Media Terobos

DPRD Kota Padang, Dorong Pemkot Tagih Tunggakan Retribusi SPR Plaza Padang

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy-wrkC4xgzlTi_fonjJv-eUBylSl5rDDc1LNKjbWqDFDhztk1ztwfjgUlt0X4I1jhb2gR6AN4rOQG7z3Qi9ccq6Skqs3L1MPRRhjGUTzf_P4s_IaeghnasdkKSvUy8Vh1OYX43UQqtSuz/s640/igkpzohwr7soyd7b7w9k.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy-wrkC4xgzlTi_fonjJv-eUBylSl5rDDc1LNKjbWqDFDhztk1ztwfjgUlt0X4I1jhb2gR6AN4rOQG7z3Qi9ccq6Skqs3L1MPRRhjGUTzf_P4s_IaeghnasdkKSvUy8Vh1OYX43UQqtSuz/s320-rw/igkpzohwr7soyd7b7w9k.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">mediaterobo0s.com, Padang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kota (Pemkot) agar segera menagih tunggakan retribusi senilai Rp7,5 miliar ke Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza Padang. </div><p></p><p style="text-align: justify;">"Kami akan terus mendorong Pemkot Padang agar segera menagih tunggakan SPR Plaza Padang sebesar Rp7,5 miliar yang masih belum dibayarkan, terhitung sejak 2013 sampai saat ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Yandri, di Padang, Rabu (19/8). </p><p style="text-align: justify;">Ia menyampaikan hal itu pada saat kunjungan Komisi II DPRD ke SPR Plaza dalam rangka mempertanyakan persoalan tunggakan SPR hingga saat ini masih belum dibayarkan mencapai Rp7,5 miliar. </p><p style="text-align: justify;">"Kami juga meminta Pemkot Padang agar bertindak lebih tegas terhadap SPR, jika memang tidak sanggup lagi mengelolanya. Namun kita masih menunggu kejelasan dari pihak SPR sendiri," kata dia.  </p><p style="text-align: justify;">Di samping itu, Koordinator Komisi II DPRD Padang, Ilham Maulana mengatakan pihaknya akan terus mendesak Pemkot agar menagih tunggakan tersebut.</p><p style="text-align: justify;">"Jika surat yang dikirimkan Dinas Perdagangan ke SPR Plaza Padang belum direspon, maka kami akan mendatangi pihak bersangkutan, sehingga semua menjadi jelas," kata dia. </p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut ia menyebutkan kondisi keuangan Kota Padang setelah COVID-19 menurun drastis. Salah satu upaya yang diselesaikan yaitu menagih setiap piutang dari sektor yang ada. </p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggakan tersebut berupa mengirimkan surat ke pihak terkait.</p><p style="text-align: justify;">Ia juga mengatakan terkait persoalan tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bahkan Dinas Perdagangan sudah tujuh tahun melakukan penagihan dan terakhir suratnya tertanggal 17 Juli 2020, tetapi masih belum mendapatkan jawaban.</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut ia menyebutkan sampai saat ini total tunggakan retribusi dari manajemen SPR Plaza Padang sebanyak Rp7,5 miliar sejak 2013.</p><p style="text-align: justify;">Ia menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir manajemen SPR hanya membayarkan sebesar Rp238.471.293,30 atau senilai 16.606 dolar AS. Sementara kewajiban yang harus dibayar mulai 2013 hingga 2019 senilai Rp7.758.229.695,30 atau 540.246 dolar AS, sehingga total tagihan yang akan dibayarkan senilai Rp7.519.758.402,00 atau 523.640 dolar AS. </p><p style="text-align: justify;">Selain itu, Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Padang, Saraman juga menyebutkan sampai saat ini pihak SPR Plaza Andalas juga memiliki tunggakan PBB sekitar Rp866 juta terhitung sejak 2016.  </p><p style="text-align: justify;">"Kami sudah melakukan upaya dengan menagihnya setiap tahun. Bahkan kami tidak menghitung dendanya dan boleh dicicil. Namun pihak SPR tidak pernah membayarnya hingga tahun ini," kata dia. </p><p style="text-align: justify;">Akan tetapi, pada kesempatan itu Pimpinan SPR Plaza Padang, Jimmy Hendrik Tampi tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut, karena masih di luar kota. Sehingga persolan tersebut belum bisa ditemukan titik terangnya. </p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Umum SPR Plaza Andalas Padang Bharata Laksamana mengatakan dirinya belum bisa memberikan tanggapan terkait persoalan tunggakan SPR Plaza Andalas tersebut. </p><p style="text-align: justify;">"Terkait persoalan itu saya tidak punya kebijakan untuk menjawabnya, kita tunggu dulu penjelasan dari atasan saya, Minggu depan rencananya akan diakan pertemuan dan dijelaskan," kata dia. (*)</p>

DPRD Kota Padang, Dorong Pemkot Tagih Tunggakan Retribusi SPR Plaza Padang

mediaterobo0s.com, Padang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kota (Pemkot...

Staf DPRD Sumbar Kembali Uji Swab

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzRdAbza34OFFreWQAyffOn4XP1b8-1-gSEOqtpX3jVW_AQwSpXQSpMVYkoRUG6zW0pOOr7fTKzk4oZhweUharO18kPaU8QmUELZ6CAo4FLJpfv6QEOMQFj3AGMXYa37qReblZ_erN4KjY/s1600/IMG-20200818-WA0064.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzRdAbza34OFFreWQAyffOn4XP1b8-1-gSEOqtpX3jVW_AQwSpXQSpMVYkoRUG6zW0pOOr7fTKzk4oZhweUharO18kPaU8QmUELZ6CAo4FLJpfv6QEOMQFj3AGMXYa37qReblZ_erN4KjY/s640-rw/IMG-20200818-WA0064.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Padang- Karena semakin melonjaknya jumlah yang terpapar covid-19 di Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis meminta untuk kembali melakukan pemeriksaan pada semua stafnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah melakukan uji Swab Jumat 15-8-2020, hari ini Selasa (18/8) kembali semua staf sekretariat DPRD Sumbar untuk melakukan uji Swab, guna memastikan kesehatan seluruh staf serta karyawan dari penularan covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Raflis pada wartawan mengatakan, pada pemeriksaan awal dinyatakan Pimpinan dan anggota DPRD serta staf negatif, namun untuk lebih menjamin maka dilakukan uji Swab kedua, sehingga tidak ada keraguan dalam beraktifitas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kemarin waktu uji Swab pertama dinyatakan semua dilingkungan DPRD Sumbar hasilnya negatif, namun perlu diperiksa lagi saat ini untuk yang belum diperiksa tersahulu dan yang ingin periksa kembali, agar dalam bekerja menjadi nyaman dan mata rantai penyebaran pandemi terputus," ujar Raflis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkannya, kalau ada yang merasa memiliki gangguan atau tanda-tanda, diharapkan untuk segera memeriksa dan tidak mendatangi tempat keramaian yang bisa berdampak pada orang lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tetsebut ditambahkan kasubag Humas DPRD Sumbar Lazwardi, dimana lembaga tempat pelayanan ini harus steril dari penyebaran pandemi, sehingga aktifitas tidak terganggu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita mendukung semua kebijakan pak sekwan, karena ini untuk kebaikan bersama, dimana DPRD Sumbar sebagai lembagai publik harus steril dari penyebaran pandemi covid-19," ulas Lazwardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Uji Swab dimulai pagi hari, bukan hanya untuk karyawan DPRD Sumbar, tapi bisa juga untuk pemeriksaan wartawan serta OPD lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyelenggaraan uji Swab brialan baik, semua  staf dan pimpinan sekretariat antusias untuk mengikuti uji Swab.(nov-fwp-sb)</div>

Staf DPRD Sumbar Kembali Uji Swab

mediaterobos.com, Padang- Karena semakin melonjaknya jumlah yang terpapar covid-19 di Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis memi...

HM Nurnas : Terkait Swab, Pemerintah Jangan Setengah Hati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uhcuhwfOxsnnCQXrheLlDmQAM144YyuxHL3e_rnI7OoJmRgRIiOzOG5u3xegQV_V-DN8-N1T7CvFCvoncKzWg1OlnOjdaRl2HB6uOOOyPz5-gPWL58z_LxEmYgNl9gXYjyGinFL27byo/s1600/IMG-20200818-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="520" height="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uhcuhwfOxsnnCQXrheLlDmQAM144YyuxHL3e_rnI7OoJmRgRIiOzOG5u3xegQV_V-DN8-N1T7CvFCvoncKzWg1OlnOjdaRl2HB6uOOOyPz5-gPWL58z_LxEmYgNl9gXYjyGinFL27byo/s640-rw/IMG-20200818-WA0048.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Padang- Menggilanya penularan covid-19 di Sumatera Barat bukan mengada-ada, atau sekedar wacana semata, tetapi nyata.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tersebut dikatakan Sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas ketika melakukan cofee morning dengan sejumlah wartawan, Selasa (18/8/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nurnas juga mengatakan, tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk massal, apabila semua tanpa terkecuali harus terlebih dahulu dilakukan uji Swab, sehingga bisa dipastikan  dampak vovid-19 bisa ditekan, dan mata rantai bisa diputuskan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perlu diberitahukan pada publik atau semua lapisan masyarakat, uji Swab tidak sakit dan tidak ada efek lain, sehingga perlu uji dilakukan untuk semua komponen, termasuk masyarakat biasa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nurnas juga menegaskan, pemerintah provinsi khususnya dan kabuoaten-kota umumnya, jangan setengah hati dalam melakukan untuk uji Swab pada pegawai, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, tanpa terkecuali didaerah ini, sehingga jelas dan terang berapa banyak yang terpapar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah jangan setengah hati dalam melakukan dan mengajak uji Swab untuk pegawai dan semua komponen masyarakat serta masyarakat biasa, sehingga pemutusan mata rantai pandemi covid-19, didaerah ini," tegas Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Uji Swab bukan sebuah hal yang menakutkan, semua biasa saja dan tidak menyakitkan, sehingga jangan ada rasa cemas pada semua orang untuk melakukannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Uji Swab tidak sakit dan masyarakat tidak perlu cemas, dan jangan takut dengan biaya tinggi, karena masyarakat bisa mengusulkan pada pemerintah setempat agar uji Swab geratis atau tidak berbayar," tambah Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga mengatakan, pemerintah siap untuk menanggulangi dana uji Swab pada masyarakat, bisa dilakukan ditempat tinggal masing-masing, dengan mengumpulkan masyarakat pada sebuah tempat, untuk diperiksa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Intinya pemerintah harus mengajak dan memberitahu masyarakat kalau Swab bisa gratis atau tidak berbayar, sehingga minat masyarakat untuk hal tersebut tinggi," tutup Nurnas.(fwp-sb)</div>

HM Nurnas : Terkait Swab, Pemerintah Jangan Setengah Hati

mediaterobos.com, Padang- Menggilanya penularan covid-19 di Sumatera Barat bukan mengada-ada, atau sekedar wacana semata, tetapi nyata. ...

Kekerasan Advokat di Sidrap Sulawesi Selatan, Dikecam DPC Peradi Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCpSIhAGb0VOOUlAZSdXqw7YFZ_-q1Qa6SQVq3dlYbHpuxGXG9TpUBInSOcLTh-OBUvZIgvd1kI0CJjaJu7yqjgmygym_gNK9aRG_9rUIqeRFh9R0HFdmMqKmclV5huGtf01ZNx3Pf8yE3/s1600/IMG-20200818-WA0061.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="738" data-original-width="415" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCpSIhAGb0VOOUlAZSdXqw7YFZ_-q1Qa6SQVq3dlYbHpuxGXG9TpUBInSOcLTh-OBUvZIgvd1kI0CJjaJu7yqjgmygym_gNK9aRG_9rUIqeRFh9R0HFdmMqKmclV5huGtf01ZNx3Pf8yE3/s1600-rw/IMG-20200818-WA0061.jpg" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Sumbar- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Padang mengecam dugaan tindakan kekerasan terhadap pengacara bernama Safril Partang, SH dianiaya oleh sekelompok orang saat sedang melakukan tugasnya sebagai kuasa hukum, di Kampung Wala Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Sabtu (15/8/) lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut, Ketua DPC Peradi Padang Hanky Mustaf Sabarta mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap advokat, terutama dalam menjalankan profesinya, dan meminta kepada kapolri untuk menindak tegas pelaku kekerasan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Kami DPC Peradi Padang mengecam kejadian tersebut dan menolak segala bentuk tindak kekerasan terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya, apalagi dilakukan saat melaksanakan tugasnya sebagai advokat," katanya, Selasa (18/8).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hangky  menjelaskan, DPC Peradi Padang memandang perlu secara terbuka mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Safril Partang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Agar kepolisian segera menindaklanjuti dan memproses para pelaku secara tegas. Penganiayaan atau pengeroyokan terhadap rekan kami ( Safril Partang red) tidak seharusnya terjadi jika para pihak yang berkepentingan menyadari tugas dan fungsi advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lain dalam menjalankan profesinya," terang Hangky.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditegaskan, lawyer  senior itu, hukum menjamin advokat bersifat mandiri dan bebas menjalankan profesinya di seluruh wilayah Indonesia. " Baik dari ancaman, intimidasi, penganiayaan, atau segala bentuk tindakan kekerasan lainnya. Jaminan itu diamanatkan tentang advokat yang dijamin oleh Undang undang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diberitakan sebelumnya, Seorang pengacara bernama Safril Partang, SH dianiaya oleh sekelompok orang saat sedang melakukan tugasnya sebagai kuasa hukum, di Kampung Wala Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Sabtu (15/8/2020). Kasus ini langsung dilaporkan ke Polres Sidrap.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Safril, dirinya tengah menjadi penasehat hukum seorang klien yang memiliki kasus pidana dan perdata.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kasus pidana dan perdatanya berjalan semua. Terakhir klien saya telah dihukum percobaan dan belum dieksekusi,” ujar Safril.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai penasehat hukum, ia berinisiatif untuk mendamaikan kliennya dan pihak sebrang. Awalnya proses negosiasi berjalan lancar, dan mereka menerima beberapa poin negosiasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hanya saja ada satu poin kesepakatan yang diminta oleh kliennya, yang diduga sebagai pemicu tindak pengeroyokan dan penganiayaan Safril. Yaitu masalah hasil panen yang saat ini masih dikuasai kliennya, walaupun nanti akan segera dikembalikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Belum sempat saya bicara di lapangan, saya didorong, saya mau dipukul, saya mau ditikam hingga dikeluarkan parang. Jadi bertambah tidak enaknya lah saya selaku profesi penasehat hukum yang bekerja dilindungi undang-undang,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Safril saat itu ada sekitar 6 orang yang mengeroyoknya. Mereka memukuli dari berbagai arah, sehingga menyebabkan memar di bagian pipi dan punggung.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Usai mendapatkan tindalan kekerasan itu, Safril pun langsung melaporkan ke Polres Sidrap. Ia melengkapi laporan polisi nomor LP/ 140/ VIII/ 2020/ SPKT tanggal 15 Agustus dengan visum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jadi kami minta aparat agar yang terlibat ini segera ditangkap. Karena jika ini dibiarkan kedepannya akan terjadi lagi kepada aparat penegak hukum lainnya,” tandasnya.(cr1)</div>

Kekerasan Advokat di Sidrap Sulawesi Selatan, Dikecam DPC Peradi Padang

mediaterobos.com, Sumbar- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Padang mengecam dugaan tindakan kekerasan terhada...