mediaterobos.com Padang Panjang- Wujudkan keterbukaan  Informasi Publik, sebagaimana diamanahkan dalam UU No.14 Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Padang Panjang selaku Pejabat Penggelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menggelar rakor PPID se Kota Padang Panjang yang dihadiri oleh Sekretaris OPD, Kabag dilingkungan Setdako, Sekreretaris Kecamatan/Kelurahan, Sekolah Tingkat SD dan SLTP selaku PPID pembantu dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Rabu (10/4).

Bertempat di aula Dinas Kominfo, rapat ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat  dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang menitikberatkan tentang mekanisme percepatan serta kelengkapan penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dari PPID Pembantu ke PPID Utama.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Marwilis, SH, M.Si selaku PPID Utama dan didampingi oleh Sekretaris Dinas Komimfo Drs. Ampera Salim, SH, M.Si dengan menghadirkan seluruh Sekretaris OPD, Sekretaris Kecamatan/Kelurahan/UPTD dan Sekolah Tingkat SD dan SLTP se Kota Pad Padang Panjang.

Dalam arahannya Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Marwilis, SH, M.Si menjelaskan, bahwa untuk berfungsinya PPID Utama  Kota Padang Panjang secara optimal tidak terlepas dari kesungguhan dan peran aktif dari PPID Pembantu untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) secara disiplin dan tepat waktu, sehingga apa yang menjadi penekan dan arahan dari Pimpinan agar PPID Kota Padang Panjang bisa lebih baik lagi untuk tahun 2019, bisa kita wujudkan.

Melalui komitmen bersama antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam hal penyampaian Informasi dapat memperkaya Daftar Informasi Publik (DIP) yang akan dipublikasikan melalui portal ppid.padangpanjang.go.id sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Selain itu masyarakat juga dapat mendapatkan layanan informasi secara langsung melalui desk informasi yang terdapat di Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.

"Kami meminta kepada masing - masing OPD, Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Satuan Sekolah Tingkat SD dan SLTP se Kota Padang Panjang selaku PPID Pembantu dapat menunjang PPID Utama dalam hal ini Dinas Kominfo Padang Panjang sebagai PPID utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, "pinta Marwilis.

Terakhir Marwilis mengharapkan, "kedepannya PPID Pembantu diminta dapat memberikan bahan - bahan yang merupakan item penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan juga sebagai bahan penilaian pemeringkatan badan publik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat. Hal tersebut juga merupakan langkah konkret dari aksi MoU dan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi  demi terwujudnya transparansi pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaran pemerintahan di Kota Padang Panjang. (gto)


 
Top