Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM, Saat Menyerahkan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Anggota DPRD Kabupaten Nias, Bertempat di Ruangan Rapat DPRD Kabupaten Nias, Senin (26/03/2019).

mediaterobos.com 

Nias- Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD kabupaten Nias, bertempat di ruang Rapat DPRD Kabupaten Nias, Senin (26/03/2019).

Dalam nota Pengantar tersebut Sokhiatulo menyampaikan, LKPJ Bupati Nias merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala Daerah setelah berakhirnya Tahun anggaran yang mencakup Pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Penyampaian LKPJ Bupati Nias akhir TA 2018 kepada DPRD Merupakan Amanat dari PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah.

Selanjutnya LKPJ ini dimaksudkan untuk memenuhi akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud kewajiban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil capai kinerja Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk Tahun berikutnya. Terang Sokhiatulo.

Dia juga menyampaikan beberapa capaian pembangunan Tahun 2018, namun harus diakui masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan perhatian khusus untuk lebih ditingkatkan kinerja pembangunannya dimasa yang akan datang.

Menurut nya beberapa kendala yang dihadapi pada Tahun 2018, pada dasarnya tidak lepas dari perubahan lingkungan strategis eksternal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sokhi memberitahu jika Tahun 2018 dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur, Pemerintah Kabupaten Nias telah memfasilitasi dan memberikan tugas belajar kepada beberapa aparatur meliputi S-2 sebanyak 1 orang serta pendidikan kedinasan melalui diklat kepemimpinan yang meliputi Diklat PIM tingkat II sebanyak I orang, Diklat PIM tingkat III sebanyak 5 orang dan Diklat PIM tingkat IV sebanyak 5 orang, selanjutnya sampai Tahun 2018 jumlah Kepala Desa defenitif sebanyak 99 Desa yang dilakukan melalui pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan pelaksanaan dan penyampaian beberapa target indikator sebagai berikut:

a.Melaksanakan pelayanan perizinan secara langsung di kecamatan

b.Jumlah izin yange telah dilayani dan di proses pada Tahun 2018 adalah sebanyak 315 izin

c. Presentase kepemilikan KTP - Elektronik sebesar 81,09 persen dan persentase kepemilikan kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 9,22 persen.

d.Persentase Kepala keluarga yang memiliki KK pada Tahun 2018 sebesar 91,28 persen dan.

e. Persentase penduduk yang memiliki Akta kelahiran sebesar 51,74 persen, persentase pasangan berakta nikah sebesar 44,64 persen dan persentase penerbitan Akta kematian sebesar 76,30 persen.

Pada aspek ekonomi makro, berdasarkan angka sementara yang diperoleh dari BPS Kabupaten Nias Tahun 2017 yang perhitungannya dilakukan pada Tahun 2018, secara umum mengalami peningkatan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan ekonomi daerah. Ucap Sokhiatulo.

Hadir pada acara tersebut antara lain ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nias, mewakili Kapolres Nias, Wakil Bupati Nias, Sekda Nias, para staf ahli Nias, para asisten, para kepala Dinas, para camat dan Kabag lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Pers dan undangan lainnya. (trh)
 
Top