Media Terobos

DPRD Padang, Resmi Rancangan Peraturan Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2D7iPoiyMpaRa2GYWMdggXMN9gHpqBnKL0hn215kIPwKv_rN4Oso-r9Hdm4oopRDfwPZRjJGstmXpDh8n4Z5ggmuGIP77UDPAW8BAhlsCVGD5q1JrUAkVjfLqacfdFw2nI8HEc-JrrFs/s1600/dprd-padang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="796" data-original-width="1200" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2D7iPoiyMpaRa2GYWMdggXMN9gHpqBnKL0hn215kIPwKv_rN4Oso-r9Hdm4oopRDfwPZRjJGstmXpDh8n4Z5ggmuGIP77UDPAW8BAhlsCVGD5q1JrUAkVjfLqacfdFw2nI8HEc-JrrFs/s320-rw/dprd-padang.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 PADANG,SS-Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Penyampaian secara resmi  Rancangan Peraturan Daerah  oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi tentang Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.Banyak barang milik Daerah yang belum jelas kepemilikannya. Akibatnya banyak barang milik daerah yang berada pada pihak lain. Selain itu Pemda harus merumuskan kembali supaya pengelolaan barang milik daerah supaya lebih baik. Tertib administrasi pengelolaannya baik yang telah ada maupun yang akan diadakan.<br />
<br />
<br />
Tentang pemberian otonomi seluasnya kepada daerah mencerminkan entitas daerah tersebut. Untuk optimalnya layanan kepada masyarakat harus difungsikan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat kelurahan guna mendorong swakarsa masyarakat. Menurut Erisman rapat paripurna  penyampaian ranperda ini  dihadiri oleh 28 orang anggota dewan dan ditunggu kehadirannya 23 orang.<br />
<br />
<br />
Maidestal menginterupsi rapat paripurna menyampaikan saran pendapat telah masuk surat dari PPP sejak 26 Desember 2016 meminta pimpinan DPRD untuk melewakan struktur fraksi PPP dengan balasan surat dari pimpinan DPRD yang sah menurut hukum sesuai SK Menkumham. Setelah konsultasi ke Kemendagri, Mahkamah Agung dan Kemenkumham. Hanya PPP versi Yan Farid saja yang dikonfirmasi. Pihak kami dari PPP versi Romahurmuzi tidak dilibatkan. Maidestal Hari Mahesa juga menyinggung soal anggaran yang dihabiskan Rp.150 juta, namun hasil jawabannya tidak ada sampai saat ini, tandas Esa.<br />
Jika ingin mengkonfirm cukup ke Gubernur dan KPU saja. Esa menilai sudah terlalu jauh mengintervensi terhadap PPP.<br />
<br />
<br />
Erisman selaku Ketua DPRD Kota Padang menyampaikan bahwa jawabannya sudah ada.<br />
Wismar Panjaitan selaku Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa menyampaikan etnis Tionghoa sudah terbelah dua sehubungan dengan beroperasinya  krematorium HBT hari ini. Mereka mendapatkan izin dari Pemko Padang, Wismar ingin tahu izin tersebut, peruntukan lahan harus melihat kepadatan penduduk dan keselarasan lingkungan hidup karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah.<br />
<br />
Beberapa waktu lalu kegiatan tersebut sudah disegel. Erisman menjawab akan ditindaklanjuti pada pembahasan  di Komisi I. Aprianto dari fraksi yang sama, perlu ketegasan dari Pemko Padang pada hari ini guna melakukan aksi. Emzalmi menjawab diserahkan pembahasan di komisi. Akibat dari izin dikeluarkan akan didengar dari hasil pembahasan di Komisi I. Persyaratan berarti sudah terpenuhi jika izin sudah keluar.(ss)</div>

DPRD Padang, Resmi Rancangan Peraturan Daerah

PADANG,SS-Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Penyampaian secara resmi Rancangan Peraturan Daerah oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi ten...

DPRD Padang, Surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang Sebagai Dasar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlQC8mWmwvTqjKnDTRMeJ8hPQDiAUX5kRaY2EKbvIzbBDbdAoXvH1xHs8kX_Na_Qb7VKLl1mtyf9lT83rgg9IwMkgw1UW2EuFgCNb1HPjV95Vb-CkrJAI8tUUroyCfmkCoP8hSDdAcqiU/s1600/dprd+pdg+2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="414" data-original-width="640" height="207" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlQC8mWmwvTqjKnDTRMeJ8hPQDiAUX5kRaY2EKbvIzbBDbdAoXvH1xHs8kX_Na_Qb7VKLl1mtyf9lT83rgg9IwMkgw1UW2EuFgCNb1HPjV95Vb-CkrJAI8tUUroyCfmkCoP8hSDdAcqiU/s320-rw/dprd+pdg+2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang</b>- Pemberhentian H. Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang melalui rapat paripurna, Senin 5 Juni 2017 berbuntut panjang. Erisman menggugat surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang sebagai dasar pemberhentiannya itu ke PN Padang dan PTUN Padang.<br />
“Surat usulan (dari Ketua DPC Gerindra Kota-red) itu cacat hukum,” sebut Erisman kepada Jurnal Sumbar via ponselnya, Selasa siang, 6 Juni 2017. “Gugatan sudah saya daftarkan di PN Padang hari Jumat, 2 Juni 2017, dan segera didaftarkan pula ke PTUN Padang,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Erisman, pihaknya juga sudah menyurati Gubernur Sumbar untuk tidak menindaklanjuti proses administrasi pemberhentiannya sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. “Surat ke Gubernur sudah saya masukan, barusan,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Erisman, dasar penerbitan surat usulan pemberhentiannya dari jabatan Ketua DPRD Kota Padang oleh Ketua DPC Gerindra Kota Padang cacat hukum. “Dasar pengusulan pemberhentian saya hanya berupa informasi-informasi fitnah, dan prosesnya pun tak sesuai AD/ART partai,” tegasnya.<br />
“Saya tidak terima pemberhentian yang cacat hukum ini,” tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 “Dan, saya lakukan upaya hukum untuk membatalkannya,” pungkas politisi Gerindra nan fenomenal itu.<br />
Seperti diberitakan banyak media, Ketua DPRD Padang, Erisman secara resmi sudah diberhentikan dari jabatannya setelah dilakukan pergantian jabatan melalui sidang paripurna di ruang utama Gedung DPRD Padang, Senin 5 Juni 2017 siang. Namun, jabatan tersebut masih disandangnya sampai ada surat persetujuan dari Gubernur Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Erisman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua sekaligus pimpinan DPRD Padang dengan sisa masa bakti 2017 hingga 2019 melalui sidang rapat paripurna internal di DPRD. Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 32 anggota dewan dari total jumlah 45 anggota dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Asrizal.</div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Sekwan Ali Basar, pemberhentian Erisman itu dilakukan berdasarkan penetapan keputusan dewan nomor 12 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan pemberhentian Ketua DPRD Kota Padang.<br />
Keputusan dewan nomor 13 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan keputusan DPRD Kota Padang itu juga menetapkan calon pengganti Ketua DPRD Kota Padang yakni, Elly Thrisyanti yang juga dari Partai Gerindra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, terbit surat DPP Partai Gerindra nomor 01-0003/KPTS/DPP-Gerindra-2017 tentang pimpinan DPRD dan Ketua fraksi Gerindra Padang. SK Gerindra pusat itu mencabut SK DPP partai Gerindra nomor: 08-0191/KPTS/DPP-Gerindra-2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang periode tahun 2014-2019 dan nyatakan tidak berlaku lagi.(tf/ed).</div>

DPRD Padang, Surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang Sebagai Dasar

Padang - Pemberhentian H. Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang melalui rapat paripurna, Senin 5 Juni 2017 berbuntut panjang. Erisman me...

Bupati Beri penghargaan Pada Jajaran Polres 5o Kota

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCXUwhDiPLrbshOcynVv0HXIgKnuoYMi7vGjmKk5ucFmIg1cQDDLn4tMwJ0QLPo5MZCObZ32ZOfC_gd1qWTdPIQRQneeAD5WIE5GDJX-uF6BD1yL08vabx6FpIbBbb5ohGJ_WymDfXJ9I/s1600/Bupati+beri+penghargaan+kepda+jajaran+Polres+50+Kota.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCXUwhDiPLrbshOcynVv0HXIgKnuoYMi7vGjmKk5ucFmIg1cQDDLn4tMwJ0QLPo5MZCObZ32ZOfC_gd1qWTdPIQRQneeAD5WIE5GDJX-uF6BD1yL08vabx6FpIbBbb5ohGJ_WymDfXJ9I/s320-rw/Bupati+beri+penghargaan+kepda+jajaran+Polres+50+Kota.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota</b>–Terobos-Dalam rangka Dirgahayu Bhayangkara ke 71, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi memberikan piagam penghargaan kepada jajaran Kepolisian Resor 50 Kota. Piagam perhargaan itu diberikan usai menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 71 Bhayangkara di halaman Polres Limapuluh Kota, Sarilamak, Senin (10/7) pagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Piagam tersebut diberikan bupati Limapuluh Kota, atas terlaksananya operasi Ramadaniya Singgalang 2017/1438 H sehingga terwujudnya kondisi Kantibmas yang kondusif."Dengan memanjatkan puji syukur, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengucapkan terimakasih  dan penghargaan kepada kepolisian resort Limapuluh Kota. Sehingga pada pelaksanaan perayaan idul fitri kemarin, dapat dilaksanakan dengan rasa aman dan nyaman serta dapat mudik ke kampung halaman dengan selamat, tertib dan lancar dalam perjalanan,"ujar Bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Irfendi, atas nama pemerintah daerah dirinya menyampaikan terimakasih kepada kepolisian khususnya wilayah hukum Limapuluh Kota yang telah melaksanakan tugas dengan baik. "Kita sangat mengapresiasi kinerja kepolisian selama ini, selamat HUT Bhayangkara ke 71 semoga kepolisian indonesia semakin jaya dan semakin dicintai masyarakat," tambahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diharapkannya, " kedepan intitusi Polri yang ada di kabupaten Limapuluh Kota tetap menjaga solidaritas, sehingga situasi di Kabupaten Limapuluh Kota dapat menjadi aman.Pada kesempatan itu, Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis juga memberikan penghargaan kepada Anggota Babinkantibmas Talang Maua, Kecamatan Mungka, Brigadir Hominggo atas loyalitas tugas kepolisian mengungkap peredaran Uang Palsu di Kabupaten Limapuluh Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, pada acara Hut Bhayangkara ke 71 Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris Hadis bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan Sambutan presiden RI, Joko widodo. Dalam sambutannya, presiden mengapresiasi terhadap kerja keras seluruh Polri."Karena masih dalam suasana Lebaran, bagi anggota Polri yang beragama Islam, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin, " tutur Jokowi seperti ditirukan Kapolres.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Presiden juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat beserta instansi karena telah mendukung pelaksanaan tugas Polri. Kedepan, dukungan semua elemen bangsa tersebut semakin diperlukan karena tantangan yang dihadapi Polri akan semakin berat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apalagi, kata presiden, fenomena globalisasi, demokratisasi dan kemajuan teknologi informasi pasti mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Seperti meningkatnya kejahatan transnasional, khususnya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Lakukan penanganan yang tepat agar tidak menjadi gangguan Kamtibmas yang meresahkan. Laksanakan pemberantasan kejahatan dan kriminalitas secara tegas, profesional dan legitimate tidak diskriminatif," ucap Kapolres.Kesempatan itu, ikut hadir Ketua DPRD Limapuluh Kota, Saffarudin Dt Bandaro Rajo, Ketua Pengadilan Tanjuang Pati, Kejaksaan Negeri payakumbuh, kepala OPD Limapuluh Kota dan tamu undangan lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dilokasi berbeda, Bupati Limapuluh Kota juga memberikan penghargaan yang sama kepada jajajaran Polres Payakumbuh, dalam hal ini diwakili Plt Sekda M. Yunus dan beberpa kepala OPD lainnya. (yon)</div>

Bupati Beri penghargaan Pada Jajaran Polres 5o Kota

Limapuluh Kota –Terobos-Dalam rangka Dirgahayu Bhayangkara ke 71, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi memberikan piagam penghargaan kepad...

8 Fraksi DPRD 50 Kota Rekomendasikan LKPD Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBLea5NXvwmFQoX4JkHkFh_bVxYW1o8XM0NAqCnH1mtJ1bLUfaX_pA2bQankwDik9sKv9992l_Ks5Fc9f9KzcEj5kIlPOc9jjX7wBkOTCh6paSYKUpjrPs0SYOSdHTVzg2mIBUH2k-ys/s1600/Pimpinan+DPRD+50+Kota+Terima+LKPD+bUPATI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="552" height="211" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBLea5NXvwmFQoX4JkHkFh_bVxYW1o8XM0NAqCnH1mtJ1bLUfaX_pA2bQankwDik9sKv9992l_Ks5Fc9f9KzcEj5kIlPOc9jjX7wBkOTCh6paSYKUpjrPs0SYOSdHTVzg2mIBUH2k-ys/s320-rw/Pimpinan+DPRD+50+Kota+Terima+LKPD+bUPATI.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota–Terobos</b>-Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, merekomendasikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPD) bupati tahun anggaran 2016. Rekomendasi ini disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan akhirnya di Rapat paripurna DPRD, di Bukik Limau, Sarilamak, Senin (10/7) siang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedelapan fraksi itu masing-masing adalah Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi Demorat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PDI-PKB dan Fraksi PKS-PBB.Pimpinan rapat, Satri Andriko dalam kesempatannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari laporan LKPJ yang disampikan bupati Irfendi Arbi beberapa waktu lalu. Setelah melakukan pembahasan terkait LKPD tersebut,  masing masing fraksi memberikan keputusan dan beberapa catatan penting kepada Bupati Limapuluh Kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Catatan tersebut diantaranya, meminta bupati Limapuluh Kota agar masing-masing OPD agar lebih meningkat PAD, melakukan pembenahan terhadap lokasi-lokasi wisata di Limapuluh Kota, terutama terhadap 3 ikon destinasi wisata Limapuluh Kota. Diantaranya, Objek Wisata Lembah Harau, Kelok Sembilan dan Objek wisata BPTU Padang Mengatas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan pada anggaran berikutnya, menata kembali aset-aset daerah, baik aset yang bergerak maupun tidak. Selain itu, masing-masing fraksi juga menyampaikan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan guru-guru yang ada pada daerah-daerah terpencil, termasuk merealisasikan tunjungannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dalam sambutannya mengatakan, apresiasinya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pemikiran dalam menjalankan rangkain rapat kerja dalam rangka membahas berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk pembahasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hari ini telah kita dengarkan pendapat akhir masing-masing Fraksi.mudah-mudahan segala sumbangsih yang diberikan dapat membawa perubahan demi kemajuan dan kemakmuran daerah dan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. "ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, sehubungan dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah daerah(LKPD) Tahun anggaran 2016, dirinya telah menyimak seluruh pendapat akhir yang diberikan masing-masing Fraksi. Tentunya catatan yang disampaikan tadi akan menjadi perhatian, sepanjang hal tersebut masih dalam batas kewenangan Pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</div>
<br />
"Atas nama pemerintah  Kabupaten Limapuluh Kota, kami mengucapkan terimakasih atas kerja sama dan kerja keras kita semua  dalam pengabdian kepada masyarakat,"pungkasnya. (yon).<br />
<br />
<br />

8 Fraksi DPRD 50 Kota Rekomendasikan LKPD Bupati

Limapuluh Kota–Terobos -Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, merekomendasikan Laporan Pertan...