mediaterobos.com 

Gunungsitoli-Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Kepulauan Nias (FMPKN) , melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Nias dan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (18/02/19).

Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 wib dengan titik kumpul di Lapangan merdeka  Gunungsitoli, kemudian melanjutkannya Ke Markas Besar Kepolisian Resort Nias dan berakhir di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan tertib dan aman tanpa anarkis, dengan pengawalan dari personil Polres Nias.

Helpy Gea sebagai Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan seraya mengingatkan pihak Polres Nias, bahwa ada kasus dugaan Korupsi yang telah 10 (sepuluh) tahun belum tuntas oleh polres Nias yakni pada proyek pemantapan pertapakan Kantor Bupati Nias, DPRD dan jalan menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan Tahun 2007 yang diduga Fiktif dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.199.000.000,- yang telah dilaporkan ke Polres Nias sesuai surat perintah penyelidikan (SPP) Nomor : POL-Lidik/427/VIII/2008 Reskrim tanggal 25 Agustus 2008.


Kami berharap melalui pernyataan sikap ini, kepolisian Resort Nias dapat menuntaskan kasus tersebut sehingga orang-orang yang terlibat didalamnya memperoleh kepastian Hukum, sekaligus demi menambahkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dalam penegakkakn hukum terlebih-lebih dalam menuntaskan kasus Korupsi yang saat ini ancaman tersebesar bangsa ini, jika kemudian kasus ini tidak tunas maka tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan, ada apa dengan kepolisian? Dimana hal itu akan banyak melahirkan dugaan-dugaan yang mungkin belum tentu benar. Tegas Helpy.

Dalam pernyataan Sikapnya para pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan yakni:

1)Mendesak Polres Nias untuk menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pemantapan Kantor Bupati Nias, DPRD dan jalan Menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan pada Tahun 2007 dimana kerugian Negara mencapai Rp. 2.199.000.000,.

2) Meminta Kepolisisan Resort Nias agar menjelaskan kepada Publik hasil koordinasi/ekpose kepada pihak perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan BPK RI terkait perhitungan kerugian Negara pada kasus dugaan korupsi Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias, DPRD dan jalan menuju Kecmatan Gunungsitoli Selatan tahun 2007 sebagaimana surat Dirreskrimsus Poldau pada tanggal 31 Juli 2018.

3.) Meminta Mabes Polri dan Poldasu untuk membantu Polres Nias dalam menuntaskan kasus dugaan Korupsi Pemantapan Pertapakan Kantor BUpati Nias, DPRD dan jalan menuju Kecmatan Gunungsitoli Selatan Tahun 2007 yang merugikan keuangan Negara Rp. 2.199.000.000,.

4.) Meminta Kepolisian Resort Nias agar membantu Ir.Lakomizaro Zebua yang sekarang menjabat sebagai Walikota Gunungsitoli Dkk untuk mepertanggungjawabkan perbuatan mereka didepan pengadilan dengan cara menetapkan mereka segera sebagai tersangka.

5.) Mendesak Polres Niasuntuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus limbah RS. Bethesda.

6.) Meminta RS.Bethesda Gunungsitoli, menghentikan pembuangan limbah rumah sakit di Desa Ombolata Simenari dan atau Desa- Desa lain.

7.) Menghentikan sementara waktu operasional RS. Bethesda Gunungsitoli sampai adanya ketetapan Hukum yang jelas mengenai  status limbah yang sampai hari ini dibuang di Desa Ombolata.

8.) Mendesa Polres Nias Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap layanan pembayaran BPJS yang diduga banyak dimanipulasi oleh Oknum tertentu di  RS.Bethesda.

9.) Mendesak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk menjelaskan kebenaran Fotocopy berita acara pelkasanaan penahanan terhadap tersangka kasus Korupsi Ir.lakhomizaro Zebua dalam kasus PSDA dalam kapasitasnya sebagai Pimpro P2JK2 tahun 2001 Kabupaten Nias tanggal 19 Juni 2006 yang saat ini telah tersebar dimana-mana dan menjadi konsumsi masyarakat luas.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Kapolres Nias yang diwakili oleh Wakapolres dan Kanit Tipikor Polres Nias menyambut baik para Aksi Unjuk rasa yang tiba di halaman Kantor Polres Nias. Dalam tanggapannya Wakapolres Nias menyampaikan bahwa dirinya sangat terharu dengan kedatangan para pengunjukrasa tersebut dimana masyarakat masih mempercayai  Polres Nias dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa,   dan dirinya juga mengatakan bahwa  Kapolres Nias tidak dapat hadir dalam menyambut aksi unjuk rasa tersebut dikarenakan Beliau sedang sedang tugas ke luar Kota.

Selanjutnya Wakapolres Nias menekankan kepada Pihak Personil Polres bahwa kedatangan massa dalam aksi unjuk rasa tersebut bukanlah lawan politik melainkan saudara dalam menegakkan keadilan dan Ianya mengatakan berani hadir di hadapan para aksi unjuk rasa bersama dengan Kanit Tipikor dikarenakan Kasat ataupun Kanit yang lain sedang Tugas diluar.

Menyambut aspirasi tersebut, Kanit Tipikor menyampaikan bahwa  terkait PSDA dan Pertapakan akan menelusuri dan mempelajari kembali  dan akan mencari celah kembali jika ada pihak yang mau membantu untuk mengungkap hal tersebut, sehingga pihak polres nias dapat mengambil sikap dan upaya terkait kasus dugaan tersebut.

Ditambahkan Dia, terkait kasus RS Bethesda pihak Polres Nias sudah konfirmasi kepada Pihak Penyidik dan mengatakan bahwa Kasus tersebut telah lebih dulu ditangani oleh POLDA SUMUT sehingga tidak mungkin double penyidikan dan penyelidikannya.


Polres Nias berjanji akan menanggapi Aspirasi tersebut dan akan tetap menyelidikinya dan juga mengharapkan bantuan dari masyarakat untuk menyampaikan bukti  bukti yang lebih akurat.
Aspirasi yang disampaikan tersebut akan kami tindaklanjuti dan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secepatnya dan kami berharap adanya kerjasama agar memberikan sejumlah bukti akurat yang dapat menunjang proses penyidikan dan penyelidikan tersebut. Tegas Kanit Tipikor

Pantauan awak Media ini, Seusai diterima di Polres Nias para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di Kejaksaan negeri Gunungsitoli,dengan menyampaikan pernyataan sikap yang sama seperti di Polres Nias

Pihak  Kajari Kota Gunungsitoli yang disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan  FUTIN LAOLI, SH kepada Aksi Masa yang tergabung dalam  Forum Masyarakat Peduli KEpulauan Nias  mengatakan bahwa dirinya hanya dapat menjawab  tentang penetapan tersangka kasus Korupsi Ir. LAkhomizaro Zebua dalam Kasus PSDA dimana kebenaran fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Penahanan terhadap Ir. Lakhomizaro tersebut tidaklah benar, dikarenakan, dirinya pada masa itu adalah Kepala Seksi Pidana Khusus dan belum pernah ada Laporan pengaduan terkait dugaan kasus PSDA tersebut

saya hanya bisa menjawab terkait Dugaan Kasus PSDA, kalau masalah lainnya saya tidak bisa jawab, dan itu tentang kebenaran Fotocopy surat tersebut saya dapat memastikan seratus persen bahwa hal tersebut tidaklah benar dan belum pernah ada sebelumnya.  ungkapnya.

Namun, Futin Laoli SH mengatakan bahwa jika ada bukti atau data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan maka pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli akan selalu membuka lebar pintu untuk menerima pengaduan dan akan menyelediki secepat mungkin bila ada pihak yang dapat membantu . Ucapnya. (trh)
 
Top