Media Terobos

Instruksi Presiden Soal Efisiensi Diabaikan? Pemkot Tomohon Disorot karena Gelar Workshop di Jakarta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWZXLheZ-wScE_fQWsAXJnpLTvKnvblCxadD0MqTfVaU7_HWoY4A0D8LIce-AxO3hBi8C4s7qjylg4l7flPef5a5G-cQPnaVON6GMo9F7OBhQU8ymREETdzz63DZTITNeRuPbzgEy0EuLVLDDWRumlb1F4Qdy_ASgMNlt0MVUhRdnFFhyphenhyphenJmPnRZQC1GfpR/s484/IMG_20250219_183957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="484" height="237" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWZXLheZ-wScE_fQWsAXJnpLTvKnvblCxadD0MqTfVaU7_HWoY4A0D8LIce-AxO3hBi8C4s7qjylg4l7flPef5a5G-cQPnaVON6GMo9F7OBhQU8ymREETdzz63DZTITNeRuPbzgEy0EuLVLDDWRumlb1F4Qdy_ASgMNlt0MVUhRdnFFhyphenhyphenJmPnRZQC1GfpR/s320-rw/IMG_20250219_183957.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;">Tomohon – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran di seluruh jajaran pemerintahan tampaknya tak diindahkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Di tengah kebijakan penghematan belanja negara, muncul dugaan pemborosan dalam penyelenggaraan Workshop Optimalisasi APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Vesta Harmony, Jakarta, pada 17-21 Februari 2025.</div>Keputusan ini menuai kritik tajam karena dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, kecurigaan publik semakin kuat karena kegiatan ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara pada 20 Februari 2025.Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: seluruh pemerintah daerah diminta menghemat anggaran hingga Rp 306,7 triliun agar dapat dialokasikan untuk program prioritas nasional dan menghadapi tantangan ekonomi global.Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan belanja produktif dan menghindari pengeluaran tidak esensial.Namun, alih-alih menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, Pemkot Tomohon justru menggelar workshop di Jakarta, bukan di Tomohon. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: jika tujuan utamanya adalah optimalisasi APBD, mengapa justru menggunakan anggaran yang tidak perlu untuk perjalanan dinas ke luar daerah?Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menilai kebijakan ini janggal."Aneh, namanya optimalisasi APBD, tapi malah diadakan di Jakarta. Kalau memang serius ingin efisiensi, kenapa tidak dilakukan di Tomohon saja? Ini lebih mirip perjalanan dinas berkedok workshop," ujar sumber tersebut.Kritik ini bukan tanpa dasar. Menggelar acara di luar daerah tentu memerlukan anggaran lebih besar untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, serta sewa tempat. Hal ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang diperintahkan Presiden.Publik pun mulai mencurigai bahwa acara ini hanya dijadikan alasan bagi para pejabat daerah untuk berada di Jakarta menjelang pelantikan kepala daerah di Istana Negara."Kalau memang ada kebutuhan mendesak untuk workshop, kenapa waktunya pas sekali dengan pelantikan? Ini yang membuat kami curiga bahwa acara ini hanya dalih agar bisa hadir di Jakarta dengan menggunakan anggaran daerah," kata seorang warga Tomohon.Dalam situasi di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas nasional, penggunaan APBD untuk agenda yang dinilai tidak esensial seperti ini patut dipertanyakan.Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Tomohon terkait alasan utama pemilihan Jakarta sebagai lokasi workshop. Wali Kota Tomohon melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sekdakot) Edwin Roring juga belum memberikan klarifikasi terkait polemik ini.Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pun menemui jalan buntu. Saat dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp, Sekdakot Edwin Roring tidak memberikan tanggapan. Bahkan, saat awak media mendatangi kantornya pada Rabu (19/2/2025), salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di depan Kantor Wali Kota Tomohon mengatakan bahwa Edwin Roring sedang berada di luar daerah."Pak Sekdakot Edwin Roring sedang berangkat keluar daerah, balik saja nanti," ujar petugas tersebut.Ketidakhadiran pejabat terkait semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan terkait penggunaan anggaran ini.Gelombang kritik dari masyarakat terus menguat. Warga menuntut adanya transparansi mengenai besaran anggaran yang digunakan untuk workshop ini serta urgensinya diadakan di Jakarta.Sejumlah pihak juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga terkait untuk mengaudit penggunaan APBD dalam kegiatan ini. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau penggelembungan anggaran, masyarakat berharap ada sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab."Kalau memang benar-benar ingin mengoptimalkan APBD, jangan justru menggunakannya untuk agenda yang tidak jelas manfaatnya. Kami ingin tahu berapa biaya yang dikeluarkan dan apakah ini benar-benar perlu," tegas seorang warga Tomohon.Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari Pemkot Tomohon. Masyarakat pun menunggu jawaban yang transparan dan akuntabel. Apakah ini benar-benar optimalisasi APBD atau justru pemborosan anggaran berkedok workshop? (*")

Instruksi Presiden Soal Efisiensi Diabaikan? Pemkot Tomohon Disorot karena Gelar Workshop di Jakarta

Tomohon – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran di seluruh jajaran pemerintahan tampaknya tak...

Konflik di PWI, Saurip Kadi Ingatkan Bahaya Bagi Kredibilitas Pers

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCqu0U9O5YF0OC30J0gyQ24ZnSDRvasMM63Dibi5v80rtkueZIccUv4HX-PgqkHwjjn1FeqwBgjh5BfanoWscWJ0lK1mQ6dpOkWkeDpBiTp4s7wEnHJooFSarZ34q5ZFDoex8RssbFwU10b4iK6pH4KK_1pWFpN8D-k02-MCrRb6JcJy2o3HiHnJGgvH9d/s726/IMG-20250216-WA0053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="726" height="186" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCqu0U9O5YF0OC30J0gyQ24ZnSDRvasMM63Dibi5v80rtkueZIccUv4HX-PgqkHwjjn1FeqwBgjh5BfanoWscWJ0lK1mQ6dpOkWkeDpBiTp4s7wEnHJooFSarZ34q5ZFDoex8RssbFwU10b4iK6pH4KK_1pWFpN8D-k02-MCrRb6JcJy2o3HiHnJGgvH9d/s320-rw/IMG-20250216-WA0053.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;">Jakarta - Polemik yang terjadi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinilai bukan sekadar persoalan kepengurusan, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi serta kepemimpinan yang kurang berorientasi pada kepentingan bersama.</div>Dewan Penasihat Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI), Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., yang juga menjabat sebagai Anggota Tim Ahli Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), menilai bahwa kegaduhan ini harus segera diselesaikan secara bermartabat dengan tetap berpegang pada konstitusi organisasi.Menurut Saurip Kadi, sebagai organisasi profesi wartawan, PWI harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan internal.Keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait pemberhentian Hendry Ch Bangun (HCB) harus dihormati apabila telah sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Namun, jika ada indikasi ketidakadilan dalam proses tersebut, maka mekanisme internal harus menjadi jalur utama dalam penyelesaiannya.Ia juga menyoroti proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian terkait kisruh ini. Penyelesaian hukum yang cepat dan tegas diperlukan agar permasalahan ini segera mendapatkan kepastian. "Penyelesaian hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pengurus PWI agar di masa mendatang tidak terjadi konflik serupa," tegasnya, Minggu (16/2).Saurip Kadi menegaskan bahwa keabsahan kepemimpinan organisasi tidak dapat hanya bersandar pada administrasi negara, seperti AHU Kemenkumham."Kemenkumham bukan lembaga yang menentukan keabsahan kepengurusan PWI Pusat. Mereka hanya mencatat dokumen hukum yang diajukan. Legalitas kepemimpinan harus merujuk pada konstitusi organisasi itu sendiri," katanya.Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan sebaiknya mengutamakan mekanisme penyelesaian internal sebelum membawa persoalan ini ke ranah eksternal.Lebih jauh, Saurip Kadi mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan di tubuh PWI dapat merugikan kredibilitas wartawan dan media di mata publik."Polemik ini bukan sekadar soal kepemimpinan, tetapi juga mencerminkan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan semangat profesionalisme pers. Jika tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pers nasional bisa semakin menurun," ungkapnya.Untuk itu, ia mendorong dialog terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para tokoh senior yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bijaksana. "Perlu ada upaya konkret untuk meredam ketegangan dan mengembalikan marwah PWI sebagai organisasi yang menaungi insan pers," lanjutnya.Saurip Kadi juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan di tubuh PWI agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang."Harus ada penguatan sistem pengawasan dan penegakan disiplin organisasi agar tidak ada celah bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merusak nama besar PWI," ujarnya.Ia menilai bahwa reformasi ini harus mencakup transparansi dalam tata kelola keuangan, pengambilan keputusan, serta mekanisme pemilihan kepemimpinan agar lebih demokratis dan berintegritas."Selama tidak ada perubahan mendasar dalam sistem tata kelola organisasi, konflik semacam ini akan terus berulang di masa mendatang," katanya.Sebagai langkah penyelesaian, Saurip Kadi menyerukan rekonsiliasi antara pihak yang berseteru dan mengedepankan kepentingan organisasi serta profesi wartawan secara lebih luas."Pihak-pihak yang bertikai harus bisa menanggalkan ego masing-masing. Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok mengorbankan organisasi yang sudah berusia panjang dan memiliki sejarah besar dalam dunia jurnalistik nasional," ungkapnya.Ia merekomendasikan pertemuan rekonsiliasi yang melibatkan mediator independen yang kredibel agar proses penyelesaian berjalan objektif dan adil. Selain itu, ia juga mengimbau agar semua pihak menghentikan klaim sepihak yang justru memperkeruh keadaan."PWI harus kembali menjadi rumah besar bagi para wartawan, dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik. Jangan sampai organisasi ini terpecah hanya karena konflik kepentingan yang tidak sejalan dengan visi besar pers nasional," pungkasnya. (**)

Konflik di PWI, Saurip Kadi Ingatkan Bahaya Bagi Kredibilitas Pers

Jakarta - Polemik yang terjadi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinilai bukan sekadar persoalan kepengurusan, tetapi juga mencerm...

DK PWI Serukan Penegakan Konstitusi Organisasi demi Menjaga Marwah dan Integritas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjh1F6rwuonuGHkG_ARONmx9eSLbW9CRhaXr-0CCgb_TMbvzhe5zEmegC5kH2KzCuyQPdkHLwI3J9BVAZcubNk463zP5qMlQjt6Y83kcWGslDG44sHpSsZcSBhHTEFvWSgf24JtBOw9YK_cNfezdJ9qlZgVSko4B6X_R-l_kTlzPUnxzXS3ydmqhwgTgy1/s719/IMG_20250209_184629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="719" height="208" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjh1F6rwuonuGHkG_ARONmx9eSLbW9CRhaXr-0CCgb_TMbvzhe5zEmegC5kH2KzCuyQPdkHLwI3J9BVAZcubNk463zP5qMlQjt6Y83kcWGslDG44sHpSsZcSBhHTEFvWSgf24JtBOw9YK_cNfezdJ9qlZgVSko4B6X_R-l_kTlzPUnxzXS3ydmqhwgTgy1/s320-rw/IMG_20250209_184629.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;">PEKANBARU, 8/2/2025 -- Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) menyerukan pentingnya penegakan konstitusi organisasi demi menjaga marwah dan terbesar itu dan Integritas wartawan.</div>Demikian seruan yang mengemukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Kehormatan PWI dan DK PWI Provinsi (DKP) se-Indonesia yang diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Riau, Jumat (7/2/2025) malam.Rakornas dipimpin Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, dihadiri Sekretaris DKP PWI Nurcholis MA Basyari, Anggota DK PWI Helmi Burman, serta para  ketua dan sekretaris DKP.  Selain itu, hadir pula Pengurus Harian PWI Pusat."Penegakan Kontitusi menjadi kunci penting untuk menjaga marwah Organisasi PWI dan Integritas wartawan. Konstitusi PWI yang terdiri dari Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) merupakan panduan etika dan moralitas pengelolaan Organisasi yang amanah atau _good governance_ dan perilaku wartawan profesional dan beretika," kata Sasongko.Dia memaparkan dalam pertemuan yang berlangsung cair penuh keakraban itu, para ketua dan sekretaris DKP satu suara mengenai penegakan Konstitusi tersebut sebagai komitmen dalam berorganisasi. Jika komitmen itu tidak ada, siapa pun tidak layak menjadi anggota Organisasi PWI, apalagi menjadi pengurus. Berkenaan dengan hal itu, lanjut Sasongko, Rakornas DK-DKP PWI menyepakati rekomendasi kepada Pengurus Harian untuk menjalankan organisasi dengan berpedoman pada peraturan agar organisasi berjalan dengan baik dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. . ***

DK PWI Serukan Penegakan Konstitusi Organisasi demi Menjaga Marwah dan Integritas

PEKANBARU, 8/2/2025 -- Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) menyerukan pentingnya penegakan konstitusi organisasi demi men...

Persiapan Sudah 100 Persen, HPN 2025 di Riau Siap Dilaksanakan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOj6rctqF1GoNkWDMfFS_IKIwrmaYs2YSKKa1sDE9fiXkDXhjVhj_bFwHCWaj8_tXeFJqUsD7Gwf2xRTeSFiWjm05cT18B33bMkar9R1U9acifnFW3KC8rLDL3OFSYUKVFS44pbjvjM1G6wZ-vdgSfxMMF7bUWfj5qRx3KB-nPHI6KJ8kZUKLDRDWezsE1/s1600/IMG-20250129-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="800" height="400" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOj6rctqF1GoNkWDMfFS_IKIwrmaYs2YSKKa1sDE9fiXkDXhjVhj_bFwHCWaj8_tXeFJqUsD7Gwf2xRTeSFiWjm05cT18B33bMkar9R1U9acifnFW3KC8rLDL3OFSYUKVFS44pbjvjM1G6wZ-vdgSfxMMF7bUWfj5qRx3KB-nPHI6KJ8kZUKLDRDWezsE1/w200-h400-rw/IMG-20250129-WA0025.jpg" width="200" /></a></td></tr></tbody></table><h4 style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">Teks foto : Persiapan Sudah 100 Persen, HPN 2025 di Riau Siap Dilaksanakan</div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table></h4>PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau sebagai tuan rumah Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 sudah siap 100 persen menyukseskan agenda nasional tersebut.Akomodasi dan transportasi lokal, serta tempat-tempat pelaksanaan acara-acara HPN 2025 sudah rampung 100 persen. "Alhamdulillah, terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025," ungkap Ketua Umum PWI  Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 di Riau, didampingi Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (29/01/2025) sore.Dikatakan Zulmansyah, seluruh fasilitas seperti hotel dan transportasi lokal untuk seluruh PWI Provinsi se-Indonesia yang menghadiri HPN sudah disiapkan. Termasuk hotel-hotel untuk Pengurus PWI Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau."Kita tinggal menyelenggarakan saja. Seluruh akomodasi, transportasi dan konsumsi peserta sudah disiapkan semuanya," sebut Zulmansyah sembari menyampaikan tema HPN 2025 di Riau yakni "Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”Di samping itu, ungkap Zulmansyah, sejumlah agenda kegiatan dalam rangka menyemarakkan HPN 2025 di Riau yang dimulai pada tanggal 6 hingga 9 Februari 2025 juga sudah disiapkan. Di antaranya Silaturahmi Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) SMSI, Diskusi Media: Integritas dan Kekerasan Terhadap Wartawan, Seminar Nasional Sawit bersama GAPKI dengan tema "Sosialisasi Perpres Nomor 5/2025 dan Optimalisasi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Tantangan, Peluang, dan Inovasi di Era Globalisasi".Kemudian, Sarasehan Nasional Media Massa bertemakan "Media Sustainalibity Pasca-Publisher Right”, Seminar Energi:“Mewujudkan Swasembada Energi Nasional: Tantangan dan Solusi”, serta Seminar Nasional Kesehatan:“Optimalisasi Program Kesehatan Ibu dan Anak untuk Mewujud-kan Generasi Emas”."Rangkaian HPN 2025 di Riau kita mulai tanggal 6 Februari dan tanggal 9 Februari 2025 pagi akan diselenggarakan kegiatan jalan sehat di Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Kegiatan HPN 2025 di Riau ini juga akan mengundang sejumlah Menteri sebagai narasumber dan tokoh-tokoh pers Indonesia," sebut Zulmansyah.Dalam kesempatan sama, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar mengimbau seluruh wartawan anggota PWI Riau untuk ikut hadir memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan HPN 2025 di Riau yang akan dilaksanakan mulai 6 sampai berakhir pada 9 Februari 2025.'Kita mengimbau seluruh rekan-rekan pers yang ada di Riau ini, mari kita ramaikan dan sukseskan penyelenggaraan HPN 2025 di Riau nanti," ajak Raja Isyam. ***

Persiapan Sudah 100 Persen, HPN 2025 di Riau Siap Dilaksanakan

Teks foto : Persiapan Sudah 100 Persen, HPN 2025 di Riau Siap Dilaksanakan PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau seba...