Media Terobos

Tuntutan Warga Teluk Bayur, Humas Pelindo II Ribut Heru Santoso : Kami Ikut Pada Harga Taksiran KJPP Saja

<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiohBaWWPrpk767L5j9b1Q2BhgSxxf1tvZphsSWlFvs0oB5ASznWplZ5ay8at6Y96Sn7vEE0jcovrVJXvKbNHa7_qHYQQCJ2eIIpHtxtFp9CSwg-ifZmCr3Qlafe2FuQ9Q8TrTN4QUD1wM/s1600/IMG_20200310_224218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="464" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiohBaWWPrpk767L5j9b1Q2BhgSxxf1tvZphsSWlFvs0oB5ASznWplZ5ay8at6Y96Sn7vEE0jcovrVJXvKbNHa7_qHYQQCJ2eIIpHtxtFp9CSwg-ifZmCr3Qlafe2FuQ9Q8TrTN4QUD1wM/s1600-rw/IMG_20200310_224218.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-small;">Foto : Ribut Heru Santoso. Humas Pelindo II Teluk bayur, saat wawancara bersama Wartawan dikantor Pelindo II Teluk Bayur, Selasa 10 Maret 2020</span></div>
<br />
<b><span style="font-size: large;">TEROBOS</span></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Sumbar- </b>Pelindo II Cabang Teluk Bayur angkat bicara soal tuntutan warga terkait perluasan lahan pelabuhan Teluk Bayur. Menurut Humas Pelindo II Cabang Teluk Bayur Ribut Heru Santoso, tuntutan warga mustahil untuk dikabulkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tuntutan warga soal nilai ganti rugi 3 kali lipat dari nilai yang sudah ditetapkan tak mungkin kita penuhi," ungkap Heru kepada wartawan, Selasa, 10 Maret 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, Pelindo II  berpatokan pada harga taksiran yang dihitung Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Menurut kami, ganti tumbuh tanam yang ditetapkan sudah ganti untung, sudah memenuhi aspek kewajaran," cakapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, tak hanya bangunan saja yang ditaksir untuk diganti rugi, tetapi juga kandang ayam dan tanaman milik warga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun ia mempersilahkan warga yang tidak mau menerima ganti rugi tahap II tersebut menempuh jalur hukum sesuai keinginan mereka. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tapi harapan kita, janganlah. Jangan sampai kita ketemu di pengadilan. Kami mohon dipertimbangkan lagi. Angka pergantian tahap II sudah keluar," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebab, kata dia, jika 19 kepala keluarga itu tetap bersikukuh menolak dan menempuh jalur hujum ke pengadilan, yang rugi mereka sendiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau sampai urusannya ke pengadilan, tentu memakan waktu dan bisa saja nanti pengadilan meminta ukur ulang yang menyebabkan nilai manfaat ganti rugi berkurang. Mereka kan saudara kita, kita tidak mau seperti itu," tukuknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia pun menapik kemungkinan merelokasi warga ke tempat lain. Pasalnya, untuk HPL (Hak Pengelolaan, red) hanya ada 2 pola ganti rugi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pertama, mengganti kerugian, yang dihitung tanam tumbuh. Kedua, dipindahkan, tapi yang menyediakan lahan pemda setempat, kita hanya membangun bangunannya. Dan kita telah memilih opsi pertama, ganti rugi tanam tumbuh dan angka pergantiannya sudah keluar," cakapnya.</div>
<br />
(by/Ariel)

Tuntutan Warga Teluk Bayur, Humas Pelindo II Ribut Heru Santoso : Kami Ikut Pada Harga Taksiran KJPP Saja

Foto : Ribut Heru Santoso. Humas Pelindo II Teluk bayur, saat wawancara bersama Wartawan dikantor Pelindo II Teluk Bayur, Selasa 10 Mar...

Ketua BK DPD-RI Leonardy Yakin KPU Bukittinggi Akan Sukses Selenggarakan Pilkada

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgit5tY-QNthVNB71spwS8qsslMeaBCXx4BrF7rmTy-M2pLtwmJSLRh-gthzuiPXGuWzXgOwCB8CPtMnYsaBRJxr4NG1ACezumbMhrRdMck-TR6y0RdMBNAx5a55AC6L17SPHuOJkT6q_GU/s1600/IMG-20200310-WA0060.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="266" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgit5tY-QNthVNB71spwS8qsslMeaBCXx4BrF7rmTy-M2pLtwmJSLRh-gthzuiPXGuWzXgOwCB8CPtMnYsaBRJxr4NG1ACezumbMhrRdMck-TR6y0RdMBNAx5a55AC6L17SPHuOJkT6q_GU/s400-rw/IMG-20200310-WA0060.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<b><span style="font-size: large;">TEROBOS</span></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Bukittinggi- </b>Munculnya tiga calon independen di Bukittinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tentu menbah berat kerja KPU Kota Bukittinggi. Hanya saja pengalaman pilkada 2015 lalu bisa jadi tolok ukur kesuksesan mereka pada tanggal 23 September 2020 nantinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita optimis KPU Bukittinggi bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ini. Meski ada bakal calon independen, sebab pada 2015 lalu sudah mengalaminya," ujar Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH usai pertemuannya dengan Komisioner dan Sekretaris  KPU Kota Bukittinggi, Selasa, 10 Maret 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Optimisme Leonardy didasarkan KPU Bukittinggi satu-satunya KPU di Sumbar yang pernah menangani calon independen di 2015. Dan tiga dari lima komisionernya adalah tokoh yang terlibat saat itu. Jadi mereka dapat menggunakan pengalamannya tersebut pada pilkada serentak di tahun 2020 ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita datang ke KPU Bukittinggi ini karena KPU ini yang paling banyak bakal calon (bacalon) independennya. Belum lagi bacalon gubernur, pasti menambah berat kerja KPU Bukittinggi juga untuk verifikasi faktualnya," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditegaskan Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2019-2024 ini bahwa kedatangannya dalam rangka tugas pengawasan pelaksanaan UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pengawasan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Untuk itu, sebagai anggota Komite I, Leonardy perlu mendengar kesiapan KPU Bukittinggi, apa saja tahapan yang telah dilakukan. Apa upaya agar pilkada sukses, yang ditandai partisipasi pemilih tinggi dan minim sengketa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahkan KPU Bukittinggi diharapkan dapat memberikan masukan terhadap UU Pilkada yang tengah direvisi. Komisioner KPU juga dimintai pandangannya terkait perlu tidaknya PNS/ASN, TNI, Polri dan anggota legislatif mundur begitu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Lalu bagaimana perlakuan yang adil terhadap semua calon kepala daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Semua itu didasarkan keinginan untuk mendapatkan calon kepala daerah yang visioner dan memahami seluk beluk administrasi dan potensi daerahnya. Bahkan partai pun kehilangan kader terbaiknya untuk membangun daerah telah duduk pula di legislatif.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak kalah pentingnya, Leonardy ingin mendengar upaya KPU dalam mengingatkan netralitas ASN, TNI, Polri dan  penyelenggara pemilu. Terutama ASN dimana incumbent ikut bertarung di Pilkada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Bukittinggi Heldo Aura. S.Si., M.AP (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik), Drs. Yasrul, MM (Divisi Teknis) serta Sekretaris KPU Ir. Kasdanil SH mengharapkan pengalaman di pilkada terdahulu makin memudahkan mereka dalam menangani calon independen. Tapi diakui mereka juga bahwa verifikasi calon independen memberikan tingkat kesulitan tersendiri dimana sistem sensus yang dipakai mewajibkan tiap dukungan harus diverifikasi faktual.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami berupaya melayani ketiga calon independen dengan baik. Perlakuan kami sama meski ada incumbent," tegas Heldo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pihak KPU kata Heldo juga berupaya keras agar pilkada sukses. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Bukittinggi yakin bisa memenuhi target KPU RI sebesar 77,5 persen dan KPU Sumbar 80 persen. Sebab KPU pernahmencatatkan partisipasi sebesar 77,9 persen pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pihaknya juga mewaspadai faktor jumlah pemilih di tiap TPS. Sebab pernah dilaksanakan pemilihan dengan jumlah pemilih 800 pemilih di satu TPS. Jarak yang jauh dari TPS membuat pemilih enggan datang memberikan hak pilihnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu kami berupaya menggencarkan sosialisasi persuasif, pemutakhiran data pemilih dimaksimalkan. Artinya saat DPT ditetapkan semua warga Bukittinggi yang punya hak pilih terdaftar di dalamnya," tegas Heldo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu kiranya Heldo mengharapkan Leonardy dapat memperjuangkan agar jumlah pemilih per TPS ditetapkan dalam kisaran 300-500. Jika TPS banyak, maka pemilih gampang ke TPS, penghitungannya pun lebih mudah. Lebih-lebih jika pemilihan presiden dan legislatif serta kepala daerah dilakukan secara serentak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Yasrul menyebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bagi KPU Kota Bukittinggi Rp12,8 miliar. Adapun DPT berjumlah 81.000 pemilih yang tersebar di tiga kecamatan dan 24 kelurahan. NPHD ini mencukupi kebutuhan untuk menyelenggarakan pemilihan walikota/wakil walikota pada 23 September 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Suhu politik yang dipastikan tinggi karena calon partai politik pun bakal meramaikan pencalonan kepala daerah ini. Untuk itu kata Yasrul, pihaknya bekerjasama dengan Polri dan TNI. Dalam hal sosialisasi dibina kerjasama yang harmonis bersama Bawaslu Kota Bukittinggi dan Kesbangpol.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait prinsip keadilan bagi calon, Yasrul menilai agar semua yang visioner, berpotensi dan berkualitas menjadi kepala daerah sebaiknya bisa mencalonkan diri. Jika disyaratkan mundur dari jabatannya atau pekerjaannya maka tentu kekurangan calon. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
ASN, TNI, Polri dan anggota legislatif aktif tentu berfikir untuk maju sebagai kepala daerah. Partai juga bakal kekurangan calon yang punya ketokohan dan punya kualitas. Sebab kadernya sudah duduk di legislatif.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Menurut pendapat saya sebagai pribadi, sebagusnya syarat mengundurkan diri itu sebagusnya setelah dinyatakan terpilih sebagai kepala daerah. Atau dalam kata lain mereka hanya perlu cuti jika ingin mencalon seperti kepala daerah incumbent," ungkapnya. (Rel/nov)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<i><span style="font-size: x-small;">Editor : Ariel</span></i>

Ketua BK DPD-RI Leonardy Yakin KPU Bukittinggi Akan Sukses Selenggarakan Pilkada

TEROBOS Bukittinggi- Munculnya tiga calon independen di Bukittinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tentu ...

Enam Fraksi DPRD Sumbar Setuju, Fraksi PKS DPRD Sumbar Tolak Interpelasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglgLVnUmPdjoI1thtVQDc6_FnljcvX3KDcZUlmFazEwhew8kBtqgAjIkG8wE_k65iA19M3OZeNIS-iA_fh-KpvyjLU2At-aCVtndVMECeJ4RPlGR7vV8X12viPn77iVImi1Gy_jrjfAMtE/s1600/IMG-20200310-WA0037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="696" height="225" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglgLVnUmPdjoI1thtVQDc6_FnljcvX3KDcZUlmFazEwhew8kBtqgAjIkG8wE_k65iA19M3OZeNIS-iA_fh-KpvyjLU2At-aCVtndVMECeJ4RPlGR7vV8X12viPn77iVImi1Gy_jrjfAMtE/s400-rw/IMG-20200310-WA0037.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<b><span style="font-size: large;">TEROBOS</span></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Sumbar- </b>Enam  Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui untuk menggunakan hak interpelasi pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno atas persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan 1 fraksi, yakninya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak untuk hak interpelasi tersebut, dan 6 fraksi yang menyetujui penggunaan hak interpelasi itu adalah Fraksi Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, ada 2 persoalan yang menurut DPRD Sumbar harus menggunakan hak interpelasi tersebut. Namun dalam Rapat Paripurna, Senin (9/3/2020), persoalan perjalanan dinas gubernur ke luar negeri, DPRD Sumbar hanya mengingatkan gubernur agar kunjungan ke luar negeri benar-benar efektif dan bermanfaat bagi pengembangan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sebanyak 56 anggota DPRD yang hadir, 46 anggota setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah. Sementara 10 lainnya dari Fraksi PKS tidak setuju. Dengan hasil paripurna ini kita nyatakan bahwa interpelasi resmi jadi milik lembaga DPRD Sumbar,” kata Supardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan untuk SPj fiktif, dilanjutkan Supardi, dan beasiswa Rajawali itu direkomendasikan dalam paripurna untuk bisa dibahas dalam tataran Rapat Kerja (Raker) komisi masing-masing.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Insya Allah, dalam waktu dekat dan kita usahakan pada hari ini seluruh materi, pertanyaan yang menyangkut tentang permasalahan BUMD dan aset akan kita bikin sesuai dengan usulan dari fraksi,” sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Supardi mengatakan juga akan mengupayakan hari ini atau esok itu sudah disampaikan pada gubernur secara tertulis. Jumat esok sesuai yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah (Bamus), DPRD Sumbar kembali akan melaksanakan paripurna untuk mendengar jawaban tertulis dari gubernur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita mengharapkan gubernur bisa hadir, karena ini sangat menyangkut tentang masalah kebijakan gubernur,” ucapnya. (Nov)</div>
<br />
<i><span style="font-size: x-small;">Editor : Ariel</span></i>

Enam Fraksi DPRD Sumbar Setuju, Fraksi PKS DPRD Sumbar Tolak Interpelasi

TEROBOS Sumbar- Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyetujui untuk menggunakan hak i...

Ketua DPRD Sumbar, Supardi: Cofe Morning Ajang Silaturahmi dan Diskusi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLVXKhh3nQ_Q8RnY0mB6EV6QPWK584IdSRu-im5SETjS-l3Ep_eETcUeRL7GsJQs8fthIdWhTYG1Tl7z1zypxZENN-UEVkfQT7_bne4H7TlPaIl4oIoLyzo6cyUIDbldK3Z2s_hgGQnicZ/s1600/IMG-20200310-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="1068" height="266" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLVXKhh3nQ_Q8RnY0mB6EV6QPWK584IdSRu-im5SETjS-l3Ep_eETcUeRL7GsJQs8fthIdWhTYG1Tl7z1zypxZENN-UEVkfQT7_bne4H7TlPaIl4oIoLyzo6cyUIDbldK3Z2s_hgGQnicZ/s400-rw/IMG-20200310-WA0016.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<b><span style="font-size: large;">TEROBOS</span></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>Sumbar- </b>Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar)  Supardi beserta unsur pimpinan dan anggota, mengadakan cofe morning (ngopi pagi) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), beserta SKPD dilingkungan pemerintahan provinsi Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ngopi pagi atau yang lebih sering disebut cofee morning tersebut diadakan di ruangan sudang utama, Selasa (10/3/2020), dihadiri langsung Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, asisten dilingkungan pemprov, juga dari TNI,Polri, Pengadilan, Kejaksaan, serta lembaga lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Sumbar, pada acara tersebut mengatakan, kegiatan cofee morning ini sudah dilakukan secara rutin dengan tempat yang ditentukan bersama, jika sebelumnya di Pemprov dan Polda Sumbar, bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta berdiskusi untuk kepentingan Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Cofee morning ini tidak ada kaitannya dengan politik saat ini, tujuan utamanya untuk bersilaturahmi serta berdiskusi, demi kepentingan daerh serta masyarakat Sumatera Barat," tegas Supardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ditambahkannya, antara gubernur dan DPRD Sumbar hubungan terjalin dengan baik dan harmonis, adapun hak interplasi yang dilakukan DPRD bertanda kalau dua lembaga tersebut saling mengingatkan untuk kepentingan daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
'Hubungan DPRD Sumbar dengan Gubernur cukup baik dan harmonis, apapun yang kita lakukan merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, karena itu maka harus saling mengingatkan," tambahnya lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang disampaikan ketua DPRD Supardi juga didukung sekretaris komisi 1 HM.Nurnas, dimana hak interplasi jangan diartikan menjegal, melainkan meluruskan dan memastikan apakah tugas pokok dan fungsi berjalan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tadi bisa kita lihat bersama, antara DPRD, Gubernur serta SKPD tampak harmonis dan berkomunikasi dengan baik, karena kita semua menyadari kalau apa yang dilakukan saat ini merupakan hal wajar, tidak ada yang tendensi," tegas Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya juga, dalam cofee morning bisa menjaring berbagai masukan penting dari lembaga-lembaga mitra, sehingga untuk pembahasan aturan serta keuangan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat keakraban para pimpinan dan anggota DPRD Sumbar dengan SKPD serta undangan instansi lainnya, Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis tampak senang, karena diakusi bisa berjalan baik, penuh keceriaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya sebagai sekwan, merasa senang bisa mempersiapkan acara ini dengan baik, tampak semua tuan rumah dan tamu bercengkrama dengan mesra, diskusi juga berjalan baik, semua bisa menikmati dengan relax," tutur Raflis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam acara cofee morning tersebut juga diisi dengan ceramah agama, serta ditutup dengan do'a oleh pengurun MUI Sumbar.(nov)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-size: x-small;">Editor : Ariel</span></i></div>

Ketua DPRD Sumbar, Supardi: Cofe Morning Ajang Silaturahmi dan Diskusi

TEROBOS Sumbar- Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta unsur pimpinan dan anggota, mengadakan cofe morning (ngopi pagi) ...