Media Terobos

Gubernur Sumbar Launching Kota Padang Panjang Sebagai Kota Koperasi Syariah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxbRqsjWmu7oaeoVSm-zkd202eRDYtSMUM_3fvJXhUndFIgrUfvZY0YUnRUm9PUpPjlEAI7kxHOmwwH5JX2s4h035bT4QTEKTvGLRoLwJEo1hyphenhyphenH1_s4zzDlUlm08XBpYO6j6dioUPcCl2b/s1600/20.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="719" height="197" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxbRqsjWmu7oaeoVSm-zkd202eRDYtSMUM_3fvJXhUndFIgrUfvZY0YUnRUm9PUpPjlEAI7kxHOmwwH5JX2s4h035bT4QTEKTvGLRoLwJEo1hyphenhyphenH1_s4zzDlUlm08XBpYO6j6dioUPcCl2b/s320-rw/20.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang Panjang, mediaterobos.com - Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang berkomitmen, mengusung konsep Syariah di seluruh koperasi di Kota berjuluk Serambi Mekah itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu ditandai dengan Launching Kota Padang Panjang sebagai Kota Koperasi Syariah, oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S. Psi, M. Sc, Rabu, (22/7), di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, bertepatan pada Peringatan Hari Koperasi ke-73, Tingkat Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di hari yang sama, Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerima penghargaan, "Daerah Dengan Kinerja Koperasi Terbaik 2 di Sumbar" dari Gubernur Sumbar. Kemudian, KPN Balaikota juga turut menjadi terbaik IV koperasi tingkat Provinsi Sumbar tahun 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Fadly Amran mengatakan, Pembangunan Koperasi Syariah menjadi program yang sangat prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini setengah dari 45 Koperasi di Kota Padang Panjang, telah melaksanakan Pola Syariah." Target nya seluruh Koperasi yang ada di Kota Padang Panjang telah ter konversi ke pola syariah dalam 5 tahun periode RPJMD 2018-2023," ungkap Wako</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut, strategi, arah kebijakn Pemko terkait koperasi yakni, membentuk Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah. Kemudian memfasilitasi penyiapan Dewan Pengawas Syariah, bekerjasama dengan UPTD BLK Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Syariah Nasional - MUI Pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Sosialisasi terus dilakukan tentang pengelolaan koperasi pembiayaan syariah. Kita juga bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa untuk pendampingan pengelolaan Koperasi Syariah," pungkas Wako.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membacakan sambutan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional, yaitu pangan, komoditi, maritim, pariwisata dan industri pengolahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Masa depan Indonesia berada pada generasi milenial. Koperasi harus masuk pada sektor ekonomi kreatif, di mana anak-anak muda saat ini banyak terlibat dalam sektor tersebut," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, koperasi yang saat ini sudah aktif, baik itu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan lainnya harus berada pada kesatuan ekosistem yang terintegrasi satu sama lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saat ini, sumber dan saluran pembiayaan yang ramah untuk UMKM dan koperasi tengah kami benahi dan LPDB sudah kita tetapkan 100 persen penyalurannya untuk koperasi dengan prosedur yang lebih mudah," tuturnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Ketua DEKOPIN Wilayah Sumbar, Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM mengatakan, Covid -19 telah berdampak di berbagai sektor termasuk UKM dan Koperasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra menghimbau agar Koperasi dapat memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, Koperasi hendaknya beralih ke Pola Syariah, karena Sumatera Barat berlandaskan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah, seperti yang telah dilakukan Kota Padang Panjang</div>
<div style="text-align: justify;">
Hadir pada acara tersebut sejumlah Kepala Daerah, Sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, pejabat dari sejumlah daerah di Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Acara Peringatan Hari Koperasi ke-73 juga disaksikan secara virtual melalui Aplikasi Zoom di seluruh Kabupaten Kota di Sumbar. ( Pul / Bahrun ).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Gubernur Sumbar Launching Kota Padang Panjang Sebagai Kota Koperasi Syariah

Padang Panjang, mediaterobos.com - Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang berkomitmen, mengusung konsep Syaria...

Ikuti Bimtek, Dinsos Sumbar Warning Pendamping PKH Kota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgfhs9PGBKXZ9qdkU6nTYx7Ff-7bl44AbCYpjZZYHiENGINKrXswHduNahme5zMU2fW_PVCfDhMjC3sJMdicGDIfWrO7ZHuFxHihLoE9GW9vOUEkl_KaxvbIkPKMqutdfjDkCb_FcsKFSc/s1600/IMG-20200721-WA0146.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="266" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgfhs9PGBKXZ9qdkU6nTYx7Ff-7bl44AbCYpjZZYHiENGINKrXswHduNahme5zMU2fW_PVCfDhMjC3sJMdicGDIfWrO7ZHuFxHihLoE9GW9vOUEkl_KaxvbIkPKMqutdfjDkCb_FcsKFSc/s400-rw/IMG-20200721-WA0146.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
mediaterobos.com, Padang- Dalam rangka memberikan bimbingan teknis terdapat pendamping PKH se-Kota Padang, yang akan melaksanakan pertemuan FDF dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada Masing - masing di Kecamatan se-Kota Padang. Bertempat Aula Dinas Sosial Kota Padang, Jalan Delima No.5, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Selasa (21/07/2020) Siang.<br />
<br />
Selanjutnya melaksanakan Verifikasi serta mendektisi pemasangan stiker pada masing-masing rumah PKH (Program Keluarga Harapan) di Kota Padang.<br />
<br />
Sebanyak 87 orang tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH) se-Kota Padang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Mereka juga diwarning (diperingatkan), untuk bekerja secara profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.<br />
<br />
"Jadi saya ingatkan, jangan anda coba-coba salahgunakan amanah yang diberikan untuk kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan politik praktis. Kalau terbukti, tanggung resikonya sendiri," tegas Kadis Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi, SPd, MPd, saat membuka kegiatan Bimtek Pendamping PKH Kota Padang di aula Dinsos Kota Padang, Selasa (21/7/2020).<br />
<br />
Menurutnya, kegiatan pendamping PKH adalah kegiatan sosial dalam rangka membantu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<br />
<br />
"Oleh sebab itu, seorang pekerja sosial harus jeli dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilaporkannya," tuturnya menjelaskan.<br />
<br />
Untuk urusan teknis, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabid Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial) Dinsos Sumbar, Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam.<br />
<br />
"Salah satu tujuan kita memasang stiker penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program PKH itu supaya jelas siapa yang layak dan yang tidak layak. Artinya apa, supaya yang tidak layak merasa malu menerima bantuan sosial tersebut," ucap Irwan Basir dalam arahannya kepada peserta bimtek.<br />
<br />
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan bimtek pendamping PKH ini, lanjut Irwan Basir, supaya timbul motivasi dari pendamping untuk bekerja lebih baik sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.<br />
<br />
"Oleh sebab itu, seorang pendamping harus tahu objek fokus tugasnya dan menjauhkan private recht (kepentingan pribadi) demi tercapainya tujuan utama dari program pemerintah ini," ujarnya mengingatkan.<br />
<br />
Di antara yang menjadi objek fokus pendamping PKH dalam mengumpulkan data-data di lapangan tersebut adalah berapa jumlah ibu-ibu hamil, anak-anak balita, kelompok disabilitas serta jumlah anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang menjadi target penerima bantuan sosial itu.<br />
<br />
"Kalau boleh jujur, masih banyak keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH ini tapi belum terakomodir. Inilah tugas kita bersama supaya ke depan kita lebih selektif lagi dalam melakukan pendataan supaya benar-benar valid," tukas Irwan Basir berharap.<br />
<br />
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim dan segenap pegawai di lingkungan Dinsos tersebut. (Noa/DP).

Ikuti Bimtek, Dinsos Sumbar Warning Pendamping PKH Kota Padang

mediaterobos.com, Padang- Dalam rangka memberikan bimbingan teknis terdapat pendamping PKH se-Kota Padang, yang akan melaksanakan pertemu...

Pemko Padang Panjang dan UMSB Teken MoU Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpPD6t-fzTXq9Eq-CTGRYWw06JA_Tt171GpcXu6sm8Y081N5iJbBiyA6oyMRZdkGqucKF9l0GMYKFgI8C5APtOJrWBG2YF7dAq_trR3W4LMEiZ3m87yS2Q8jy1ms_jc5KbFN05odjI0n5/s1600/19.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihpPD6t-fzTXq9Eq-CTGRYWw06JA_Tt171GpcXu6sm8Y081N5iJbBiyA6oyMRZdkGqucKF9l0GMYKFgI8C5APtOJrWBG2YF7dAq_trR3W4LMEiZ3m87yS2Q8jy1ms_jc5KbFN05odjI0n5/s320-rw/19.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang Panjang, mediaterobos.com - Pemerintah Kota Padang Panjang dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), sepakat menandatangani MoU dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menunjang program kesejahateraan masyarakat Kota Padang Panjang, Selasa, (21/7), di ruang VIP, Balaikota Padang Panjang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari Pihak Pemko,  ditandatangani oleh Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan dari pihak UMSB ditandatangani oleh Rektor UMSB, Dr. Riki Saputra, MA. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
MoU turut disaksikan oleh  Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Padang Panjang Batipuah X Koto, Drs. H. Abizal Lubis,M.Ag, Tokoh Muhammadiyah Kota Padang Panjang, H.Ali Usman Syuib, SE, Sekdako Sonny Budaya Putra, AP, M.Si dan sejumlah pejabat Pemko Padang Panjang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Fadly Amran Berharap MoU dengan UMSB dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Menurut Wako, Banyak program kota Padang Panjang yang perlu disinergikan dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi untuk memberikan manfaat bagi keberlangsungan program tersebut dan  kepada masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Inisiasi ini akan mengukir sejarah. Sebagaimana kita ketahui Kota Padang Panjang Kota Pendidikan. Aura pembangunan Kota Padang Panjang tidak bisa terlepas dari pendidikan itu sendiri," ungkap Wako.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Rektor UMSB, Riki Saputra mengatakan, pihaknya memiliki master plan  yang sejalan sesuai dengan program literasi Walikota Padang Panjang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dalam waktu tidak begitu lama kita akan membuat program S2 Pendidikan di Kota Padang Panjang. Dan sekolah pengkaderan Muhammadiyah. Role model di tingkat Sumatera. Mudah mudahan keinginan kita bisa terwujud," ungkap Rektor.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan, hal itu tak terlepas dari sinergitas antara UMSB dan Pemko Padang Panjang. " Kita harus menjadi menara air yang selalu mendatangkan manfaat di masyarakat dan langsung aplikatif," pungkasnya. ( Pul / Bahrun ).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Pemko Padang Panjang dan UMSB Teken MoU Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Padang Panjang, mediaterobos.com - Pemerintah Kota Padang Panjang dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), sepakat menandatang...

Alex Indra Lukman : Pemerintah Harus Memfasilitasi Rapid Test Buat Pendemo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQswmRDZoBq5qz670XIAr6AvZ0qt4a6hK7-45urXS6XPSy-WQP-OVwwqCJrh6I-v8ZPYWv4BtkfWEj1EIxr7PCSPlo3VLz-Ak5We0eKcivfYXZm0K08h52VS_T40fcFnFwia9O_NkvxrxD/s1600/20200720_211330.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="626" height="347" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQswmRDZoBq5qz670XIAr6AvZ0qt4a6hK7-45urXS6XPSy-WQP-OVwwqCJrh6I-v8ZPYWv4BtkfWEj1EIxr7PCSPlo3VLz-Ak5We0eKcivfYXZm0K08h52VS_T40fcFnFwia9O_NkvxrxD/s400-rw/20200720_211330.png" width="400" /></a></div>
<br />
mediaterobos.com, Sumbar- Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, aksi menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa-red) sudah bisa dipastikan akan terjadi kerumunan.<br />
<br />
Sementara, di masa kenormalan baru pandemi Covid19, berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dalam satu tempat, mesti dihindari. Akan tetapi, melarang orang atau kelompok untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka, juga tidak bisa dilarang.<br />
<br />
“Demonstrasi adalah hak masyarakat yang diatur undang-undang. Sementara, melindungi rakyat adalah kewajiban negara dalam konstitusi. Maka, dalam situasi pandemi Covid19 ini, pemerintah harus memfasilitasi rapid test buat pendemo,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, Senen (20/7/2020).<br />
<br />
Pernyataan Alex ini, menyikapi makin banyaknya kelompok masyarakat melakukan unjung rasa di masa kenormalan baru Pandemi Covid19 ini. Dalam prakteknya, menjaga jarak sosial dan phisik selama aksi unjuk rasa berlangsung, merupakan hal yang sulit dilakukan, apalagi untuk sekadar dipatuhi.<br />
<br />
Aturan soal demo ini, tertuang Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.<br />
<br />
Agar Para demonstran tidak mendapat sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<br />
<br />
Berikut aturannya?<br />
1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.<br />
2. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.<br />
3. Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.<br />
4. Setiap sampai 100  orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggungjawab.<br />
5. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum; berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.<br />
6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24  jam sebelum waktu pelaksanaan.<br />
<br />
“Agar pendemo terlindungi dari potensi penularan virus Corona, sewajarnya Polri juga memperbaharui aturan aksi unjuk rasa dengan merujuk protokol kesehatan,” saran Alex. (relis)

Alex Indra Lukman : Pemerintah Harus Memfasilitasi Rapid Test Buat Pendemo

mediaterobos.com, Sumbar- Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, aksi menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa-red...