PARIWARA DPRD AGAM
Mediaterobos.com, Agam – Keempat komisi di DPRD Agam melakukan
kunjungan kerja keberbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumbar dan Kota Padang kunjungan ini dilakukan untuk sharing dan guna
mempererat tali silahturahmi antara DPRD Agam dengan dinas terkait agar
dapat memberikan dampak positif terhadap kabupaten agam.
Diawali dengan Komisi I DPRD Kabupaten Agam yang adakan kunjungan
kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera
Barat, Selasa (19/3). Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD
Agam Antonis didampingi oleh Sekretaris komisi Syaharuddin, Kabag Hukum
dan Persidangan Sekretariat DPRD Agam Heriwardati, Anggota Komisi dan
pendamping.
Rombongan
Komisi I disambut oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Nagari,
Azwar didampingi Kabid dan Kasi lainnya. Kunjungan tersebut dalam rangka
mencari referensi serta sharing tentang optimalisasi pengelolaan
keuangan nagari dan Siltab Walinagari dan perangkat nagari berdasarkan
PP nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 43 tahun
2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Wakil Ketua Komisi I, Antonis, mengatakan kunjungan tersebut guna
untuk mempererat tali silaturahmi antara Komisi dengan dinas tersebut
agar kedepannya semakin erat hubungan untuk membantu tugas dan fungsi
dari DPRD dalam membangun daerah.
“Kita berharap, bisa mendapatkan informasi tentang Optimalisasi
pengelolaan keuangan nagari Permendagri No 20 th 2018 untuk menjadi
referensi bagi kami di Kabupaten Agam,” kata Antonis.
Kabid Pemerintahan Desa dan Nagari, Azwar, optimalisasi pengelolaan
keuangan nagari Permendagri No 20 th 2018. Perangkat nagari harus
lengkap berdasarkan tipe swasembada pada Permendagri yang baru kaur
keuangan harus bendaharawan
“Tentang pengelolaan keuangan desa, Perangkat nagari harus lengkap,
sesuai dengan swasembada. Mengacu pada Permendagri baru tugas-tugas Kasi
sudah terbagi. Sedangkan untuk bagian keuangan harus bendaharawan. Hal
itu berdasarkan perubahan ketiga dari PP tentang dana desa,” jelasnya.
“Hal itu kita lakukan supaya kedepannya pengelolaan aset lebih
teratur lagi agar tidak terjadi masalah pada aset tersebut. Selain itu
kita juga melakukan pelatihan terhadap camat,” ungkap Azwar.
Sehari
sebelumnya Komisi II DPRD Kabupaten Agam juga melakukan kunjungan kerja
ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera
Barat, yang diterima oleh Kepala Dinas Ir.Candra.MSi Sekretaris Dinas Ir
Maswal Noor.MSi , Ir Indra Is Kabid Bidang Sarana &Prasarana
,Anulita Dewi.SP.MSi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura (18/03).
Kunjungan kerja komisi II Dprd Agam dalam rangka sharing dan mencari
informasi tentang program /Kegiatan TA .2017,2018 & 2019 di
Kabupaten Agam.
Dalam kunjungan ini hadir ketua Komisi II DPRD Agam Jondra Marjaya
beserta anggota. Dan turut hadir tiga orang pimpinan DPRD Agam, ketua
DPRD Agam Marga Indra Putra.S.Pd, Lazuardi Erman.SH dan Suharman ,serta
pendamping dari sekretariat. Dan juga humas.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ir Candra.MSi
Sebaran Anggaran APBN yang dikucurkan melalui dinas Tanaman Pangan
Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. mulai dari TA 2017
Rp. 215.965.014.000,TA 2018 Rp. 232.233.352.000 dan TA 2019 Rp.
136.156.495.000 sedangkan yang di salurkan Provinsi Untuk Kab Agam 2019
Rp.12.057.970.000
Untuk tahun anggaran 2019 ada program /kegiatan TA.2019 anggaran itu
untuk Kabupaten/ Kota dan untuk Kabupaten Agam yaitu budidaya Padi
Inbrida sawah volume 2.500 HA dengan anggaran 612.500.000.-,penyaluran
fasilitasi Sarana Produksi Budidaya padi Gogo dengan volume 250 HA
61.250.000.juga ada bantuan benih jagung Hibrida (56.250 kg) volume
3.750 HA anggaran 2.081.250.000.- ,juga Kab Agam mendapatkan Power
Thresher 5 unit dan Car sheller 5 unit dan masih banyak lagi yang
dianggaran melalui APBN melalui Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Propinsi Sumbar.
Anton.SH dalam pertemuan tersebut mengharapkan dinas pertanian Agam
bisa proaktif untuk menjemput bola ke dinas Tanam Pangan Holtikultura
dan Perkebunan Propinsi Sumbar supaya program-program yang ada di
propinsi bisa teralisasi di Kabupaten Agam khususnya tentang pertanian.
Zelman anggota Komisi II Dprd mengatakan ada sawah 50 hektar yang
terletak di Nagari Malabur Kabupaten Agam ada aliran irigasinya yang
hancur sepanjang 50 meter ,sampai hari ini masyarakat tidak bisa
bersawah lagi dan ini perlu jadi perhatian dari dinas Tanaman
Pangan Holtikultura dan Perkebunan dan sampai sekarang tidak tersentuh karena alirannya begitu panjang.
Kepala Dinas berharap daerah memasukan proposal ke dinas Pertanian
Kabupaten Agam tembusan ke dinasTanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan propinsi, dan itu diajukan melalui kelompok atau Koperasi,
termasuk untuk program pengadaan bibit sawit , tentang irigasi yang
runtuh akan di cek langsung turun kelapangan.
“Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumbar sangat
komit perhatian pada Kabupaten Agam mengawal dana APBN untuk Kabupaten
Agam,untuk tahun 2020 di minta kepada koperasi atau kelompok untuk
memasukan proposal ke dinas Pertanian Kabupaten Agam dengan tembusan ke
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumbar , dan
ucapan terima kasih kepada anggota Komisi II DPRD Agam beserta rombongan
karena telah mengunjungi dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Propinsi.
Di akhir pertemuan Jondra Marjaya Ketua Komisi II DPRD Agam
mengatakan sangat berharap sekali dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan
Perkebunan Propinsi Sumatera Barat untuk seluruh program dapat
teralisasi di Kabupaten Agam melalui dinas Pertanian Kabupaten Agam,dan
dapat bersinergi dengan dinas tanaman Pangan Holtikultura dan perkebunan
di propinsi supaya apa yang diharapkan masyarakat bisa teralisasi
seperti perkebunan rakyat ,bantuan bibit kelapa sawit dan bantuan
lainnya, dan juga ucapan terima kasih atas penyambutannya.
Diloksi
berbeda Komisi III DPRD Kab Agam juga melakukan sharing dengan Dinas
PUPR Sumbar terkait pembangunan jalan jalur 2 Manggopoh – lubuk basung,
Pertemuan berlangsung di ruangan Kepala Dinas PUPR Propinsi
Sumbar(17/03)
Rombongan Komisi III DPRD Agam di pimpin oleh Wakil ketua Komisi III
Syaflin, Sh.i beserta seluruh Anggota Komisi III DPRD Agam .
Turut hadir Sekwan Agam Indra,S.Sos MAP ,Kabag Umum Ir.Hilman dan pendamping Komisi III DPRD Agam.
Rombongan Komisi III DPRD Agam disambut oleh Sekretaris Dinas PUPR
Provinsi Sumbar Virdiana,SE ,Kasi pembangunan Jalan dan jembatan Jecky
harry pratama, ST.MT beserta jajaran staf .
Komisi III DPRD Agam mepertanyakan
Mengenai program pembangunan PUPR di kabupaten Agam pembangunan terkait
jalan jalur dua Manggopoh – lubuk basung yang sampai saat ini belum ada
kelanjutannya,sedangkan
Untuk pembebasan lahan Simpang gudang- kantor Camat Lubuk Basung sudah
di tuntaskan sejak tahun 2009 ,sebanyak 113 KK sudah di ganti rugi dan
tersisa 95 KK yg belum di ganti rugi .
DPRD Agam khususnya Komisi III yang membidangi menuntut untuk di
segerakannya dilakukan ganti rugi pembebasan lahat yang tersisa terkait
dengan pembangunan jalur II Manggopoh – Lubuk Basung tersebut ungkap
syaflin wakil ketua Komisi III tersebut .
“Untuk pembebasan lahan dari Manggopoh – Kantor Camat Lubuk Basung
telah selesai di bebaskan dan di ganti rugi , DPRD Agam menyarankan
untuk segeranya di lalukan pembangun agar memudahkan untuk bisa
melakukan proses pembebasan lahan selanjutnya dan juga agar tidak
terjadinya masalah pada lahan yang sudah bebas tsb, jamgan terlalu
lamanya proses pembangun jalan ini di laksanakan karena jalan tersebut
sangat sudah ramai dan ini akan mengundang banyak kecelakaan apabila
terlalu lama dibiarkan karena jalan tersebut sudah banyak yang rusak dan
juga ganti rugi yang telah dilakukan sebelumnya akan bisa menimbulkan
masalah juga.
Dinas PUPR Provinsi Sumbar mengatakan Pada tahun 2019 akan di
lanjutkan pembangunan pelebaran jalan tersebut di mulai dengan
pengecoran pinggir/tepi jalan,untuk pembebasan akan di anggarkan di
perubahan anggaran tahun 2019 ini.
Terakhir
dari Komisi IV DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja Ke Dinas
Sosial Kota Padang, Senin (18/3). Kunjungan tersebut dalam rangka
bertukar informasi terkait permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Agam yang diketuai oleh Irfan
Amran, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Taslim. Rombongan diterima
langsung oleh Kabid Kesejahteraan Sosial Indrianti dan beberapa orang
Kabid dan Kasi yang membidangi. Irfan Amran mengatakan permasalahan di
Kabupaten Agam memang tidak sebanyak permasalahan di Kota Padang.
“Maka dari itu, kami perlu belajar dengan Kota padang karena memiliki
permasalahan yang lebih besar. Kami ingin observasi, diskusi dan
sharing informasi,” kata Irfan Amran pada saat kunjungan tersebut di
Padang.
Kami dari Komisi IV ingin mencari tahu bagaimana Kota Padang sebagai
ibu kota Provinsi ini menyelesaikan permasalahan itu. Kami dari Komisi
IV juga ingin mendapatkan masukan agar Kabupaten Agam dapat lebih baik.
Serta gambaran program yang sekarang dalam tahapan pembahasan anggaran
yang menjadi unggulan program Kota Padang.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota
Padang Indrianti menyampaikan, daya tarik Kota Padang sangat luar biasa
bagi warga daerah. Ini membuat mereka berbondong-bondong datang ke
Padang.
“Bagi mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mungkin bisa
sukses di Padang. Tapi bagi mereka yang tidak punya keterampilan akan
menjadi PMKS jalanan,” ungkapnya.
Disebutkan, PMKS jalanan berupa anak -anak punk, pak ogah yang suka
berdiri di jalan-jalan itu akan ditangani langsung oleh Yonif yang
bekerjasama langsung dengan Dinas Sosial Kota Padang dan ditangani
langsung penangkapannya oleh yonif 133 untuk dibina dan dididik langsung
di Batalyon Infantri (Yonif)