Nias,Mediaterobos.com-Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang coba-coba menjadi Tim sukses calon kepala Daerah, juru kampanye, memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tindakan tidak netral lainnya

Demikian sambutan tertulis Mendagri Tjahyo Kumolo yang dibacakan Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII Tahun 2018 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Nias, Rabu (25/04/2018) dengan Tema “Mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan Otonomi daerah yang bersih dan demokratis”

Dijelaskan, bahwa pada tahu 2018 ada dua peritiwa besar dan penting yang akan digelar dan dilaksanakan pertama. bagian dari agenda politik nasional yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota, maka dingatkan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas selama Pilkada mendatang berlangsung

“Kepada para calon kepala daerah beserta pendukungnya, jadikanlah Pilkada ini kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang saling serang dan hujat, perbedaan selama Pilkada adalah penguat bukan jadi alat pemecah belah”

Peristiwa penting yang kedua yaitu gelaran Asean Games ke 18 pada 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, seta beberapa tempat sebagai tuan rumah pendukung, untuk Pemerintah mohon doa dan dukungan seleruh rakyat Indonesia agar Event besar ini berlangsung lancar dan sukses.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraanya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum

Mewujudkan Nawa cita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat disetiap jengkal tanah air kita, mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif

Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, Pemerintah telah , sedang dan terus melakukan berbagai terobosan salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah

“Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum, sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi  tidak menimbulkan pidana”

Terkait Inovasi yang merupakan katasilator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah

“Dalam peraturan Pemerintah ini, diatur batasan tegas mengenai hal tersebut yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip criteria dan mekanisme Inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah, hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang."

Diakhir sambutannya Mendagri berharap, agar peringatan Hari Otonomi Daerah ini bukan sekedar serimoni belaka, tetapi menjadi momentum bagi kita mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan otonomi daerah bermuara kepada kesejahteraan masyarakat disetiap jengkal wilayah NKRI. (Trh)
 
Top