Media Terobos

Kementerian ESDM: Masih ada Sekitar 7 Juta Rumah Tangga Yang Belum Menikmati Akses Listrik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisdFsD8Ol39czI2f3IucHXK9QirOzoEYToNJ35eeqSvhjRJmouf0-OmOnQxsE53PwvlbdPOLhVKjZ98QVSUorfOz2X2t5vsnE08CyJLnyLe7FGZQ8mam9eQ7_4GRaYd20WnZLlk7tGsZot/s1600/gosumbarcom_4wjau_17612.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="293" data-original-width="520" height="180" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisdFsD8Ol39czI2f3IucHXK9QirOzoEYToNJ35eeqSvhjRJmouf0-OmOnQxsE53PwvlbdPOLhVKjZ98QVSUorfOz2X2t5vsnE08CyJLnyLe7FGZQ8mam9eQ7_4GRaYd20WnZLlk7tGsZot/s320-rw/gosumbarcom_4wjau_17612.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG-Direktur pembina Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi Mengatakan Masih ada 7 juta rummah warga yang belum bisa menikmati akses listrik Hal itu dikatakan Iswahyudi di Padang tepatnya di Hotel Basko Rabu 24/5.Dijelaskannya, tarif yang dikenakan kepada mereka mengalami penyesuaian secara bertahap setiap dua bulan hingga mencapai tarif keekonomian pada tanggal 1 Mei 2017.<br /><br />Guna memastikan subsidi subsidi listrik agar dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah memberlakukan secara bertahap dimulai dengan pelanggan PLN untuk kategori rumah tangga daya 900VA.<br /><br />Kebijakan ini sejalan dengan amanah UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 22 September 2016 telah disepakati penerapannya bahwa subsidi listrik tidak diberikan bagi rumah tangga daya 900VA yang mampu secara ekonomi.<br /><br />Menurut Hendra Iswahyudi, untuk rumah tangga daya 450VA, semuanya dibantu subsidinya yang berjumlah sekitar 3.1 rumah tangga miskin.<br /><br />Masih ada sekitar 7 juta rumah tangga yang belum menikmati akses listrik yang permanen. Dengan penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran atau disingkat SLTS, diharapkan terdapat potensi penghematan anggaran sekitar Rp.22 Triliun di akhir tahun 2017.<br /><br />Untuk Sumbar disubsidi 163 ribu atau 23 persen dan yang tidak disubsidi 27 persen. Setiap rumah tangga yang memiliki Kartu Indonesia Sejahtera atau KIS sudah dipastikan masuk data base dan memperoleh subsidi.<br /><br />Meskipun telah melalui pemutakhiran data melibatkan perwakilan masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan. Pemerintah menyadari  bahwa ada kemungkinan terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercatat dalam data terpadu program penangan fakir miskin atau DTPPFM.<br /><br />Tidak ada pencabutan listrik, problemnya harus diterima oleh kelompok rumah tangga miskin dan rentan, terang Ruddy Gobel, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Informasi.(*)</div>

Kementerian ESDM: Masih ada Sekitar 7 Juta Rumah Tangga Yang Belum Menikmati Akses Listrik

PADANG-Direktur pembina Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi Mengatakan Masih ada 7 juta rummah warga yang belum bisa menikmati akses listri...

Tanah Datar: Wakil Bupati Beritahukan Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyAtB7kLeaerIMx6XeW2flFQndDfPkUPalm1p1Rzs7woWHEg7c15XcBOvtw5oGuRN8b1rA8C79_BgtSnp9dt7jldMbDu9sO53pDzbNdWcAomGpKnbJLOhnzNXSsUT6ajZyGUGUuBCr6s4/s1600/1705172203_kecamatan-lintau-buo-utara-menjadi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="211" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyAtB7kLeaerIMx6XeW2flFQndDfPkUPalm1p1Rzs7woWHEg7c15XcBOvtw5oGuRN8b1rA8C79_BgtSnp9dt7jldMbDu9sO53pDzbNdWcAomGpKnbJLOhnzNXSsUT6ajZyGUGUuBCr6s4/s320-rw/1705172203_kecamatan-lintau-buo-utara-menjadi.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
TANAH DATAR-Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) kepada Camat se Kabupaten Tanah Datar didampingi Sekda Hardiman dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah D.Yonasri dan dihadiri Kepala Kantor Agraria Tanah Datar, Kepala Bank Nagari Cabang Tanah Datar, Wali Nagari dan perangkat nagari lainnya, Rabu (17/5/2017) di Aula Baperlitbang Tanah Datar di Pagaruyung.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekretaris BKD D. Yonasri menyampaikan, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap komponen dan peluang harus dimanfaatkan, seperti dari sektor Pajak, retribusi dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan beberapa sektor lainnya."PAD di sektor pajak khususnya di sektor Pajak Bumi Dan Bangunan di pedesaan dan perkotaan di Tanah Datar masih relatif rendah, yakni 50 % dari target yang ditetapkan" sampai Yonasri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari data tahun 2016 kata Yonasri, target PBB P2 sebesar Rp. 2.698.385.781,- namun realisasinya baru mencapai Rp.1.216.430.663,- atau baru 45.08%. "Dari rekapitulasi pencapaian dari target, Kecamatan Lintau Buo Utara menempati posisi pertama dengan capaian realisasi 68.15%, kemudian Batipuh Selatan 61.97%, Batipuh 61.43%, Lintau Buo 53.95%, Padang Ganting 50.42%, X Koto 49.17%, Tanjung Baru 49.09%, Salimpaung 47.82%, Limo Kaum 42.54%, Sungai Tarab 40.68%, Sungayang 34.05%, Pariangan 32.49%, Tanjung Emas 32.04% dan Rambatan 24.02%" sampai Yonasri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yonasri menambahkan, target penerimaan PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp.3.490.238.349,- dengan SPPT PBB P2 sebanyak 232.358 lembar. "Target tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp.791.852.568,- dari tahun 2016, disebabkan ketetapan dan klasifikasi nilai jual objek Pajak Bumi Dan Bangunan"sampainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Wabup Zuldafri Darma dalam arahannya menyampaikan, PAD Tanah Datar relatif kecil dari daerah lain karena tidak mempunyai SDA yang melimpah, karena itu sektor pajak merupakan sektor yang harus dioptimalkan untuk menggenjot PAD."Diharapkan instansi terkait mampu menciptakan inovasi dan kreasi ataupun cara baru untuk menggugah wajib pajak untuk lebih sadar pajak, sehingga pencapaian dan pemasukan di sektor pajak akan lebih meningkat, tidak hanya di kisaran 50% saja" ujar Zuldafri Darma.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Memang banyak kendala yang kita hadapi dalam mengelola PBB P2 selama ini ujar Wabup, seperti pendataan kurang optimal, nilai objek pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi pasar, kesadaran masyarakat dan belum optimalnya ASN dalam mengelola PBB P2.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wabup Zuldafri berharap kepada Camat untuk segera menyalurkan SPPT kepada Wali Nagari dan selanjutnya akan diserahkan kepada kepala jorong.  "Camat segera salurkan kepada Wali Nagari dan sampai ke jorong yang merupakan unjung tombak yang akan menjadi kolektor PBB P2, dan kepada instansi terkait terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, sehingga target capaian Pajak dapat dicapai dengan baik"ujar Zuldafri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terhadap langkah pemeringkatan yang dilaksanakan BKD terhadap pelaksanaan realisasi pajak oleh Kecamatan, Wabup menyampaikan apresiasi. â€œSemoga dengan pemeringkatan ini dapat menjadi motivasi tersendiri, bagi kecamatan yang masih rendah capaian targetnya semoga semakin giat lagi dan Insya Allah kalau bisa dan tidak bertentangan dengan aturan akan kita beri reward juga di masa datangâ€ pungkasnya. (Humas/dvd)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Tanah Datar: Wakil Bupati Beritahukan Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan

TANAH DATAR-Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perk...

Payakumbuh, Walikota Ajak OPD Kelola Arsip Secara Profesional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC4c28LV2ZxKS_taA2ddoWYdnKg2BkrguCna27b0sHzxPHt-p1uXBQIFXpPscTNenrGdPzY1JBhS4mWjWMbUyEQ0qWLp4F-sHbWeJdH2g6aMg97__s7idiGBBCHW-Ar52b7MaklSH8eAdE/s1600/1._asisten_iii_iqbal_bermawi__memberikan_sambutan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC4c28LV2ZxKS_taA2ddoWYdnKg2BkrguCna27b0sHzxPHt-p1uXBQIFXpPscTNenrGdPzY1JBhS4mWjWMbUyEQ0qWLp4F-sHbWeJdH2g6aMg97__s7idiGBBCHW-Ar52b7MaklSH8eAdE/s320-rw/1._asisten_iii_iqbal_bermawi__memberikan_sambutan.jpg" width="320" /></a></div>
Payakumbuh.terobos-Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pengelola arsip pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar kegiatan sosialisasi  dan penyuluhan kearsipan di Bakinco Resto, kelurahan Koto Tangah Kec. Payakumbuh Barat, Selasa (16/5).<br /><br />Agenda yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini dihadiri oleh Walikota Payakumbuh yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Iqbal Bermawi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Besri Rahmat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Zulinda Kamal, OPD, staf pengelola arsip, dan undangan lainnya.<br /><br />Dalam sambutan walikota yang disampaikan Asisten III menyampaikan bahwa kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi, ibarat urat nadi manusia yang kebutuhannya sangat penting ketika aliran darah tidak lancar dan mengganggu kesehatan.<br /><br />“Arsip memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan organisasi, baik untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban kegiatan organisasi. Peranan kearsipan dalam organisasi baik pemerintah maupun swasta, ibarat urat nadi pada tubuh manusia yang kebutuhannya sangat dirasakan ketika aliran darah itu tidak lancar dan mengganggu kesehatan.<br />Tidak ada kegiatan organisasi yang tidak menghasilkan arsip dan tidak ada organisasi yang tidak memerlukan arsip. Oleh karena itu, arsip harus diselamatkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, terang Iqbal.<br /><br />Diakhir sambutannya, Iqbal berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan kearsipan di masing-masing OPD.<br />“Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kearsipan diharapkan bisa meningkatkan SDM pengelolaan kearsipan di masing-masing OPD agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan arsip nasional Republik Indonesia”, pungkas Asisten III mengakhiri.<br />Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Zulinda Kamal mengiformasikan bahwa pelatihan ini berlangsung selama 4 (empat) hari hingga 19 Mei mendatang.<br /><br />“Pelatihan ini berlangsung selama 4 hari hingga 19 Mei mendatang dengan narasumber dari Besri Rahmat dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sendiri”, tukuk Zulinda Kamal.(Oyon).<br /><br />

Payakumbuh, Walikota Ajak OPD Kelola Arsip Secara Profesional

Payakumbuh.terobos-Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pengelola arsip pada setiap organisasi perangkat daerah (OP...

Dukungan Pemerintah, Bagian Hukum Sosialisasikan UU Nomor 30 Tahun 2014

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSqbMunWk457ESTcfbf5j32txaswh3TaDM990OmY3c719JNzVc5A0BUfWbQ86IeiSr2otYnAyCyeicH9QC6GpMpu9SRTTTfqFKFqcwvXTCMVOOUO3Za22tmr3E1XmKHXe9KJWXnGhkwkZj/s1600/6._sekda_benny_warlis_memberikan__sambutan_sekaligus_meresmikan_kegiatan_sosialisasi_uu_ni_30_tahun_2014__tentang_administrasi_pemerintahan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="179" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSqbMunWk457ESTcfbf5j32txaswh3TaDM990OmY3c719JNzVc5A0BUfWbQ86IeiSr2otYnAyCyeicH9QC6GpMpu9SRTTTfqFKFqcwvXTCMVOOUO3Za22tmr3E1XmKHXe9KJWXnGhkwkZj/s320-rw/6._sekda_benny_warlis_memberikan__sambutan_sekaligus_meresmikan_kegiatan_sosialisasi_uu_ni_30_tahun_2014__tentang_administrasi_pemerintahan.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Payakumbuh,Terobos-Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Rabu (17/5) pagi, di aula Balaikota Payakumbuh di Bukik Sibaluik.Acara yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Benni Warlis, tersebut, menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang, DR. Yuslim.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekda Benni dalam sambutannya menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai produk hukum yang dibuat untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, yaitu pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ketentuannya dan terhindar dari segala macam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekda juga berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Payakumbuh, agar mengikuti kegiatan dengan baik dan bersungguh-sungguh, sehingga seluruh peserta dapat memahami dan mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dalam mendukung pemerintahan yang tertib.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Azni Zenti, SH, MH, menginformasikan bahwa Bagian Hukum akan melakukan serangkaian sosialisasi selama tiga hari,  hingga Jumat (19/5), dengan materi dan peserta yang berbeda per harinya.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan di hari pertama. Kemudian Kamis (18/5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Online, kerjasama Bagian Hukum dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP ) Kota Payakumbuh, dengan peserta pengusaha, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat umum, bertempat di Aula Balaikota Payakumbuh. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Dan terakhir, Jumat (19/5) Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Nagari, kerjasama Bagian Hukum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Payakumbuh, dengan peserta niniak mamak dan pemangku adat se-Kota Payakumbuh, yang rencananya akan digelar di Aula SMKN 2 Payakumbuh.(oyon).<br /><br />

Dukungan Pemerintah, Bagian Hukum Sosialisasikan UU Nomor 30 Tahun 2014

Payakumbuh,Terobos-Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admini...