Media Terobos

Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi SAKIP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR2ahG33rzv46bf91sAdTzb3q0hdMg5KyC0ldnvzjBRbNXOVrH2RjU5m01_zwjJDT6e-plydaa1gO_w3-PxawIOqjU4EuIgrAcqTf7JcBQnoboyiFzV9wa957wwQCJ_mpbYEhQjMaKyKVq/s1600/evaluasi_sakip.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR2ahG33rzv46bf91sAdTzb3q0hdMg5KyC0ldnvzjBRbNXOVrH2RjU5m01_zwjJDT6e-plydaa1gO_w3-PxawIOqjU4EuIgrAcqTf7JcBQnoboyiFzV9wa957wwQCJ_mpbYEhQjMaKyKVq/s320-rw/evaluasi_sakip.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan Rabu (22/2) malam, mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rumah Dinas Bupati untuk penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan itu, Bupati Dharmasraya juga mengecek satu persatu kehadiran dari para OPD yang ada di Dharmasraya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam rapat evaluasi SAKIP, kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja dua bulan yang telah dilakukan oleh OPD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya kembali menegaskan dan meminta kepada para OPD untuk melakukan yang terbaik untuk Dharmasraya, kinerja para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian selalu saya pantau dan saya lakukan evaluasi,”jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa betapa pentingnya penyusunan SAKIP. Dimana Penyusunan SAKIP diawali dari perencanaan kinerja dalam bentuk dokumen seperti Renstra, RKT, RKPD dan penetapan kinerja setelah DPA diterima dilanjutkan dengan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja oleh tim pengawas daerah dan para evaluator.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita cukup bangga dengan nilai opini WTP dari pemeriksaan BPK tahun 2016, untuk laporan LAKIP kita perlu untuk meningkatkannya dengan prestasi yang jauh lebih baik,”bebernya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kata Bupati, Pemerintah Dharmasraya sudah membentuk tim tim SAKIP guna menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Bappeda, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, serta aparatur dibeberapa SKPD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya tekankan kepada tim SAKIP dan seluruh Kepala OPD, agar berkomitmen dalam penyusunan dan penyempurnaan LAKIP tahun 2016 yang akan kita ajukan ke Menpan-RB paling lambat tanggal 31 Maret 2017,”tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, kata Bupati, dirinya menegaskan kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran untuk melaksanakan pembenahan LAKIP SKPD dan Penselarasan Renja, Renstra, perangkat daerah, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama perangkat daerah guna menjawab Visi dan Misi kami sebagai Bupati Dharmasraya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mohon ini menjadi perhatian bagi para OPD,”tandasnya. (hms)</div>

Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi SAKIP

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan Rabu (22/2) malam, mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di...

Baznas Dharmasraya Gelar Sosialisasi Pengumpulan Zakat

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXzkBLiSriRjFcqg9lhdvDCeLM-1IAu3qqXz9we-3cz7KqOiPjotuxT6k5X6NThbDukEfb5bO3O2dl9kkzK_xjSvZ6OHri3R8SBajx1XaM3hSiY-Ysudv_do5kBAdxn2nQMJbhXt3JEOwF/s1600/baznas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="209" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXzkBLiSriRjFcqg9lhdvDCeLM-1IAu3qqXz9we-3cz7KqOiPjotuxT6k5X6NThbDukEfb5bO3O2dl9kkzK_xjSvZ6OHri3R8SBajx1XaM3hSiY-Ysudv_do5kBAdxn2nQMJbhXt3JEOwF/s320-rw/baznas.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Baznas</td></tr>
</tbody></table>
DHARMASRAYA – Guna mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya menggelar Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah, bertempat di Gedung Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Senin (20/2). Sosialisasi yang menghadirkan narasumber Ketua Baznas Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri Khatib, itu dibuka secara resmi oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Hadir dalam kesempatan tersebut para muzzaki dari berbagai kalangan diantaranya Anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Perbankan, Ketua KUD, Pedagang, tokoh masyarakat dan wali nagari.<br /><br />Ketua Baznas Kabupaten Dharmasraya, A. Gani, dalam laporannya menyebutkan, penerimaan zakat melalui Baznas Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 mencapai Rp 4,6 milyar. Dari jumlah tersebut, Rp 4,5 milyar telah disalurkan kepada masyarakat.<br /><br />Namun pada tahun 2017 ini, imbuhnya, penerimaan zakat melalui Baznas berpotensi berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan sejumlah PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seperti diantaranya dalah guru SMA, PNS Kehutanan dan PNS Pertambangan. Sementara diketahui, selama ini penerimaan zakat di Baznas terbesar bersumber dari kalangan PNS.<br /><br />“Diperkirakan ada sekitar 400 orang PNS di Dharmasraya yang gajinya saat ini ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga zakatnya tidak lagi masuk ke Baznas Kabupaten Dharmasraya. Inilah salah satu alasan kita melaksanakan sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah pada hari ini. Agar bagaimana pengumpulan zakat melalui Baznas tetap optimal, meskipun jumlah pembayar zakat dari kalangan PNS berkurang,” papar Gani.<br /><br />Maka dari itu Gani berharap, sumber penerimaan zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya tidak lagi hanya bersumber dari kalangan PNS, melainkan juga dari kalangan Anggota DPRD, Forkopimda, Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Perbankan, Ketua KUD, dan Pedagang yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga jumlah zakat yang masuk ke Baznas lebih optimal, dan semakin banyak lagi masyarakat yang terbantu.<br /><br />Sementara itu, Bupati dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah cukup nisabnya. Karena di dalam harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan, sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur’an surat Az Zariyat ayat 19.<br /><br />“Atas dasar itu kami mengajak kita semua untuk memperhatikan kewajiban zakat ini. Mengeluarkan zakat jangan dijadikan beban, karena akan mengurangi kekayaan kita. Percayalah, zakat yang kita keluarkan akan diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah dan berkah,” tutur bupati.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada OPD yang telah menyetorkan zakat dari PNS. “Kami berharap ini diikuti juga oleh instansi-instansi lain seperti instansi vertikal, BUMN/BUMD, Anggota DPRD, Pengusaha dan pihak-pihak perorangan,” tandas bupati.(and)<br />

Baznas Dharmasraya Gelar Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Baznas DHARMASRAYA – Guna mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya menggelar...

Wahyu : Ketua DPRD Kota Padang Wajib Menepati Rumah Dinas

<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcz8EDvmMebrp_kDmd-g8kbUcDgwMmgau7fpzNcCmuBhBK47L_G3Jew5z0B3YIYMJyUJYBgUEzJ8R3RWWCXpQXcLOSTrnAnsfXooBw8GtqIm84KNX-9Y_mQPk9LNeABseTfiEReWwRnlT/s1600/28wahyu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcz8EDvmMebrp_kDmd-g8kbUcDgwMmgau7fpzNcCmuBhBK47L_G3Jew5z0B3YIYMJyUJYBgUEzJ8R3RWWCXpQXcLOSTrnAnsfXooBw8GtqIm84KNX-9Y_mQPk9LNeABseTfiEReWwRnlT/s320-rw/28wahyu.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG,TEROBOS- Sehubungan telah selesainya Rumah Dinas Sekretaris daerah(Setda) Kota Padang di Jalan Ratulangi akhir Desember 2016, yang akan ditetapkan status penggunaannya sebagai Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Padang, yang dianggarkan di APBD 2015 sekitar Rp 1 miliar lebih, namun dikabarkan Rumah Dinas tersebut tidak jadi dimanfaatkan Ketua DPRD Padang.Rumah Dinas Setdako yang direhab dengan dana sekitar Rp 1 miliar lebih 
tersebut rencananya akan diperuntukan menjadi kantor bagi Perusahaan 
Daerah (Perusda), yakni PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM) oleh Pemko 
Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ketua DPRD Padang wajib untuk menempati rumah itu, kalau tidak maka dia
 akan bersengketa dengan APBD yang telah diperuntukan untuk itu. 
Sebelumnya sudah ada DED, ada konsultan kemudian dianggarkan di APBD 
2015, " tegas Wahyu, Sabtu(21/1) pada media ini ketika dihubungi melalui
 selulernya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebihlanjut kata Wahyu, sekarang ini ada 
pula surat dari Pemko Padang meminta rumah Dinas Ketua DPRD Padang untuk
 diserahkan dan digunakan sebagai kantor Perumda PSM yang baru saja 
dibentuk. Ini cerita bohong namanya dan salah sekali jangan sampai SKPD 
merugikan Walikota Padang Mahyeldi, " ujar Wahyu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga
 menegaskan, apabila Walikota ingin mengambil alih rumah dinas terebut 
tidak boleh, apalagi diperuntukan untuk Perumda. Sebelumnya saya sudah 
bertemu dengan Direksi Perusda PSM, saya sarankan mereka untuk memakai 
rumah dinas Pemko yang tidak dimanfaatkan sekarang, jangan itu yang 
mereka minta sebagai tempat bagi Perumda, belum apa-apa sudah begitu. 
Pemko kan bisa saja sewa gedung lain, " pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak
 ada alasan, saya hanya mengingatkan agar Ketua DPRD Kota Padang untuk 
menempati rumah dinas. Karena sebelumnya saya sudah melakukan cek kepada
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disana mereka mengatakan bahwa yang 
dilakukan tidak boleh, kalau tidak nantinya Setwan DPRD Padang akan 
terkena sanksi. <br />
<br />
    Kecuali belum disiapkan tidak apa-apa, namu 
rumah itu sudah disiapkan untuk ketua DPRD jauh-jauh hari, jadi tidak 
boleh jika tak ditempati, apalagi memakai anggaran pada APBD 2015.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya juga menyarankan serta  ingatkan saudara Walikota Padang jangan 
mau seperti itu, karena ini tahun politik. Juga pada  SKPD jangan 
dikorbankan Walikota dalam hal ini, " tutupnya.(M7).</div>

Wahyu : Ketua DPRD Kota Padang Wajib Menepati Rumah Dinas

PADANG,TEROBOS- Sehubungan telah selesainya Rumah Dinas Sekretaris daerah(Setda) Kota Padang di Jalan Ratulangi akhir Desember 2016, yan...

Lurah Rawang Berharap DPRD Bisa Kawal Masalah Banjir dan Jalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJZ_kgspjX1oHzjRGy8cDPYXKezd554rv-NdEwrXUIHZfi2mmJg9OXV_iVzCqOM50jUBfdLDCfZapzV99ak7BGz9RmT5OkZSWZ5tsdvz30e1sKgXiWN1xwKhY_m02_kd6bgB2DgKEH1c6H/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJZ_kgspjX1oHzjRGy8cDPYXKezd554rv-NdEwrXUIHZfi2mmJg9OXV_iVzCqOM50jUBfdLDCfZapzV99ak7BGz9RmT5OkZSWZ5tsdvz30e1sKgXiWN1xwKhY_m02_kd6bgB2DgKEH1c6H/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG,TEROBOS-Masalah jalan dan banjir diharapkan tahun depan tidak terjadi lagi. Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan mengharapkan wakil rakyat di DPRD Kota Padang dan DPRD Provinsi Sumbar bisa mengawalnya nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Amril Amin menyampaikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan urgensinya. Dia melihat usulan dari RW 09 tidak ada dari Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, Amril Amin minta hal ini diusulkan setiap hujan selalu banjir.</div>
<div style="text-align: justify;">
Masyarakat di minta mengkritisi dan memonitor setiap pembangunan fisik karena berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jangan terjadi lagi seperti pembanguban jalan masih di kawasan ini sudah berlobang setelah seminggu selesai pembangunan. Jika masyarakat diam maka anggota dewan menganggap tidak ada permasalahan. Namun jika masyarakat kritis maka wakil rakyat yang di Gedung Bundar Sawahan akan mengawasi. Sekcam Padang Selatan, Robert Candra Putra mengatakan dengan anggaran terbatas untuk dialokasikan ke arah pembangunan skala prioritas APBD TA 2017 sekitar Rp. 1,3 Triliun. (ss)</div>

Lurah Rawang Berharap DPRD Bisa Kawal Masalah Banjir dan Jalan

PADANG,TEROBOS-Masalah jalan dan banjir diharapkan tahun depan tidak terjadi lagi. Lurah Rawang Kecamatan Padang Selatan mengharapkan wak...