MEDIATEROBOS.COM

Solsel- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, tetap menanggung biaya BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin walaupun iurannya naik mulai Januari 2020.

Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan Novirman, di Padang Aro, Rabu, mengatakan warga miskin di kabupaten itu sebanyak 99.568 jiwa. Pemerintah daerah menanggung biaya BPJS sebanyak 45.625 jiwa sedangkan sisanya 53.943 jiwa melalui APBN.

"Anggaran untuk BPJS kesehatan setelah ada kenaikan iuran pada 2020 naik cukup signifikan dari sebelumnya Rp8,7 mmiliar pada 2019 menjadi Rp16 miliar," ujarnya.

Untuk premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin di Solok Selatan Pemkab hanya membayar 70 persen dan 30 persen lagi ditanggung provinsi.

Dia menjelaskan dalam APBD kabupaten anggaran untuk iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin baru ada Rp8,7 miliar karena saat penetapan APBD iurannya belum naik.

Dengan anggaran Rp8,7 miliar, katanya, baru bisa membayar iuran hingga Juni 2020 dan sisanya akan dialokasikan pada APBD Perubahan.

"Dengan kurangnya anggaran maka kami membuat MoU dengan BPJS Kesehatan tentang keterlambatan bayar," ujarnya.

Dia menyebutkan 150.539 warga Solok Selatan telah menjadi peserta BPJS kesehatan atau 83,21 persen dari jumlah penduduk yang berjumlah 180.905 jiwa.

"Seharusnya 95 persen baru mencapai target tetapi karena masih ada masyarakat miskin yang belum masuk sehingga baru 83,21 persen," ujarnya.

Masyarakat Solok Selatan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD 45.625 jiwa dan tanggunganAPBN 53.943 jiwa.

Selanjutnya non PBI yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti ASN 36. 134 jiwa, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri 13.325 jiwa dan bukan pekerja atau pensiunan 1.512 jiwa.

Kepala Kantor cabang pembantu BPJS Kesehatan Solok Selatan, Rezna Afre Yanti mengatakan 9.643 peserta di kabupaten itu menunggak iuran dengan total Rp4,8 miliar.

"Yang paling banyak menunggak iuran peserta dengan layanan kelas tiga sebanyak 7.972 peserta dan untuk menagihnya kami melakukan telekolekting serta koordinasi dengan wali nagari," katanya.



Sumber : Antara Sumbar

NASIONAL

 
Top