Media Terobos

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Diluncurkan, Tahap Pertama 156 UMKM Di Padang Panjang Lolos Verifikasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_m-UQQ3a1XFtgTQa6IiFPZa_D_XwQfyPgroQzbl1ahOdbxZaDO-m8JjvGLg9jO4KApN_9P_IkD4uUWLVTO-VRNghbCpKUfbkVBizu6shPSW6sEIE0gDvuyjDRRn6C_y-mcMK0fKVdboDu/s1600/IMG-20200831-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_m-UQQ3a1XFtgTQa6IiFPZa_D_XwQfyPgroQzbl1ahOdbxZaDO-m8JjvGLg9jO4KApN_9P_IkD4uUWLVTO-VRNghbCpKUfbkVBizu6shPSW6sEIE0gDvuyjDRRn6C_y-mcMK0fKVdboDu/s320-rw/IMG-20200831-WA0017.jpg" width="320" /></a></div>
Padang Panjang, mediaterobos.com - Presiden Republik Indonesia, Jokowi secara resmi me launching peluncuran program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro sekaligus penyerahan simbolis di Istana Negara, Senin (24/08).<br />
<br />
Kegiatan launching tersebut diikuti oleh pelaku usaha mikro kecil, kepala daerah di seluruh Provinsi, Kab/Kota se-Indonesia baik secara fisik maupun secara virtual melalui video conference.<br />
<br />
Program yang dinamai banpres produktif itu dimaksudkan untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19.<br />
<br />
Presiden Republik Indonesia, Jokowi menyebutkan, tiap pelaku usaha mikro nantinya akan mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta. Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening tiap pelaku usaha.<br />
<br />
"Banpres ini adalah hibah, bukan pinjaman. Saya harap digunakan untuk tambahan modal, untuk menambah barang dagangan," katanya<br />
<br />
Ditambahkannya, nanti di akhir Agustus ini ditargetkan akan dibagi ke 4,5 juta pelaku usaha mikro kecil dan akhir September ditargetkan sebanyak 9,1 juta. Setelah itu 12 juta.<br />
<br />
"Jadi totalnya 12 juta usaha mikro kecil akan diberikan banpres ini," tambahnya.<br />
<br />
Pimpinan Cabang BRI Kota Padang Panjang, Yori Verdian selaku pihak perbankan yang ditunjuk dalam penyaluran banpres tersebut menjelaskan untuk Kota Padang Panjang sampai saat ini sudah ada sebanyak 156 Usaha Mikro yang akan dibantu (lolos verifikasi) dan kemungkinan masih akan ada tambahan.<br />
<br />
"Nanti dari kami akan coba turun ke lapangan lagi seperti ke pasar kalau ada yang memenuhi kriteria lagi akan kami ajukan ke Kementerian Perekonomian dan UKM sebagai calon penerima banpres ini, tentunya nanti kami juga akan kerjasama dengan Dinas Koperindag Padang Panjang, "ujarnya.<br />
<br />
Dikatakannya, untuk kriteria penerima banpres tersebut cukup sederhana yaitu terutama harus memiliki usaha (tidak boleh ASN, TNI-Polri) dan yang pasti usahanya itu adalah Usaha Mikro Kecil.<br />
<br />
"Nanti kami di BRI akan coba olah datanya setelah itu diajukan ke Kemenko. Jadi Kemenko lah yang nanti memutuskan layak atau tidaknya usaha tersebut diberikan banpres, "pungkasnya.<br />
<br />
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Walikota Padang Panjang yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yas Edizarwin, SH,Kepala Dinas Koperindag, Arpan, SH, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, Drs. Ampera, SH, M.Si. ....  ( Pul / Bahrun ).<br />
<br />
<br />

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Diluncurkan, Tahap Pertama 156 UMKM Di Padang Panjang Lolos Verifikasi

Padang Panjang, mediaterobos.com - Presiden Republik Indonesia, Jokowi secara resmi me launching peluncuran program Bantuan Presiden (Banp...

Polres Pessel, Kabag Ops dan Kapolsek Sutera Serah Terima Jabatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrVfOYi68mEQ5L93ve1EZi5RdeMaDRKY8-HwVTMDzIp9e-aY8akeD6kf3bOBuD-QxYcwd_C7OZOl0ej75Ffi4B2PZ3VfjDPwLeZyPEtrI4gcyVTwPeQAMlyDVlx5hBuwDRVoXwLcMSeYt9/s1600/IMG-20200824-WA0079.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrVfOYi68mEQ5L93ve1EZi5RdeMaDRKY8-HwVTMDzIp9e-aY8akeD6kf3bOBuD-QxYcwd_C7OZOl0ej75Ffi4B2PZ3VfjDPwLeZyPEtrI4gcyVTwPeQAMlyDVlx5hBuwDRVoXwLcMSeYt9/s640-rw/IMG-20200824-WA0079.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Pesisir Selatan- Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Cepi Noval.S.Ik, Senin (24/8) di lobi Polres Pesisir Selatan, menjadi ispektur upacara serah terima jabatan, yaitu Kabag Ops dan Kapolsek Sutera, dari AKBP (HAR) Mirza Herwanto kepada Kompol. Arsyal, Kapolsek Sutera dari AKP. Asmardi kepada Iptu Welly Anoftri, SH. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam sambutanya, Kapolres Pessel AKBP. Cepi Noval, S.Ik, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kabag Ops dan Kapolsek Sutera yang lama atas pelaksanaan tugas dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"kepada pejabat yang baru agar dapat sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi di Wilayah Hukum Polres Pessel," pesan nya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cepi Noval menuturkan, kedepan banyaknya tantangan tugas yang akan dihadapi baik dalam bidang Politik maupun kamtibmas dan diharapkan kepada Kabag dan Kapolsek yang baru dapat memberikan warna baru dalam menjalankan tugas di Polres Pessel. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadir dalam acara Kabag, Para Kasat, Kapolsek sejajaran Polres Pessel, Perwira, Bintara dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Polres Pessel. (rio)</div>

Polres Pessel, Kabag Ops dan Kapolsek Sutera Serah Terima Jabatan

mediaterobos.com, Pesisir Selatan- Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Cepi Noval.S.Ik, Senin (24/8) di lobi Polres Pesisir Selatan, menjadi ...

Komite I DPD RI: Tolak Pilkada Desember 2020, KPK Awasi Anggaran Pilkada

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE1R_12B2obrwL_lKL8XLMlQmeJntqHPan_y5LToTob7e-FevpuDPgTcsIpILYuM0xRAtSTgj4_GiQJCHtDG11NQ8cI0BDVSlHOlBT0lsv8Ql3Xfmn3-1_lvxPFbxYkMrEdUAUfIaluVeU/s1600/IMG-20200824-WA0077.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="589" data-original-width="1280" height="294" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgE1R_12B2obrwL_lKL8XLMlQmeJntqHPan_y5LToTob7e-FevpuDPgTcsIpILYuM0xRAtSTgj4_GiQJCHtDG11NQ8cI0BDVSlHOlBT0lsv8Ql3Xfmn3-1_lvxPFbxYkMrEdUAUfIaluVeU/s640-rw/IMG-20200824-WA0077.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Foto : Komite I DPD RI: Tolak Pilkada Desember 2020, KPK Awasi Anggaran Pilkada </i></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Jakarta- Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi kembali  menegaskan menolak Pilkada Serentak Desember 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid 19. Sikap tegas Komite I DPD RI itu diutarakan Senin (24/8/2020) dalam dialog Pilkada di Tengah Pandemi bertempat di Pers Room. Hadir juga dalam diskusi tersebut Mardani Ali Sera anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Yanuar dari Fraksi PKB, dan Yustinus pengamat politik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Senator Fachrul Razi yang merupakan Ketua Komite I DPD RI menyatakan bahwa Komite I sebagai bagian dari masyarakat Daerah dengan tegas menolak Pilkada Serentak dilaksanakan pada Desember 2020 dan menunda pelaksanaannya pada tahun 2021. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Komite I Menolak Pilkada 2020, dan mendukung jika dilaksanakan tahun 2021. Kami juga meminta KPK untuk mengawasi dana daerah yang dipaksakan untuk digunakan untuk Pilkada serta dana bantuan Covid-19 yang berbau politik pilkada,” tegas Fachrul Razi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ada beberapa alasan penolakan ini: pertama, bahwa Pandemi Covid 19 cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Berdasarkan data resmi Pemerintah (www.data.covid19.co.id), Peta Epidemilogi (zonasi covid19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku. Selama periode 1 Agustus-21 Agustus 2020 penambahan kasus Positif covid19 rata-rata perhari 1.956 kasus dan meningkat 271 kasus dibandingkan pada bulan Juli dengan penambahan rata-rata 1.685 kasus.  Kedua, Daerah kewalahan dalam menangani covid 19 sementara anggaran pilkada sangat memberatkan dan sangat besar yaitu Rp9,9 triliun (NPHD) dan penambahan anggaran Pilkada dengan protocol covid19 sebesar Rp 4.768 triliun. Ketiga, Kesehatan masyarakat lebih utama. Banyak penyelenggara yang sudah terpapar covid19 dan akan ada 105 juga lebih Pemilih yangg akan terdampak. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jadi tidak ada pengaruhnya demokrasi dan penundaan Pilkada Desember 2020 karena yang utama adalah kesehatan masyarakat, anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk Pilkada, masyarakat masih butuh untuk ekonomi dan penghidupan” tegas Fachrul Razi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat Menurut Fachrul Razi, Pilkada Serentak pada Desember 2020 memberikan kesempatan besar bagi petahana untuk terpilih kembali dengan kendali dan anggaran yang masih dapat dimanfaatkan oleh petanaha, apalagi data terakhir menunjukkan ada 21 Daerah yang akan  melawan kontak kosong dan ada kemungkinan terus bertambah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pilkada Serentak Desember 2020 juga cederung melanggengkan Dinasti politik, belum ada jaminan dari Pemerintah bahwa angka penularan covid 19 di Daerah menjadi berkurang, jangan sampai Pilkada Desember 2020 ini lebih menguntungkan 270 orang yang maju dalam kontestasi Pilkada dibandingkan dengan nilai manfaat bagi 105 juta lebih Pemilih. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelima, UU No.2/2020 sebenarnya memberikan ruang bagi Pemerintah dan penyelenggara untuk menunda Pilkada pada 2021, akan tetapi ruang ini tidak dimanfaatkan dan dipertimbangkan dengan baik-baik. </div>
<div style="text-align: justify;">
Disamping itu, Komite I mendesak Pemerintah untuk menjamin pelaksanaan Pilkada Desember 2020 zero korban sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan Demokrasi di Daerah dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi anggaran Pilkada serta anggaran penanganan covid 19 agar tepat sasaran serta tepat manfaat ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai penutup pernyataannya, Fachrul Razi menyatakan bahwa karena tidak ada jaminan dari Pemerintah maka sudah sangat pantas Pilkada di tunda Desember 2020 untuk menjamin kesehatan 105  juta lebih Pemilih yang ada di Daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Yanuar, Fraksi PKB menyatakan bahwa Pilkada adalah instrument terbaik bagi pemilih pemimpin daerah. walau bagaimanapun Pilkada sudah di putuskan Desember 2020, oleh karena harus tetap dilaksanakan dengan protocol kesehatan yang ketat dan perlu keputusan yang tepat. Bagi Daerah merah, pelaksanaan Pilkada dihentikan dan jika memungkinkan, pelaksanaan Pilkada Serentak dapat  dilaksanakan.  “Kita harus mencari jalan bagaimana caranya agar pencoblosan itu memudahkan Pemilih”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Semantara Yustinus, pengamat Politik menyatakan bahwa Pilkada Desember 2020 merupakan Pilkada yang tidak berperikemanusiaan karena melanggengkan Dinasti Politik. Pilkada merupakan bagian dari nilai kebangsaan kita yaitu nilai-nilai demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang penuh keprihatinan karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jatuh miskin, dan terpapar covid19. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemiskinan bisa menjadi bancakan dalam Pilkada 2020 utuk melanggengkan kekuasaan. Menunda Pilkada Desember 2020 adalah pilihan yang tepat, tidak ada urgensi harus dilaksanakan pada Desember 2020. Keputusan Pilkada Desember 2020 perlu ditarik dan diperhitungkan kembali sebagai bentuk semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi demokrasi karena menghadirkan orang banyak di tengah Pandemi tidak berperikemanusiaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari Fraksi PKS, Mardani Alii Serra menyampaikan bahwa Kita harus fokus pada detailnya terhadap Pilkada Serentak Desember 2020.  Dalam UU No.2/2020 memang diberikan keleluasaan untuk menunda Pilkada selain Desember 2020 jika keadaan darurat. Akan tetapi, keputusan Pilkada Desember 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan standar WHO, bukan rapid melainkan PCR. Saat ini hanya DKI yang memenuhi standar WHO untuk PCR yaitu diatas 5%. Seluruh Daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus melaksanakan tes PCR dengan standar WHO yaitu 5%.  scientific science harus menjadi standar pelaksanaan Pilkada Desember 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Acara diskusi yang diadakan oleh pers room DPR RI ini ditutup dengan sebuah sikap bahwa Pilkada Desember 2020 haruslah menjadi ajang demokrasi dan kontestasi politik yang berkeadilan.(rilis)</div>

Komite I DPD RI: Tolak Pilkada Desember 2020, KPK Awasi Anggaran Pilkada

Foto : Komite I DPD RI: Tolak Pilkada Desember 2020, KPK Awasi Anggaran Pilkada mediaterobos.com, Jakarta- Ketua Komite I DPD RI, Fac...

KPU Sumbar Dikunjungi Komisi 1 DPRD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPzLBbKX5c2mTHX_37ro15hJLEfH4CI4iNUTIHESwcvdc0IeMuD-WeCJaHaejUQX7B7Db1rbmvGOoVc2ZFYTggiJkUYuEiPIc6_m_Krg35O4o_R97FOYMY80FgE-wszeTEJOJxsPdDvqv/s1600/IMG-20200824-WA0065.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEPzLBbKX5c2mTHX_37ro15hJLEfH4CI4iNUTIHESwcvdc0IeMuD-WeCJaHaejUQX7B7Db1rbmvGOoVc2ZFYTggiJkUYuEiPIc6_m_Krg35O4o_R97FOYMY80FgE-wszeTEJOJxsPdDvqv/s640-rw/IMG-20200824-WA0065.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Foto : KPU Sumbar Dikunjungi Komisi 1 DPRD Sumbar</i></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Sumbar- Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev), pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang, komisi 1 DPRD Sumbar kunjungi KPU Sumbar, Senin (24/4/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi 1 DPRD Sumbar dalam kunjungan kerja dipimpin wakil ketua Eviyandri Rajo Budiman, dan sekretaris HM. Nurnas, serta didampingi anggota Zarfi derson, Bakri Bakar, M. Ridwan, juga staf komisi Rio Eka Putra dan Nanda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kunjungan tersebut, rombongan komisi 1 DPRD Sumbar diterima komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai, Yanuk Sri Mulyani dan Izwaryani, didampingi Kabag hukum, Tekhnis dan Hupmas Aan Wuryanto, Kabag SDM, perencanaan  Dan Data Wandrizen, kasubag perencanaan dan data Agustian, kasubag tekhupmas Jumiati, serta beberapa kasubag lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam monitoring tersebut,sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas menayakan seputar kesiapan dan kendala yang dihadapi KPU Sumbar ketika melaksanakan tahapan awal, sampai saat ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu Nurnas juga menanyakan, sejauh mana monev yang sudah dilakukan KPU Sumbar terhada KPU Kabuoaten dan Kota, dalam kesiapan menghadapi Pilkada mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Rasanya kami sebagai mitra kerja KPU perlu untuk melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi, sehingga penyelenggaraan pilka dan semua tahapan bisa berjalan baik, sesuai kehendak bersama," ulas Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditegaskannya, monev yang dilakukan saat ini sebagai fungsi pengawasan dalam penganggaran, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menjawab pertanyaan komisi 1 DPRD Sumbar, komisioner  KPU yang hadir mengatakan, mereka sudah siap untuk menyelenggarakan pilkada serentak, dengan semua tahapannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bukan hanya komisioner KPU, sekretariat dan tenaga pendukung sudah menyiapkan diri, agar penyelenggaraan pilkada dari semua tahapan berjalan baik, tanpa menimbulkan masalah dikemudian hari.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berbagai kendala memang ada, namun sampai saat ini dapat diatasi, karena kerja sama antara komisioner dengan sekretariat dijalin dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada serentak, dari tahap awal sampai pelaksanaan dihari-H, 9 Desember 2020 mendatang," jawab Izwaryani yang kerap dipanggil Adiak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkan Gebril, monev yang dilakukan komisi 1 DPRD Sumbar merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka, karena tampak hubungan kemitraan yang harmonis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertemuan dua lembaga tersebut berjalan sangat harmonis, penuh keterbukaan dan saling memberikan masukan, untuk penyelenggaraan pilkada sesuai dengan aturan berlaku.((fwp-sb/mckpu)</div>

KPU Sumbar Dikunjungi Komisi 1 DPRD Sumbar

Foto : KPU Sumbar Dikunjungi Komisi 1 DPRD Sumbar mediaterobos.com, Sumbar- Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev), pelaksanaan ...