Media Terobos

SDN 19 Wakili Pariaman di Ajang FL2SN Tingkat Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOtsJ-UenAlBEk6XlYMHh3509uX7rHayBpuu8i5DRjWe-5ZvdqAUm2SVb81PEn8xeTNj7oZqzTYKxnZJXKkqLu8gS4nHqQj6fIr8LzP0spU8-1RlGsyielWCAg1m0pLw-zbGJVrq2Imy2/s1600/logo+Pariaman.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="1600" height="141" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOtsJ-UenAlBEk6XlYMHh3509uX7rHayBpuu8i5DRjWe-5ZvdqAUm2SVb81PEn8xeTNj7oZqzTYKxnZJXKkqLu8gS4nHqQj6fIr8LzP0spU8-1RlGsyielWCAg1m0pLw-zbGJVrq2Imy2/s200-rw/logo+Pariaman.png" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pariaman, mediaterobos.com- Sebanyak 4 orang siswa SDN 19 Kampung Baru <span>terpilih mewakili Kota Pariaman pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) tingkat Sumatera Barat di Padang</span>. Mereka akan bersaing dengan peserta dari kabupaten/kota lain di Sumatera Barat sejak hari ini, 13 Juli hingga 16 Juli 2018 mendatang di Hotel New Rasaki Padang.<br />     <br />"Tiga orang siswa yakni, Muhammad Huda Al Hakimi Kasuma, Muhammad Rifqi, Rangga Prima Putra diikutkan dalam cabang perlombaan tari tradisional. Sedangkan satu orang siswa lain, yakni Rizki Nanda Febri menjadi peserta pada cabang pantomin," ujar Kepala SDN 19 Kampung Baru, Azral Malvinas, Jumat (13/7) pagi.<br />     <br />Menurutnya, sebelum mewakili Kota Pariaman pada ajang FL2SN di tingkat Provinsi Sumatera Barat, keempat pelajar SDN 19 Kampung Baru ini, terlebih dahulu mengikuti seleksi berjenjang. Seleksi dimulai dari tingkat SDN 19 Kampung Baru, seleksi tingkat gugus, seleksi tingkat kecamatan dan terakhir seleksi tingkat Kota Pariaman.<br />      <br />"Sebelum ini mereka diikutkan seleksi dulu. Di tingkat sekolahpun kami seleksi dulu, sebelum ikut serta di tingkat gugus," kata dia.<br />       <br />Dalam FL2SN, pihaknya menargetkan perwakilan Kota Pariaman meraih juara pertama. Selain menjadi peserta terbaik, 4 orang pelajar SDN 19 ini akan ditunjuk mewakili Provinsi Sumatera Barat pada FL2SN tingkat nasional di Jakarta.<br />       <br />"Target kita tentu juara, minimal masuk tiga besar adalah hasil yang baik. Capain hingga saat ini adalah wujud dari berlangsungnya pembinaan seni dan minat siswa di sekolah," pungkas Azral</span></span></div>

SDN 19 Wakili Pariaman di Ajang FL2SN Tingkat Sumbar

Pariaman, mediaterobos.com- Sebanyak 4 orang siswa SDN 19 Kampung Baru terpilih mewakili Kota Pariaman pada Festival Lomba Seni Siswa Nas...

Pasangan GEMA Akan Segera Ditetapkan Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOtsJ-UenAlBEk6XlYMHh3509uX7rHayBpuu8i5DRjWe-5ZvdqAUm2SVb81PEn8xeTNj7oZqzTYKxnZJXKkqLu8gS4nHqQj6fIr8LzP0spU8-1RlGsyielWCAg1m0pLw-zbGJVrq2Imy2/s1600/logo+Pariaman.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="1600" height="141" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOtsJ-UenAlBEk6XlYMHh3509uX7rHayBpuu8i5DRjWe-5ZvdqAUm2SVb81PEn8xeTNj7oZqzTYKxnZJXKkqLu8gS4nHqQj6fIr8LzP0spU8-1RlGsyielWCAg1m0pLw-zbGJVrq2Imy2/s200-rw/logo+Pariaman.png" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pariaman, mediaterobos.com - Penetapan Pemenang Pilkada Kota Pariaman akan segera dilakukan. Pasangan Genius Umar dan Madison Wahyuddin Unggul. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 yang diubah dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2018, penetapan pemenang dilakukan tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi.<br /><br />"Namun dapat berubah oleh ada tidaknya sengketa yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan terkait hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan tersebut," ujarnya di Pariaman, Jumat (13/7).<br /><br />Aisyah berkata, tiga hari pasca penetapan rekapitulasi hasil pilkada Kota Pariaman, tidak ada pengajuan sangketa hasil ke Mahkamah Konstitusi RI.<br />       <br />Demikian juga dengan pengecekan register pengajuan perkara melalui website Mahkamah Konstitusi RI. Hingga akhir batas pengajuan pada Senin 9 Juli 2018, tidak ada pengajuan sangketa hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.<br />        <br />Meskipun tidak ada pengajuan sangketa hasil, KPU Kota Pariaman belum bisa melakukan penetapan paslon walikota dan wakil walikota Pariaman. KPU, kata dia, masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Pilkada Kota Pariaman tidak ada sangketa.<br />        <br />"Rilis tersebut akan disampaikan dan diterima KPU kabupaten dan kota yang mengikuti Pilkada paling lambat pada 23 Juli 2018, sehingga penetapan paslon terpilih dilakukan paling lambat sehari setelahnya KPU RI menyampaikan relisnya, kemungkinan pada 24 atau 25 Juli 2018 mendatang," jelas Aisyah.<br /></div>

Pasangan GEMA Akan Segera Ditetapkan Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

Pariaman, mediaterobos.com - Penetapan Pemenang Pilkada Kota Pariaman akan segera dilakukan. Pasangan Genius Umar dan Madison Wahyuddin U...

Bersihkan Birokrasi Dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwuVX8Q6b3EqmR5uHYRI8N8V4ZGHVVVjiWbDAftqAGHkf6OnSTvpgvvGnWNsGYJ63pPz_UvNVOl_8dNdN8zAfbwAngOksJmDt6vzqPsFi7Q7Bu4FTNPNld-JZrlD3LnGgJkkD1dXpHjMd4/s1600/BERSIHKAN+BIROKRASI+DARI+KORUPSI%252C+BKN+BERSAMA+KPK+BERANTAS+ASN+TIPIKOR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="960" height="239" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwuVX8Q6b3EqmR5uHYRI8N8V4ZGHVVVjiWbDAftqAGHkf6OnSTvpgvvGnWNsGYJ63pPz_UvNVOl_8dNdN8zAfbwAngOksJmDt6vzqPsFi7Q7Bu4FTNPNld-JZrlD3LnGgJkkD1dXpHjMd4/s320-rw/BERSIHKAN+BIROKRASI+DARI+KORUPSI%252C+BKN+BERSAMA+KPK+BERANTAS+ASN+TIPIKOR.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang Panjang, mediaterobos.com –  Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati dua hal terkait penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan manajemen PNS.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Dua hal yang disepakati itu yakni, Pertama, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan Kedua, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli. Kerjasama BKN dengan KPK telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Terkait dengan komitmen BKN dalam menuntaskan kasus ASN tipikor, BKN telah melayangkan himbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut yaitu Pertama, imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Kedua, imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK dan yang Keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Di Padang Panjang PNS yang terlibat dalam kasus tipikor akan diberhentikan secara tidak hormat. "Mau tidak mau PNS yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum akan diberhentikan secara langsung," jelas Kepala BKPSDM melalui Kasubbid Disiplin dan Pembinaan Dinul Akhyar, SH diruangannya, Jum'at lalu (13/7).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Tidak hanya dengan kasus tipikor, ada beberapa kasus tindak pidana yang terlibat juga diberhentikan secara langsung, misalnya kasus pelanggaran izin perkawinan dan perceraian, penyelewangan terhadap ideologi negara pancasila dengan UUD. Sosialisasi demi sosialisasi dilakukan agar pemahaman dalam upaya menjaga netralitas dan kurangnya kasus tindak pidana dapat ditaati oleh seluruh ASN.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />"Jadi dengan adanya peraturan yang sekarang dan kerjasama BKN bersama KPK serta Kemenkumham, harapannya kita yang didaerah masing - masing harus menanti ketentuan yang sudah ada," ujar Dinul [SIARAN PERS] Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018 Biro Humas Badan Kepegawaian Negara/Kominfo cg) </div>

Bersihkan Birokrasi Dari Korupsi, BKN Bersama KPK Berantas ASN Tipikor

Padang Panjang, mediaterobos.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati dua hal terka...

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3StUC2ZLTSs75tcO8leC-oFtWLw_Gqa5ULpzALB94m9EnenNMWv4epgeWAdDH_Rt9rWIsNDuqtlARO83Iv3rFYvFisr-hJzBbabFGHS3xsOzpBfC2zJ0aj35iZgtANjJrEMkjTurrm7Om/s1600/Bupati+Jawab+Pandangan+Umum+Fraksi+DPRD.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="655" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3StUC2ZLTSs75tcO8leC-oFtWLw_Gqa5ULpzALB94m9EnenNMWv4epgeWAdDH_Rt9rWIsNDuqtlARO83Iv3rFYvFisr-hJzBbabFGHS3xsOzpBfC2zJ0aj35iZgtANjJrEMkjTurrm7Om/s320-rw/Bupati+Jawab+Pandangan+Umum+Fraksi+DPRD.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dharmasraya, mediaerobos.com - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD ini disampaikan bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (13/07).<br /><br />Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Ampera Dt Labuan Basa itu, bupati menanggapi setiap pertanyaan, masukan serta kritikan yang disampaikan oleh setiap fraksi. Beberapa diantaranya terkait saran dan masukan anggota dewan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan mengambil langkah-langkah kongkrit terkait kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih inovatif dan persuasif terhadap penunggak pajak maupun retribusi daerah.<br /><br />Menanggapi hal ini, bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka optimalisasi pencapaian target PAD. Diantaranya adalah layanan pembayaran PBB P2 melalui mesin ATM dimana pembayaran PBB P2 telah dapat dilakukan pada seluruh mesin ATM milik Bank Nagari. Sehingga memudahkan dalam pembayaran PBB P2 dan wajib pajka tidak perlu lagi mengantri di bank untuk membayar pajak. Inovasi ini, sebut bupati, akan dikembangkan untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang lainnya.<br /><br />Adapun tindakan persuasif terhadap penunggak pajak daerah maupun retribusi daerah, dijelaskan bupati, pemerintah daerah hanya baru melaksanakan pada PBB P2 dan beberapa objek pajak lain dengan cara mendatangi wajib pajak dan memberikan sanksi terhadap objek pajak penunggak.<br /><br />"Dalam penagihan pajak kita belum mempunyai tenaga profesional sebagai syarat legal penagihannya seperti tenaga tim penilai, penyidik, dan juru sita yang semua harus bersertifikasi. Namun demikian, saat ini pemerintah daerah telah merencanakan untuk membekali sumber daya aparatur yang ada guna mengikuti pendidikan terhadap profesi tersebut," papar bupati.<br /><br />Kemudian, terkait pertanyaan anggota dewan tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menginventarisasi aset daerah, guna menyelematkan aset-aset yang dimiliki daerah, dijelaskan bupati bahwa pemerintah daerah secara berkala terus melaksanakan inventarisasi aset setiap tahunya, serta melaksanakan sensus barang milik daerah setiap lima tahun sekali.<br /><br />"Saat ini kami sedang melaksanakan sensus barang milik daerah dengan memperhatikan data perkembanhan aset semenjak sensus yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 lalu. Dengan sensus ini diharapkan diperoleh data konkrit terkait kondisi masing-masing aset daerah," terang bupati.<br /><br />Bupati juga mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang menyusun perbup tentang pengamanan barang milik daerah. Diharapkan dengan selesainya dan tersosialisasikannya perbup ini nantinya, keseluruhan barang milik daerah Kabupaten Dharmasraya dapat terinventarisir dan terkelola dengan baik.<br /><br />Kemudian lagi, menyangkut pertanyaan anggota dewan mengenai tingginya SILPA tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp 31 milyar lebih, diuraikan bupati bahwa SILPA tersebut berasal dari tunjangan profesi guru triwuan IV terutang tahun 2017 sebesar Rp 12,3 milyar yang dibayarkan pada bulan Januari 2018. Kemudian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi bencana yang pekerjaannya dilanjutkan tahun 2018 sebesar Rp 13,2 milyar. Kemudian tunjangan khusus guru sebesar Rp 402 juta merupakan kelebihan pembayaran tunjangan khusus guru tahun 2017 yang akan dikompensasikan oleh pemerintah pusat nantinya pada saat transfer dana tunjangan khusus guru tahun 2018. Serta lanjutan DAK RSUD oada tahun 2018 sebesar Rp 5,6 milyar.<br /><br />"Dari data tersebut, terlihat bahwa SILPA tahun 2017 bukanlah merupakan penghematan belanja, namun lebih disebabkan karena tertundanya pekerjaan atau pembayaran yang seharusnya menjadi beban di tahun 2017 namun baru dibayarkan pada tahun 2018," jelas bupati.<br /><br />Di akhir sambutannya, bupati menyampaikan terimakasih kepada seluruh fraksi DPRD yang sudah menyampaikan pandangan umumnya. Menurut bupati, ini menandakan DPRD memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya.<br /><br />"Kami menyadari jawaban dan penjelasan ini masih terdapat kekurangtepatan dan kekurangsesuaian dengan maksud dan harapan anggota dewan. Untuk itu kami mohon maaf, mudah-mudahan kekurangan tersebut tidak mengurangi makna atas apa yang telah kami sampaikan," pungkas bupati.<br /></div>

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

Dharmasraya, mediaerobos.com - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas ...