LIPUTAN KHUSUS PEMKAB NIAS

Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2018, bertempat di ruang rapat kantor DPRD kabupaten Nias, Senin (08/07/2019)

Dalam nota pengantar Sokhiatulo menyampaikan, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD setiap tahun adalah salah satu kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah jo.PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 21Tahun  2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah

Sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan dimaksud Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah pada setiap berakhirnya Tahun anggaran dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional (LO), Neraca daerah, laporan arus kas, laporanr perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan


"Untuk diketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Nias telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias TA 2018 kepada BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara dimedan melalui  surat Bupati Nias Nomor : 900/01477/BPKPAD pada tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Tahun anggaran 2018 telah disampaikan kepada DPRD kabupaten Nias melalui surat Bupati Nomor : 900/02854/BPKPAD pada tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya dari hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara yang mana hasil laporan hasil pemeriksaan telah kita terima secara resmi pada tanggal 22 mei 2019 dan dari hasil audit dimaksud opini BPK RI perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias TA 2018 adalah Wajar dengan pengecualian (WDP)."Terang Sokhiatulo

Pemerintah kabupaten Nias telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengefektifkan dan mengefisienkan Pelaksanaan APBD Kabupaten TA Anggaran 2018 yang ditandai dengan berjalannya Penyelenggaraan pemerintahan.

Diakhir katanya Sokhiatulo menyampaikan semoga dengan nota pengantar pertanggungjawaban pengurus APBD Kabupaten Nias TA 2018 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten Nias untuk melangkah kearah yang lebih baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan.

"Kami dari eksekutif mengharapkan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2018 yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pembahasan Dewan untuk mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Harap Sokhiatulo.(Trh)
Nias, mediaterobos.com--Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2018, bertempat di ruang rapat kantor DPRD kabupaten Nias, Senin (08/07/2019)


Dalam nota pengantar Sokhiatulo menyampaikan, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD setiap tahun adalah salah satu kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah jo.PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 21Tahun  2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah

Sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan dimaksud Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah pada setiap berakhirnya Tahun anggaran dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional (LO), Neraca daerah, laporan arus kas, laporanr perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan

" Untuk diketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Nias telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias TA 2018 kepada BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara dimedan melalui  surat Bupati Nias Nomor : 900/01477/BPKPAD pada tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Tahun anggaran 2018 telah disampaikan kepada DPRD kabupaten Nias melalui surat Bupati Nomor : 900/02854/BPKPAD pada tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya dari hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara yang mana hasil laporan hasil pemeriksaan telah kita terima secara resmi pada tanggal 22 mei 2019 dan dari hasil audit dimaksud opini BPK RI perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias TA 2018 adalah Wajar dengan pengecualian (WDP)."Terang Sokhiatulo

Pemerintah kabupaten Nias telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengefektifkan dan mengefisienkan Pelaksanaan APBD Kabupaten TA Anggaran 2018 yang ditandai dengan berjalannya Penyelenggaraan pemerintahan.

Diakhir katanya Sokhiatulo menyampaikan semoga dengan nota pengantar pertanggungjawaban pengurus APBD Kabupaten Nias TA 2018 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten Nias untuk melangkah kearah yang lebih baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan.

"Kami dari eksekutif mengharapkan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias TA 2018 yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pembahasan Dewan untuk mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Harap Sokhiatulo.(Trh)
 
Top