Raker Walinagari Limapuluh Kota Bupati: Manfaatkan Dana Desa Sebaik-baiknya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEl_U1MLW1EMfdjX89QqNlC-QiOhhlL6TDg4NxcvBbjbJWvbUI76dUD9H7UJqyPMexTjQ0mXPuhLY4eWAIZMOljNLcYreIokvWKFRlKUCbn_yWSa2WZsAK7GrKoa-F7Cdf5fDnbOQo9jTo/s1600/bupati+foto+bersama+dengan+perangkat+desa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEl_U1MLW1EMfdjX89QqNlC-QiOhhlL6TDg4NxcvBbjbJWvbUI76dUD9H7UJqyPMexTjQ0mXPuhLY4eWAIZMOljNLcYreIokvWKFRlKUCbn_yWSa2WZsAK7GrKoa-F7Cdf5fDnbOQo9jTo/s320-rw/bupati+foto+bersama+dengan+perangkat+desa.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> LimapuluhKota-Terobos-Seluruh Walinagari di Kabupaten Limapuluh Kota menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama, dalam rangka pembahasan Identifikasi dan Inventarisasi kewenangan Nagari, di Ruang Sidang 3 Politani, Tanjuang Pati. Kegiatan ini digelar selama dua Hari, Selasa-Rabu, (23-24/5) kemarin.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Kesempatan itu, Ikut Hadir Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nagari, Kasman Kasim, Seluruh Camat setempat, Tim Kelompok kerja penyusunan Perbub tentang kewenangan Nagari dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan, pengetahuan dan pengalaman perangkat nagari untuk diaplikasikan pada dunia kerja."Diharapkan dapat menfasilitasi salah satu aspek di dalam  peningkatan wawasan bagi Wali Nagari dan Camat di dalam mensinergikan seluruh pelaksanaan tugas pokok yakni untuk menyelenggarakan seluruh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab," sebut Bupati.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, dengan kewanangan ini diyakini akan menjadi penyangga bagi kemandirian Nagari, yaitu Nagari yang berdaulat dan bertanggung jawab penuh atas aset-aset yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak dasar dan penghidupan nagari secara berkelanjutan. "Untuk itu, Nagari harus mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan perencanaan nagari yang inklusif, berkualitas dan tegas," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pokok dan serta peraturan pelaksanaanya yang mengatur tentang Nagari maupun pemerintahan Nagari termasuk dengan kegiatan pengadministrasian dan keuangan Nagari, khususnya dalam penetapan kewenagan nagari perlu segera dirumuskan dan diundangkan. Untuk itu, Bupati meminta hal ini dipahami dan dilaksanakan secara tertib, karena peraturan perundang-undangan tersebut yang akan membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Apabila dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan nagari tidak sesuai dengan peraturan, maka dapat dikatakan kita tidak patuh pada peraturan, dan disisi lainnya kita juga telah tidak tertib asas pemerintahan, akibatnya yang mengalami kerugian tidak saja kita selaku penyelenggara pemerintah akan tetapi masyarakat Nagari juga mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, adanya penilaian negatif dari masyarakat terhadap kita yang tidak patuh dan melanggar peraturan," sebutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Guna menghindari hal itu, Bupati meminta Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menyusuan anggaran Nagari mengembangkan sikap terbuka dan transparansi baik kepada masyarakat maupun kepadan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari. "Karena pada setiap akhir tahun wali Nagari berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada bamus. Untuk itu, saya harap mulai sekarang anggaran dan pendapatan belanja Nagari Harus mulai disusun dan dilaksanakan secara tertib. Apabila masuk akhir tahun anggaran, laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari juga sudah mulai disusun dan dilaksanakan dalam bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat," Pungkasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Hasil pembahasan raker yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nagari, Kasman Kasim melalui Kabid Pemerintahan Nagari, Ir Anharmen mengatakan, diperlukannya komitmen dan kepemimpinan kepala daerah agar alur pengakuan dan kewenangan Nagari di tingkat Kabupaten berjalan lancar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu,diperlukannya penetapan Peraturan Bupati (Perbub) tentang kewenangan Nagari, hal ini harus menjadi perioritas Kepala Daerah agar segera ada kepastian hukum dan kejelasan kewenangan  Kabupaten dan dan Nagari dalam mengurus urusan nagari. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Keberadaan Perbub ini memberikan landasan hukum bagi Nagari untuk menyusun kebijakan Nagari, perencanaan program, kegiatan dan penganggaran Nagari. Hirarki regulasi tentang kewenangan Nagari yang konsisten dan harmonis dari tingkat pusat sampai Nagari, kan memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi nagari untuk mengatur dan mengurus nagari,"ujarnya.(oyon).</div> <br />

Raker Walinagari Limapuluh Kota Bupati: Manfaatkan Dana Desa Sebaik-baiknya

LimapuluhKota-Terobos-Seluruh Walinagari di Kabupaten Limapuluh Kota menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama, dalam rangka pembahasan Ident...

Read more »

Bupati: Limapuluh Kota Harus Bebas Pasung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq3gFV5MquoZkiwZCqXNn6bxKWazytuvdKNi_tIA8vn2l5T300oYv551XySTYByu1-YFWVX8zte1XL5Bo5q6lHAlmcaRb3IvqU85mNk5n_fMla_tKlNtdudTSpZKs_yVJ4cDZjKg0SHVXI/s1600/bupati+waktu+tim+ramadhan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="665" height="233" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq3gFV5MquoZkiwZCqXNn6bxKWazytuvdKNi_tIA8vn2l5T300oYv551XySTYByu1-YFWVX8zte1XL5Bo5q6lHAlmcaRb3IvqU85mNk5n_fMla_tKlNtdudTSpZKs_yVJ4cDZjKg0SHVXI/s320-rw/bupati+waktu+tim+ramadhan.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Limapuluh Kota,Terobos-Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menegaskan di daerah ini tidak boleh ada orang tua miskin yang terlantar dan tidak makan. Selain itu, ia juga tidak ingin ada penyandang sakit jiwa yang dipasung.Hal itu disampaikan Irfendi dalam sambutannya selaku ketua tim safari Ramadhan di hadapan jemaah Masjid Kulyatul Muslimin Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau, Sabtu (27/5).“Saya tidak mau mendengar ada orang tua yang dibiarkan hidup terlantar dan warga miskin menangis karena tidak makan. Saya meminta camat, wali nagari hingga kepala jorong memastikan ini tidak terjadi di wilayah masing-masing,” tegas Irfendi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika ada orang tua yang hidup miskin dan tidak terawat, kata Irfendi, segera salurkan bantuan, atau antarkan ke panti jompo yang ada di Situjuah Limo Nagari.  Begitu juga kalau mendapati ada warga yang dipasung, ia meminta segera laporkan kepada bupati atau dinas terkait.“Saya ingin Kabupaten Limapuluh Kota benar-benar bebas pemasungan. Untuk itu saya meminta camat, wali nagari dan kepala jorong serta masyarakat bisa mendeteksi kasus pemasungan ini,” papar putera Koto Tangah Simalanggang itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, penyembuhan orang yang mengalami masalah kejiwaan bukan dengan cara pemasungan. Sebaliknya dengan cara perawatan medis di rumah sakit jiwa. Pihak keluarga harus memahami jika pemasungan terhadap orangbyang mengalami ganguan jiwa sangat tidak baik.</div> <div style="text-align: justify;"> “Kita akan mengantarkan para penyandang gangguan jiwa itu ke rumah sakit jiwa,” ujar Irfendi.</div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan itu Irfendi juga juga menyerahkan bantuan dana bagi Masjid Kulyatul Muslimin sebesar Rp10 juta, serta menyalurkan bantuan bagi fakir miskin dari Baznas sebesar Rp1 juta untuk dua orang warga Nagari Koto Tuo.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada acara safari ramadhan yang diikuti para kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) itu, sejumlah warga sempat mengadukan berbagai keluhannya. Aspirasi itu antara lain masalah irigasi pertanian dan lampu listrik penerangan .“Kami para petani yang mempunyai sawah di hamparan Sawah Bandang semakin kesulitan mendapatkan pengairan sawah kami. Sebab, permukaan sungai Batang Sinamar yang menjadi sumber pengairan itu semakin dangkal. Jika dulu pipa hisap mesin pompa kami hanya sepanjang 6 meter, sekarang terus bertambah menjadi 14 meter,” ungkap salah seorang petani Afrizal (47).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena slang hisap pompa semakin panjang, dengan sendirinya kerja mesin pompa air irigasi juga semakin berat dan membuat biaya operasional pompa menjadi semakin tinggi. Menyikapi kondisi itu, Bupati Irfendi meminta Dinas Pertanian segera turun melihat kondisi yang dialami petani tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan terkait dengan lampu jalan utama yang sejak sebulan belakangan tidak hidup, Bupati meminta Wali Nagari Koto Tuo segara menyampaikan surat pengaduan ke PLN yang ditembuskan kepada Bupati. (oyon)</div> <br />

Bupati: Limapuluh Kota Harus Bebas Pasung

Limapuluh Kota,Terobos-Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menegaskan di daerah ini tidak boleh ada orang tua miskin yang terlantar dan ti...

Read more »

Kementerian ESDM: Masih ada Sekitar 7 Juta Rumah Tangga Yang Belum Menikmati Akses Listrik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisdFsD8Ol39czI2f3IucHXK9QirOzoEYToNJ35eeqSvhjRJmouf0-OmOnQxsE53PwvlbdPOLhVKjZ98QVSUorfOz2X2t5vsnE08CyJLnyLe7FGZQ8mam9eQ7_4GRaYd20WnZLlk7tGsZot/s1600/gosumbarcom_4wjau_17612.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="520" height="180" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisdFsD8Ol39czI2f3IucHXK9QirOzoEYToNJ35eeqSvhjRJmouf0-OmOnQxsE53PwvlbdPOLhVKjZ98QVSUorfOz2X2t5vsnE08CyJLnyLe7FGZQ8mam9eQ7_4GRaYd20WnZLlk7tGsZot/s320-rw/gosumbarcom_4wjau_17612.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> PADANG-Direktur pembina Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi Mengatakan Masih ada 7 juta rummah warga yang belum bisa menikmati akses listrik Hal itu dikatakan Iswahyudi di Padang tepatnya di Hotel Basko Rabu 24/5.Dijelaskannya, tarif yang dikenakan kepada mereka mengalami penyesuaian secara bertahap setiap dua bulan hingga mencapai tarif keekonomian pada tanggal 1 Mei 2017.<br /><br />Guna memastikan subsidi subsidi listrik agar dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah memberlakukan secara bertahap dimulai dengan pelanggan PLN untuk kategori rumah tangga daya 900VA.<br /><br />Kebijakan ini sejalan dengan amanah UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 22 September 2016 telah disepakati penerapannya bahwa subsidi listrik tidak diberikan bagi rumah tangga daya 900VA yang mampu secara ekonomi.<br /><br />Menurut Hendra Iswahyudi, untuk rumah tangga daya 450VA, semuanya dibantu subsidinya yang berjumlah sekitar 3.1 rumah tangga miskin.<br /><br />Masih ada sekitar 7 juta rumah tangga yang belum menikmati akses listrik yang permanen. Dengan penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran atau disingkat SLTS, diharapkan terdapat potensi penghematan anggaran sekitar Rp.22 Triliun di akhir tahun 2017.<br /><br />Untuk Sumbar disubsidi 163 ribu atau 23 persen dan yang tidak disubsidi 27 persen. Setiap rumah tangga yang memiliki Kartu Indonesia Sejahtera atau KIS sudah dipastikan masuk data base dan memperoleh subsidi.<br /><br />Meskipun telah melalui pemutakhiran data melibatkan perwakilan masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan. Pemerintah menyadari  bahwa ada kemungkinan terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercatat dalam data terpadu program penangan fakir miskin atau DTPPFM.<br /><br />Tidak ada pencabutan listrik, problemnya harus diterima oleh kelompok rumah tangga miskin dan rentan, terang Ruddy Gobel, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Informasi.(*)</div>

Kementerian ESDM: Masih ada Sekitar 7 Juta Rumah Tangga Yang Belum Menikmati Akses Listrik

PADANG-Direktur pembina Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi Mengatakan Masih ada 7 juta rummah warga yang belum bisa menikmati akses listri...

Read more »

Tanah Datar: Wakil Bupati Beritahukan Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyAtB7kLeaerIMx6XeW2flFQndDfPkUPalm1p1Rzs7woWHEg7c15XcBOvtw5oGuRN8b1rA8C79_BgtSnp9dt7jldMbDu9sO53pDzbNdWcAomGpKnbJLOhnzNXSsUT6ajZyGUGUuBCr6s4/s1600/1705172203_kecamatan-lintau-buo-utara-menjadi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="211" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyAtB7kLeaerIMx6XeW2flFQndDfPkUPalm1p1Rzs7woWHEg7c15XcBOvtw5oGuRN8b1rA8C79_BgtSnp9dt7jldMbDu9sO53pDzbNdWcAomGpKnbJLOhnzNXSsUT6ajZyGUGUuBCr6s4/s320-rw/1705172203_kecamatan-lintau-buo-utara-menjadi.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> TANAH DATAR-Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) kepada Camat se Kabupaten Tanah Datar didampingi Sekda Hardiman dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah D.Yonasri dan dihadiri Kepala Kantor Agraria Tanah Datar, Kepala Bank Nagari Cabang Tanah Datar, Wali Nagari dan perangkat nagari lainnya, Rabu (17/5/2017) di Aula Baperlitbang Tanah Datar di Pagaruyung.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekretaris BKD D. Yonasri menyampaikan, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap komponen dan peluang harus dimanfaatkan, seperti dari sektor Pajak, retribusi dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan beberapa sektor lainnya."PAD di sektor pajak khususnya di sektor Pajak Bumi Dan Bangunan di pedesaan dan perkotaan di Tanah Datar masih relatif rendah, yakni 50 % dari target yang ditetapkan" sampai Yonasri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari data tahun 2016 kata Yonasri, target PBB P2 sebesar Rp. 2.698.385.781,- namun realisasinya baru mencapai Rp.1.216.430.663,- atau baru 45.08%. "Dari rekapitulasi pencapaian dari target, Kecamatan Lintau Buo Utara menempati posisi pertama dengan capaian realisasi 68.15%, kemudian Batipuh Selatan 61.97%, Batipuh 61.43%, Lintau Buo 53.95%, Padang Ganting 50.42%, X Koto 49.17%, Tanjung Baru 49.09%, Salimpaung 47.82%, Limo Kaum 42.54%, Sungai Tarab 40.68%, Sungayang 34.05%, Pariangan 32.49%, Tanjung Emas 32.04% dan Rambatan 24.02%" sampai Yonasri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yonasri menambahkan, target penerimaan PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp.3.490.238.349,- dengan SPPT PBB P2 sebanyak 232.358 lembar. "Target tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp.791.852.568,- dari tahun 2016, disebabkan ketetapan dan klasifikasi nilai jual objek Pajak Bumi Dan Bangunan"sampainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu Wabup Zuldafri Darma dalam arahannya menyampaikan, PAD Tanah Datar relatif kecil dari daerah lain karena tidak mempunyai SDA yang melimpah, karena itu sektor pajak merupakan sektor yang harus dioptimalkan untuk menggenjot PAD."Diharapkan instansi terkait mampu menciptakan inovasi dan kreasi ataupun cara baru untuk menggugah wajib pajak untuk lebih sadar pajak, sehingga pencapaian dan pemasukan di sektor pajak akan lebih meningkat, tidak hanya di kisaran 50% saja" ujar Zuldafri Darma.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang banyak kendala yang kita hadapi dalam mengelola PBB P2 selama ini ujar Wabup, seperti pendataan kurang optimal, nilai objek pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi pasar, kesadaran masyarakat dan belum optimalnya ASN dalam mengelola PBB P2.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wabup Zuldafri berharap kepada Camat untuk segera menyalurkan SPPT kepada Wali Nagari dan selanjutnya akan diserahkan kepada kepala jorong.  "Camat segera salurkan kepada Wali Nagari dan sampai ke jorong yang merupakan unjung tombak yang akan menjadi kolektor PBB P2, dan kepada instansi terkait terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, sehingga target capaian Pajak dapat dicapai dengan baik"ujar Zuldafri.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terhadap langkah pemeringkatan yang dilaksanakan BKD terhadap pelaksanaan realisasi pajak oleh Kecamatan, Wabup menyampaikan apresiasi. “Semoga dengan pemeringkatan ini dapat menjadi motivasi tersendiri, bagi kecamatan yang masih rendah capaian targetnya semoga semakin giat lagi dan Insya Allah kalau bisa dan tidak bertentangan dengan aturan akan kita beri reward juga di masa datang” pungkasnya. (Humas/dvd)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Tanah Datar: Wakil Bupati Beritahukan Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan

TANAH DATAR-Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perk...

Read more »