Media Terobos

Dewi Sutan Riska Pimpin Kader PKK Ikuti Jambore di Pessel

Dewi Sutan Riska Pimpin Kader PKK Ikuti Jambore di Pessel

Dharmasraya- Dewi Sutan Riska memimpin langsung rombongan kader TP PKK Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Jambore Kader PKK Berprestas...

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFT3U-saXfNmaGyqZuAVxsiLZ6mUAVZ5FQdqgVl8IxP4kcGFO_mDRW0bL6to4vHJPFbo57uFvDy5A8wSKrOmJ3Tzc38B4xxflxUVgZkEbTDk6jHRDJ-nDG92VQoLHqtojXxEVp6jB8vcQ4/s1600/BANNER+DHARMASRAYA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="1600" height="70" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFT3U-saXfNmaGyqZuAVxsiLZ6mUAVZ5FQdqgVl8IxP4kcGFO_mDRW0bL6to4vHJPFbo57uFvDy5A8wSKrOmJ3Tzc38B4xxflxUVgZkEbTDk6jHRDJ-nDG92VQoLHqtojXxEVp6jB8vcQ4/s320-rw/BANNER+DHARMASRAYA.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Dhrmasraya-</b> Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD ini disampaikan bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (13/07).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Ampera Dt Labuan Basa itu, bupati menanggapi setiap pertanyaan, masukan serta kritikan yang disampaikan oleh setiap fraksi. Beberapa diantaranya terkait saran dan masukan anggota dewan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan mengambil langkah-langkah kongkrit terkait kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih inovatif dan persuasif terhadap penunggak pajak maupun retribusi daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menanggapi hal ini, bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka optimalisasi pencapaian target PAD. Diantaranya adalah layanan pembayaran PBB P2 melalui mesin ATM dimana pembayaran PBB P2 telah dapat dilakukan pada seluruh mesin ATM milik Bank Nagari. Sehingga memudahkan dalam pembayaran PBB P2 dan wajib pajka tidak perlu lagi mengantri di bank untuk membayar pajak. Inovasi ini, sebut bupati, akan dikembangkan untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adapun tindakan persuasif terhadap penunggak pajak daerah maupun retribusi daerah, dijelaskan bupati, pemerintah daerah hanya baru melaksanakan pada PBB P2 dan beberapa objek pajak lain dengan cara mendatangi wajib pajak dan memberikan sanksi terhadap objek pajak penunggak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dalam penagihan pajak kita belum mempunyai tenaga profesional sebagai syarat legal penagihannya seperti tenaga tim penilai, penyidik, dan juru sita yang semua harus bersertifikasi. Namun demikian, saat ini pemerintah daerah telah merencanakan untuk membekali sumber daya aparatur yang ada guna mengikuti pendidikan terhadap profesi tersebut," papar bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian, terkait pertanyaan anggota dewan tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menginventarisasi aset daerah, guna menyelematkan aset-aset yang dimiliki daerah, dijelaskan bupati bahwa pemerintah daerah secara berkala terus melaksanakan inventarisasi aset setiap tahunya, serta melaksanakan sensus barang milik daerah setiap lima tahun sekali.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saat ini kami sedang melaksanakan sensus barang milik daerah dengan memperhatikan data perkembanhan aset semenjak sensus yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 lalu. Dengan sensus ini diharapkan diperoleh data konkrit terkait kondisi masing-masing aset daerah," terang bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati juga mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang menyusun perbup tentang pengamanan barang milik daerah. Diharapkan dengan selesainya dan tersosialisasikannya perbup ini nantinya, keseluruhan barang milik daerah Kabupaten Dharmasraya dapat terinventarisir dan terkelola dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian lagi, menyangkut pertanyaan anggota dewan mengenai tingginya SILPA tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp 31 milyar lebih, diuraikan bupati bahwa SILPA tersebut berasal dari tunjangan profesi guru triwuan IV terutang tahun 2017 sebesar Rp 12,3 milyar yang dibayarkan pada bulan Januari 2018. Kemudian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi bencana yang pekerjaannya dilanjutkan tahun 2018 sebesar Rp 13,2 milyar. Kemudian tunjangan khusus guru sebesar Rp 402 juta merupakan kelebihan pembayaran tunjangan khusus guru tahun 2017 yang akan dikompensasikan oleh pemerintah pusat nantinya pada saat transfer dana tunjangan khusus guru tahun 2018. Serta lanjutan DAK RSUD oada tahun 2018 sebesar Rp 5,6 milyar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dari data tersebut, terlihat bahwa SILPA tahun 2017 bukanlah merupakan penghematan belanja, namun lebih disebabkan karena tertundanya pekerjaan atau pembayaran yang seharusnya menjadi beban di tahun 2017 namun baru dibayarkan pada tahun 2018," jelas bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di akhir sambutannya, bupati menyampaikan terimakasih kepada seluruh fraksi DPRD yang sudah menyampaikan pandangan umumnya. Menurut bupati, ini menandakan DPRD memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami menyadari jawaban dan penjelasan ini masih terdapat kekurangtepatan dan kekurangsesuaian dengan maksud dan harapan anggota dewan. Untuk itu kami mohon maaf, mudah-mudahan kekurangan tersebut tidak mengurangi makna atas apa yang telah kami sampaikan," pungkas bupati.(hms/tbs)</div>

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

Dhrmasraya- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bu...

Wavub Nasrul Abit, Pelayanan Perizinan Semakin Mudah dan Cepat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBSJhWtd7P_62nuSlsPiX7FChl7u_hVunxlskNTTigbNnZmcKOa73c1p2jxWs-ZeBjl_0jxSw2M6JStDEEn4F5gQa_bEdT17_Q5WUkdxoiGKyWW8v68Yt5E6z8eawcqbReVwnVVNz0Pmd1/s1600/16.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBSJhWtd7P_62nuSlsPiX7FChl7u_hVunxlskNTTigbNnZmcKOa73c1p2jxWs-ZeBjl_0jxSw2M6JStDEEn4F5gQa_bEdT17_Q5WUkdxoiGKyWW8v68Yt5E6z8eawcqbReVwnVVNz0Pmd1/s320-rw/16.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumbar, mediaterobos.com - Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan kewenangan kebijakan kepala daerah jika di provinsi Gubernur, yang ledepan tidak perlu ada lagi tanda tangan cukup diganti dengan nomor" Balkot".<br /><br />Ini semua bahagian dari Peraturan presiden Nomor91 tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan berusaha merupakan kebijakan pemerintah yang menuntut terjadinya perubahan paradigma birokrasi dalam pelaksanaan penanaman modal melalui penerapan standar dan persyaratan yang bertujuan untuk terlaksananya percepatan pelaksabaan berusaha<br /><br />Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara pembukaan Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Padang, Senin (16/7/2018).<br /><br />Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, Standar dan persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 91 Tahun 2017 tersebut mengarah pada penerapan Single Online System maupun End to End perizinan.<br /><br />Ini menegaskan kepada pemerintah daerah menerapkan pelaksanaan NSPK bidang urusan penanaman modal sesuai kewenangan dalam rangka pemberian kemudahan bagi investor dalam memulai usaha.<br /><br />Pemerintah provinsi Sumbar dalam menyikapi peningkatan pelayanan publik terus melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan kepuasan masyarakat menikmati pelayanan dari pemerintah. Berbagai bentuk pelayanan perizinan sekarang ini cukuo dilakukan pada satu pintu saja dengan berbagai kemudahan baik sisi persyaratan, proses dan waktu penyelesaian perizinan, ungkap Nasrul Abit<br /><br />Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, setelah keluarnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan Kabupaten/kota, Provinsi dan pemerintah pusat antara lain, disektor energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, pendidikan menengah atas.<br /><br />Dampak terhadap perubahan kewebangan tersebut, provinsi kemudian membentuk satgas percepatan pelaksanaan berusaha, yanh memiliki arti penting dalam mendukung pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha dengan tujuan untuk,<br /><br />1. Melakukan invetarisasi (stock opname) seluruh perizinan yang menjadi kewenangan termasuk permasalahannya, dan perizinan yang diperlukan kementrian dan lembaga, dan pemda yang yang telah diajukan dan belum selesai<br /><br />2. Menyelesaikan hambatan (debottlennecking) seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan dan perizinan yang diperlukan kementrian dan lembaga, dan pemda yang yang telah diajukan dan belum selesai.<br /><br />3. Inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan dan perizinan yang diperlukan K/L dan pemerintah daerah.<br /><br />4. Penyerdahanaan proses (debirokrasisasi) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing.<br /><br />Semua kemudahan tak terlepas dari suatu keinginan sektor pelayanan publik terus berbenah dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam berbagai pengurusan baik legalitas dan perizinan., ujar Nasrul Abit.<br /><br />Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, dengan telah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan babak baru dan sebuah terobosan jauj kedepan dalam pelayanan terpadu satu pintu.<br /><br />System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission - OSS), merupakan sebuah kebutuhan utama agar bisa tetap eksis dalam menyesuaikan diri diarus perkembangan globalisasi seperti sekarang ini.<br /><br />Melalui OSS ini pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan pengurusan penerbitan izin usaha dan peneribitan izin komersial atau operasi secara terintegrasi. Serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah cukup dengan mengunakan satu aplikasi saja, terang Wagub Nasrul Abit .<br /><br />Hadir dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Dirjen Adwil Kemendagri, dan BKPM RI, Kepala dinas PM-PTSP se Sumbar, Utusan dinas teknis dilingkuo pemprov Sumbar.</div>

Wavub Nasrul Abit, Pelayanan Perizinan Semakin Mudah dan Cepat

Sumbar, mediaterobos.com - Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan kewenangan kebijakan kepala daerah jika di provinsi ...

Wagub Nasrul Abit, Hadiri Acara Pernikahan Anak Bupati Pasaman Barat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy9UubFILxKOJYoU7_U1qvWyHgsupLo1MYouVK2dawQdC8hruogbI15BuQjZLK6EzDY1xyWwm56nYJY5rrSosD8gApgMi9ww1ERsQOefJfTKQhjtaDsI5VnVq4hSTUhm7yhrHgx54a384S/s1600/14.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy9UubFILxKOJYoU7_U1qvWyHgsupLo1MYouVK2dawQdC8hruogbI15BuQjZLK6EzDY1xyWwm56nYJY5rrSosD8gApgMi9ww1ERsQOefJfTKQhjtaDsI5VnVq4hSTUhm7yhrHgx54a384S/s320-rw/14.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sumbar, mediaterobos.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, bertindak sebagai saksi pada pernikahan dr. Anna Yunisyahputri dengan dr. Miftah Adityagama dimana mempelai wanita adalah putri bungsu kesayangan Bpk. Syahiran, MM (Bupati Pasaman Barat) dan Ibu Hj. Yunisra, S.Pd (Anggota DPRD Kab. Pasaman Barat) di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Senin (16/7/2018).<br /><br />Wagub Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan, pernikahan merupakan langkah awal dalam mengarungi kehidupan keluarga yang sebenar-benarnya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.<br /><br />Menjadi keluarga yang sakinah maddah warahmah merupakan sesuatu keinginan setiap orang, untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. Kita berharap ananda dr. Anna dan Adit dapat langgeng sampai akhir hayat dengan mendapat turunan yang berakhlak mulia, baik dan bertaqwa kepada Allah SWT, amin, doa Wagub Nasrul Abit saat memberikan nasehat perkawinan kedua mepelai.<br /><br />Acara berlansung dengan sukses dan lancar, wagub Nasrul Abit seraya bersalaman kepada kedua mempelai ucapkan selamat mempuh hidup baru dan kedua mempelai selalu mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.</div>

Wagub Nasrul Abit, Hadiri Acara Pernikahan Anak Bupati Pasaman Barat

Sumbar, mediaterobos.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, bertindak sebagai saksi pada pernikahan dr. Anna Yunisyahputri deng...