Media Terobos

Pemkab Gelar Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj900xncsYiWKJqZlT0B6TYxYnuc7aJf08qwNfTM9z-7BofEK0Vc2KE0CvjRaNad2CoLm6Qes5TOU9giMfk69YaTvJboFi_pPud6cjAcXFBJ5T6E-nLAhfF4IuoaYxbj3W1bRCIqEy2vIQ/s1600/Bupati+sosialisa+percepatan+pembutan+Akta+Lahir.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj900xncsYiWKJqZlT0B6TYxYnuc7aJf08qwNfTM9z-7BofEK0Vc2KE0CvjRaNad2CoLm6Qes5TOU9giMfk69YaTvJboFi_pPud6cjAcXFBJ5T6E-nLAhfF4IuoaYxbj3W1bRCIqEy2vIQ/s320-rw/Bupati+sosialisa+percepatan+pembutan+Akta+Lahir.JPG" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Limapuluh Kota,Terobos</b>-Guna meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar sosialisasi untuk kepala jorong, di Aula Dinas Kesehatan, eks Kantor bupati lama, Rabu (26/7).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan ini dibuka secara resmi bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Azfrizal Azis,SH. Kegiatan ini dihadiri sedikitnya 165 orang dari kepala jorong se kabupaten Limapuluh Kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam sambutannya, Irfendi mengungkapkan, pengelolaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk terwujudnya kualitas kehidupan dan terpenuhinya hak-hak penduduk memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang penyelenggaraannya didukung oleh semua jajaran tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dalam menyikapi tantangan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan, pemerintah kabupaten Limapuluh Kota telah menerbitkan suatu acuan sebagai landasan berpijak dalam rangka penyelenggaraan administrasi dengan telah terbitnya peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat,"ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diantaranya, pengurusan dokumen kependudukan tidak lagi dipungut biaya dan selesai dalam 1 hari, bahkan menurutnya selesai dalam hitungan jam sepanjang persyaratan lengkap dan elemen data tidak berbeda-beda. Selain itu, penertiban akte kelahiran tidak lagi berdasarkan peristiwa kelahiran melainkan di tempat domisili. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Irfendi, sebagi upaya penertiban dokumen kependudukan  tentunya memerlukan perbaikan sistem dan langkah-langkah strategis lainnya yang pengelolaannya melibatkan semua pihak sesuai kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.Dalam hal ini diperlukan inovasi-inovasi oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang ada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hal ini telah menjadi penting bagi masyarakat, bahwa sebuah dokumen kependudukan dalam rangka perlindungan negara, terutama akta kelahiran. Tidaklah elok rasanya jika seorang anak yang dilahirkan yang akan melanjutkan pendidikan tidak meiliki akte kelahiran, begitu juga dengan E-KTP yang merupakan identitas resmi penduduk,"tambahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk mewujudkan percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan KTP elektronik di Kabupaten Limapuluh Kota diperlukan  kerjasama yang baik dari kepala jorong bersama dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu dibutuhkan SDM yang handal dan profesional agar tercipta pelayanan yang optimal kepada masyarakat, kesemuanya terletak pada masing-masing kepala jorong yang ada. Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan kerjasama dan kesungguhan kepala jorong, karena kepala jorong merupakan garda terdepan yang paling dekat dengan masyrakat,"pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Laporan kepala panitia yang disampaikan Kabid Pemanfaatan data dan inovasi Disdukcapil, Asrimelwani mengatakan kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang pencepatan kepemilikan akte kelahiran dan upaya optimalisasi  pelayanan administrasi kependudukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selurung kepala jorong yang hadir, dimana penduduknya masih belum optimal kepemilikan akte kelahirannya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,"sebutnya.(oyon).</div>
<br />

Pemkab Gelar Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Limapuluh Kota,Terobos -Guna meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Kependudukan d...

Tanah Datar Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2017

<br />
<span style="color: red; font-size: 16.0pt;"><span style="color: #660000;"><b>PARIWARA PEMKAB TANAH DATAR</b></span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjss_VwG__9W7YEzq-F1ibmfIyjSBIEh4UjmvOYV7qkztsErbp_oUg6cYR5QbfLF1XQTBtY4VKOCzJ1IIunBzzSaaLokWvE5i1sbqL3_9B4j5-JurXT6FxBjazlPKa6u419YMheNO764k0/s1600/BANNER+TANAH+DATAR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="1600" height="140" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjss_VwG__9W7YEzq-F1ibmfIyjSBIEh4UjmvOYV7qkztsErbp_oUg6cYR5QbfLF1XQTBtY4VKOCzJ1IIunBzzSaaLokWvE5i1sbqL3_9B4j5-JurXT6FxBjazlPKa6u419YMheNO764k0/s640-rw/BANNER+TANAH+DATAR.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Tanah Datar,Terobos–</span></b><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Kabupaten Tanah Datar
Raih Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 yang diserahkan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise
diterima langsung Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi di gedung pertemuan
Swiss Belinn Hotel Pakanbaru Riau, Sabtu malam (22/7/2017).</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Menteri Yohana Yambise
dalam pidatonyo menyampaikan, Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian
komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana
secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak, apalagi kekerasan kepada anak
menjadi kasus nomor 2 terbesar di Indonesia. "Terjadi peningkatan penerima
anugerah penghargaan sebelumnya, dimana tahun 2015 lalu hanya 77
Kabupaten/kota, sedangkan 2017 mencapai 126, ini menunjukan kesadaran ditingkat
itu sudah semakin baik" kata Yohana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Yohana menambahkan,
penghargaan Kabupaten/kota layak ini bertujuan untuk memotivasi daerah untuk
membangun inovasi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. "Ada 4
tingkatan dalam anugerah penghargaan ini, urutan tertinggi dinamakan Utama,
kemudian Nindya, Madya dan Pratama" sampainya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;"></span><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Sementara itu, Bupati
Irdinansyah Tarmizi selepas acara penganugerahan penghargaan didampingi ketua
TP PKK Ny. Emi Irdinansyah, Kadis Sosial Yuhardi dan Kabag Humas  dan
Syahril menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada dinas terkait atas
prestasi yang diraih. "Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dari
stakeholder terkait, karena dari awal pelaksanaan penghargaan di tahun 2011
baru tahun ini kita berhasil meraihnya walau baru di level pratama" ujar
Irdinansyah.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxBquSKGZIfCylPaB-qD6U6w2ad4g0fQcb9D6-keHg7k4qVkDSaJZ2nThHWBNbY24Siw4mrxGfbNTebA84zgG8Eouq3n5kBk3kK02iTnrFCvEVBAPyOGxKX18BW0moYDkD9f6_xUNjNro/s1600/23+Juli+2017+-+TANAH+DATAR+RAIH+PENGHARGAAN+KABUPATEN+LAYAK+ANAK+TAHUN+2017+-+1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="1032" height="360" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxBquSKGZIfCylPaB-qD6U6w2ad4g0fQcb9D6-keHg7k4qVkDSaJZ2nThHWBNbY24Siw4mrxGfbNTebA84zgG8Eouq3n5kBk3kK02iTnrFCvEVBAPyOGxKX18BW0moYDkD9f6_xUNjNro/s640-rw/23+Juli+2017+-+TANAH+DATAR+RAIH+PENGHARGAAN+KABUPATEN+LAYAK+ANAK+TAHUN+2017+-+1.jpeg" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;"></span><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Bupati Irdinansyah
menekankan kepada dinas terkait untuk bekerjasama dan saling koordinasi guna
lebih meningkatkan prestasi ini di masa datang. "Apa yang diraih hari ini
merupakan prestasi masyarakat Tanah Datar, dan tentu langkah nyata dan
pelaksanaan kepada masyarakat merupakan yang utama, khususnya untuk
perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ketika hal itu bisa dilakukan tentu
anak-anak kita aman dan tentram, prestasi akan datang dengan sendirinya"
sampainya. Disamping itu, tambah Irdinansyah, pemerintah juga akan melaksanakan
berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat
tentang betapa penting untuk memenuhi pemenuhan dan perlindungan anak.</span>

</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Di kesempatan itu
juga, Kadis Sosial Yuhardi selaku stakeholder yang membawahi kegiatan itu
menyampaikan, ada beberapa kriteria dan langkah yang harus dipenuhi agar bisa
meraih penghargaan ini.</span><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;"> </span><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Yuhardi
menyampaikan, ada 5 klaster (kelompok) penilaian yang dilakukan dalam penilaian
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) " ada 5 klaster yang dinilai, Klaster I
mencakup Hak sipil dan kebebasan, Klaster II mencakup Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III cakup Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
Kaster IV cakup Pendidikan dan Pemanfaatan waktu luang dan Klaster V cakup
Perlindungan Khusus" terangnya.</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWTVXuuyQjeCuMvXfzxutgdC-oKbdttSxy-0FN8kLS5R09EeBG6Pbv0foBbyIWf2k1VRJDH2kOUgTO2vAai8tI4CNVV_uU8yHY_5g3qlZyNkhn06hKWbfz1iuqHWHEN5DfZapBw0kTbUA/s1600/23+Juli+2017+-+TANAH+DATAR+RAIH+PENGHARGAAN+KABUPATEN+LAYAK+ANAK+TAHUN+2017+-+2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="956" data-original-width="1280" height="478" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWTVXuuyQjeCuMvXfzxutgdC-oKbdttSxy-0FN8kLS5R09EeBG6Pbv0foBbyIWf2k1VRJDH2kOUgTO2vAai8tI4CNVV_uU8yHY_5g3qlZyNkhn06hKWbfz1iuqHWHEN5DfZapBw0kTbUA/s640-rw/23+Juli+2017+-+TANAH+DATAR+RAIH+PENGHARGAAN+KABUPATEN+LAYAK+ANAK+TAHUN+2017+-+2.jpeg" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;"></span><span style="color: #333333; font-size: 12.0pt;">Yuhardi menambahkan,
dalam mendukung program Kabupaten Layak Anak Pemerintah Tanah Datar telah
meluncurkan program PATBM. "Program PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat telah diluncurkan untuk dilaksanakan di tingkat Kecamatan
dan nagari dengan melibatkan aktifis. Program telah disetujui Deputi
Perlindungan dan Bupati Tanah Datar" terang Yuhardi.</span>

Tanah Datar Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2017

PARIWARA PEMKAB TANAH DATAR Tanah Datar,Terobos– Kabupaten Tanah Datar Raih Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2017 yang diser...

DPRD Padang, Resmi Rancangan Peraturan Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2D7iPoiyMpaRa2GYWMdggXMN9gHpqBnKL0hn215kIPwKv_rN4Oso-r9Hdm4oopRDfwPZRjJGstmXpDh8n4Z5ggmuGIP77UDPAW8BAhlsCVGD5q1JrUAkVjfLqacfdFw2nI8HEc-JrrFs/s1600/dprd-padang.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="796" data-original-width="1200" height="212" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2D7iPoiyMpaRa2GYWMdggXMN9gHpqBnKL0hn215kIPwKv_rN4Oso-r9Hdm4oopRDfwPZRjJGstmXpDh8n4Z5ggmuGIP77UDPAW8BAhlsCVGD5q1JrUAkVjfLqacfdFw2nI8HEc-JrrFs/s320-rw/dprd-padang.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 PADANG,SS-Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Penyampaian secara resmi  Rancangan Peraturan Daerah  oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi tentang Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.Banyak barang milik Daerah yang belum jelas kepemilikannya. Akibatnya banyak barang milik daerah yang berada pada pihak lain. Selain itu Pemda harus merumuskan kembali supaya pengelolaan barang milik daerah supaya lebih baik. Tertib administrasi pengelolaannya baik yang telah ada maupun yang akan diadakan.<br />
<br />
<br />
Tentang pemberian otonomi seluasnya kepada daerah mencerminkan entitas daerah tersebut. Untuk optimalnya layanan kepada masyarakat harus difungsikan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat kelurahan guna mendorong swakarsa masyarakat. Menurut Erisman rapat paripurna  penyampaian ranperda ini  dihadiri oleh 28 orang anggota dewan dan ditunggu kehadirannya 23 orang.<br />
<br />
<br />
Maidestal menginterupsi rapat paripurna menyampaikan saran pendapat telah masuk surat dari PPP sejak 26 Desember 2016 meminta pimpinan DPRD untuk melewakan struktur fraksi PPP dengan balasan surat dari pimpinan DPRD yang sah menurut hukum sesuai SK Menkumham. Setelah konsultasi ke Kemendagri, Mahkamah Agung dan Kemenkumham. Hanya PPP versi Yan Farid saja yang dikonfirmasi. Pihak kami dari PPP versi Romahurmuzi tidak dilibatkan. Maidestal Hari Mahesa juga menyinggung soal anggaran yang dihabiskan Rp.150 juta, namun hasil jawabannya tidak ada sampai saat ini, tandas Esa.<br />
Jika ingin mengkonfirm cukup ke Gubernur dan KPU saja. Esa menilai sudah terlalu jauh mengintervensi terhadap PPP.<br />
<br />
<br />
Erisman selaku Ketua DPRD Kota Padang menyampaikan bahwa jawabannya sudah ada.<br />
Wismar Panjaitan selaku Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa menyampaikan etnis Tionghoa sudah terbelah dua sehubungan dengan beroperasinya  krematorium HBT hari ini. Mereka mendapatkan izin dari Pemko Padang, Wismar ingin tahu izin tersebut, peruntukan lahan harus melihat kepadatan penduduk dan keselarasan lingkungan hidup karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah.<br />
<br />
Beberapa waktu lalu kegiatan tersebut sudah disegel. Erisman menjawab akan ditindaklanjuti pada pembahasan  di Komisi I. Aprianto dari fraksi yang sama, perlu ketegasan dari Pemko Padang pada hari ini guna melakukan aksi. Emzalmi menjawab diserahkan pembahasan di komisi. Akibat dari izin dikeluarkan akan didengar dari hasil pembahasan di Komisi I. Persyaratan berarti sudah terpenuhi jika izin sudah keluar.(ss)</div>

DPRD Padang, Resmi Rancangan Peraturan Daerah

PADANG,SS-Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Penyampaian secara resmi Rancangan Peraturan Daerah oleh Wakil Walikota Padang, Emzalmi ten...

DPRD Padang, Surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang Sebagai Dasar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlQC8mWmwvTqjKnDTRMeJ8hPQDiAUX5kRaY2EKbvIzbBDbdAoXvH1xHs8kX_Na_Qb7VKLl1mtyf9lT83rgg9IwMkgw1UW2EuFgCNb1HPjV95Vb-CkrJAI8tUUroyCfmkCoP8hSDdAcqiU/s1600/dprd+pdg+2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="414" data-original-width="640" height="207" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlQC8mWmwvTqjKnDTRMeJ8hPQDiAUX5kRaY2EKbvIzbBDbdAoXvH1xHs8kX_Na_Qb7VKLl1mtyf9lT83rgg9IwMkgw1UW2EuFgCNb1HPjV95Vb-CkrJAI8tUUroyCfmkCoP8hSDdAcqiU/s320-rw/dprd+pdg+2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Padang</b>- Pemberhentian H. Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang melalui rapat paripurna, Senin 5 Juni 2017 berbuntut panjang. Erisman menggugat surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang sebagai dasar pemberhentiannya itu ke PN Padang dan PTUN Padang.<br />
“Surat usulan (dari Ketua DPC Gerindra Kota-red) itu cacat hukum,” sebut Erisman kepada Jurnal Sumbar via ponselnya, Selasa siang, 6 Juni 2017. “Gugatan sudah saya daftarkan di PN Padang hari Jumat, 2 Juni 2017, dan segera didaftarkan pula ke PTUN Padang,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Erisman, pihaknya juga sudah menyurati Gubernur Sumbar untuk tidak menindaklanjuti proses administrasi pemberhentiannya sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. “Surat ke Gubernur sudah saya masukan, barusan,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Erisman, dasar penerbitan surat usulan pemberhentiannya dari jabatan Ketua DPRD Kota Padang oleh Ketua DPC Gerindra Kota Padang cacat hukum. “Dasar pengusulan pemberhentian saya hanya berupa informasi-informasi fitnah, dan prosesnya pun tak sesuai AD/ART partai,” tegasnya.<br />
“Saya tidak terima pemberhentian yang cacat hukum ini,” tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 “Dan, saya lakukan upaya hukum untuk membatalkannya,” pungkas politisi Gerindra nan fenomenal itu.<br />
Seperti diberitakan banyak media, Ketua DPRD Padang, Erisman secara resmi sudah diberhentikan dari jabatannya setelah dilakukan pergantian jabatan melalui sidang paripurna di ruang utama Gedung DPRD Padang, Senin 5 Juni 2017 siang. Namun, jabatan tersebut masih disandangnya sampai ada surat persetujuan dari Gubernur Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Erisman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua sekaligus pimpinan DPRD Padang dengan sisa masa bakti 2017 hingga 2019 melalui sidang rapat paripurna internal di DPRD. Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 32 anggota dewan dari total jumlah 45 anggota dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Asrizal.</div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Sekwan Ali Basar, pemberhentian Erisman itu dilakukan berdasarkan penetapan keputusan dewan nomor 12 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan pemberhentian Ketua DPRD Kota Padang.<br />
Keputusan dewan nomor 13 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan keputusan DPRD Kota Padang itu juga menetapkan calon pengganti Ketua DPRD Kota Padang yakni, Elly Thrisyanti yang juga dari Partai Gerindra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, terbit surat DPP Partai Gerindra nomor 01-0003/KPTS/DPP-Gerindra-2017 tentang pimpinan DPRD dan Ketua fraksi Gerindra Padang. SK Gerindra pusat itu mencabut SK DPP partai Gerindra nomor: 08-0191/KPTS/DPP-Gerindra-2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang periode tahun 2014-2019 dan nyatakan tidak berlaku lagi.(tf/ed).</div>

DPRD Padang, Surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang Sebagai Dasar

Padang - Pemberhentian H. Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang melalui rapat paripurna, Senin 5 Juni 2017 berbuntut panjang. Erisman me...