mediaterobos.com
Pessel- Warga Pancung Soal meminta pihak Kejaksaan, Inspektorat dan DPRD turun kelokasi pekerjaan lanjutan pembangunan balai penyuluhan pertanian (BPP) Pancung Soal yang menelan anggaran RP. 500.149.284,81 dilaksana oleh CV. Damisir dan pengawas dinas tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan, pekerjaan tersebut selama 90 hari kelender dimulai 23 April yang lalu dan berakir 21 Juli 2019 mendatang.
Kepada media ini, Jumat (28/06-2019), Henra Bursel tokoh muda Pancung Soal menyatakan bahwa pekerjaan itu diduga tanpa ada pengawasan dari pihak dinas terkait, pasalnya, setiap dia saat berkunjung ke lokasi bangunan tersebut, terlihat pengawasan dari dinas selalu tidak ada, kontraktor pelaksanapun tidak ada di tempat.
“Ya, kita meminta kejaksaan, Inspektorat dan DPRD Pessel terjun langsung kelapangan, guna untuk cek dan ricek pembangunan balai penyuluhan pertanian (BPP) Pancung Soal, menurut saya, kurang transparan, pasalnya, selain pengawasan dari dinas terkait tidak ada juga kontraktor pelaksana jarang ada dilokasi, apa nanti yang akan terjadi kalau pekerjaan tanpa pengawasan,” pungkas Hen bursel sala seorang tokoh muda di Inderapura kepada media ini.
Di tempat terpisah media ini coba menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinas terkait Sonny Hakri, melaluhi WhasAp pendeknya, namun sampai berita ini di turunkan tidak ada jawaban dari dinas tersebut.
Menurut Hen bursel tokoh muda asal Inderapura sekaligus kepala bidang bagian humas Garda sealatan perkumpulan LSM dan awak media di Pessel bagian Selatan itu juga menegaskan kepada media ini. “DPRD wakil rakyat, Inpestorat dan kejaksaan untuk mengaudit keuangan yang dikucurkan oleh negara, jadi tidak ada salahnya masyarakat meminta tokoh itu turun kelapangan,” tambah Hen bursel lagi.
Menurutnya, Henra Bursel, agar tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dikemudian hari, sebaiknya pihak kejaksaan, Inspektorat dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan turun langsung kelokasi proyek, supaya masyarakat lebih bisa menerima pencerahan. Dia khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut maka akan perdampak tidak elok dimata masyarakat untuk kedepannya.
“Ini sedikit aneh, karena setiap kami turun kelapangan selaku masyarakat juga awak media sama sekali tak pernah bertemu yang namanya pengawas,” tutur Hen bursel sambil mengakiri pembicaraannya. (*)
Pessel- Warga Pancung Soal meminta pihak Kejaksaan, Inspektorat dan DPRD turun kelokasi pekerjaan lanjutan pembangunan balai penyuluhan pertanian (BPP) Pancung Soal yang menelan anggaran RP. 500.149.284,81 dilaksana oleh CV. Damisir dan pengawas dinas tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan, pekerjaan tersebut selama 90 hari kelender dimulai 23 April yang lalu dan berakir 21 Juli 2019 mendatang.
Kepada media ini, Jumat (28/06-2019), Henra Bursel tokoh muda Pancung Soal menyatakan bahwa pekerjaan itu diduga tanpa ada pengawasan dari pihak dinas terkait, pasalnya, setiap dia saat berkunjung ke lokasi bangunan tersebut, terlihat pengawasan dari dinas selalu tidak ada, kontraktor pelaksanapun tidak ada di tempat.
“Ya, kita meminta kejaksaan, Inspektorat dan DPRD Pessel terjun langsung kelapangan, guna untuk cek dan ricek pembangunan balai penyuluhan pertanian (BPP) Pancung Soal, menurut saya, kurang transparan, pasalnya, selain pengawasan dari dinas terkait tidak ada juga kontraktor pelaksana jarang ada dilokasi, apa nanti yang akan terjadi kalau pekerjaan tanpa pengawasan,” pungkas Hen bursel sala seorang tokoh muda di Inderapura kepada media ini.
Di tempat terpisah media ini coba menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinas terkait Sonny Hakri, melaluhi WhasAp pendeknya, namun sampai berita ini di turunkan tidak ada jawaban dari dinas tersebut.
Menurut Hen bursel tokoh muda asal Inderapura sekaligus kepala bidang bagian humas Garda sealatan perkumpulan LSM dan awak media di Pessel bagian Selatan itu juga menegaskan kepada media ini. “DPRD wakil rakyat, Inpestorat dan kejaksaan untuk mengaudit keuangan yang dikucurkan oleh negara, jadi tidak ada salahnya masyarakat meminta tokoh itu turun kelapangan,” tambah Hen bursel lagi.
Menurutnya, Henra Bursel, agar tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dikemudian hari, sebaiknya pihak kejaksaan, Inspektorat dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan turun langsung kelokasi proyek, supaya masyarakat lebih bisa menerima pencerahan. Dia khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut maka akan perdampak tidak elok dimata masyarakat untuk kedepannya.
“Ini sedikit aneh, karena setiap kami turun kelapangan selaku masyarakat juga awak media sama sekali tak pernah bertemu yang namanya pengawas,” tutur Hen bursel sambil mengakiri pembicaraannya. (*)