Media Terobos

Bupati Serahkan SK Alokasi Dana Nagari

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGeAeIuaKpYJY7qD1ahl9Ym_12zY36SzVF6wOSj3jQzfXYO5pPcoh0xV8sRSZMYdR0b1pBE6Gq1JaLRiEYQZFUJioP9cyeMOzkt6RFA2JC1mtMhbNm-Rg5uQ932yweKinrnapZggeoRI/s1600/logo+dharmasraya.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="150" data-original-width="200" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwGeAeIuaKpYJY7qD1ahl9Ym_12zY36SzVF6wOSj3jQzfXYO5pPcoh0xV8sRSZMYdR0b1pBE6Gq1JaLRiEYQZFUJioP9cyeMOzkt6RFA2JC1mtMhbNm-Rg5uQ932yweKinrnapZggeoRI/s320-rw/logo+dharmasraya.png" width="320" /></a></div><div style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #565656; font-family: "Source Sans Pro", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: 1.5em; margin-bottom: 24px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Dharmasraya - Pelaksanaan pembangunan di tiap nagari di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 ini, dalam waktu dekat sudah dapat dimulai. Sebab, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, sudah resmi menyerahkan Surat Keputusan tentang Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBN dan APBD kepada seluruh wali nagari, bertempat di Auditorium Dharmasraya, Selasa (16/01). Penyerahahan SK ini kemudian juga dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Wali Nagari se Dharmasraya.</div><div class="text_exposed_show" style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #565656; font-family: "Source Sans Pro", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin-bottom: 24px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Menurut pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Dharmasraya, Abdi Amri, terjadi sejumlah perubahan dalam penyaluran dana desa tahun 2018 ini. Diantaranya, perubahan tahap penyaluran dana desa dari dua tahap menjadi tiga tahap.</div><div style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin-bottom: 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Ia menjelaskan, untuk tahap I, dana nagari akan disalurkan sebesar 20% dan akan disalurkan paling cepat pada bulan Januari. Sedangkan untuk tahap II, sebesar 40%, penyalurannya paling cepat dilakukan pada bulan Maret. Sementara sisanya, 40% untuk tahap III akan disalurkan paling cepat pada bulan Juli.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Selain itu katanya, besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBN pada setiap kabupaten dan kota tahun ini dialokasikan berdasarkan alokasi afirmasi dan tipologi desa. Sehingganya, ini juga berpengaruh pada jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh nagari-nagari di Kabupaten Dharmasraya.</span></div><br /><div style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin-bottom: 24px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">"Terjadi penurunan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Namun demikian, apapun dasar pengalokasian dana desa, ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas," ujar Abdi Amri.</div><div style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin-bottom: 24px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam sambutan dan arahannya menyampaikan penyerahan dana alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di nagari, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian nagari, mengatasi kesenjangan pembangunan antar nagari, serta memperkuat masyarakat nagari.</div><div style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin-bottom: 24px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">Selain itu, bupati juga berharap agar wali nagari dapat membuat terobosan baru atau berinovasi untuk kemajuan nagari.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-weight: inherit;">"Tidak itu saja, wali nagari juga saya harapkan untuk terus membangun koordinasi dengan dinas terkait, agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, terukur, terarah serta bermanfaat bagi masyarakat banyak," tandas bupati.(***)</span></div></div>

Bupati Serahkan SK Alokasi Dana Nagari

Dharmasraya - Pelaksanaan pembangunan di tiap nagari di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 ini, dalam waktu dekat sudah dapat dimulai. Se...

Rapat Paripurna Dengar Pendapat Bupati terhadap Nota DPRD Ranperda Inisiatif Komisi I dan II

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrh1jVq-Vi2xEb2AXoOcT146wFBPeCJImJ6dsJ3FIlA19ztVFo-YN_69Ciy6_wcz_J-VF1W9-OZFz5phiVAIBFNy_Mpk3vcaZPofy_IANYBNMLcaAW3ODshsTiB8av9to92WQme9Kguk0/s1600/IMG-20180115-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrh1jVq-Vi2xEb2AXoOcT146wFBPeCJImJ6dsJ3FIlA19ztVFo-YN_69Ciy6_wcz_J-VF1W9-OZFz5phiVAIBFNy_Mpk3vcaZPofy_IANYBNMLcaAW3ODshsTiB8av9to92WQme9Kguk0/s320-rw/IMG-20180115-WA0006.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;">Agam -Rapat Paripurna mendengarkan Pendapat Bupati  terhadap Nota Dprd atas Ranperda Inisiatif Komisi  I dan II, pada hari Senin 15 Januari 2018 yang bertempat di aula utama gedung Dprd Agam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat Paripurna yang di pimpin oleh ketua Dprd Agam Marga Indra Putra.S.Pd.,  hadir lengkap  tiga wakil ketua , anggota Dprd dan  Sekretaris Dprd Agam Indra.S.Sos,MAP beserta jajaran</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna Dprd Agam tentang Pendapat Bupati terhadap Nota Dprd atas Ranperda Inisiatif Komisi I dan II tentang Rancangan Peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan  Pembangunan  Nagari,Pedoman Pemberian  Nama jalan ,Fasilitas Umum dan Nomor Bangunan Gedung dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (CSR) yang di bacakan oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria mengatakan  ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang kembali seperti mengenai Pemerintah daerah selaku subjek hukum yang dibebankan kewajiban untuk melakukan pendataan terhadap bangunan gedung baru dengan fungsi hunian yang diatur, dan perlu juga dikaji ulang unsur keanggotaan tim pemberian nama jalan dan fasilitas umum , sebaiknya unsur keanggotaan tim cukup melibatkan unsur perangkat daerah ini perlu menjadi pertimbangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan pelaksana pemasangan tiang dan papan nama oleh  organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan dan disarankan tugas pemasangan oleh organisasi perangkat Daerah urusan bidang perhubungan adalah terhadap pemasangan nama bangunan dan fasilitas umum lainnya itu dibebankan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk pembiayaan penyelenggaraan pemberian nama jalan, fasilitas umum ,dan nomor bangunan gedung sebagai sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah,</div><div style="text-align: justify;">kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perlu menjadi pertimbangan kita bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terhadap Rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahan  dan Lingkungan , mengingat keterbatasan anggaran daerah yang tersedia , sudah seyokyanya diperlukan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah diluar anggaran pendapatan dan belanja daerah.</div><div style="text-align: justify;">Dana CSR ini perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan terkelola secara baik dan profesional akan menguntungkan bagi pemerintah daerah  dalam upaya percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria mengatakan Pemerintah daerah sangat menyadari dan memahami perlunya sebuah regulasi di daerah untuk merumuskan aturan mengenai CSR ini , sehingga pelaksanaan CSR lebih terstruktur dan tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan daerah, Kepala BPN, Staf ahli,kepala OPD,BUMN,BUMD dan wartawan.</div><div style="text-align: justify;">(Humas dprd)</div>

Rapat Paripurna Dengar Pendapat Bupati terhadap Nota DPRD Ranperda Inisiatif Komisi I dan II

Agam -Rapat Paripurna mendengarkan Pendapat Bupati terhadap Nota Dprd atas Ranperda Inisiatif Komisi I dan II, pada hari Senin 15 Januari ...

Bupati Ikuti Gerak Jalan Santai HAB KEMENAG ke 72

Bupati Ikuti Gerak Jalan Santai HAB KEMENAG ke 72

Dharmasraya - Humas Pemkab Dharmasraya - Rangkaian acara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama (Kemenag) tingkat Kabupaten Dharmasraya Sabtu (1...

Bupati dan Wakil Bupati Temu Ramah dengan Pimpinan Ponpes se Dharmasraya

Bupati dan Wakil Bupati Temu Ramah dengan Pimpinan Ponpes se Dharmasraya

Dharmasraya - Tindak lanjut dari program Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pengembangan siar agama Islam di Ranah Cati Nan Tigo, Bupat...