Media Terobos

Pemkab Dharmasraya Fasilitasi Aplikasi Siskeudes

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRRh2FuGXQiPa6TkKRzYFlntg9ej8enrA8RcAExnm4J_iMV78IdXlkmhT_ThDuSemgR24vC6M-rfcObyWvhrsYUqRahY4QnUrJEGbpmCoWZPi_U9ZgvYigZIpd6rkBW89DLsteTwl3cRUw/s1600/Hasil-CAT-CPNS-Kabupaten-Dharmasraya.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRRh2FuGXQiPa6TkKRzYFlntg9ej8enrA8RcAExnm4J_iMV78IdXlkmhT_ThDuSemgR24vC6M-rfcObyWvhrsYUqRahY4QnUrJEGbpmCoWZPi_U9ZgvYigZIpd6rkBW89DLsteTwl3cRUw/s320-rw/Hasil-CAT-CPNS-Kabupaten-Dharmasraya.jpg" width="320" /></a></div>
Pulau Punjung - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, segera memfasilitasi aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna membantu efektif pertanggungjawaban dana desa oleh perangkat nagari.<br />
<br />
"Langkah ini kita lakukan agar wali nagari lebih efektif dalam mempertanggungjawabkan keuangan nagari, maka difasilitasi aplikasi tersebut," kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan nagari yang diikuti oleh camat dan Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya baru-baru ini.<br />
<br />
Hadir dalam rakor tersebut, Asisten Pemerintahan, Staf Ahli, Kepala Inspektorat, Kepala DPKD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.<br />
<br />
Bupati mengatakan bahwa rapat koordinasi pembangunan nagari berguna untuk memperkuat koordinasi dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 yang akan ditempatkan dalam anggaran pendapatan belanja nagari.<br />
<br />
"Penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan semuanya kita harus mempedomani terutama dalam penyelenggaraan pemerintah nagari,"jelasnya.<br />
<br />
Selain itu, wali nagari diminta untuk menyusun anggaran pendapatan belanja nagari diharapkan lebih terbuka kepada masyarakat atau wakil masyarakat yang dalam hal ini Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.<br />
<br />
"Anggaran nagari harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,"tegasnya.<br />
<br />
Bupati juga mengatakan, untuk mendukung sistim Siskeudes tersebut, pemerintah juga akan berupaya data nagari yang ada valid dan berbasis internet.<br />
<br />
"Pemerintah tahun ini akan mendukung program data nagari berbasis internet, kita akan menyediakan operator server pada setiap nagari dan mempersiapkan aparatur nagari yang berkualitas,"tegasnya.<br />
<br />
Disamping itu, diminta kepada wali nagari untuk membudayakan kembali gotong royong sehingga masyarakat timbul kepedulian terhadap nagari serta lingkungan.<br />
<br />
"Alhamdulilah saya sering memantau kegiatan camat dan nagari, beberapa sudah memulai menggalakan budaya Goro. Saya minta yang belum juga segera melakukan," katanya. (hms/ant)<br />
<div>
<br /></div>

Pemkab Dharmasraya Fasilitasi Aplikasi Siskeudes

Pulau Punjung - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, segera memfasilitasi aplikasi Sistim Keua...

Rumah Bagonjong Di Resimikan, Pelayanan Masyarakat Harus Di Tingkatkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhenND2iGjgPjzE9FKGMOZaI25tkiHerb1Gf-Vz6MjepfHGKb1GmwwFqofJaKV2nUEjdTNHSTJB4uosVyTBy3rGsmnqnR658ub00qSzjGfVueGdwqAmlPMSYXSRd7XTs5OHKDQiY20EKhIz/s1600/gubenur.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="221" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhenND2iGjgPjzE9FKGMOZaI25tkiHerb1Gf-Vz6MjepfHGKb1GmwwFqofJaKV2nUEjdTNHSTJB4uosVyTBy3rGsmnqnR658ub00qSzjGfVueGdwqAmlPMSYXSRd7XTs5OHKDQiY20EKhIz/s320-rw/gubenur.JPG" width="320" /></a></div>
PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta, pelayanan publik di pemerintah provinsi Sumatera Barat lebih ditingkatkan.<br />
<br />
<br />
Harapan itu disampaikan saat peresmian pemakaian kembali kantor gubernur Sumatera Barat "Rumah Bagonjong", Minggu (12/2) siang. Dengan kembali digunakannya gedung tersebut, diharapkan terjadi peningkatan dalam melayani masyarakat.<br />
<br />
<br />
"Gedung baru dengan suasana baru ini diharapkan membawa perubahan kepada kinerja pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat hendaknya mengalami peningkatan," harapnya.<br />
<br />
<br />
Dia mengakui, kantor gubernur yang sekarang dinamakan "Rumah Bagonjong" perlu dilakukan rehab, pascagempa tahun 2007 dan 2009. Gedung tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kaharuddin Datuak Rangkayo Basa menjabat gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Barat.<br />
<br />
<br />
"Ini merupakan kantor pemerintah pertama di Sumatera Barat yang menggunakan gonjong pada bagian atap, diarsiteki oleh Syamsul Asri, Ph.D tahun 60-an," ujarnya.<br />
<br />
<br />
Setelah itu, dilahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat kewajiban bangunan pemerintah yang ada di Sumatera Barat harus memiliki gonjong sebagai ciri khas dari khazanah Minangkabau.<br />
<br />
<br />
"Akibat gempa tahun 2007 dan 2009, banyak bagian bangunan yang rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan, namun tidak menghilangkan keaslian bangunan awal," lanjutnya.<br />
<br />
<br />
Dengan diresmikannya pemakaian gedung baru tersebut, Hendra berharap roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif dalam rangka melaksanakan program pembangunan daerah. Para pegawai di lingkup Pemprov Sumatera Barat bekerja di ruangan baru yang membuat suasana lebih bersemangat sehingga berdampak positif kepada peningkatan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.<br />
<br />
<br />
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menambahkan, rehab bangunan "Rumah Bagonjong" dilakukan dengan sistim yang dinamai retrofit. Bangunan tidak direhab secara total tetapi dikuatkan kembali bagian-bagian yang mengalami kerusakan.<br />
<br />
<br />
"Dari kajian teknis, dengan sistim ini ketahanan gedung lebih kuat. Keuntungan lainnya, biaya bisa dihemat hingga Rp40 miliar," terangnya.<br />
<br />
<br />
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar, pengerjaan rehab Rumah Bagonjong dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama menelan biaya sebesar Rp4 miliar, tahap II Rp22 miliar dan tahap III Rp14,3 miliar. Pekerjaan rehab baru dimulai pada tahun 2014.<br />
<br />
<br />
"Sebelum direhab, terlebih dulu dilakukan kajian oleh tim teknis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dari kajian tersebut bisa dilakukan rehab dengan sistim retrofit," terangnya.<br />
<br />
<br />
Setelah diresmikan pemakaiannya, Rumah Bagonjong masih dalam masa pemeliharaan kontraktor selama enam bulan ke depan. Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh perangkat sekretariat daerah provinsi secara resmi akan mulai berkantor di gedung baru tersebut mulai besok (Senin, 13/2). Sumber. sumbarprov.go.id. (*)<br />
<br />

Rumah Bagonjong Di Resimikan, Pelayanan Masyarakat Harus Di Tingkatkan

PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta, pelayanan publik di pemerintah pr...

DPRD Padang Terima Tamu DPRD Palembang

<div class="body undoreset" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9202" style="-webkit-padding-start: 0px; background-color: white; box-sizing: border-box; display: table; font-family: "Helvetica Neue", "Segoe UI", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px; padding-left: 0px; padding-top: 12px; text-align: justify; width: 769px;" tabindex="0">
<div class="email-wrapped" id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9201" style="-webkit-padding-start: 0px; display: table-cell; width: auto; word-break: break-word; word-wrap: break-word;">
<div id="yiv4296586479" style="-webkit-padding-start: 0px;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJZ_kgspjX1oHzjRGy8cDPYXKezd554rv-NdEwrXUIHZfi2mmJg9OXV_iVzCqOM50jUBfdLDCfZapzV99ak7BGz9RmT5OkZSWZ5tsdvz30e1sKgXiWN1xwKhY_m02_kd6bgB2DgKEH1c6H/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJZ_kgspjX1oHzjRGy8cDPYXKezd554rv-NdEwrXUIHZfi2mmJg9OXV_iVzCqOM50jUBfdLDCfZapzV99ak7BGz9RmT5OkZSWZ5tsdvz30e1sKgXiWN1xwKhY_m02_kd6bgB2DgKEH1c6H/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9200" style="-webkit-padding-start: 0px; text-align: justify;">
PADANG,TEROBOS-Kunjungan rombongan dari DPRD Kota Palembang diterima oleh Kabag Administrasi, Yuska Librafortunan mewakili Sekwan. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M Adiansyah dari Fraksi Golkar sebagai Koordinator Komisi IV DPRD Kota Palembang.Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan pariwisata dan kesra.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1485421211728_9200" style="-webkit-padding-start: 0px;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
melakukan berbagai persiapan serangkaian pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi. Salah satunya, mempercepat penuntasan proses verifikasi yang terdiri dari pendataan aset, jumlah guru dan kelengkapan lainnya. Semua proses yang berkaitan dengan administrasi berita acara tersebut dijadwalkan sudah diserahkan dari bupati/walikota.</div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan Propemperda 2017, belum ada perda terkait perpindahan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi menyangkut guru, siswa dan aset.(ss)</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

DPRD Padang Terima Tamu DPRD Palembang

PADANG,TEROBOS-Kunjungan rombongan dari DPRD Kota Palembang diterima oleh Kabag Administrasi, Yuska Librafortunan mewakili Sekwan. Wak...

DPRD Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Kota Padang Belum Stabel

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhURiLXjyN3Oo9bo8TRGqa4li5WVodNMddAZkexyH3KtouEx6O0oFqYyfX1KHxeGx8Q8eRLbMjRW1v-boJGRyLcQ1FvoIep8Fx3IGB2BMyPDIMNSMJ-1SXsY99Ax1tGHgqvHjrRENNT3WjK/s1600/gedung-dprd-kota-padang.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhURiLXjyN3Oo9bo8TRGqa4li5WVodNMddAZkexyH3KtouEx6O0oFqYyfX1KHxeGx8Q8eRLbMjRW1v-boJGRyLcQ1FvoIep8Fx3IGB2BMyPDIMNSMJ-1SXsY99Ax1tGHgqvHjrRENNT3WjK/s320-rw/gedung-dprd-kota-padang.jpeg" width="320" /></a></div>
PADANG,TEROBOS - Masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran Kota Padang Sumatera (Sumbar) Barat ,dinilai kurang adanya pengawasan dari pemerintahan. Padahal untuk komoditi yang saat ini harga pasarannya masih belum stabil sebagian besar pasokannya adalah dari daerah di Sumatera Barat.<br />
<br />
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Padang, Dian Angraini dari fraksi Nasdem mengatakan, Alhamdulillah telah ada pengumuman untuk membatalkan harga tetapi, saya tidak tahu untuk harga yang mana.<br />
<br />
Ia menyebutkan, "walaupun ada pengumuman membatalkan kenaikan harga, kita berharap harga ini benar - benar  yang berhubungan dengan tiga tuntutan rakyat yakni Sandang, Pangan, Papan. Sementara untuk hari ini di Sumatera Barat (Sumbar) harga untuk kebutuhan pokok masih saja merangkak naik seperti ketapel, " ujarnya.<br />
<br />
Seperti Beras dari Rp17 ribu sagantang artian 6 tekong atau 1.5 liter menjadi 26 ribu. Cabe merah dari Rp 20 ribu hari ini dan sudah berlanjut sebulan naik menjadi Rp45 ribu. Ayam potong Rp21 ribu 1 kg menjadi Rp 35 ribu, termasuk sayuran lalidih (kangkung,red) dari  Rp 4 ribu satu ikat menjadi Rp 6 ribu begitu juga harga Sembako lainnya seperti harga daging yang masih tinggi.<br />
<br />
Lebihlanjut sebutnya, seperti kita tahu sebagian besar komoditi cabe di Sumatera Barat berasal dari Bukittinggi, Solok, begitu juga halnya komoditi beras. Nah kenapa kenaikan harga yang sangat luar biasa tidak bisa dibendung oleh pemerintah, apakah ada permainan dibalik semua ini, itu kita juga tidak tahu, harusnya instansi terkait bisa mengatasi hal itu, " katanya.<br />
<br />
<br />
Harapannya  Pemkot, Pemkab dan Pemprov harusnya melakukan pembicaraan tentang hal ini. Tidak sibuk hanya keluar negeri. Karena masyarakat sudah menjerit, banyak hal yang semakin memiriskan dengan melonjaknya harga yang sangat signifikan tersebut. <br />
<br />
<br />
Apalagi sudah adanya Perda Ketahan Pangan, yang seharusnya OPD terkait dalam hal ini yakni Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan bisa melakukan pengawasan untuk kenaikan harga pangan ini. Juga tidak terlepas pengawasan dari anggota DPRD yang merupakan mitra OPD bersangkutan.<br />
<br />
Anggota DPRD juga melakukan fungsi pengawasan atas kinerja mitranya terutama teman sejawat yakni Pemda, Pemkab dan Pemprov, khususnya Kota Pada Sumatera Barat. "Bagaimana mungkin kita adalah penghasil beras dan tanaman buah serta sayuran dan ternak, kenapa harga di daerah kita sendiri lebih mahal dari Jakarta," tuturnya.(bm).

DPRD Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Kota Padang Belum Stabel

PADANG,TEROBOS - Masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran Kota Padang Sumatera (Sumbar) Barat ,dinilai kurang adanya pengawa...