Media Terobos

Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s1600/kantor+dprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="284" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s320-rw/kantor+dprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang-</b>Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang dapat menerima Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keputusan DPRD Kota Padang yang diberi Nomor 25 Tahun 2017 melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dengan dihadiri oleh 31 orang dari 45 orang anggota dewan di Gendung Bundar Sawahan 50 Padang, Jum'at (30/9).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diketahui pada tanggal 13 September 2017 yang lalu telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian oleh Walikota Padang. Ranperda Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya Walikota juga menyampaikan Ranperda Perubahan arat Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010 - 2030.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terakhir Walikota menyampaikan Ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sehari sebelumnya Walikota Padang juga menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keempat  ranperda tersebut telah dibahas oleh pansus dan badan anggaran, namun dalam pembahasan terhadap 2 ranperda diperlukan penambahan waktu berdasarkan surat ketua pansus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda perubahan RPJMD belum selesai dipaparkan atau difasilitasi oleh Gubernur atau Pemerintah Provinsi. Sementara ranperda perubahan RTRW belum selesai peta penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 di Badan Informasi Geospasial (BIG).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pwrsyaratan dokumen administrasi terhadap perubahan Perda RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 masih dalam dalam proses di Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) BPN RI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Satu ranperda direkomendasikan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kota Padang yaitu ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada intinya pada bidang usaha dalam perda tersebut juga tidak mengayomi pada usaha publik dan seharusnya penyertaan modal diharapkan beriringan dengan pendirian usaha.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah dilakukan tahapan kerja pansus III baik internal maupun dengan SKPD terkait pada tanggal 15 dan 22 September 2017 serta juga menghadirkan dan mendengar pendapat tenaga ahli ekonomi dan hukum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 10 Yahun 2014 perlu direvisi dan dikaji ulang, dimana dalam Bab V Bidang Usaha Pasal 5 dalam perda tersebut tidak berpihak pada masyarakat. Bahkan seolah-olah menjadi saingan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat.(*)</div>
<br />

Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi

Padang- Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota P...

DPRD Padang, Tegaskan Penyertaan Modal Perusda PSM Tidak Batalkan

DPRD Padang, Tegaskan Penyertaan Modal Perusda PSM Tidak Batalkan

Padang- Penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) tidak dibatalkan. Akan tetapi akan dibahas lag...

DPRD Padang, Paripurnakan Perubahan APBD TA 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s1600/kantor+dprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="284" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s320-rw/kantor+dprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang-</b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada rapat Paripurna terhadap Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, Sabtu(30/9).<br />
<br />
Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang.<br />
<br />
Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional.<br />
<br />
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna.<br />
<br />
Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. <br />
<br />
Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa.<br />
<br />
Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. <br />
<br />
"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya.<br />
<br />
Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya.<br />
<br />
"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya.<br />
<br />
Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya.<br />
<br />
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi.<br />
<br />
"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(*)</div>

DPRD Padang, Paripurnakan Perubahan APBD TA 2017

Padang- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada...

Irfendi Harapkan Keuangan Nagari Terkelola Baik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwU2rFmdOOYkOPOqpGK71wfZN6gz4pnafSm_omrwkwRqZ84m5FTdHNktP7GqfEp6pLVe2zOqP43IDCXWw1hIJHqS7wGw8OKy5wB7otm1AIN9QaXMtr7tcSa1iVeO1ZKGeLMCGfteffxvQ/s1600/berfoto+dengan+para+wali+nagari.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="602" data-original-width="1024" height="188" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwU2rFmdOOYkOPOqpGK71wfZN6gz4pnafSm_omrwkwRqZ84m5FTdHNktP7GqfEp6pLVe2zOqP43IDCXWw1hIJHqS7wGw8OKy5wB7otm1AIN9QaXMtr7tcSa1iVeO1ZKGeLMCGfteffxvQ/s320-rw/berfoto+dengan+para+wali+nagari.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota,Terobos-</b>Wali nagari beserta perangkatnya harus benar-benar memahami peraturan dan ketentuan dalam sistem pengelolaan keuangan nagari, serta dapat mengelola keuangan itu dengan baik. Selain itu, pemerintah nagari juga diharapkan bisa membuat perencanaan yang partisipatif dan sejalan dengan perencanaan daerah.Hal itu disampaikan Bupati </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Limapuluh Kota Ir. H. Irfendi Arbi, MP ketika membuka secara resmi bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan nagari bagi wali nagari, badan musyawarah (Bamus) dan sekretaris nagari se- Kecamatan Lareh Sago Halaban di aula kantor Camat Lareh Sago Halaban di Pakan Rabaa, Jumat (29/9).<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita berharap dengan mengikuti Bimtek ini setiap wali nagari dan perangkat, serta Bamus nagari bisa melaksanakan tata kelola keuangan nagari dengan baik, agar nantinya tidak berhadapan dengan permasalahan hukum,” ungkap Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Ikut hadir dalam acara itu anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah, Camat Lareh Sago Halaban Efli Zen, serta sejumlah kepala OPD lainnya.Dikatakan Irfendi, bila pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari tidak berpedoman pada peraturan perundang-udangan yang berlaku, ia khawatir pihak pemerintah nagari bisa terjerat masalah hukum. Sebab, pengelolaan keuangan itu senantiasa diawasi berbagi pihak seperti KPK, pihak Kepolisian, Kejaksaan, LSM, masyarakat dan lainnya. Apalagi kini alokasi dana nagari/desa ini cukup besar dengan jumlah rata-rata Rp1,5 milyar. “Kita tidak ingin pengelolaan ana nagari diwarnai penyimpangan, sebab tindakan di luar ketentuan itu bisa bermuara pada aparat hukum,” ujar Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui Bimtek ini, Irfendi berharap seluruh wali nagari, Bamus dan sekretaris nagari betul-betul memahami pengelolaan keuangan tersebut. “Bila menghadapi kesulitan atau kurang memahami masalah keuangan itu, silahkan berkonsultasi ke camat atau OPD terkait lainnya,” papar Irfendi.<br />
Diakui Irfendi, mengelola keuangan nagari bukanlah pekerjaan mudah, apalagi dengan jumlah alokasi dana nagari saat ini yang cukup besar. “Kita menyadari, beban tugas wali nagari berserta perangkatnya bukanlah hal mudah. Tidak saja membuat perencanaan, namun juga melaksanakan pengelolaan keuangan, serta membuat pelaporannya,” aku Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan itu putera Koto Tangah Simalanggang ini juga meminta para perangkat nagari bisa meningkatkan kinerjanya. Sebab, honor aparat pada pemerintahan terbawah itu sudah naik hingga dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya.<br />
“Gaji kepala jorong yang sebelumnya hanya sebesar Rp900.000/bulan, sekarang sudah naik jadi Rp1,8 juta. Kita ingin peningkatan pendapatan itu diiringi dengan peningkatan kinerja,” imbuh Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah dalam penyampaiannya berharap, usai Bimtek ini sinergitas wali nagari dengan Bamus menjadi lebih baik lagi. Disamping itu, dengan adanya Bimtek diharapkan pula Musrenbang di tingkat nagari benar-benar singkron dengan program, serta visi dan misi pemerintah daerah.<br />
“Dengan diadakannya pembekalan tentang pengelolaan keuangan nagari ini, kita optimis pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban lebih cepat dari nagari di kecamatan lain,” yakin Wirman.<br />
</div>
Sementara Camat Lareh Sago Halaban Efli Zen kepada wartawan menyebut,  tujuan pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan nagari itu antara lain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wali nagari, Bamus dan sekretaris nagari .“Dalam Bimtek ini seluruh peserta diharapkan dapat memahami tata kelola keuangan yang benar sesuai aturan berlaku,” ulas Efli Zen. (yon).<br />
<br />

Irfendi Harapkan Keuangan Nagari Terkelola Baik

Limapuluh Kota,Terobos- Wali nagari beserta perangkatnya harus benar-benar memahami peraturan dan ketentuan dalam sistem pengelolaan keua...