Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Pemerntah Kota Padang mengubah nomenklatur, perusahaan daerah. Semula Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Pemerintah Kota Padang menyambut baik perubahan nomenklatur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Kota Padang Swesti Fanloni mewakili Wali Kota Padang saat jumpa Pers di Hotel Grand Inna Muara, Senin (9/3/2020).
Ia menambahkan, perubahan nama sendiri berhubungan dengan telah dikeluarkan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang aturan ini merupakan turunan UU 23 Tahun 2014.
Kemudian ditindaklanjut berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Air Minum Kota Padang menjadi Perusahaan Umum Daerah.
Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang. Asnel. Dengan Perda nomor 1 Tahun 2020 itu juga telah dikeluarkan keputasan Wali Kota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang pengukuhan Direksi dan Dewan Direksi masa jabatan 2019-2024.
“Perubahan nama ini merupakan amanat dari undang-undang dan berlaku diseluruh Indonesia. Oleh karena itu kita selaku Pemerintah mempunyai kewajiban menyampaikannya kepada masyarakat tentang perubahan nama dari PDAM ini,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Umum PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal mengatakan, berdasarkan aturan ini, bentuk dari BUMD dibagi menjadi dua yaitu perusahaan umum daerah dan perseroan Daerah.
“Kita, dari PDAM sudah mengusulkan perubahan nama ini sejak awal tahun 2019, Alhamdulilah pada 15 Agustus 2019 telah diterima. Pada 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan peraturan wali kota kami telah dikukuhkan sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang untuk masa jabatan 2019-2024. Hari ini kami akan mengukuhkan seluruh karyawan-karyawati,” sebutnya.
Terkait dengan peningkatan pernyataan Modal, Hendra menerangkan, berdasarkan peraturan daerah tahun 2019, PDAM Kota Padang mendapat modal dari pemerintah sebesar Rp. 150 miliar selama 2019-2024. Berdasarkan aturan tersebut, PDAM Kota Padang juga akan memberikan keuntungan kepada pemerintah sesuai laba yang diterima sebesar 55 persen.
“Alhamduliliah sepanjang tahun 2019 ini sudah terealisasi sekitar 21 miliar. Mudah-mudahan dapat meningkat untuk tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain perubahan nama perusahaan, juga terjadi pada perubahan pada bagian-bagian. Seperti, yang sebelumnya Bagian Perencanaan sekarang menjadi Manager Perencanaan. Sementara untuk tugas dan fungsi masih tetap sama.
“Dengan adanya perubahan nama ini, tentunya kami akan terus fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan air bersih. Dimana tanggung jawab penyediaan air besih adalah pemerintah dan Perumda selaku operator pemerintah akan terus mendukung program-program Pemko Padang,” ujar Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang yang baru itu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Asnel yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang, menuturkan, dengan perubahan nama ini tidak akan mengubah tugas sebagai dewas pengawas. Tetap sebagai pengawas dilapangan dan internal PDAM sendiri. “Insha Allah, kita akan terus komitmen untuk meningkatkan pengawasan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya. (*)