Media Terobos

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, keuntungan yang didapat BUMD PSM tidak masuk akal

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-nXQYIa-3VvZifauSokk6EF_K6pgfN4sFot51aMZmvjuTfip-Rbw0QiJH18xz5XYH3OnzZ3nkgmfsoufbKZ2Jq5O0Q25NXw9TlhGu_57TKsyhFgoNTrJ9Nhe1M7siRl1kqy767MOElAo/s616/berita-Bappeda-Pembangunan-Kantor-Baru-DPRD-Padang-Direncanakan-Tahun-KlikPositif-100720101221.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="346" data-original-width="616" height="225" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-nXQYIa-3VvZifauSokk6EF_K6pgfN4sFot51aMZmvjuTfip-Rbw0QiJH18xz5XYH3OnzZ3nkgmfsoufbKZ2Jq5O0Q25NXw9TlhGu_57TKsyhFgoNTrJ9Nhe1M7siRl1kqy767MOElAo/w400-h225-rw/berita-Bappeda-Pembangunan-Kantor-Baru-DPRD-Padang-Direncanakan-Tahun-KlikPositif-100720101221.jpeg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">mediaterobos.com, Padang- Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam menilai, keuntungan yang didapat Badan Usaha Milik Daerah Padang Sejahtera Mandiri (BUMD PSM) tidak masuk akal. Untuk itu, Komisi II belum dapat memberikan rekomendasi tambahan modal.</div><p></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Keuntungan yang didapat PSM sekarang, dengan manajemen yang baru, itu memang tidak masuk akal. Tak balance dengan anggaran yang diajukan," ungkap Boby Rustam, Kamis, 13 Agustus 2020.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Boby Rustam mencontohkan pada unit ushaa parkir yang dikeloka PSM. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Karena sesui dengan pembicaraan kita di hotel Rocky, masa dari pengelolaan parkir saja cuma Rp130 ribu satu hari yang dihasilkan, kan tidak masuk akal itu," tukuknya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Boby Rustam menyarankan agar dikaji ulang kembali sistem kerja dan sistem manajemen di PSM.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Karena terlalu banyak di situ anggaran untuk anggotanya. Sementara yang dihasilkan dari kerja PSM tadi tidak masuk akal, memang betul-betul tidak masuk akal keuntungan yang didapatkan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Terkait permintaan penambahan modal untuk garansi tata kelola semen, Boby menegaskan, </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Itu kami dari komisi II, sepakat supaya ditinjau ulang lagi. Diadakan perbaikan, sistem kerjanya bagaimana, baru kami bisa merekomendasikan. [Saat ini kami] belum bisa memberikan [rekomendasi] tambahan modal," katanya.</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, keuntungan yang didapat BUMD PSM tidak masuk akal

mediaterobos.com, Padang- Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam menilai, keuntungan yang didapat Badan Usaha Milik Daerah Padan...

DPRD Kota Padang, Dorong Pemkot Tagih Tunggakan Retribusi SPR Plaza Padang

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy-wrkC4xgzlTi_fonjJv-eUBylSl5rDDc1LNKjbWqDFDhztk1ztwfjgUlt0X4I1jhb2gR6AN4rOQG7z3Qi9ccq6Skqs3L1MPRRhjGUTzf_P4s_IaeghnasdkKSvUy8Vh1OYX43UQqtSuz/s640/igkpzohwr7soyd7b7w9k.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy-wrkC4xgzlTi_fonjJv-eUBylSl5rDDc1LNKjbWqDFDhztk1ztwfjgUlt0X4I1jhb2gR6AN4rOQG7z3Qi9ccq6Skqs3L1MPRRhjGUTzf_P4s_IaeghnasdkKSvUy8Vh1OYX43UQqtSuz/s320-rw/igkpzohwr7soyd7b7w9k.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">mediaterobo0s.com, Padang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kota (Pemkot) agar segera menagih tunggakan retribusi senilai Rp7,5 miliar ke Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza Padang. </div><p></p><p style="text-align: justify;">"Kami akan terus mendorong Pemkot Padang agar segera menagih tunggakan SPR Plaza Padang sebesar Rp7,5 miliar yang masih belum dibayarkan, terhitung sejak 2013 sampai saat ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Yandri, di Padang, Rabu (19/8). </p><p style="text-align: justify;">Ia menyampaikan hal itu pada saat kunjungan Komisi II DPRD ke SPR Plaza dalam rangka mempertanyakan persoalan tunggakan SPR hingga saat ini masih belum dibayarkan mencapai Rp7,5 miliar. </p><p style="text-align: justify;">"Kami juga meminta Pemkot Padang agar bertindak lebih tegas terhadap SPR, jika memang tidak sanggup lagi mengelolanya. Namun kita masih menunggu kejelasan dari pihak SPR sendiri," kata dia.  </p><p style="text-align: justify;">Di samping itu, Koordinator Komisi II DPRD Padang, Ilham Maulana mengatakan pihaknya akan terus mendesak Pemkot agar menagih tunggakan tersebut.</p><p style="text-align: justify;">"Jika surat yang dikirimkan Dinas Perdagangan ke SPR Plaza Padang belum direspon, maka kami akan mendatangi pihak bersangkutan, sehingga semua menjadi jelas," kata dia. </p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut ia menyebutkan kondisi keuangan Kota Padang setelah COVID-19 menurun drastis. Salah satu upaya yang diselesaikan yaitu menagih setiap piutang dari sektor yang ada. </p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggakan tersebut berupa mengirimkan surat ke pihak terkait.</p><p style="text-align: justify;">Ia juga mengatakan terkait persoalan tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bahkan Dinas Perdagangan sudah tujuh tahun melakukan penagihan dan terakhir suratnya tertanggal 17 Juli 2020, tetapi masih belum mendapatkan jawaban.</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut ia menyebutkan sampai saat ini total tunggakan retribusi dari manajemen SPR Plaza Padang sebanyak Rp7,5 miliar sejak 2013.</p><p style="text-align: justify;">Ia menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir manajemen SPR hanya membayarkan sebesar Rp238.471.293,30 atau senilai 16.606 dolar AS. Sementara kewajiban yang harus dibayar mulai 2013 hingga 2019 senilai Rp7.758.229.695,30 atau 540.246 dolar AS, sehingga total tagihan yang akan dibayarkan senilai Rp7.519.758.402,00 atau 523.640 dolar AS. </p><p style="text-align: justify;">Selain itu, Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Padang, Saraman juga menyebutkan sampai saat ini pihak SPR Plaza Andalas juga memiliki tunggakan PBB sekitar Rp866 juta terhitung sejak 2016.  </p><p style="text-align: justify;">"Kami sudah melakukan upaya dengan menagihnya setiap tahun. Bahkan kami tidak menghitung dendanya dan boleh dicicil. Namun pihak SPR tidak pernah membayarnya hingga tahun ini," kata dia. </p><p style="text-align: justify;">Akan tetapi, pada kesempatan itu Pimpinan SPR Plaza Padang, Jimmy Hendrik Tampi tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut, karena masih di luar kota. Sehingga persolan tersebut belum bisa ditemukan titik terangnya. </p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Umum SPR Plaza Andalas Padang Bharata Laksamana mengatakan dirinya belum bisa memberikan tanggapan terkait persoalan tunggakan SPR Plaza Andalas tersebut. </p><p style="text-align: justify;">"Terkait persoalan itu saya tidak punya kebijakan untuk menjawabnya, kita tunggu dulu penjelasan dari atasan saya, Minggu depan rencananya akan diakan pertemuan dan dijelaskan," kata dia. (*)</p>

DPRD Kota Padang, Dorong Pemkot Tagih Tunggakan Retribusi SPR Plaza Padang

mediaterobo0s.com, Padang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kota (Pemkot...

Staf DPRD Sumbar Kembali Uji Swab

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzRdAbza34OFFreWQAyffOn4XP1b8-1-gSEOqtpX3jVW_AQwSpXQSpMVYkoRUG6zW0pOOr7fTKzk4oZhweUharO18kPaU8QmUELZ6CAo4FLJpfv6QEOMQFj3AGMXYa37qReblZ_erN4KjY/s1600/IMG-20200818-WA0064.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzRdAbza34OFFreWQAyffOn4XP1b8-1-gSEOqtpX3jVW_AQwSpXQSpMVYkoRUG6zW0pOOr7fTKzk4oZhweUharO18kPaU8QmUELZ6CAo4FLJpfv6QEOMQFj3AGMXYa37qReblZ_erN4KjY/s640-rw/IMG-20200818-WA0064.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Padang- Karena semakin melonjaknya jumlah yang terpapar covid-19 di Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis meminta untuk kembali melakukan pemeriksaan pada semua stafnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah melakukan uji Swab Jumat 15-8-2020, hari ini Selasa (18/8) kembali semua staf sekretariat DPRD Sumbar untuk melakukan uji Swab, guna memastikan kesehatan seluruh staf serta karyawan dari penularan covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Raflis pada wartawan mengatakan, pada pemeriksaan awal dinyatakan Pimpinan dan anggota DPRD serta staf negatif, namun untuk lebih menjamin maka dilakukan uji Swab kedua, sehingga tidak ada keraguan dalam beraktifitas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kemarin waktu uji Swab pertama dinyatakan semua dilingkungan DPRD Sumbar hasilnya negatif, namun perlu diperiksa lagi saat ini untuk yang belum diperiksa tersahulu dan yang ingin periksa kembali, agar dalam bekerja menjadi nyaman dan mata rantai penyebaran pandemi terputus," ujar Raflis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkannya, kalau ada yang merasa memiliki gangguan atau tanda-tanda, diharapkan untuk segera memeriksa dan tidak mendatangi tempat keramaian yang bisa berdampak pada orang lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tetsebut ditambahkan kasubag Humas DPRD Sumbar Lazwardi, dimana lembaga tempat pelayanan ini harus steril dari penyebaran pandemi, sehingga aktifitas tidak terganggu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita mendukung semua kebijakan pak sekwan, karena ini untuk kebaikan bersama, dimana DPRD Sumbar sebagai lembagai publik harus steril dari penyebaran pandemi covid-19," ulas Lazwardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Uji Swab dimulai pagi hari, bukan hanya untuk karyawan DPRD Sumbar, tapi bisa juga untuk pemeriksaan wartawan serta OPD lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyelenggaraan uji Swab brialan baik, semua  staf dan pimpinan sekretariat antusias untuk mengikuti uji Swab.(nov-fwp-sb)</div>

Staf DPRD Sumbar Kembali Uji Swab

mediaterobos.com, Padang- Karena semakin melonjaknya jumlah yang terpapar covid-19 di Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis memi...

HM Nurnas : Terkait Swab, Pemerintah Jangan Setengah Hati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uhcuhwfOxsnnCQXrheLlDmQAM144YyuxHL3e_rnI7OoJmRgRIiOzOG5u3xegQV_V-DN8-N1T7CvFCvoncKzWg1OlnOjdaRl2HB6uOOOyPz5-gPWL58z_LxEmYgNl9gXYjyGinFL27byo/s1600/IMG-20200818-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="520" height="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uhcuhwfOxsnnCQXrheLlDmQAM144YyuxHL3e_rnI7OoJmRgRIiOzOG5u3xegQV_V-DN8-N1T7CvFCvoncKzWg1OlnOjdaRl2HB6uOOOyPz5-gPWL58z_LxEmYgNl9gXYjyGinFL27byo/s640-rw/IMG-20200818-WA0048.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Padang- Menggilanya penularan covid-19 di Sumatera Barat bukan mengada-ada, atau sekedar wacana semata, tetapi nyata.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tersebut dikatakan Sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas ketika melakukan cofee morning dengan sejumlah wartawan, Selasa (18/8/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nurnas juga mengatakan, tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk massal, apabila semua tanpa terkecuali harus terlebih dahulu dilakukan uji Swab, sehingga bisa dipastikan  dampak vovid-19 bisa ditekan, dan mata rantai bisa diputuskan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perlu diberitahukan pada publik atau semua lapisan masyarakat, uji Swab tidak sakit dan tidak ada efek lain, sehingga perlu uji dilakukan untuk semua komponen, termasuk masyarakat biasa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nurnas juga menegaskan, pemerintah provinsi khususnya dan kabuoaten-kota umumnya, jangan setengah hati dalam melakukan untuk uji Swab pada pegawai, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, tanpa terkecuali didaerah ini, sehingga jelas dan terang berapa banyak yang terpapar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah jangan setengah hati dalam melakukan dan mengajak uji Swab untuk pegawai dan semua komponen masyarakat serta masyarakat biasa, sehingga pemutusan mata rantai pandemi covid-19, didaerah ini," tegas Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Uji Swab bukan sebuah hal yang menakutkan, semua biasa saja dan tidak menyakitkan, sehingga jangan ada rasa cemas pada semua orang untuk melakukannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Uji Swab tidak sakit dan masyarakat tidak perlu cemas, dan jangan takut dengan biaya tinggi, karena masyarakat bisa mengusulkan pada pemerintah setempat agar uji Swab geratis atau tidak berbayar," tambah Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga mengatakan, pemerintah siap untuk menanggulangi dana uji Swab pada masyarakat, bisa dilakukan ditempat tinggal masing-masing, dengan mengumpulkan masyarakat pada sebuah tempat, untuk diperiksa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Intinya pemerintah harus mengajak dan memberitahu masyarakat kalau Swab bisa gratis atau tidak berbayar, sehingga minat masyarakat untuk hal tersebut tinggi," tutup Nurnas.(fwp-sb)</div>

HM Nurnas : Terkait Swab, Pemerintah Jangan Setengah Hati

mediaterobos.com, Padang- Menggilanya penularan covid-19 di Sumatera Barat bukan mengada-ada, atau sekedar wacana semata, tetapi nyata. ...