Media Terobos

DPRD Padang, Paripurnakan Perubahan APBD TA 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s1600/kantor+dprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="284" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s320-rw/kantor+dprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang-</b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada rapat Paripurna terhadap Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, Sabtu(30/9).<br />
<br />
Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang.<br />
<br />
Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional.<br />
<br />
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna.<br />
<br />
Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. <br />
<br />
Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa.<br />
<br />
Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. <br />
<br />
"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya.<br />
<br />
Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya.<br />
<br />
"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya.<br />
<br />
Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya.<br />
<br />
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi.<br />
<br />
"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(*)</div>

DPRD Padang, Paripurnakan Perubahan APBD TA 2017

Padang- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada...

Irfendi Harapkan Keuangan Nagari Terkelola Baik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwU2rFmdOOYkOPOqpGK71wfZN6gz4pnafSm_omrwkwRqZ84m5FTdHNktP7GqfEp6pLVe2zOqP43IDCXWw1hIJHqS7wGw8OKy5wB7otm1AIN9QaXMtr7tcSa1iVeO1ZKGeLMCGfteffxvQ/s1600/berfoto+dengan+para+wali+nagari.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="602" data-original-width="1024" height="188" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwU2rFmdOOYkOPOqpGK71wfZN6gz4pnafSm_omrwkwRqZ84m5FTdHNktP7GqfEp6pLVe2zOqP43IDCXWw1hIJHqS7wGw8OKy5wB7otm1AIN9QaXMtr7tcSa1iVeO1ZKGeLMCGfteffxvQ/s320-rw/berfoto+dengan+para+wali+nagari.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota,Terobos-</b>Wali nagari beserta perangkatnya harus benar-benar memahami peraturan dan ketentuan dalam sistem pengelolaan keuangan nagari, serta dapat mengelola keuangan itu dengan baik. Selain itu, pemerintah nagari juga diharapkan bisa membuat perencanaan yang partisipatif dan sejalan dengan perencanaan daerah.Hal itu disampaikan Bupati </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Limapuluh Kota Ir. H. Irfendi Arbi, MP ketika membuka secara resmi bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan nagari bagi wali nagari, badan musyawarah (Bamus) dan sekretaris nagari se- Kecamatan Lareh Sago Halaban di aula kantor Camat Lareh Sago Halaban di Pakan Rabaa, Jumat (29/9).<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita berharap dengan mengikuti Bimtek ini setiap wali nagari dan perangkat, serta Bamus nagari bisa melaksanakan tata kelola keuangan nagari dengan baik, agar nantinya tidak berhadapan dengan permasalahan hukum,” ungkap Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Ikut hadir dalam acara itu anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah, Camat Lareh Sago Halaban Efli Zen, serta sejumlah kepala OPD lainnya.Dikatakan Irfendi, bila pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari tidak berpedoman pada peraturan perundang-udangan yang berlaku, ia khawatir pihak pemerintah nagari bisa terjerat masalah hukum. Sebab, pengelolaan keuangan itu senantiasa diawasi berbagi pihak seperti KPK, pihak Kepolisian, Kejaksaan, LSM, masyarakat dan lainnya. Apalagi kini alokasi dana nagari/desa ini cukup besar dengan jumlah rata-rata Rp1,5 milyar. “Kita tidak ingin pengelolaan ana nagari diwarnai penyimpangan, sebab tindakan di luar ketentuan itu bisa bermuara pada aparat hukum,” ujar Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui Bimtek ini, Irfendi berharap seluruh wali nagari, Bamus dan sekretaris nagari betul-betul memahami pengelolaan keuangan tersebut. “Bila menghadapi kesulitan atau kurang memahami masalah keuangan itu, silahkan berkonsultasi ke camat atau OPD terkait lainnya,” papar Irfendi.<br />
Diakui Irfendi, mengelola keuangan nagari bukanlah pekerjaan mudah, apalagi dengan jumlah alokasi dana nagari saat ini yang cukup besar. “Kita menyadari, beban tugas wali nagari berserta perangkatnya bukanlah hal mudah. Tidak saja membuat perencanaan, namun juga melaksanakan pengelolaan keuangan, serta membuat pelaporannya,” aku Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan itu putera Koto Tangah Simalanggang ini juga meminta para perangkat nagari bisa meningkatkan kinerjanya. Sebab, honor aparat pada pemerintahan terbawah itu sudah naik hingga dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya.<br />
“Gaji kepala jorong yang sebelumnya hanya sebesar Rp900.000/bulan, sekarang sudah naik jadi Rp1,8 juta. Kita ingin peningkatan pendapatan itu diiringi dengan peningkatan kinerja,” imbuh Irfendi.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah dalam penyampaiannya berharap, usai Bimtek ini sinergitas wali nagari dengan Bamus menjadi lebih baik lagi. Disamping itu, dengan adanya Bimtek diharapkan pula Musrenbang di tingkat nagari benar-benar singkron dengan program, serta visi dan misi pemerintah daerah.<br />
“Dengan diadakannya pembekalan tentang pengelolaan keuangan nagari ini, kita optimis pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban lebih cepat dari nagari di kecamatan lain,” yakin Wirman.<br />
</div>
Sementara Camat Lareh Sago Halaban Efli Zen kepada wartawan menyebut,  tujuan pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan nagari itu antara lain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wali nagari, Bamus dan sekretaris nagari .“Dalam Bimtek ini seluruh peserta diharapkan dapat memahami tata kelola keuangan yang benar sesuai aturan berlaku,” ulas Efli Zen. (yon).<br />
<br />

Irfendi Harapkan Keuangan Nagari Terkelola Baik

Limapuluh Kota,Terobos- Wali nagari beserta perangkatnya harus benar-benar memahami peraturan dan ketentuan dalam sistem pengelolaan keua...

DPRD Kota Padang, Bahas dana Tambahan Kegiatan Festival Qasidah

DPRD Kota Padang, Bahas dana Tambahan Kegiatan Festival Qasidah

Padang- Sebagai anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan F...

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Tak ada Peluang Untk PKI dI Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s1600/kantor+dprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="284" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiZD7edbFr3dlDBHoXuhHNp5lb_iQEKjOJ9JiXa4RMsahNHabs_5hyphenhyphenGeRIDVtwSFLqdkRjntYAb52ytWoro-CaEGlGHI20qTpNpo7DWhVshdNbapREfFSouToRVLGUaEFN-9G3dKA6JEQ/s320-rw/kantor+dprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang-</b>Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas menyatakan tidak ada ruang untuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI ini.<br />
<br />
"PKI ya PKI dan ini jelas - jelas adalah Organisasi terlarang di Negeri kita, PKI itu organisasi yang  tidak mempunyai tuhan mereka, dan jelas tidak sesuai dengan dasar negara kita pada Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, " tegasnya,Jum'at (29/9) di ruang kerjanya.<br />
<br />
Terkait dengan pemutaran film G30S/PKI diputar kembali kata Wahyu, ia sangat menyesalkan adanya pemotongan - pemotongan dalam film tersebut. Seharusnya biar dibuka secara terang - terangan bagaimana kekejaman PKI itu. Tidak ada alasan sedikitpun, kita ingin semua elemen anak bangsa ini tahu bagaimana kekejaman PKI ini.<br />
<br />
Terkait pemutaran film G30S/PKI diputar kembali, menurutnya bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Dan saya sebenarnya menginginkan agar kembali diajarkan sejarah bagaimana kekejaman PKI ini di tingkat pelajar baik,SD, SMP, SMA.<br />
Sampaikan saja, karena PKI itu memang tidak boleh ada di Indonesia dan itu harga mati.<br />
<br />
" Dengan adanya pemutaran film  tersebut serta pembelajaran di tingkat sekolah dapat membuat anak - anak kita dan generasi  muda tidak mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, " katanya.<br />
<br />
"Golkar adalah salah satu partai yang secara tegas tidak menginginkan adanya PKI di NKRI ini. Makanya pada seluruh kader agar merespon jika ada pergerakkan PKI ini di Kota Padang, karena PKI itu dia menyusup, "ujar Ketua DPD Golkar Kota Padang ini.<br />
<br />
Lebih lanjut dikatakan, menurut informasi dahulunya golangan A dan B ini oleh pemerintah tidak diperbolehkan sama sekali masuk menduduki jabatan - jabatan penting, namun saat ini seperti lepas. Untuk itu jika ada terjadi pergerakkan atas nama PKI harus segera di tindak tegas oleh aparat keamanan dan pemerintah.<br />
<br />
Bisa kita lihat dan sangat menyangkan saat ini masa mereka berani secara terang - terangan menampilkan lambang palu dan arit, bahkan secara terang - terangan baru - baru ini dimedia sosial ada vidio - vidionya.<br />
<br />
"Sekali lagi kita tegaskan tidak ada ruang untuk PKI di NKRI dan itu harga mati, "ungkap Wahyu.(*)</div>

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Tak ada Peluang Untk PKI dI Indonesia

Padang- Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas meny...