PARIWARA DPRD KOTA PADANG
Foto : Wali Kota Padang, Ketua DPRD Kota Padang, Sekwan DPRD Kota Padang dan Duia Orang Unsur Pimpinan DPRD Kota Padang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019 - 2024 pengesahan itu melalu rapat paripurna, Senin, 14 Oktober 2019.
Dalam rapat paripurmna itu Ketua Komisi IV DPRD Padang Aswar Siri mengatakan, bagaimana mengarahkan generasi kota Padang peningkatan mutu pendidikan. Pendidika jadi perhatian utama karena semuanya bersumber pada pendidikan.
Diketahui, paripurna dilaksanakan untuk mememenuhi ketentuan Pasal 25 Huruf b UU No23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Komisi IV DPRD Padang Aswar Siri menerangkan, "Serta meningkatkan lapangan kerja, itu merupakan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang," tambahnnya.
Dalam penyampaiakn pendapat akhir fraksi-fraksi, Fraksi PKS mendukung program 500 ruang baru bagi kelas serta peningkatan sarana kesehatan dan RSUD kota Padang.
Sementara itu, Fraksi Pembangunan Bekarya Nasdem dan Demokrat menyoroti banyak OPD yang tidak memenuhi PAD serta rendahnya kinerja OPD di Pemkot Padang.
Dalam rapat paripurna itu fraksi Partai Gerindra Kota Padang mengatakan tingginya angka angka kemiskinan di kota itu.
Pandangan dari fraksi Gerindra disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Budi Syahrial pada pendapat akhir fraksi terkait RPJMD Kota Padang, Senin, 14 Oktober 2019.
Menurut fraksi Gerindra, angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat masih menjadi masalah di kota Padang dan juga masalah kesehatan.
Senetara itu, dalam rapat paripurna tersebut, fraksi partai keadilan sejahtera (PKS) mengatakan, Kemacetan di kota Padang sampai saat ini yang belum terselesaikan dengan baik, hal seperti itu segera harus sgers diatasi dengan solusi yang tepat. Perlu penataan transportasi 5 tahun ke depan.
F- PKS juga mendorong kampung tematik dan diiringi dengan pariwisata dan budaya yang tertata apik. Hal ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat. (*)