mediaterobos.com, Solsel- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, turut memediasi penyelesaian persoalan masyarakat Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari dengan pihak PT. Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ), Selasa (4/8/2020). Sebelumnya Pemkab Solok Selatan, juga telah berupaya memfasilitasi persoalan masyarakat Nagari Bidar Alam dengan pihak PT. RAP.


Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pemkab Solok Selatan, Hapison mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu masyarakat Nagari Abai meminta PT. BPSJ untuk merealisasikan Undang-undang (UU) no 39 tahun 2014 pasal 58 ayat 1, yang berbunyi "Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau Izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen (Dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan".


Ia menyebutkan, UU itu mewajibkan perusahaan untuk menjadikan 20 persen dari luas areal perkebunannya untuk dijadikan kebun masyarakat. Namun, sampai saat ini PT. BPSJ baru merealisasikan 10 persen dari luas HGU nya. "Sisa 10 persennya lagi ini yang dituntut oleh masyarakat," katanya saat memimpin rapat pertemuan antara perwakilan masyarakat nagari abai dengan pihak PT. BPSJ.


Hapison menambahkan, saat ini pihak PT. BPSJ sedang melakukan penanaman kembali kebun dan membongkar taman tua yang tidak lagi produktif (replanting). Jadi momentum replanting ini, yang dijadikan masyarakat agar pihak perusahaan mau memberikan sisa 10 persen tersebut.


Ia mengatakan, masyarakat menginginkan ada penjelasan dari pihak perusahaan kapan sisa 10 persen tersebut diberikan. Karena itu, merupakan hak masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang.


Senada, Anggota DPRD Solok Selatan, Mesi Aswanto mengatakan, ketentuan mengenai pembangunan kebun masyarakat sudah jelas diatur dalam undang-undang dan perusahaan tinggal menjalankannya saja.


Ia mengatakan, dengan menaati aturan itu, tentu perusahaan akan jadi contoh yang baik bagi perusahaan-perusahaan perkebunan lain di Indonesia.


Sementara itu, Ketua Pemuda Abai, Aprisal meminta pihak perusahaan menyediakan lahan yang sedang direplanting ini untuk plasma masyarakat karena lahan lain diluar HGU tidak ada lagi.


"Kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan ini wajib dilakukan di hadapan notaris. Dalam kesepakan tersebut, tertulis pihak perusahaan akan memberikan 10 persen lagi untuk perkebunan masyarakat, baik itu akan diberikan segera atau pada waktu HGU habis," katanya.


Menanggapi aspirasi masyarakat, Humas PT. BPSJ Wilayah Sumbar-Jambi, Mardian memgatakan, kepastian penyerahan lahan 10 persen lagi untuk masyarakat tersebut, harus melalui keputusan pihak managemen atau melalui para pengambil keputusan di perusahaan. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan perusahaan.


Pihaknya juga menginginkan, agar ada surat dari pemerintah daerah ke perusahaan untuk memudahkan pihaknya melaporkan keatasan. Disamping itu, ia juga meminta agar lahan replanting yang sudah ditanami bibit sawit dapat dilanjutkan pemupukannya.


Pihaknya dengan pemda dan masyarakat, sepakat untuk menindak lanjuti hasil rapat ini pada tanggal 13 Agustus mendatang, bertempat di Kantor Bupati Solok Selatan, dengan menghadirkan pengambil keputusan di perusahaan. (rls)

 
Top