saat sosialiasi Sekretaris BAPPEDA Agam, Villa Erdi mengatakan pembangunan aplikasi e-Planning Merupakan Tindak lanjut Peraturan Medagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat 2 tentang penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berbasis e-planning.
“Ini juga berdasarkan komitmen bersama antara kepala daerah dengan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas dari intervensi pihak luar melalui implementasi e-Planning dan e-Budgeting,” jelasnya.
Dikatakan, dengan aplikasi e-Planning ini, maka pokok pikiran anggota dewan tidak lagi disampaikan secara manual, melainkan secara elektronik. “Aplikasi ini juga berguna untuk menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah, rencana strategis (renstra) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Agam, Fauzan Helmy Hutasuhut, mengatakan untuk DPRD Agam sendiri sudah disiapkan aplikasinya dan anggota dewan hanya tinggal memasukan data-data sesuai dengan usulan masing-masing.
“Sebelum anggota dewan memasukan usulan-usulannya, Sekretaris DPRD Agam terlebih dahulu membuatkan akun-akun sebanyak anggota dewan tersebut,” kata Fauzan kepada Awak Media
Dikatakan aplikasi e-Planning untuk DPRD Agam ini berbeda dengan daerah-daerah lain, dimana masing-masing anggota dewan bisa memasukan usulan-usulannya sendiri tanpa perlu melalui Sekretaris DPRD, sehingga mereka dapat memantau sejauh mana usulannya itu diterima, ditolak ataupun masih dalam proses.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, mengatakan e-Planning merupakan sistem yang bagus untuk saat ini, karena dengan adanya keterbukaan informasi sangat dibutuhkan agar tidak membuat masyarakat jadi penasaran dengan pembahasan-pembahasan di DPRD.
“Dengan e-Planning ini masyarakat dapat melihat masukan-masukan baik dari itu dari OPD, musrenbang Nagari, maupun dari DPRD sendiri. Jadi sangat bagus untuk kelancaran pembangunan daerah,” jelas Suharman.
(sumber Kaba12.com