Media Terobos

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito : KPU Daerah Harus Berjalan Sesuai Aturan Yang Telah Ditetapkan KPU RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSS4fIj5rEblhnKBhghMthEC9xKTpDIlFBdkdlOjxSH63eRLwN_rKqJZVufr9h1QHlKnfNxQA1ViW_SEi73UCuJp994C_74hKywbETizgV8iimS-_MIw5VUy1tYmZe_dfvdaL9wwoboMFV/s1600/44.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="750" height="360" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSS4fIj5rEblhnKBhghMthEC9xKTpDIlFBdkdlOjxSH63eRLwN_rKqJZVufr9h1QHlKnfNxQA1ViW_SEi73UCuJp994C_74hKywbETizgV8iimS-_MIw5VUy1tYmZe_dfvdaL9wwoboMFV/s640-rw/44.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i><span style="color: #073763;">Foto : Margarito Pakar Hukum <span style="text-align: justify;">Tata Negara</span></span></i></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediateronos.com, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis melihat ada unsur kesalahan besar dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh KPU Sumbar. Dua kesalahan besar tersebut terletak pada adanya Form BA 5.1-KWK dan menjadikan dukungan di nagari pemekaran Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak bisa ditemui oleh PPS. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Apa yang mereka lakukan itu salah. Malah salah besar dengan menjadikan dukungan hasil dari nagari (Desa-red) TMS karena PPS tidak bisa menemui pendukung dan menerbitkan satu form yang tidak ada aturan dalam PKPU," sebut Margarito Kamis melalui seluler, Selasa (4/8/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dijabarkan Margarito, KPU didaerah harus berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Termasuk soal administrasi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Form BA 5.1-KWK itu salah. KPU di daerah tidak boleh mengurangi atau menambahkan administrasi pilkada. Semua yang dilakukan oleh KPU didaerah  harus sesuatu dengan PKPU yang sudah dibuat oleh KPU RI di Jakarta. KPU RI yang menderivasinya. Jika ada unsur penambahan Administrasi pilkada seperti Form BA 5.1-KWK dan tidak ada dalam PKPU, itu salah,"  katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Margarito, andaikan jika ada persetujuan KPU RI untuk melegalkan Form BA 5.1-KWK yang dikantongi oleh KPU Sumbar, hal tersebut tetap dinilai salah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika ada KPU RI memberikan restu untuk KPU Sumbar menerbitkan Form BA 5.1-KWK, berarti KPU RI juga ikut-ikutan salah. Secara administrasi tata negara, memang bisa saja. Tapi secara hukum tata negara, ini sudah salah Karena secara materilnya tidak ada. Apalagi, KPU RI bukan badan hukum yang melegalkan sebuah aturan. Restu, suara ataupun sikap dari KPU RI tidak bisa dijadikan dasar untuk menambah administrasi pilkada yang tidak ada dalam PKPU," ungkapnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian, soal adanya keterbatasan PPS yang tidak bisa menemui pendukung akibat pemekaran nagari yang berujung pada TMS, hal tersebut dianggap Margarito juga salah. Baginya, jika PPS tidak bisa menemui pendukung karena aturan zona, hal tersebut adalah kekeliruan besar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bukan terletak pada zona atau wilayah kerja PPS. Tapi karena di satu nagari pemekaran, ada penduduk. Ada rakyat yang memiliki hak untuk mendukung. Kemudian KPU tidak mendatangi mereka dan menyerap dukungan mereka. Hal itu jelas-jelas salah. Ini bisa menjadikan pandangan masyarakat bahwa KPU Sumbar telah menghilangkan hak demokrasi rakyat," kata Margarito.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Margarito menyarankan agar KPU Sumbar agar membatalkan keputusan TMS untuk dukungan yang tidak ditemui karena pemekaran. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk dukungan yang berada di nagari pemekaran yang tidak bisa dijangkau PPS dan kemudian dijadikan TMS, KPU Sumbar harus membatalkan keputusan tersebut. Ini bisa bahaya dan merugikan sendiri bagi KPU Sumbar. Saran saya seperti itu. Untuk KPU Sumbar, berjalanlah dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PKPU dan sesuai aturan. Jujurlah berbuat dan menjalankan instansi negara ini," tutupnya. (*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: x-small;">Sumber Covesia</span></i></div>

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito : KPU Daerah Harus Berjalan Sesuai Aturan Yang Telah Ditetapkan KPU RI

Foto : Margarito Pakar Hukum Tata Negara mediateronos.com, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis melihat ada unsur kesalahan besar...

Kabar Baik, BST Kemensos RI Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gCnuHGGTjJ4OvhltS_dQyltsIN0njFmBjEKxWt2kjO4LUbdggfxOSeoNACluCqK9HXZBJ984EGExJObEauog0nU4m2xn1UTBkac75QqpD74uigEZG-lQ0XQQCCgi18fbUH9f9bvLbibu/s1600/IMG-20200831-WA0032.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9gCnuHGGTjJ4OvhltS_dQyltsIN0njFmBjEKxWt2kjO4LUbdggfxOSeoNACluCqK9HXZBJ984EGExJObEauog0nU4m2xn1UTBkac75QqpD74uigEZG-lQ0XQQCCgi18fbUH9f9bvLbibu/s320-rw/IMG-20200831-WA0032.jpg" width="320" /></a></div>
Padang Panjang, mediaterobos.com - Walikota Padang Panjang yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH, MM mengikuti kegiatan Video Conference rapat koordinasi (rakor) sosialisasi Bansos Tunai Gelombang kedua dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di VIP Balaikota, Selasa (04/08).<br />
<br />
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial PPKBP3A Kota Padang Panjang, Drs. Osman Bin Nur, M.Si dan Kepala BPKD, Winarno, SE.<br />
<br />
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengatakan bantuan sosial tunai (BST) gelombang kedua ini akan diperpanjang mulai dari Juli - Desember tahun ini dengan target 9 Juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).<br />
<br />
"Karena penyaluran BST gelombang pertama telah selesai yang dimulai pada bulan April hingga Juni kemarin maka, Bapak Presiden  menginstruksikan kepada kami untuk tetap melanjutkan program ini tentu dengan beberapa penyesuaian seperti, kalau pada gelombang pertama jumlahnya enam ratus ribu per bulan maka untuk gelombang kedua ini hanya tiga ratus ribu per bulannya, "ungkapnya.<br />
<br />
Beliau berharap pada gelombang kedua ini target 9 juta KPM bisa tercapai dan kepada semua Pemerintah Kab/Kota di seluruh Indonesia dapat mendukung dan mensosialisasikan program ini.<br />
<br />
"Setiap dinas sosial di kabupaten/kota agar dapat menyiapkan segala bentuk administrasi yang diperlukan, "ujarnya.<br />
<br />
Walikota Padang Panjang yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH, MM berharap penyaluran BST gelombang kedua dari Kemensos RI ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.<br />
<br />
"Ini sudah bisa menjawab pertanyaan pertanyaan dari masyarakat kita yang selama ini sering mungkin menanyakan kepada kita kapan kelanjutan dari penyaluran BST gelombang kedua. Dan mudah - mudahan dengan adanya penjelasan dari Kemensos kita bisa segera mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya pencairan gelombang kedua dari BST ini akan segera dicairkan oleh Kemensos RI, "ucapnya.<br />
<br />
Untuk data penerima BST gelombang kedua sendiri Pemko Padang Panjang akan melanjutkan data yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial. ( Pul / Bahrun ).<br />
<br />

Kabar Baik, BST Kemensos RI Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Padang Panjang, mediaterobos.com - Walikota Padang Panjang yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, SH, MM mengiku...

SDN 18 Koto Panjang Terapkan Program Puasa Senin - Kamis dan Tahfidz Qur'an Kepada Siswa/Siswi

Padang Panjang, Kominfo - Dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan siswa dan siswi, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang telah menjalankan beberapa program dengan bersinergi aktif antara guru, pihak sekolah dan wali murid salah satunya di bidang keagamaan.<br />
<br />
Di SDN 18 Koto Panjang disamping kegiatan tupoksi sekolah yaitu dibidang akademik pihak sekolah juga membuat suatu terobosan agar pendidikan yang diberikan oleh guru bisa bermakna, dalam artian bisa merubah perilaku siswa/siswi yang didik ke arah yang lebih baik.<br />
<br />
"Kalau semata mata kita berpatokan kepada kegiatan akademik otomatis kegiatan itu kurang bermakna sehingga terjadi penyimpangan tingkah laku dari pada siswa kita maka dari itu, sekolah membuat suatu program di luar bidang akademik tadi sebagai tupoksi guru di sekolah yaitu berbagai macam kegiatan keagamaan, "kata Kepala Sekolah SDN 18 Koto Panjang, Junaidi, S.Pd saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (04/08).<br />
<br />
Dijelaskannya, ada berbagai macam kegiatan dibidang keagamaan yang diberikan kepada siswa/siswi yang pertama yaitu kegiatan tahfidz.<br />
<br />
"Kegiatan tahfidz ini dilakukan setiap hari Rabu dengan peserta dari kelas 1-6. Nanti siapa siswa/siswi yang paling banyak hafalan tahfiznya akan diberi reward (hadiah) semacam pujian, di tepuk pundaknya dan tabanas, rata rata siswa/siswi kita sudah mempunyai hafalan tahfiz sebanyak 3.5 juz, 2.5 juz,  2 juz dan ada yang setengah juz, semuanya terus diberikan dorongan dan motivasi sehingga mampu meningkat kan jumlah hafalan, "jelasnya.<br />
<br />
Selanjutnya, pada setiap hari Sabtu di sekolah ini juga dilaksanakan rutin sholat dhuha berjamaah yang digelar di halaman sekolah.<br />
<br />
"Tujuannya adalah untuk mengoreksi ulang bacaan dan gerakan sholat yang dilakukan oleh siswa/siswi itu sudah benar atau belum. Jadi semuanya kita koreksi pada setiap minggunya, kalau ada yang masih salah maka akan kita ajarkan yang betulnya seperti apa, "ujarnya.<br />
<br />
Ditambahkannya, sebelum masuk pada setiap hari jum'at juga diadakan kegiatan keagamaan seperti Dai Cilik, pembacaan wahyu ilahi dan pembacaan sholat jenazah.<br />
<br />
"Dihari jum'at siswa laki - laki kita anjurkan wajib sholat jum'at di masjid. Nanti di hari sabtunya akan kita tagih siapa siswa kita yang tidak melaksanakan sholat jum'at jadi pada setiap hari sabtu itu kita koreksi semuanya, "tambahnya.<br />
<br />
Yang terakhir yaitu sekolah ini juga memiliki program dimana setiap siswa/siswinya dianjurkan untuk melaksanakan puasa senin - kamis.<br />
<br />
"Kegiatan ini sudah berjalan selama kurang lebih dua setengah tahun. Dimana setiap siswa/siswi yang ingin ikut kita data terlebih dahulu dan dikondisikan oleh wali kelasnya. Kemudian satu kali sebulan kita menggelar buka bersama di sekolah, dimana untuk menu berbuka kita mencari donasi dari beberapa tokoh masyarakat yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya, "ucapnya.<br />
<br />
Kondisi sekolah pada kegiatan puasa Senin - Kamis ini yaitu pihak sekolah membuat spanduk yang berisikan tulisan "Warga SDN 18 Koto Panjang Sedang Berpuasa" yang ditempelkan di gerbang sekolah. Jadi para pedagang dengan sendirinya tidak mengurungkan niatnya untuk berjualan di sekitaran komplek SDN 18 dan juga cafe (kantin) sekolah juga ditutup.<br />
<br />
Beliau berharap kedepan program seperti ini juga dapat diterapkan oleh sekolah - sekolah yang ada di Kota Padang Panjang jadi nantinya tidak hanya SDN 18 Koto Panjang namun, setiap sekolah di Kota Padang Panjang baik tingkat, SD,SMP maupun SMA dapat menjalankan program dalam peningkatan siswa/siswi di bidang keagamaan. ( Pul / Bahrun )<br />
<br />

SDN 18 Koto Panjang Terapkan Program Puasa Senin - Kamis dan Tahfidz Qur'an Kepada Siswa/Siswi

Padang Panjang, Kominfo - Dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan siswa dan siswi, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Koto Panjang, Kecamatan ...

Soal Koalisi Poros Baru, PDIP Sumbar: Kami Saat Ini Hanya Menunggu Keputusan DPP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin9FCvSWSi1O116OZLjxJ88Dh4aCee6scSmlhV4JaCTLJK3YydvJIW0qLat67_6DaufzkWXjdx-T_7S-rA76N39gnm0hEJEQ0O4a0rLGP58o_m4aS-ChrGbFV0IBLAoVh7tPhxsoj3wr8z/s1600/80.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" height="266" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin9FCvSWSi1O116OZLjxJ88Dh4aCee6scSmlhV4JaCTLJK3YydvJIW0qLat67_6DaufzkWXjdx-T_7S-rA76N39gnm0hEJEQ0O4a0rLGP58o_m4aS-ChrGbFV0IBLAoVh7tPhxsoj3wr8z/s400-rw/80.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
mediaterobos.com, Sumbar- Koalisi antara PDI Perjuangan dengan PKB dan Partai Golkar Sumbar, sudah diinisiasi sejak medio Desember 2019. Hingga batas waktu yang disepakati, pimpinan ketiga partai tingkat provinsi ini tidak menemukan titik temu tentang pasangan calon (Paslon) yang akan diusung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020 ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikian ditegaskan Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa (4/8/2020). Pernyataan ini merespon Koalisi Poros Baru yang digagas Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKB yang awalnya melibatkan PDI Perjuangan Sumbar, pekan lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Karena pasangan calon yang akan diusung tidak mengerucut pada satu nama, hingga batas waktu yang telah disepakati, kami akhirnya memilih untuk mengikuti tahapan yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2020 ini,” ungkap Alex. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Alex, dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan DPP PDI Perjuangan, maka berkas pencalonan yang telah diberikan figur tertentu ke PDI Perjuangan Sumbar, telah dilanjutkan ke DPP. Saat ini, posisinya tinggal diambil keputusan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jadi, kami saat ini hanya menunggu keputusan DPP untuk selanjutnya melaksanakan program pemenangan Paslon yang sudah di-SK-kan,” ungkap dia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jika Paslonnya sama dengan rekomendasi partai lain, otomatis terbentuk koalisi,” tegasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Alex menilai, idealnya pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah, mendaftar pada partai atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan merujuk Pasal 40 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selengkapnya Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar berhasil merebut 8 dari 65 kursi di DPRD Sumbar. Sedangkan PDI Perjuangan dan PKB, sama-sama meraih 3 kursi. Gabungan partai ini, memiliki 14 kursi. Artinya, telah melebihi ambang batas 20 persen dari kursi parlemen (65 kursi) atau 13 kursi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Alex, proses politik yang ideal di Sumbar itu terjadi pada pemilihan serentak 2015 lalu. Saat itu, terdapat dua pasangan calon yang bertarung yakni Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang diusung koalisi Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PAN dan Partai Hanura, mendaftar ke partai yang telah berkoalisi lebih dulu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Irwan Prayitno yang notabene kader PKS, tidak mendaftar ke Partai lain. PKS dan Gerindra akhirnya berkoalisi karena sama-sama mengajukan nama yang sama untuk mengikuti kontestasi Pilkada Sumbar 2015 lalu itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk Pilkada 2020 ini ada sepuluh bakal calon gubernur & wakil gubernur yang mendaftar di PDI Perjuangan yaitu Ketua PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, Ketua PKB Sumbar, Febby Dt Bangso, Ketua Partai Demokrat, Mulyadi dan Ketua PAN, Ali Mukhni, Ketua PSI Faldo Maldini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lalu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit, Sekjen DPD RI, Reydonnizar Moenek, Bupati Agam, Indra Catri, mantan Bupati Tanahdatar, Shadiq Pasadigue, serta Bupati Solok, Gusmal. (relis)</div>

Soal Koalisi Poros Baru, PDIP Sumbar: Kami Saat Ini Hanya Menunggu Keputusan DPP

mediaterobos.com, Sumbar- Koalisi antara PDI Perjuangan dengan PKB dan Partai Golkar Sumbar, sudah diinisiasi sejak medio Desember 2019....