Media Terobos

Ketua Komisi IV DPRD Padang, Segera Mengurus SPJ Untuk Uang Saku

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9wW28m5KyjY_A8QQoPspKTgmi-3Ngt5KtEPThmHcgSUUscguOLhd_XSy9yQEyvK3t8EHLUDP7QHaEV2XIpAsYm4-UBsynVnYs1bJZAqdzQ2rlVRfYpRcdhkUcMjTawumC4VCvzBRTDIc/s1600/IMG_20161125_102830.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9wW28m5KyjY_A8QQoPspKTgmi-3Ngt5KtEPThmHcgSUUscguOLhd_XSy9yQEyvK3t8EHLUDP7QHaEV2XIpAsYm4-UBsynVnYs1bJZAqdzQ2rlVRfYpRcdhkUcMjTawumC4VCvzBRTDIc/s320-rw/IMG_20161125_102830.jpg" width="320" /></a></div>
PADANG - Komisi IV DPRD Kota Padang lakukan kunjungan ke SMA N 1 Padang dalam rangka memberikan suport serta motivasi pada atlet Kota Padang di Porprov .<br />
<br />
Pada kunjungan itu diketahui bahwa beberapa cabang olahraga atlet Kota Padang sampai saat ini belum juga menerima uang saku mereka. Hal itu disampaikan salah seorang atlet Tae Kwondo dan Muay Thay yang tak mau namanya disebutkan. Mereka sangat mengeluhkan hal tersebut kepada anggota dewan saat menemui mereka di gedung  SMA N 1 Padang.<br />
<br />
Ketua Komisi IV DPRD Padang, Surya Jufri Bitel mengatakan,  "agar pengurus masing - masing cabang olah raga segera mengurus SPJ untuk uang saku para atlet supaya bisa segera dicairkan, karena ini adalah hak mereka dan jangan di tunda untuk pencairan uang saku mereka, sebab pada atlet cabang olah raga yang lainnya sudah ada yang menerima uang saku mereka, " ujarnya.<br />
<br />
Ia juga menyampaikan pada para atlet bahwa bonus untuk para atlet tidak akan ditunda - tunda. Bagi yang berhasil meraih mendali Emas akan diberikan bonus sebesar Rp 25 juta, mendali Perak Rp 10 juta serta Perunggu Rp 5 juta untuk para atlet .<br />
<br />
Pada kesempatan itu, Surya Jufri Bitel juga menyampaikan, agar para atlet lebih semangat lagi supaya bisa mencapai perolehan mendali yang lebih banyak lagi agar Kota Padang bisa meraih sebagai juara umum pada Porprov kali ini.<br />
<br />
Dalam kunjungan itu Surya Jufri beserta rombongan Komisi IV lainnya berikan apresiasi pada para atlet Taekwondo Kota Padang yang menjadi juara umum dengan meraih 9 mendali emas yang ditargetkan sebelumnya hanya 7 mendali emas saja. Begitu juga untuk atlet Kota Padang di cabang olah raga lainnya yang telah meraih perolehan mendali yang cukup banyak. Semangat buat para atlet Kota Padang semoga bisa melanjutkan ke PON (Pekan Olah Raga Nasional) nantinya, '' ungkap Surya Jufri.<br />
<br />
Dewi Susanti, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang lainnya juga mengatakan, dirinya sangat apresiasi pada atlet -atlet Kota Padang yang telah menampakkan bibit - bibit tangguh dalam meraih prestasi. Apalagi saat ini untuk Kota Padang masih menjadi peraih mendali terbanyak di Porprov XIV ini.<br />
<br />
Kedepan tentu kita berharap agar pihak KONI untuk lebih memperhatikan lagi para atlet - atlet yang telah meraih prestasi yang cukup luar biasa ini. " Saya nilai atlet kita mempunyai kualitas bertanding yang sangat bagus, buktinya Kota Padang masih peringkat pertama sementara meraih mendali terbanyak saat ini, " ungkap Dewi.<br />
<br />
Sementara,Herry Syarif sekretariat bidang umum Porprov XIV yang mengiringi kunjungan Komisi IV DPRD Padang di SMA N 1 Padang mengatakan, dengan kunjungan dari anggota dewan ini, akan memotivasi dan memicu lagi semangat para atlet agar bisa meraih hasil yang terbaik.<br />
<br />
Juga dengan adanya kunjungan ini, apa -apa aspirasi serta keluhan para atlet, melalui anggota dewan saya kira bisa segera di tanggulangi. Salah satunya tadi ada keluhan mengenai uang saku atlet yang masih belum di cairkan, ''ungkapnya.<br />
<br />
Dalam kunjungan tersebut langsung di pimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel didampingi anggota Komisi IV lainnya, Zulhardi Z. Latif , Maidestal Hari Mahesa, Dewi Susanti, Dian Angraini.(*).

Ketua Komisi IV DPRD Padang, Segera Mengurus SPJ Untuk Uang Saku

PADANG - Komisi IV DPRD Kota Padang lakukan kunjungan ke SMA N 1 Padang dalam rangka memberikan suport serta motivasi pada atlet Kota Pada...

MK Tolak Permohonan Gugatan Pasangan Wi fi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmpEjcUO9yO3QVN1d0ZLU3uWxuOY8X1s5kFBXAzNt0ii9I2ZtYZHn_vRgYtUbAHiV6kohgNxpqNE_ZhyLCPNW8dGg_Igj60mU3BAb2kjM2bkXH5yOq_9LA0W5Ca0c7kQSqfOKAQ0njbTC-/s1600/riza+Falepi+dan+Erwin+Yunaz+pasangan+calon+WALIKOTA+dan+Wakil+walikota+terpilih+15+Februri+2017.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmpEjcUO9yO3QVN1d0ZLU3uWxuOY8X1s5kFBXAzNt0ii9I2ZtYZHn_vRgYtUbAHiV6kohgNxpqNE_ZhyLCPNW8dGg_Igj60mU3BAb2kjM2bkXH5yOq_9LA0W5Ca0c7kQSqfOKAQ0njbTC-/s320-rw/riza+Falepi+dan+Erwin+Yunaz+pasangan+calon+WALIKOTA+dan+Wakil+walikota+terpilih+15+Februri+2017.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Payakumbuh. Terobos-Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan Pasangan Suwandel Muchtar dan Fitrial Bachri terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada sidang yang digelar pada hari Selasa 4 April 2017 pukul 10.55 WIB yang dipimpin oleh Arief Hidayat selaku ketua serta tujuh hakim lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mahkamah Konstitusi menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh 2017 tanggal 23 Februari 2017 pukul 12.38 WIB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi masih komit untuk menangani perkara pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada</div>
<div style="text-align: justify;">
dimana seseorang atau kelompok dapat mengajukan permohonan apabila suara satu calon dengan yang lain berselisih maksimal dua persen.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya pengajuan sengketa Pilkada Payakumbuh juga melewati batas waktu yang ditetapkan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni tiga hari kerja setelah keluarnya keputusan KPU Payakumbuh. Seharusnya permohonan sengketa Pilkada Payakumbuh diajukan paling lambat 27 Februari 2017 pukul 24.00 WIB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara faktanya permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa 28 Februari 2017 pukul 10:54 WIB.Ketua KPU Payakumbuh Muhammad Khadafi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan KPU RI untuk melakukan pleno penetapan pasangan calon terpilih atau pemenang pilkada setemah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.Ia mengatakan, biasanya plene tersebut dilakukan satu hingga tiga hari semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya pihak KPU Payakumbuh Riza Falepi dan Erwin Yunaz sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada pilkada 2017.Dari total 57.178 suara yang sah, pasangan Riza dan Erwin meraih 24.946 suara atau 43,62 persen. Sedangkan pasangan Wendra Yunaldi-Ennaidi mendapatkan 11.058 suara atau 19,33 persen dan pasangan Suwandel Muchtar-Fitrial Bachri memperoleh 21.174 suara dengan persentase 37,03 persen.</div>
<div style="text-align: justify;">
 (*oyon)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

MK Tolak Permohonan Gugatan Pasangan Wi fi

Payakumbuh. Terobos-Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan Pasangan Suwandel Muchtar dan Fitrial Bachri terkait sengketa ...

DPRD Kota Padang, Pendapatan Daerah Kota Padang Meningkat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe5GlDYGyEL7tyjUBqQHs_fAGWd-yl-__dsfUrLarn_fKAEiOsDjztt8f1FsY7gbvlWbZZxWYDL-WftbHpU8wL0VyQja5iPcMQIFi_6cBwAhMdGhyUim9zryf3AqymY5WtZLaVzeCIOL0/s1600/kantor+dprd+8.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe5GlDYGyEL7tyjUBqQHs_fAGWd-yl-__dsfUrLarn_fKAEiOsDjztt8f1FsY7gbvlWbZZxWYDL-WftbHpU8wL0VyQja5iPcMQIFi_6cBwAhMdGhyUim9zryf3AqymY5WtZLaVzeCIOL0/s320-rw/kantor+dprd+8.jpg" width="320" /></a></div>
PADANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang 2017 telah telah disahkan, Rabu (30/11). Dalam penetapannya, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,158 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,32 triliun.<br />
<br />
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra juru bicara Badan Anggaran DPRD Padang dalam paripurna tersebut mengatakan pada pendapatan daerah terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan dibanding APBD 2016, yang hanya Rp2 triliun. Atau terjadi peningkatan mencapai Rp157,8 miliar.<br />
<br />
Dikatakan pendapatan itu terdiri dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. "Untuk PAD sendiri direncanakan sebesar Rp490,9 miliar atau mengalami kenaikan Rp13,9 miliar dari APBD 2016.Kemudian di sektor belanja, dijelaskan terjadi penurunan sekitar Rp25,25 miliar dari Rp2,345 triliun menjadi Rp2,320 triliun, " katanya.<br />
<br />
Sementara Ketua Fraksi Golkar Jumadi mengingatkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan khususnya PAD, dia meminta agar SKPD yang memiliki tupoksi untuk pendapatan asli daerah (PAD) untuk bekerja sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.<br />
<br />
"SKPD terkait harus jujur menggarap semua potensi yang ada secara efektif, menekan tingkat kebocoran secara maksimal, sehingga apa yang disepakati dapat terealisasi secara maksimal," ujarnya.<br />
<br />
Kemudian seiring bertambahnya volume kendaraan baik roda empat maupun roda dua, tentunya sangat berdampak terhadap peningkatan potensi kebutuhan perparkiran. Ini salah satu potensi yang masih memerlukan inovasi dalam penggarapan secara serius adalah bidang perparkiran.<br />
<br />
"Menurutnya, karena potensi ini tidak tergarap secara serius maka selalu saja muncul berbagai polemik dalam melaksanakan pengaturan perparkiran di semua kawasan di Kota Padang. Fraksi Golkar meminta walikota agar melakukan audit secara profesional terhadap semua kerjasama dan kontrak parkir yang ada di seluruh Kota Padang untuk meminimalisasi kebocoran," pungkasnya.<br />
<br />
Lebihlanjut dikatakan, selain parkir, pendapatan yang juga mengalami pertumbuhan yang lamban adalah pajak hotel. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak hotel, hiburan dan restoran, diminta walikota Padang perlu melakukan evaluasi terhadap potensi besarnya pajak, menerapkan secara maksimal penarikan pajak secara online," katanya.<br />
<br />
Disamping itu, dia juga mengingatkan bagi wajib pajak yang masih terutang agar dilakukan tindakan tegas dan nyata, seperti menutup atau mencabut izin usaha. Karena selama ini penarikan pajak hotel, hiburan dan restoran tidak serta merta dibebankan kepada pengusaha, tetapi dibayarkan oleh pengunjung," ungkapnya.(*).

DPRD Kota Padang, Pendapatan Daerah Kota Padang Meningkat

PADANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang 2017 telah telah disahkan, Rabu (30/11). Dalam penetapannya, pendapatan dae...

DPRD Kota Padang, Semua fraksi Setujui RAPBN 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTDmnQrRqqbnulZV8tyICTU1SVeCd5_EhWWxOlgHEYay65PMmwgCuCVdwBF43nhKri4ohHNyeiWTsEOvWmXOk5JnougH1pg5cIbzmvm2MN2AfBhhY1XPrEgmh5lvG-MMKdgl7BHwZeTxA/s1600/kantor+dprd+8.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTDmnQrRqqbnulZV8tyICTU1SVeCd5_EhWWxOlgHEYay65PMmwgCuCVdwBF43nhKri4ohHNyeiWTsEOvWmXOk5JnougH1pg5cIbzmvm2MN2AfBhhY1XPrEgmh5lvG-MMKdgl7BHwZeTxA/s320-rw/kantor+dprd+8.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
PADANG - Sesuai dengan tahapan tentang Ranperda Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Padang.<br />
<br />
Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Padang, semua menyatakan menyetujui dan menerima RAPBD Anggaran tahun 2017 menjadi Perda. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Padang.<br />
<br />
Hal itu disampaikan oleh fraksi Nasdem, PKS, dan Gerindra. Terkait dengan aspek pendapatan daerah, Pemerintah Kota Padang harus mampu menggali potensi dan peluang pendapatan kota secara optimal sehingga pendapatan daerah terkumpul secara maksimal.<br />
<br />
Dalam paripurna tersebut fraksi Perjuangan Bangsa mengkritisi Pemerintah Kota Padang mengenai KUA-PPAS APBD TA 2017. Bahwa semua penyertaan modal di BUMD sudah harus disetop.<br />
<br />
Wismar Panjaitan selaku juru bicara fraksi menolak penyertaan modal investasi Pemko Padang untuk Perusda (Padang Sejahtera Mandiri) dan Bank Nagari. Fraksi Perjuangan Bangsa menilai bahwa APBD 2017 lebih diarahkan untuk mendukung 10 program unggulan Walikota Padang.<br />
<br />
"Fraksi Perjuangan bangsa menilai bahwa wujud dan wadah rencana bisnis perusda yang akan dibentuk oleh Pemko Padang belum jelas dan masih sangat memerlukan penjelasan yang komprehensif. Sedangkan pernyataan modal untuk Bank Nagari dan PDAM dengan catatan dapat memberikan laporan kinerja dan keuangan per triwulan kepada DPRD," ungkap Wismar.<br />
<br />
Rapat paripurna dipimpin oleh Wahyu Iramana Putra, didampingi  Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua DPRD Muhidi serta Wakil Walikota Padang Emzalmi.(*)</div>

DPRD Kota Padang, Semua fraksi Setujui RAPBN 2017

PADANG - Sesuai dengan tahapan tentang Ranperda Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Dewan Perwakilan Rakyat...