Tahun Ini Pasar Pabukuan Akan Beralih ke Halaman Kantor Walikota

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0SSKtWyukTn0VrI5qrLCLudQod18ENJu1A_Huob0_Pb-naJqPsdHwcyNpr90alyKfAVco3MsJDjwSMy7fr2R3nTHDPvOTvuYLWWW9oxsaCs1CKFDmEz2hXKUmtXeC-uWoK4S-7qgl9HZ7/s1600/rapat_pembahasan_pasar_pabukoan_kota_payakumbuh_tahun_2017.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0SSKtWyukTn0VrI5qrLCLudQod18ENJu1A_Huob0_Pb-naJqPsdHwcyNpr90alyKfAVco3MsJDjwSMy7fr2R3nTHDPvOTvuYLWWW9oxsaCs1CKFDmEz2hXKUmtXeC-uWoK4S-7qgl9HZ7/s320-rw/rapat_pembahasan_pasar_pabukoan_kota_payakumbuh_tahun_2017.jpeg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Payakumbuh,Terobos-Lokasi pasa pabukoan tahun ini atau pada Ramadhan 1438 H ditetapkan di halaman Kantor Walikota baru/ Ex Lapangan Poliko. Keputusan ini disepakati dalam rapat persiapan memasuki bulan Puasa ramadhan di Balaikota bukik sibaluik Jumat (12/).<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat tersebut dipimpin Sekdako diwakili Asisten II Amriul Dt.Karayiang didampingi Kadis Koperasi & UKM Dahler serta dihadiri oleh Kapolsekta Rusirwan, Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan hidup Menapris, Dishub Joni Parlin, Satlantas, TNI, Satpol PP dan SOPD lainnya<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai masukan dari pihak terkait terutama peserta rapat dengan berbagai pertimbangan baik disegi aspek keamanan maupun untuk ketertiban Lalulintas sehingga diharapkan tidak akan menganggu aktifitas dijalan raya nantinya, ujar Kadis Koperasi & UKM Dahler.<br />Lebih jauh Dahler juga menyinggung penertiban pedagang kain di jalan A.Yani, kemudian mulai dari simpang Kasda, Jalan Sudirman hingga simpang benteng  baik sisi kiri dan kanan tidak dibolehkan berjualan pabukoan, sementara bagi pedagang dadakan baik siang maupun malam akan ditampung di jalan Soetan Usman.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> Sementara itu Assiten II Amriul Dt.Karayiang mengharapkan dengan ditetapakan lokasi pasa pabukoan di halaman Kantor Walikota yang baru itu, akan berjalan dengan baik mudah-mudahan pedagang akan lebih nyaman dan aktifitas lalulintas di pusat pertokoan payakumbuh tidak terganggu, pungkas Amriul    (oyon).<br />

Tahun Ini Pasar Pabukuan Akan Beralih ke Halaman Kantor Walikota

Payakumbuh,Terobos-Lokasi pasa pabukoan tahun ini atau pada Ramadhan 1438 H ditetapkan di halaman Kantor Walikota baru/ Ex Lapangan Polik...

Read more »

Payakumbuh, BPJS Beri kemudahan pendaftaran sudah bisa melalui Telpon

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOdQarl5n9ez0aqJK280O-p2UOAfoCk2NVs6j1yDF9B1NOTEEfHBHUXKI84HNUaPF_-tqqf1BFvDYZkFatcqzgGyruSjTBUN7P3xTgUiBWs_A5W2Z7n_pVLH8LJQdSyuRQ_gciBh9o56_X/s1600/foto+fusrina+dan+Rosma+dewi+waktu+acara+BPJS.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOdQarl5n9ez0aqJK280O-p2UOAfoCk2NVs6j1yDF9B1NOTEEfHBHUXKI84HNUaPF_-tqqf1BFvDYZkFatcqzgGyruSjTBUN7P3xTgUiBWs_A5W2Z7n_pVLH8LJQdSyuRQ_gciBh9o56_X/s320-rw/foto+fusrina+dan+Rosma+dewi+waktu+acara+BPJS.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Payakumbuh,Terobos-Saat ini Badan penyelenggara jaminan Kesehatan (BPJS)  kesehatan mengembangkan strategi kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau menginginkan kemudahan dalam mendaftarkan diri dan anggota keluarga  sebagai peserta Jaminan Kartu Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS.) khusus untuk pendaftaran calon peserta melalui mekanisme pendaftaran melalui telpon yaitu lewat BPJS kesehatan Care Centre 1500-400.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang mana care centre ini berfungsi sebagai pemberian informasi, penanganan pengaduan, tanya dokter dan pengelolaan media sosial, maka saat ini dikembangkan fungsinya, "kata ujar Kepala unit menajemen pelayanwn kesehatan primer Afusrina. <br /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Afusrina, "menambahkan lebih lanjut yang harus dipersiapkan calon peserta sebelum mendaftar via telpon care centre1500-400 adalah nomor kartu keluarga (NIK). No rekening tabungan, nomor handphone, alamat domisili, dan alamat email,setelah syarat diatas dipersiapkan, calon pesrta bisa menghubungi BPJS kesehatan care centre, calon peserta akan dilayani agent care centre, rekaman pembicaraan antar calon peserta dan agent akan menjadi bukti pendataran kata, Afusrina. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> Sementara itu Rosma dewi Kepala unit Menajemen kesehatan Rujukan,menambahkan bahwa saat ini warga Kota Payakumbuh yang telah mendaftar menjadi Anggota BPJS telah mencapai 62% atau sekitar 46 ribu anggota, dan juga rosma dewi menghimbau warga untuk menjadi Anggota BPJS harus melalui jalan yang telah ditentukan Pemerintah dan ikuti Prosedur,agar masyarakat terhindar dari kartu BPJS yang palsu, dan juga bisa mengguna nomor centre untuk menelpon nya bagai mana cara mendaftar agar jangan tertipuboleh Calo-calo. Ujar, " Rosma Dewi agar terhindar calo.(Oyon). <br /><br /><br />

Payakumbuh, BPJS Beri kemudahan pendaftaran sudah bisa melalui Telpon

Payakumbuh,Terobos-Saat ini Badan penyelenggara jaminan Kesehatan (BPJS)  kesehatan mengembangkan strategi kemudahan bagi masyarakat yang...

Read more »

ASN Payakumbuh Buncah,8 Orang Pejabat Dan Staf di Copot

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK1aulnb3Tf_VO2PkXcvKw7IRvlIny7uTgvjXfEoabR8xdO25U9KIcX3mVVQ4YApj-GraW_wQzoF3c0F9l0h3-s21lfJcCdpxlBNjHXLprf9hKPzIX_W1Hxbxqf1GemZcaEcCVV2qQS4Vn/s1600/kantor+BKD+pAYAKUMBUH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="244" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK1aulnb3Tf_VO2PkXcvKw7IRvlIny7uTgvjXfEoabR8xdO25U9KIcX3mVVQ4YApj-GraW_wQzoF3c0F9l0h3-s21lfJcCdpxlBNjHXLprf9hKPzIX_W1Hxbxqf1GemZcaEcCVV2qQS4Vn/s320-rw/kantor+BKD+pAYAKUMBUH.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Payakumbuh,Terobos-Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Payakumbuh buncah, setelah Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, mencopot dan menurunkan pangkat 8 orang pejabat dan staf yang diduga mafia anggaran. “Bukti ketegasan Walikota Payakumbuh Riza Falepi itu, ketika teruangkapnya kasus mafia anggaran di tubuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bernilai ratusan juta lenyap entah kemana. Ketika dia mengetahui Uang Yang Harus Disetor (UYHD) tahun 2015 dan 2016 itu lenyap Walikota Riza Falepi langsung mencopot 4 pejabatnya dan juga memberi sangsi turun pangkat, “ujar salah seorang pratisi hukum daerah ini Setia Budi. SH. MH kepada media ini di Payakumbuh, Selasa (9/5).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hebatnya lagi, selain 4 pejabat di tubuh BKPSDM dicopot dan diturunkan jabatannya, juga terjadi ditubuh dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Walikota Riza Falepi juga memperlakukan yang sama, 4 pejabat juga diberhentikan dari jabatannya dan pangkatnya juga diturunkan. Artinya, Walikota Payakumbuh Riza Falepi mencopot dan menurunkan pangkatnya sebanayak 8 orang pejabat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gugurnya 8 orang pejabat Pemko Payakumbuh akibat “memainkan UYHD itu”, diduga karena ulahnya sendiri, sehingga Walikota Payakumbuh, dengan terpksa memberi sangsi berat kepada 8 orang pejabat nakal itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Terkuaknya kasus ini, diduga akibat lemahnya pengawasan terkait soal pengelolaan keuangan daerah di jajaran Pemko Payakumbuh. Akibatnya “satandan labek” diberi sangsi berat oleh Walikota Payakumbuh, “ujar Setia Budi,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Informasi yang diperoleh Wartawan, 8 orang pejabat pejabat yang dicopot itu adalah Kepala BKPSDM dan Sekreraisnya berinisial “IS” dan “HW”, Bendahara “MT” dan salah seorang Kabid “R”, Sedangkan di tubuh Disduk Capil yakni “MI” mantan Kadisdukcapil (kini Kadis Pangan.Red), “DY” (sekretaris), “KE” (Kasubag keuangan dan “DS” (bendahara). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketika hal ini dikonformasikan kepada Asisten III Setdako Payakumbuh Iqbal Bermawi, terkait adanya 2 kepala dinas dicopot dari jabatannya, dan 3 orang pejabat eselon III serta 1 orang pejabat eselon IV dan 2 orang staf,  kepada sejunlah wartawan via telepon genggamnya, kemarin, mengatakan, sebenarnya, kedua kepala dinas itu tidak dicopot oleh Walikota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, kedua pejabat eselon II tersebut mengundurkan diri dari jabatannya atas kesadaran dan kemauan sendiri sebagai tanggungjawab moralnya akibat kesalahan yang telah diperbuat anak buahnya yang tidak mampu mempertanggungjawabkan soal keuangan daerah yang yang dikelolanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan Iqbal Bermawi, ihkwal mundurnya “IP” dan “MI” dari jabatannya sebagai kepala BKPSDM dan kepala Dinas Pangan, adanya temuan oleh pihak inspektorat Pemko Payakumbuh terkait keuangan daerah di dua lembaga tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Hasil pemeriksaan pihak inspektorat, ada temuan bahwa uang daerah berjumlah Ratusan Juta Rupiah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak bendaharawan. Meski telah diberi waktu yang cukup untuk menggembalikan atau menyelesaikan temuan pihak inspektorat tersebut, namun sampai batas waktu yang diberikan, oknum bendahawan tersebut tidak mampu mengembalikan uang yang terpakai tersebut,” beber Iqbal Bermawi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pihak auditor Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, datang melakukan pemeriksaan terkait keuangan daerah Pemko Payakumbuh. “Karena pihak BKP RI menemukan adanya masalah keuangan di kedua lembaga tersebut dan pemko tidak mampu menyelesaikan persoalannya, maka auditor BPK RI meminta Walikota untuk memberikan sanksi tegas kepada kedua Kepala Dinas tersebut ermasuk kepada anak buahnya yang terlibat soal keuangan itu,” tegas Iqbal Bermawi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diakui Iqbal Berbawi, sebelumnya pihak Baperjakat Pemko Payakumbuh sudah membahas masalah temuan keuangan itu melalui rapat-rapat koordinasi dan meminta kepada pihak yang terlibat untuk segera mengembalikan uang daerah yang terpakai itu. Namun, sampai saat pihak BPK RI datang melakukan pemeriksaan, masalah keuangan itu tidak juga diselesaikan oleh pihak yang terlibat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tak ada jalan lain, Baperjakat merekomendasikan kepada pimpinan yakni Walikota untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat dalam masalah keuangan itu dengan mencopot dan menurunkan pangkat oknum pejabat yang terlibat persoalan keuangan daerah itu, ”papar Iqbal Bermawi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Iqbal Berwami juga mengakui, keuangan daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pihak Dinas Keuangan Daerah Pemko Payakumbuh itu berjumlah ratusan juta rupiah. “ Saat ini jabatan kepala Dinas  didua instansi tersebut kosong dan sudah ditunjuk Pejabat Pelaksanatugas (Plt) oleh Walikota, “ ulas Iqbal Bermawi sekaligus mengakui bahwa pencopotan kedua kepala dinas itu erat kaitannya dengan dengan WTP.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu “IP” dihubungi Wartawan melalui telepon genggamnya, Minggu (7/5), untuk konfirmasi terkait sanksi pencopotan jabatannya dari Kepala BKPSDM Payakumbuh, membantah dirinya dicopot sebagai kepala dinas. “ Saya tidak dicopot seperti isu yang berkembang tersebut. Yang benar, saya mengundurkan diri sebagai kepala BKPSDM Payakumbuh, sebagai tanggungjawab moral atas kelakukan anak buah saya yang tidak taat dengan aturan keuangan daerah, sehingga menjadi temuan oleh pihak pemeriksa,” ujar “IP”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut “IP”, surat pengunduran dirinya sebagai kepala BKPSDM itu sudah dilayangkannya kepala Walikota Riza Falepi tertanggal 5 Mai 2017 lalu. “Namun, sampai saat ini, saya belum mendapat jawaban atas permohonan mengundurkan diri saya itu,” sebut “IP”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditempat terpisah, ketika hal ini dikonfirmasikan kepada “MI”, dia menyebutkan, terhadap adanya informasi dirinya dicopot dari jabatan dan diturunkan pangkat belum menerima surat atau SK, yang jelas saya telah mengajukan pengunduran diri tertanggal 4 Mei kemarin.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan “MI”, UYHD tahun 2015 yang tidak disetor bendaharawannya semasa menjabat Kadisdukcapil, sebetulnya niat baik bendaharawan sudah ada, dia malah, telah mencicilnya sebahagian, meskipun belum lunas. Sebagai seorang pimpinan, tentu berimbas kepada dirinya.</div> <div style="text-align: justify;"> ‘Yang tidak bagus itu, dia mendapat informasi secara lisan dirinya langsung dicopot dan diturunkan jabatannya, pada hal masih ada upaya lain. Semua persoalan tentu ada mekanisme dan prosesnya, “ujar “MI”. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Ketua DPRD Payakumbuh, YB Dt. Pamarto Alam, terkait adanya pencopotan dua kepala dinas oleh Walikota karena terkait soal temuan keuangan di lembaga yang dipimpinnya, memberikan apresiasi atas ketegasan Walikota Riza Falepi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Terkait sanksi pencopotan dan turun jabatan yang diberikan Walikota kepada anak buahnya terkait adanya temuan soal keuangan daerah itu, sudah tepat diberikan Walikota Payakumbuh,” sebut YB Dt. Parmato Alam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditegaskan YB Dt. Parmato Alam, adanya kebocoran keuangan daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dilingkungan Pemko Payakumbuh, sebagai bukti adanya pelanggaran disiplin oleh ASN Pemko. Untuk itu, sudah sewajarnya pimpinan pengambil kebijakan memberikan sanksi. “DPRD selaku lembaga pengawasan, akan tetap melakukan pengawasan dan akan melakukan evaluasi persoalan kebocoran keuangan daerah tersbut dalam rapat resmi dengan Pemko nanti,” terang YB Dt. Parmato Alam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kedepan, ulas Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, kasus ini diharapkan tidak terjadi lagi dilingkungan Pemko Payakumbuh. “ Kalau ada oknum aparatur yang bermain soal keuangan daerah ini, harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang ada, agar menjadi pembelajaran bagi ASN yang lain agar tidak main-main dengan keuangan daerah,” ulas YB Dt. Parmato Alam. (tim).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

ASN Payakumbuh Buncah,8 Orang Pejabat Dan Staf di Copot

Payakumbuh,Terobos-Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Payakumbuh buncah, setelah Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, mencopot dan menurunka...

Read more »

KPU gelar Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQm3OQW84KvPXi2tQHKMNOauMo9azsxDNB_IIaEpY8khPprQwvohZ5mXQdavMW2k9mRmg7k9BgVnMSCGA67UNPLt4ml3ZrUWo9lpVY5qK4SS9tT4dAtPU7HON2hbmMZwRpYemOdMkRlef/s1600/KPU+adakan+Evaluasi+Terakhir.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRQm3OQW84KvPXi2tQHKMNOauMo9azsxDNB_IIaEpY8khPprQwvohZ5mXQdavMW2k9mRmg7k9BgVnMSCGA67UNPLt4ml3ZrUWo9lpVY5qK4SS9tT4dAtPU7HON2hbmMZwRpYemOdMkRlef/s320-rw/KPU+adakan+Evaluasi+Terakhir.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Payakumbuh,Terobos-Pemilihan langsung di Payakumbuh belangsung tertib. "Metode pemilihan langsung di Indonesia secara umum menjadi contoh oleh banyak negara, dengan penduduk yang sedemikian besar, Indonesia mampu melangsungkan pemilihan langsung dengan baik", demikian ungkap Ketua KPU Payakumbuh, Muhammad Khadafi, saat membuka secara resmi Gelaran Panel Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang dilakaanakan di Aula Balai Inseminasi Buatan(BIB), Jl Pahlawan, ex Dinas Peternakan Sumbar, kelurahan Ibuh (11/05/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Evaluasi yang digelar di ex Dinas Peternakan Sumbar ini, secara maraton menampilkan paparan evaluasi dari Walikota Payakumbuh yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Sovita Yenuris, SH, wakil ketua DPRD Payakumbuh, Wilman Singkuan, lalu paparan Polresta Payakumbuh yang disampaikan Wakapolres, juga selanjutnya diakhiri oleh paparan perwakilan dari KPU Propinsi Sumbar, Mufti Sardi, perwakilan Polresta Payakumbuh</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peserta dalam kegiatan ini terdiri atas unsur   perwakilan dari 10 partai yang ada di Payakumbuh sebagai peserta juga hadir memberikan masukan dan evaluasi, termasuk para tokoh masyarakat, Banwasku Payakumbuh pun ikut mengeluasi pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu yang sukses digelar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khadafi, selaku Ketua KPU dalam kegiatan ini memaparkan agar peserta dapat berperan aktif memberikan masukan dan evaluasi, karena hasil evaluasi ini akan dibawa ke KPU RI agar menjadi perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah yang akan datang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Secara ringkas, Khadafi mengilustrasikan terkait evaluasi ini, contohnya atas kegiatan kampanye yang lalu, pemilihan tahun 2015 lalu dirasakan semaraknya pesta demokrasi kurang meriah, salah satu faktornya karena alat-alat peraga hanya disediakan oleh penyelenggaran saja (KPU), hasil evaluasi tersebut merubah kebijakan dimana pada tahun 2017 diperbaiki bahwa alat peraga kampanye selain disediakan oleh KPU, peserta atau kontestan juga diperbolehkan menyiapkan alat peraga kampanye. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dampak perubahan ini juga dirasakan semakin semaraknya pesta demokrasi di daerah dan nilai positifnya sebuah pesta rakyat pun dirasakan. Namun tetap juga memunculkan permasalahan dengan kebijakan tersebut, seperti tumpukan sampah alat peraga pasca kampanye juga semakin banyak. "inilah perlunya evaluasi tersebut, mari kita sama-sama evaluasi untuk hal yang terbaik kedepannya dalam penyelenggaraan pemilu" ungkap Muhammad Khadafi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditempat yang sama, Wakapolres dalam pemaparannya pada evaluasi tersebut menyayangkan masih adanya konvoi-konvoi kendaraan dalam kampanye, potensi mempengaruhi pemilih dengan kelompok-kelompok yang memakai atribut paslon di lokasi pemilihan cukup mengganggu dan ini harus diperhatikan oleh penyelenggara (KPU), selanjutnya kepada Panwaslu diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan yang lalu. Namun disisi lain, secara keseluruhan Polresta memandang bahwa proses pilkada Payakumbuh sudah berlangsung dengan baik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wilman Singkuan, dari DPRD Payakumbuh secara spesifik meyoroti tentang kampanye dialogis, "kedepannya agar kampanye dialogis juga dikoordiasikan oleh penyelenggara (KPU) bukan datang dari ide Paslon saja". Selanjutnya, masa kampanye pilkada yang kemaren dirasakan terlalu lama, serta kiranya perlu dilakukan uji kompetensi oleh Penyelenggaran dengan baik dan terukur, tambah wilman. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mufti Sardi, dari KPU Proponsi, dalam evaluasi ini lebih memberikan catatan terkait ketersediaan anggaran, masalah ini cenderung sulit untuk mendapatkan kesepakatan antara KPU dengan Pemerintah Daerah, selanjutnya juga terkait masalah pembentukan badan ad-hoc, masalah pemutakhiran data pemilih, serta persoalan tingkat partisipasi masyarakat. "Kepada KPU, Jangan takut untuk membuka kesalahan-kesalahan interospeksi diri dalam penyelenggaraan pilkada atau pileg ini, paling tidak inilah yang akan jadi bahan kajian akademis untuk perbaikan penyelenggaraan yang akan datang", harap Mufti.(Oyon).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

KPU gelar Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Payakumbuh,Terobos-Pemilihan langsung di Payakumbuh belangsung tertib. "Metode pemilihan langsung di Indonesia secara umum menjadi c...

Read more »