Foto : Sidang mediasi di aula kantor buoati Solok Selatan

mediaterobos.com, Solsel- Masyarakat bersama kuasa hukumnya Epson Bersahabat kembali menghadiri panggilan Pemkab Solok Selatan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tuntutan masyarakat kepada PT SKE pada hari yang telah ditentukan 14 September 2020 mendatang.

Mediasi ini dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa atas tanah tukar guling bodong pada 25 Agustus 2020 lalu. Pemkab Solsel melalui kabak hukum Hapison, SH.MM, sukses mediasi kedua pihak yang berlangsung di aula kantor bupati Solok Selatan,  Kamis (3/9/2020).

Pemkab Solsel memanggil kedua belah pihak dengan cara terpisah, hari ini  masyarakat bersama kuasa hukumnya Epson untuk dapat memaparkan tuntutan mereka sehinggah bisa mempermudah saat pertemuan mediasi 14 september yang disepakati beberapa hari lalu.

Hapison,SH.MM mengatakan. "Kami pihak pemerintah tentu ingin mengkaji pokok persoalan permasalahan sangketa dengan informasi yang lebih jelas dan detail. Agar pesiapan mediasi pada 14 september tidak mengambang." pungkasnya.

"Kami sengaja memanggil secara terpisah antara masyarakat dan PT SKE, agar disaat pertemuan mediasi nanti sudah kita temukan akar permasalahannya," cakapnya.

Hadir dalam sidang mediasi tersebut kusa hukum masyarakat Epi Syofian,SH.MM, ia menjelaskan, "kami sebagai kuasa hukum masyarakat sengaja diundang oleh pemkab Solsel, untuk memaparkan apa sebetulnya yang dituntut, dan berapa jumlah tuntutan masyarakat atas lahan sangketa tukar guling bodong tanpa kejelasan tersebut." Ucap Epi Syofyan yang akrab di sapa Epson.

"Kami sudah paparkan apa yang yang menjadi tuntutan masyarakat sesuai kerugian yang di alami selama 9 tahun belakangan ini oleh PT SKE," urai Epi Syofyan,SH.MM Sebagai kuasa hukum masyarakat yang merasa dirugikan oihak PT SKE.

"Ya' kita sudah sampaikan dalam rapat mediasi sepihak tadi antara masyarakat dan pihak pemkab yang dihadiri Kabag Hukum pemkab, ada beberapa tuntutan kami. Salah satunya ganti rugi, kemudian pengangkatan tenaga kerja dan lain sebagainya." pungkas Epi Syofyan, SH.MM yang digadang gadangkan sebagai  cawabup di pilkada pessel 2020 mendatang. 


Setelah mediasi dilaksanakan lahir 11 tuntutan masyarakat secara tertulis: 

1. Masyarakat meminta kepada Pemerintah mohon diselesaikan persolan terkait pemberhentian tenaga kerja yang secara sepihak oleh perusahaan PT. SKE sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan termasuk janji-janji PT SKE.

2.pihak masyarakat yang merasa dikorbankan oleh PT SKE atas nama Masdian  Meri menuntut dikembalikan tanahnya seluas 5.820 M. Harus lengkap dengan sertifikat yang telah dibalik namakan kepada pemilik lahan.

Kembalikan tanah + 20 x 150 M yang digunakan untuk jalan PT. SKE, dan merubah sertifikat HGB PT SKE menjadi Hak milik atas nama buk meri. Lalu mengantirugikan penyerobotan tanah yang tidak dijual sebesar 550 jt/th x 9 tahun sebesar Rp. 4,95 M. Salah satu anggota keluarganya Jadikan karyawan tetap sesuai dengan surat perjanjian dengan perusahaan tertangga16-6- 2010.

3.Pak Emra Sastra Yuda menuntut perjanjian menjadi karyawan tetap sesuai dengan surat perjanjian dengan perusahaan tertanggal 16 November 2012. Ia juga menuntut kerugian moril materil akibat tidak diangkanya dia menjadi karyawan tetap di P  SKE dari tahun 2012 s/d 2020, Sebesar Rp. 5 M. Serta menuntut tanah yang telah diserobot  PT SKE seluas 4000 meter, dan mengebalikan lahannya yang dikuasi PT. SKE saat ini.

4.Suardi menuntut kembalikan lahan yang tidak diganti rugi seluas 1.872 Meter, dan menuntut kerugian sebesar Rp. 5 M Mengangkat salah satu keluarga menjadi karyawan tetap PT. SKE sesuai dengan perjanjian.

5. Samsul Bahri menuntut akibat dari tidak teraliri air sawah menyebabkan kerugian selama sembilan tahun sebesar Rp. 288.000.000

6.Muslim menuntut akibat dari tidak teraliri air sawah menyebabkan kerugian selama sembilan tahun sebesar Rp. 200.000.000

7.Nasri tuntutan akibat dari tidak teraliri air sawah menyebabkan kerugian selama sembilan tahun sebesar Rp. 214.000.000 

8.Dalius menuntunt akibat dari tidak teraliri air sawah menyebabkan kerugian selama sembilan tahun sebesar Rp. 1,170 M.

9.Erianto tuntutan akibat dari tidak teraliri air sawah menyebabkan kerugian selama sembilan tahun sebesar Rp. 180.000.000 

10.Jamilus menuntut memperkerjakan salah satu dari anggota keluarga bekerja pada proyek sesuai dengan kemampuannya berdasarkan surat perjanjian Meminta penggantian kerusakan lahan seluas Lebih dari 2.692 Meter yang tidak dikembalikan kepada semestinya. Tunyutan sebesar Rp. 2 M. Lalu meminta PT SKE menimbun kembali lahan seluas lebih 2.692 Meter agar bisa dimamfaatkan kembali.

11. Pak Musril tuntutan sebagai berikut : Memperkerjakan salah satu dari anggota keluarga bekerja pada proyek sesuai dengan kemampuannya berdasarkan surat perjanjian. 

Pemkab Solok Selatan melalui Kabag hukum Hapison menambahkan, "kami juga akan panggil pihak dari PT SKE untuk menanggapi paparan tuntutan kerugian masyarakat mengenai tanah tukar guling bodong tanpa kejelasan selama 9 tahun belakangan ini." tutupnya. (Riswan.A) 
 
Top