TANAH DATAR-Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) kepada Camat se Kabupaten Tanah Datar didampingi Sekda Hardiman dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah D.Yonasri dan dihadiri Kepala Kantor Agraria Tanah Datar, Kepala Bank Nagari Cabang Tanah Datar, Wali Nagari dan perangkat nagari lainnya, Rabu (17/5/2017) di Aula Baperlitbang Tanah Datar di Pagaruyung.
Sekretaris BKD D. Yonasri menyampaikan, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap komponen dan peluang harus dimanfaatkan, seperti dari sektor Pajak, retribusi dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan beberapa sektor lainnya."PAD di sektor pajak khususnya di sektor Pajak Bumi Dan Bangunan di pedesaan dan perkotaan di Tanah Datar masih relatif rendah, yakni 50 % dari target yang ditetapkan" sampai Yonasri.
Dari data tahun 2016 kata Yonasri, target PBB P2 sebesar Rp. 2.698.385.781,- namun realisasinya baru mencapai Rp.1.216.430.663,- atau baru 45.08%. "Dari rekapitulasi pencapaian dari target, Kecamatan Lintau Buo Utara menempati posisi pertama dengan capaian realisasi 68.15%, kemudian Batipuh Selatan 61.97%, Batipuh 61.43%, Lintau Buo 53.95%, Padang Ganting 50.42%, X Koto 49.17%, Tanjung Baru 49.09%, Salimpaung 47.82%, Limo Kaum 42.54%, Sungai Tarab 40.68%, Sungayang 34.05%, Pariangan 32.49%, Tanjung Emas 32.04% dan Rambatan 24.02%" sampai Yonasri.
Yonasri menambahkan, target penerimaan PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp.3.490.238.349,- dengan SPPT PBB P2 sebanyak 232.358 lembar. "Target tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp.791.852.568,- dari tahun 2016, disebabkan ketetapan dan klasifikasi nilai jual objek Pajak Bumi Dan Bangunan"sampainya.
Sementara itu Wabup Zuldafri Darma dalam arahannya menyampaikan, PAD Tanah Datar relatif kecil dari daerah lain karena tidak mempunyai SDA yang melimpah, karena itu sektor pajak merupakan sektor yang harus dioptimalkan untuk menggenjot PAD."Diharapkan instansi terkait mampu menciptakan inovasi dan kreasi ataupun cara baru untuk menggugah wajib pajak untuk lebih sadar pajak, sehingga pencapaian dan pemasukan di sektor pajak akan lebih meningkat, tidak hanya di kisaran 50% saja" ujar Zuldafri Darma.
Memang banyak kendala yang kita hadapi dalam mengelola PBB P2 selama ini ujar Wabup, seperti pendataan kurang optimal, nilai objek pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi pasar, kesadaran masyarakat dan belum optimalnya ASN dalam mengelola PBB P2.
Wabup Zuldafri berharap kepada Camat untuk segera menyalurkan SPPT kepada Wali Nagari dan selanjutnya akan diserahkan kepada kepala jorong. "Camat segera salurkan kepada Wali Nagari dan sampai ke jorong yang merupakan unjung tombak yang akan menjadi kolektor PBB P2, dan kepada instansi terkait terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, sehingga target capaian Pajak dapat dicapai dengan baik"ujar Zuldafri.
Terhadap langkah pemeringkatan yang dilaksanakan BKD terhadap pelaksanaan realisasi pajak oleh Kecamatan, Wabup menyampaikan apresiasi. “Semoga dengan pemeringkatan ini dapat menjadi motivasi tersendiri, bagi kecamatan yang masih rendah capaian targetnya semoga semakin giat lagi dan Insya Allah kalau bisa dan tidak bertentangan dengan aturan akan kita beri reward juga di masa datang†pungkasnya. (Humas/dvd)