dan pola pikir serta dapat dijadikan sarana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,”jelas Kapolda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada upacara Sertijab tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH. MM, pejabat utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar, Ketua Bhayangkari Cabang se Sumbar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Inilah Kapolres yang melaksanakan Sertijab hari ini:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis, S.Ik dipromosikan menjadi Wakapolresta Padang. Posisi AKBP Haris digantikan oleh AKBP Sri Wibowo, S.Ik yang menjabat Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, S.Ag dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid). Jabatannya digantikan oleh AKBP Hendri Yahya, SE yang menjabat posisi sama di Kepulauan Mentawai. Pengganti AKBP Hendri ditunjuk AKBP Dody Prawiranegara, S.Ik yang sebelumnya Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya, AKBP Endrastiawan Setyowibowo, S.Ik yang merupakan Kapolres Payakumbuh dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penggantinya adalah AKBP Dony Setiawan, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Solok Kota.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jabatan Kapolres Solok Kota diisi oleh Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi, S.Ik sedangkan penggantinya oleh AKBP Dwi Nur Setiawan, S.Ik dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kapolres Bukittinggi dari AKBP Arly Jembar Jumhana, S.Ik dipromosikan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Babel, jabatannya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso, S.Ik. Sementara jabatan Imam sebelumnya akan diisi oleh AKBP Fery Herlambang, S.Ik yang menjabat Kapolres Pesisir Selatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kapolres Pesisir Selatan akan digantikan oleh AKBP Cepi Noval, S.Ik yang menjabat Kapolres Padang Panjang. Posisi AKBP Cepi digantikan oleh AKBP Sugeng Hariyadi, S.Ik yang menjabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, SH dipromosikan ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh AKBP Rokhmad Hari Purnomo, S.Ik dari Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya, Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, SE dipromosikan ke Polda Sumbar sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar. Posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo, S.Ik yang menjabat sebagai Kapolres Sawahlunto.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengganti AKBP Zamroni yaitu AKBP Junaidi Nur, S.Ik yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam upacara Sertijab tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH. MM, pejabat utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal, Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar, Ketua Bhayangkari Cabang se Sumbar.(nov)</div>

Kapolda Pimpin Sertijab 14 Kapolres di Sumbar

mediaterobos.com  Sumbar- Dengan pakaian yang rapi, 14 perwira berdiri tegap saat dipasangkan tanda jabatan sebagai Kapolres baru d...

Read more »

Izin Quary Sudah Lengkap, Kuasa Hukum Epi Sofyan SH. MM : Oknum Pungli Akan di Seret Ke Ranah Hukum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiksoFmVd-5aSsciPls9H8vcd7WdZlm9c1NTZwM2B1cJwqkW35Tik6nTZtYKttUyu6idq8jTspYyBqlbaBLKfMobjSBM2laoFOUp6eI2zY1xDC13kHhYVuxjtVF3pMC9am6k_ZL2O9glunb/s1600/a24.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="989" data-original-width="959" height="400" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiksoFmVd-5aSsciPls9H8vcd7WdZlm9c1NTZwM2B1cJwqkW35Tik6nTZtYKttUyu6idq8jTspYyBqlbaBLKfMobjSBM2laoFOUp6eI2zY1xDC13kHhYVuxjtVF3pMC9am6k_ZL2O9glunb/s400-rw/a24.jpg" width="388" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b><span style="color: blue;">Foto : Epi Sofyan SH. MM. Kuasa hukum CV. Bangun Jaya Indojati</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>mediaterobos.com </b></div> <div style="text-align: justify;"> <b><br /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Pessel-</b> Kepala Bidang (Kabid) pengaduan perizinan provinsi Sumatera Barat Etnaleli meminta pihak Quary dikelola CV. Bangun Jaya Indojati saling menjaga dengan masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan, itu dikatakan Etnaleli kepada mediaterobos.com, di resehan Teteh,  Kamis 19 September 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita meminta pada pengusaha tambang saling menjaga dengan masyarakat, sehinggah tidak ada satupun yang dirugikan,” pungkas Etnaleli Kabid pengaduan perizinan provinsi Sumater Barat ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Izin tidak ada bermasalah, sudah lengkap, namun, kadang pengusaha sering lupa, isi di dalam perizinan itu, kebanyakan pengusaha membaca tanggal perizinan, tanggal berlaku saja,” tambahnya lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hari yang sama, kepala Dinas DPMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Drs. Suardi, M.Si mengatakan kepada media ini  tidak jahu berbeda dengan Etnaleli, dia, Suardi menjelaskan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Perizinan CV. Bangun Jaya Indojati sudah di keluarkan, tidak ada masalah, pekerjaanpun sudah sesuai dengan teknis, Kalu menyimpang dari teknis tentu bermasalah” kata Suardi kepala Dinas perizinan Kabupaten Pesisir Selatan itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Untuk masyarakat, kita minta CV. Bangun Jaya Indojati  tolong diperhatikan, apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini cepat terjawab, sawah yang tidak dialiri air mohon dibantu,” urai Suardi lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOuDDi_4dE2A6Q-KeeCJ0I_Mmz60MEwFo5ngNA3zYveXz-NB6r5DyDEyJV3z58Hl2lwFqrWLjnoewcroQbNOGYHOeyUzxDIjUxpmKGMFJxJS2LlxiGjrGAuVPASbfK233IRYRfepsQHI0c/s1600/a23.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="400" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOuDDi_4dE2A6Q-KeeCJ0I_Mmz60MEwFo5ngNA3zYveXz-NB6r5DyDEyJV3z58Hl2lwFqrWLjnoewcroQbNOGYHOeyUzxDIjUxpmKGMFJxJS2LlxiGjrGAuVPASbfK233IRYRfepsQHI0c/s400-rw/a23.jpg" width="300" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, kuasa hukum CV. Bangun Jaya Indojati, Epi Sofyan SH. MM menguraikan, persoalan izin Quary diserahkan kepada dinas terkait, Provinsi dan Kabupaten, menurutnya, kuasa hukum CV. Bangun Jaya Indojati Epi Sofyan SH. MM. Laporan masyarakat kepada dinas terkait terjawab sudah. Namun pihaknya merasa belum nyaman bekerja.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita merasa kurang nyaman, ada oknum yang meminta-minta. Satu bulan Tiga Juta Rupiah, kita sudah coba menyelesaikan secara baik-baik, namun sampai saat ini belum ada titik terangnya,” kata Epi Sofyan kuasa hukum CV. Bangun Jaya Indojati.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kalau oknum tersebut masih tidak mau di ajak negosiasi secara baik-baik, maka pihak CV. Bangun Jaya Indojati akan membawa persolan ini kepada jalur hukum,” kata Epi kuasa hukum ini di lokasi Quary Sako.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di tempat yang berbeda, Wali Nagari Limau Purut Surianto, mengatakan, “tadi kita sudah mendengarkan, jenis batu apa yang bisa dikeluarkan, saya sudah dengarkan langsung dari dinas terkait, baik Provinsi maupun Kabupaten,” pungakasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat media ini menyinggung adanya oknum yang minta-minta jatah perbulan, dia, Wali Nagari mengutarakan, “sampai sekarang saya sebagai Wali Nagari belum tau ada oknum yang minta-minta, pihak perusahan pun belum ada memberitaukan sama saya,” ucap Surianto Wali Nagari Limau Purut itu dan mengakhiri ucapannya. (<b>Hen)</b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <br /> <br /> <br /> <i><span style="font-size: x-small;">Pewarta         : (Hendra)</span></i><br /> <i><span style="font-size: x-small;"><br /></span></i> <i><span style="font-size: x-small;">Editor            : Ariel Wartawan Madya</span></i><br /> <br /> <br /> <br />

Izin Quary Sudah Lengkap, Kuasa Hukum Epi Sofyan SH. MM : Oknum Pungli Akan di Seret Ke Ranah Hukum

Foto : Epi Sofyan SH. MM. Kuasa hukum CV. Bangun Jaya Indojati mediaterobos.com  Pessel- Kepala Bidang (Kabid) pengaduan peri...

Read more »

Penyuluhan Penggunaan Bahasa Negara Di Media Luar Ruang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgqFM78Da1rK2AG4rVj1nDdKtFsTJiK95S-tDw84dfZDJG8hwWtPCGe6AJeAuwlUEh8ch-sVM7Sh0xuSDN0PV3ylb7pwcDTiaukililDk8Z-fpo4z4HZjRkgyPU1MNEEKWW40tu6y53k01/s1600/a59.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgqFM78Da1rK2AG4rVj1nDdKtFsTJiK95S-tDw84dfZDJG8hwWtPCGe6AJeAuwlUEh8ch-sVM7Sh0xuSDN0PV3ylb7pwcDTiaukililDk8Z-fpo4z4HZjRkgyPU1MNEEKWW40tu6y53k01/s320-rw/a59.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Padang Panjang, mediaterobos.com- Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melalui kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang lakukan Penyuluhan Penggunaan Bahasa Negara di Media Luar ruang bertempat di Aula Senja Kenangan, Senin (16/9).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan penyuluhan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan diskusi kelompok terpumpun yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019 yang lalu. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 orang peserta yang berasal dari kelompok masyarakat pengguna Bahasa Negara di Media luar ruang, Instansi Pemerintah/ Swasta, Insan Media, Mahasiswa dan Pelajar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Dinas Kominfo Marwilis, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan, Penyuluhan Penggunaan Bahasa Negara di Media Luar Ruang atau di ruang Publik merupakan hal yang strategis dan sangat urgen  dilaksanakan ditengah tengah memudarnya kesadaran dalam menggunakan B.Indonesia yang baik dan benar. Kita mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana saat ini penggunaan Bahasa Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kaedah dan aturan yang berlaku, tidak hanya ditengah masyarakat bahkan juga dikalangan pejabat dan ASN.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahasa Indonesia bukan lagi sebagai tuan rumah di Negaranya sendiri, melainkan seperti tamu. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang sangat mendukung sekali kegiatan ini dan kita berharap kesadaran masyarakat akan kembali tumbuh untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.Penyuluhan ini akan dilaksanakan selama 3(tiga) hari kedepan dengan materi dan narasumber yang berbeda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Jangan malu menggunakan Bahasa Indonesia,  karena dia adalah Bahasa resmi kita, kalau bukan kita siapa lagi," Tutup Marwilis.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Turut hadir Kabid IKP Dinas Kominfo Ir. Zulheri, MM, angku-angku, Niniak Mamak dan tamu undangan lainnya.(pul)</div>

Penyuluhan Penggunaan Bahasa Negara Di Media Luar Ruang

Padang Panjang, mediaterobos.com- Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat melalui kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang lakukan...

Read more »