Media Terobos

Payakumbuh: DPRD Kembalikan 8 Mobil Dinas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1OibkX_z2BNM5nWsXR17OhWwzr6PKZrpOtf3sIcuqYVdDdqC9hWYyl1op9Phbc8mK4FtN3unETbFe90psrHx1c4dFAlfw2HKh7oN10qXGNhAsThU6vbtkPi3EK-gxpNuzrqxkVNkmBGM/s1600/anggota+DPRD+Kembalikan+mobil+Dinas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="800" height="180" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1OibkX_z2BNM5nWsXR17OhWwzr6PKZrpOtf3sIcuqYVdDdqC9hWYyl1op9Phbc8mK4FtN3unETbFe90psrHx1c4dFAlfw2HKh7oN10qXGNhAsThU6vbtkPi3EK-gxpNuzrqxkVNkmBGM/s320-rw/anggota+DPRD+Kembalikan+mobil+Dinas.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Payakumbuh,Terobos-</b>Dengan telah disahkannya Perda  Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD yang mengacu pada PP nomor 18 tahun 2017, aturan tersebut berbuntut dengan ditariknya sejumlah fasilitas yang selama ini dimanfaatkan anggota dewan dalam menjalankan tugas. Seperti yang terjadi di DPRD Kota Payakumbuh.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan adanya Perda tersebut, anggota DPRD Kota Payakumbuh mengembalikan kendaraan dinas berupa mobil Toyota Avanza berplat merah dengan nomor 4 digit. “Ada 8 unit kendaraan dinas yang dikembalikan pada sekretariat. Pengembalian ini, merupakan amanah dari adanya PP nomor 18 tahun 2017 dan sudah dikembalikan secara bertahap sejak sepekan terakhir ,”terang H. YB Datuak Parmato Alam, Ketua DPRD Kota Payakumbuh diruangan nya.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Sejak ada ke 8 unit kendaraan dinas tersebut pada 2014 lalu, selama itu pula dimanfaatkan oleh anggota DPRD terutama Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugasnya. Politisi Partai Golkar itu menerangkan, pada PP nomor 18 tahun 2017 serta Perda  Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD sudah tertera adanya tambahan tunjangan transportasi terhadap seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Karena itu, ucap Dt Parmato Alam tidak diperbolehkan lagi Alat Kelengkapan Dewan mendapatkan fasilitas berupa kendaraan dinas. “Tetapi terhadap unsur pimpinan dewan tetap mendapatkan fasilitas kendaraan dinas seperti biasanya,”ucapnya lagi.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Berupa kendaraan dinas  bernomor polisi BA 2 M untuk Ketua DPRD, BA 7 M dan BA 8 M untuk Wakil Ketua DPRD. “Seluruh mobil yang selama ini dimanfaatkan alat kelengkapan dewan  telah diserahkan. Sudah pada Sekretariat untuk di serahkan lagi pada bagian aset daerah,”ucap YB Dt Parmato Alam.<br /> </div>
Untuk apa fungsi selanjutnya terhadap ke 8 unit mobil dinas jenis Toyota Avanza tersebut,  Dt Parmato Alam belum bisa memastikan. “Yang penting diserahkan dulu.Sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku,”terangnya lagi. (yon).<br />

Payakumbuh: DPRD Kembalikan 8 Mobil Dinas

Payakumbuh,Terobos- Dengan telah disahkannya Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD yang mengacu pada PP nomor ...

Wako Riza Falepi Lepas Kontingen PORSADIN Ke Tingkat Provinsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqefeehkWNUZoC_zATnW_kDtCH0zkFHzi1EU5Ip-sBhQa25DalN8i6-_Vr_D5kLH3w_UE6O1mPDW7wzy3GNF5dq56YryT0VnWrVoMCI31zW4Sk7dJY11eArb0qVvTkP3dsj5FH8iJ2PXo/s1600/Yohermn+lepasKontingen-PORSADIN%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqefeehkWNUZoC_zATnW_kDtCH0zkFHzi1EU5Ip-sBhQa25DalN8i6-_Vr_D5kLH3w_UE6O1mPDW7wzy3GNF5dq56YryT0VnWrVoMCI31zW4Sk7dJY11eArb0qVvTkP3dsj5FH8iJ2PXo/s320-rw/Yohermn+lepasKontingen-PORSADIN%25281%2529.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Payakumbuh,Terobos-</b>Kontingen pekan olahraga dan seni santri diniyah takmiliyah (Porsadin) kota Payakumbuh di lepas Walikota yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yoherman ke tingkat provinsi Sumatera Barat, di halaman kantor Balaikota di Bukik Sibaluik, Rabu (18/10).<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota mengucapkan selamat kepada para kontingen Payakumbuh terpilih dan berharap menjadi yang terbaik dalam ajang tersebut.“Potensi diniyah takmiliyah memang mesti digali dan dikembangkan dalam memperkokoh eksistensinya di tengah masyarakat, ” ujar Yoherman.<br />Selamat berjuang, semoga berhasil meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama kota Payakumbuh”, harap Yoherman.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Eri Burhan selaku ketua pengurus cabang forum komunikasi madrasah diniyah takmiliyah (DPC-FKDT) melaporkan bahwa rombongan yang diberangkatkan untuk mengikuti Porsadin Tingkat Provinsi Sumatera Barat berjumlah 45 orang.“Porsadin III tingkat Provinsi Sumatera Barat akan digelar pada 21-22 Oktober mendatang yang dipusatkan di Kota Bukittinggi. Rombongan dari Payakumbuh berjumlah 45 orang yang terdiri dari 26 orang peserta, 9 orang pelatih dan 10 orang official, ” lapor Eri Burhan.<br /> </div>
Cabang lomba yang akan diikuti sebanyak 9 cabag yang terdiri dari tahfidz, cerdas cermat diniyah, pidato bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, kaligrafi, Murotal Wal Imla, atletik, puisi islami dan futsal.<br />Para peserta yang terpilih mewakili Payakumbuh tersebut adalah utusan 8 MDTA dari 22 MDTA yang ada di kota Payakumbuh. 8 MDTA tersebut adalah MDTA Muslimin Labuh Baru, Raudhatul Jannah, Mutiara Hati, Baitussalam, Al Huffaz, Muslimin Bl. Cacang, Muhsinin Tarok dan Istiqlal.(yon).<br />

Wako Riza Falepi Lepas Kontingen PORSADIN Ke Tingkat Provinsi

Payakumbuh,Terobos- Kontingen pekan olahraga dan seni santri diniyah takmiliyah (Porsadin) kota Payakumbuh di lepas Walikota yang diwakil...

KPK Gelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-FILLING LHKPN di Payakumbuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKwRt1DKC-K7-4hq1qTXdJDCv4-0xunwE3XAxHcgz1UcS3bEu2srYc1UeLQW6srVPDaWhv13BEGQhBztP1ohjYAci_ZIUCEO9cUy6JebrgULzV_sRFPO9Uf1l2y6pS009PDYa_EG9PaUU/s1600/LHKPN.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKwRt1DKC-K7-4hq1qTXdJDCv4-0xunwE3XAxHcgz1UcS3bEu2srYc1UeLQW6srVPDaWhv13BEGQhBztP1ohjYAci_ZIUCEO9cUy6JebrgULzV_sRFPO9Uf1l2y6pS009PDYa_EG9PaUU/s320-rw/LHKPN.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Payakumbuh,Terobos</b>-Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang kewajiban penyelenggara negara menyampaikan Laporan Harta  kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah kota Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar kegiatan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi e-Filling LHKPN di Aula Lantai III Balaikota Payakumbuh di Bukik Sibaluik, Rabu (18/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan yang digelar sebagai wujud pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut sekarang pelaporannya telah  bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi online.<br />Dihadiri oleh Walikota yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yoherman, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Amriul, Asisten III Bidang Administrasi Umum Iqbal Bermawi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Plt. BKPSDM Dafrul Pasi, camat, lurah, hadirin dan undangan lainnya.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yoherman, dalam sambutan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini perlu dilakukan karena hal ini merupakan wujud kepatuhan dan pertanggungjawaban para pejabat ASN dalam mengemban tugas yang dilaksanakannya.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
“Kehadiran seluruh pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh pada kegiatan ini adalah sebagai bukti dukungan terhadap pemberantasan korupsi.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu kepada para peserta diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga penyampaian yang diberikan narasumber dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dengan baik, ” tukuk Yoherman.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Dafrul Pasi melaporkan bahwa peserta sosialisasi ini diikuti oleh 175 orang pejabat yang wajib LHKPN di lingkungan Pemko Payakumbuh. Diantaranya walikota, wakil walikota, pejabat struktural eselon II, pejabat struktural eselon III, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan, pemerintah daerah (P2UPD)  dan pejabat pada unit pelayanan pengadaan.<br /> </div>
“Narasumber e-filling LHKPN ini berasal dari KPK Republik Indonesia, sebanyak 3 orang terdiri dari Wahyudi sebagai Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN beserta 2 orang staf LHKPN Fathia Rahman dan Susan Cintiani, ” pungkas Dafrul Pasi.(oyon).<br />

KPK Gelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-FILLING LHKPN di Payakumbuh

Payakumbuh,Terobos -Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang kewa...

Pemkab Sosialisasikan Aplikasi 'Lapor! SP4N' Irfendi: Pejabat Wajib Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3rgTAu2IMY7k4UQtaRc5F8EkQ3ltN0pOIuzAojrYjShynUF7im_3KpJWPQmvab9FTxTq_k2SD8LmPDWfA1uCXwit0_uvotV4xn_AB9cEjZXbb4Nhybqf9f2g3qbQpPhPK1jYBoLNjpgQ/s1600/kegiatan+aplikasi.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3rgTAu2IMY7k4UQtaRc5F8EkQ3ltN0pOIuzAojrYjShynUF7im_3KpJWPQmvab9FTxTq_k2SD8LmPDWfA1uCXwit0_uvotV4xn_AB9cEjZXbb4Nhybqf9f2g3qbQpPhPK1jYBoLNjpgQ/s320-rw/kegiatan+aplikasi.JPG" width="320" /></a></div>
<b>LimapuluhKota-terobos-</b>Masyarakat kini sudah bisa melaporkan segala keluhan, perihal kondisi kekinian yang terjadi di tempat tinggalnya. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sudah membuka lebar-lebar sistim pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan terhadap semua kepentingan warga.  <br /><br />Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, ketika membuka kegiatan sistim sistim pelayanan publik secara online yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyebutkan, program tersebut merupakan penjawatahan dari program nasional Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). <br /><br />"Kita ingin di era keterbukaan informasi saat ini masyarakat mendapat pelayanan maksimal dari pejabat di seluruh instansi pemerintah kita. Jangan sampai ada lagi masyarakat kita yang tidak terlayani, baik keluhan kesehatannya, infrastuktur jalannya, semua harus ditindaklanjuti," kata Irfendi Arbi, di aula kantor Bupati di kawasan Sarilamak, Senin (23/10) siang. <br /><br />Selain Bupati Irfendi, kegiatan pembukaan program nasional Lapor!SP4N tersebut juga dihadiri Kadis Kominfo, Feri Chofa, para pejabat pengelola informasi di masing-masing OPD, camat hingga wali nagari. Adapun nara sumber dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh, Rosikin, Kasubid Pelaksanaan dan Monitoring SP4N dari Kementrian PAN-RB.<br /><br />Irfendi menggaris bawahi, pelaksanaan program nasional SP4N yang merupakan penjawatahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sedianya sudah berlaku aktif di Limapuluh Kota. Melalui sistim ini, diharapkan, pelayanan publik benar-benar bisa membantu sistem pelayanan secara terpadu dan terbuka. <br /><br />Seperti Sistem Pelayanan Terpadu (e-Sipadu) berbasis elektronik, yang sejak lama sudah digaungkan ke seluruh jajaran OPD. "Semoga, diberlakukannya sistim ini nantinya bisa memberi penguatan kepada sistem e-Sipadu kita yang sudah ada. Dengan keterbukaan, sistim ini sedianya mampu menekan potensi tindakan pidana korupsi," tambah Irfendi. <br /><br />Penyelenggaraan sistem pelayanan yang terbuka, katanya, secara tidak langsung bakal menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku penyelenggara negara. Ia meminta agar pengambil kebijakan di instansi terkait, dapat melibatkan atau berkoordinasi langsung dengan instansi penegak hukum, baik dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. <br /><br />Rosikin, Kasubid Pelaksanaan dan Monitoring SP4N dari Kementrian PAN-RB yang bertindak sebagai narasumber dalam sosialisasi itu menjelaskan, Lapor! SP4N merupakan program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat yakni Kemenrian PAN-RB bersama kementerian lainnya untuk menunjang sistem pelayanan dan reformasi birokrasi di seluruh daerah. <br /><br />Sistem aplikasi Lapor! SP4N yang berbasis elektronik ini merupakan sebuah program pelayanan pemerintah yang bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Setiap laporan masyarakat yang masuk ke aplikasi website atau via SMS, Lapor!SP4N, akan langsung diteruskan ke tim pengelola tim teknis di masing-masing OPD setiap daerah. <br /><br />"Setiap laporan masyarakat yang masuk, akan diteruskan langsung ke OPD bersangkutan dan wajib ditindaklanjuti dengan memberi laporan balasan, baik ke email/SMS. Sebab, disana ada laporan dan penilaian, OPD mana dan daerah mana saja, yang tidak menindaklanjuti. Ada nilai merahnya. Akan keluar penilaiannya, bisa diakses seluruh masyarakat," tutur Rosikin menjelaskan. (Nailul B)<br /><br />

Pemkab Sosialisasikan Aplikasi 'Lapor! SP4N' Irfendi: Pejabat Wajib Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

LimapuluhKota-terobos- Masyarakat kini sudah bisa melaporkan segala keluhan, perihal kondisi kekinian yang terjadi di tempat tinggalnya. P...